Garuda - Garba Rujukan Digital

HAK-HAK PEMILIK TANAH YANG BERBENTURAN DENGAN KEPENTINGAN UMUM DALAM PERSPEKTIF KEADILAN PANCASILA Nanik Sutarni
Jurnal Bedah Hukum Vol 1 No 2 (2017): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengembalian hak-hak pemilik tanah yang berbenturan dengan kepentingan umum dalam perspektif keadilan Pancasila. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yang dilakukan adalah statute approach, conceptual approach, analitical approach, dan philosopical approach . Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak-hak pemilik tanah yang berbenturan dengan kepentingan umum dapat digantikan dengan ganti rugi yang wujudnya dapat mengembalikan fungsi semula bagi pemilik tanah di mana pemilik tanah mempunyai hak atas tanah yang unsurnya sebagai beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagai sarana sosial kemanusiaan, sebagai sarana persatuan, sebagai sarana politik dan sebagai sarana menciptakan keadilan sosial.

“KEBIJAKAN PUBLIK DALAM ALOKASI DANA DESA (ADD) BERDASARKAN PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 89 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KABUPATEN SEMARANG ”. Arya Zunita; Nanik Sutarni
Jurnal Bedah Hukum Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi ADD berdasarkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 89 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan ADD di Desa Tuntang Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang ditinjau dari Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa dan mengetahui apakah Peraturan Bupati Semarang Nomor 89 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan ADD telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Penelitian ini merupakan pendekatan yuridis empiris yaitu mengkaji Implementasi ADD berdasarkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 89 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan ADD di Desa Tuntang Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang Ditinjau Dari Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Penggunaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Semarang Nomor 89 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan ADD apakah telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Hasil penelitian menyimpulkan implementasi ADD berdasarkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 89 Tahun 2017 di Desa Tuntang Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang ditinjau dari Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 terkait dengan pemberian penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa belum sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Pelaksanaan pemberian penghasilan tetap tidak diberikan tiap bulan, penghasilan tetap diberikan bersamaan dengan ADD. Harus ada peraturan baku dalam pemberian penghasilan tetap bagi perangkat desa di Kabupaten Semarang. Perlu adanya upaya yang nyata dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan melakukan koordinasi dengan dinas-dinas terkait. Adanya data base peghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebagai pedoman pemberian penghasilan tetap setiap bulan yang mudah dan dapat diakses secara cepat dan tepat. Perlunya rujukan dari Kabupaten lain. Adanya kebijakan publik dalam rangka pemberian penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan setiap bulan. Tahun 2019 penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Semarang agar dapat dibayarkan setiap bulan.

PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN DI PT. BANK DANAMON, TBK UNIT PASAR SURUH SALATIGA Agus Kristiyanto; Ananda Megha Wiedhar Saputri; Nanik Sutarni
Jurnal Bedah Hukum Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Pertama, bagaimana proses penyelesaian kredit bermasalah dengan hak tanggungan pada PT. Bank Danamon, Tbk Unit Pasar Suruh Salatiga. Kedua, apa kendala dan upaya yang dihadapi PT. Bank Danamon, Tbk Unit Pasar Suruh Salatiga dalam menyelesaikan kredit bermasalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan mengunakan metode kualiatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara secara mendalam untuk mengetahui fakta hukum yang sebenarnya. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, pihak PT. Bank Danamon, Tbk Unit Pasar Suruh Salatiga dalam menyelesaikan kredit bermasalah lebih memilih dengan jalur kekeluargaan dengan cara seperti rescheduling, restructing dan reconditioning. Kedua, penyebab dan kendala yang menyebabkan PT. Bank Danamon, Tbk Unit Pasar Suruh Salatiga untuk menyelesaikan kredit macet antara lain melalui pertimbangan cara mediasi, biaya, hasil yang dicapai, niat baik, dan kemampuan membayar. Kemudian kendalanya antara lain niat tidak baik dari debitur dan ketidaktepatan waktu.

IMPLEMENTASI PENGADAAN TANAH UNTUK JALAN TOL TERHADAP PETANI DITINJAU DARI UU NOMOR 2 TAHUN 2012 DI DESA WATUAGUNG KECAMATAN TUNTANG Heryu Cahyono; Nanik Sutarni
Jurnal Bedah Hukum Vol 2 No 2 (2018): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, pada saat ini sudah mulai susah untuk melakukan pembangunan untuk kepentingan umum di atas tanah negara, dan sebagai jalan keluar yaitu dengan memperoleh tanah-tanah hak. Kegiatan “mengambil” tanah inilah disebut dengan “Pengadaan Tanah”. Pengadaan tanah dapat dikatakan merupakan salah satu kebijakan pemerintah guna mendukung keberlangsungan pembangunan. Adanya rencana pembebasan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo membuat resah para pemilik lahan, sebagai warga negara Indonesia yang baik harus mendahulukan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi, hal ini dinyatakan dengan kerelaan untuk mengorbankan tanah mereka untuk pembangunan jalan tol. Pemerintah wajib mengindahkan asas peran-serta masyarakat tentang Penataan Ruang dalam rangka pengadaan tanah untuk memenuhi kebutuhan perubahan sosial ke arah yang lebih positif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris,yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (fakta empiris). Hasil penelitian menunjukan : Implementasi kebijakan pengadaan tanah dalam pembangunan tolSemarang-Solo ruas Bawen-Salatiga sudah berjalan dengan baik danlancar sesuai dengan prosedur/tahapan yang ada. Tahapan tersebut meliputi sosialisasi, pematokan Right Of Way (ROW), pengukuran ricikan,inventarisasi bangunan dan tanaman, pengumuman hasil ukur, musyawarahharga, pembayaran ganti rugi, pelepasan hak dan sertifikasi.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KONSEP PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA Petra Agung Pradhana; Nanik Sutarni
Jurnal Bedah Hukum Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Landasan hukum terkuat bagi pelaksanaan pemungutan pajak adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23A yang berbunyi :“pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang” Alasan dikenakannya pajak pada warga negara asing, bahwa orang asing yang diperkenankan untuk bertempat tinggal di Indonesia mempunyai keleluasaan untuk mencari pekerjaan atau melakukan usaha sehingga merupakan saingan bagi warga negara Indonesia, sedangkan di negara-negara lain hal itu relatif tidak mudah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu dengan cara menggambarkan secara jelas konsep pemungutan pajak penghasilan atas warga negara asing serta permasalahan yang dihadapi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu dengan memberikan pendekatan yang menitikberatkan pada kualitas dan mutu yang akan diperoleh dengan menggunakan pendekatan yuridis. Arah dan tujuan penyempurnaan Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak;lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak;lebih memberikan kesederhanaan administrasi perpajakan;lebih memberikan kepastian hukum, konsistensi, dan transparansi; danlebih menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing dalam menarik investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas.

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA ( Studi Kasus di Desa Kalijoso, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah ) Mutobii Mutobii; Nanik Sutarni
Jurnal Bedah Hukum Vol 3 No 2 (2019): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Kesejahteraan merupakan tujuan dari seluruh keluarga dan cita-cita bangsa Indonesia. Dalam memahami realitas tingkat kesejahteraan pada dasarnya dipengaruhi oleh tingkat penghasilan/pendapatan seseorang. Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 atau yang lebih dikenal dengan Undang-undang Desa merupakan produk peraturan perundangan-undangan yang bertujuan menyejahterakan masyarakat diperdesaan. Perangkat Desa sebagai salah satu elemen pelaksana dari undang-Undang tersebut hendaknya juga mendapatkan efek positif dari Implementasi perundangan tersebut.Bagaimana Implementasi undang-Undang desa terhadap tingkat kesejahteraan Perangkat Desa dan Hambatan-hambatan apa yang menjadi kendala dalam upaya peningkatan kesejahteraan bagi perangkat Desa.Dalam mengkaji dan meneliti rumusan masalah diatas penulis menggunakan penelitian Yuridis normatif. Yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terhadap tingkat kesejahteraan Perangkat Desa belum sepenuhnya menjamin Perangkat Desa sejahtera. Dalam implementasinya Undang-Undang tentang Desa masih masih menimbulkan rasa ketidakadilan. Kebijakan dari Pemerintah Daerah, jumlah desa dan Perangkat Desa yang berbeda beda dengan formulasi penghitungan yang telah ditentukan menimbulkan tingkat kesejahteraan yang yang tidak sama pada profesi yang sama di tiap daerah.Produk hukum tentunya diberlakukan dengan diimbangi kesiapan sumber daya dari pelaksananya.Produk hukum juga harus mengakomodasi kebutuhan masyarakat juga memberikan rasa aman, nyaman dan dapat memberikan dampak kesejahteraan.Kesejahteraan menjadi persolan mendasar dalam ketenagakerjaan, perlu adanya keharmonisan dalam pembuatan produk perundanganya. Undang- Undang desa produk hukum yang sangat baik, namun dalam kenyataan pembuatan aturan pelaksanaanya dirasakan masih perlu adanya evaluasi.

TINJAUAN YURIDIS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN SEMARANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 Rokhmad Rokhmad; Nanik Sutarni
Jurnal Bedah Hukum Vol 3 No 2 (2019): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pemerintah Kabupaten Semarang mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang sesuai dengan perwujudan dari amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Situasi di lapangan diharapkan lebih kondusif dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 dengan desa yang melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Semarang ditinjau dari UU Nomor 6 Tahun 2014 dan mengetahui hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Penelitian ini bersifat empiris yaitu mengkaji pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Hasil penelitian menyimpulkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 ditinjau dari UU Nomor 6 Tahun 2014 kewenangan desa terkait pengangkatan Perangkat Desa menjadi hilang. Kepala Desa tidak lagi berwenang mengangkat Perangkat Desa sesuai ketentuan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014. Harus dibentuk tim yang bekerja sama dengan pihak ketiga untuk membantu Kepala Desa dalam memilih dan harus melalui seleksi ujian tertulis. Hambatan dalam pelaksanaannya antara lain : desa tidak bisa secara langsung menentukan pihak ketiga yang diajak kerja sama karena diambil alih oleh kabupaten, tidak adanya jenjang karier untuk Perangkat Desa yang lama diangkat sebagai Sekretaris Desa salah satunya karena terkendala usia

Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian Karena Adanya Perselisihan Dan Pertengkaran (Studi Putusan Nomor : 0708/Pdt.G/2019/Pa.Bi) Hidayatul Ma’unah; Nanik Sutarni; Purwadi Purwadi
Jurnal Bedah Hukum Vol 4 No 1 (2020): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v4i1.341

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting bagi masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dan seorang wanita.Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974). Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam perkawinan merupakan pernikahan, yaitu akad yang sangat kuatatau mitsaqan ghaliddzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanaknnya merupakan ibadah. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena adanya perselisihan dan pertengkaran ? (2) Apa hambatan Hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena adanya perselisihan dan pertengkaran. Penelitian yang penulis gunakan adalah jenis deskriptif, yaitu penelitian yang tata kerjanya memberi data seteliti mungkin tentang gejala-gejala dari aktivitas manusia, keadaan dan gejala-gejala lain.pengumpulan data denganmelakukan wawancara langsung ke lokasi yang diteliti. Selain itu data diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan hasil penelitian yang relevan terhadap masalah yang diteliti.Hasil analisis penulis tentang perkara perceraian adalah bahwa perceraian dibagi menjadi dua yaitu cerai talak dan cerai gugat , hal ini disebabkan karena beberapa faktor, antara lain : (1) Faktor salahsatu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi (2) Faktor meninggalkan kewajiban meliputi tidak ada tanggung jawab (3) Faktor terus menerus berselisih dan bertengkar serta tidak ada keharmonisan. Dampak perceraian bukan hanya pasangan suami istri yang bercerai saja yang merasakanakibat adanya perceraian tersebut, tetapi juga berdampak terhadap anak-anak mereka.Dengan memperhatikan hasil penelitian, saran yang dapat penulis berikan adalah (1) Bagi pasangan suami istri hendaknya saling memahami, saling terbuka dalam rumah tangga(2) Untuk memecahkan masalah yang dihadapi hendaknya menyelesaikan dengan kepala dingin tidak disertai emosi agar tidak terjadipertengkaran.

Tanggung Jawab Apoteker Pengelola Apotek Terhadap Tindakan Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerjasama Dengan Pemilik Sarana Apotek “Musuk Farma” Boyolali Bambang Surono; Nanik Sutarni; Joko Mardiyanto
Jurnal Bedah Hukum Vol 4 No 2 (2020): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v4i2.436

Abstract Pharmacies in the community have an important role in the meeting the needs of the community regarding the importance of drugs and medical devices, so the government always supervises the opening of pharmacies because it is an effort to distribute drugs to the community. The relationship between pharmacists as pharmacy managers and owners of capital is no longer a relationship between superiors and baeahan but is an equal cooperative relationship. The Cooperation agreements between the pharmacists and the owners of the pharmacy facilities have equal rights and obligations. The rights, the obligations of the parties are generally carried out properly. The implementation still of the rights obligations of the parties an will create responsibilities between both.The Pharmacist Managing The Pharmacy (APA) and The Owner of Pharmacy Facility in Musuk Farma, from the results of the mediation, both parties agree that they agreed not to question each other and did not make any demands, this is in accordance with Pancasila, the Second Principle an of Fair and Civilized Humanity and Precepts The three Indonesian Association, the pharmacist admits the mistake of default and apologizes, The Pharmacist’s Practice License (SIPA) is submitted to the pharmacist, the pharmacy receives a copy, the Pharmacy License (SIA) remains at the Musuk Farma Pharmacy, the Musuk Farma Pharmacy immediately takes care of a new permit and finally a permit was published in the name of Endah Zulyanti ningsih S.Si., Apt as the new managing pharmacist. Abstrak Usaha Apotik atau bidang Farmasi dalam menungso akeh punya peran penting untuk penuhi kebutuhannya tentang pentingnya obat dan alat-alat kesehatan, maka penguasa atau pemerintah selalu awasi usaha pembukaan apotek amarga merupakan salah satu usaha yang menyalurkan obat ke pasien. Hubungan antara Apoteker sebagai pengelola karo pemilik modal apotek bukan merupakan hubungan antara bos karo anak buah, tapi hubungan kerja sama sing imbang. Perjanjian kerjasama apoteker karo pemilik sarana kui nduwe hak lan kewajiban yang sami. Hak lan kewajiban para pihak tata umume terlaksana tansah baik. Pelaksanaan hak dan kewajiban kabeh pihak akan menimbulkan tanggung jawab para dua belah pihak. Penelitian iki penelitian yuridis lan empiris karo sing diteliti adalah kaidah hukum yang masih mlaku namung juga didukung data yang ada. Semua kui data yang diperoleh berasal saka studi kepustakaan serta penelitian di lapangan. Hasil penelitian sing diperoleh, adalah bentuk perjanjian kerjasama karo Apoteker Pengelola Apotek (APA) dan Pemilik Sarana Apotek (PSA) di Apotek Musuk Farma adalah wujud bentuk Akta Notaris, lan penyelesaian lan tanggung jawab Apoteker Pengelola Apotek (APA) ning tindakan wanprestasi perjanjian kerjasama antara Apoteker Pengelola Apotek (APA) dan Pemilik Sarana Apotek (PSA) di Musuk Farma saka khasil mediasi keduanya didapati penyelesaian kedua belah pihak sepakat ora saling permasalahkan lan tidak melakukan tuntutan lagi, ini sesuai dengan Pancasila, Sila Kedua serta Sila Ketiga, pihak apoteker mengakui kesalahan wanprestasi yang dilakukan dan meminta maaf, Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) diberikan kepada apoteker, apotek terima salinan, Surat Izin Apotek (SIA) tetap berada di Apotek Musuk Farma, Apotek Musuk Farma segera mengurus izin baru dan akhirnya terbitlah izin atas nama Endah Zulyantiningsih S.Si.,Apt sebagai apoteker pengelola yang baru.

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BOYOLALI TENTANG HAK WARIS ANAK ANGKAT Putri Defy Atri Rahayu; Nanik Sutarni; Joko Mardiyanto
Jurnal Bedah Hukum Vol 5 No 1 (2021): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v5i1.548

The research objectives are 1) Knowing the judges' considerations in the Boyolali District Court's Decision Regarding the Right of Inheritance of Adopted Children. 2) Knowing the obstacles faced by the judge in deciding the case of Boyolali District Court's Decision Regarding the Inheritance Rights of Adopted Children. 3) Knowing the efforts made in the judge to decide the case of the Boyolali District Court Decision Regarding the Right to Inheritance of Adopted Children. This type of research used by the author is normative-empirical, namely legal research regarding the application or implementation of normative legal provisions in action on any particular legal event that occurs in society (empirical facts). The collection of legal materials carried out by the authors through field research (field research) and library research (library research). Then, the technical analysis of the data used in this study is qualitative analysis. The results of the study are the position of judges in the trial is an institution that hopes to be a fair decision maker, who can resolve cases without the perception of obstacles or obstacles. The perception of obstacles and obstacles shows that the judge is not ready to be a determinant of justice in the trial. Barriers to judges are when judges must keep guarding the boundaries of the profession as a judge. Limitations for those who work in the profession of law are ethics, is the code of ethics of the legal profession that contains obligations, restrictions and the obligation to take responsibility in carrying out his profession and sanctions for those who do not carry out obligations or violate the prohibition. Efforts can be made to find evidence or juxtapose the evidence of the defendant and the plaintiff. So that the flow of events and sequence of evidence will be clear so that a middle ground can be found. Tujuan penelitian adalah 1) Mengetahui pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Tentang Hak Waris Anak Angkat. 2) Mengetahui kendala yang dihadapi dalam hakim memutus perkara Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Tentang Hak Waris Anak Angkat. 3) Mengetahui upaya yang dilakukan dalam hakim memutus perkara Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Tentang Hak Waris Anak Angkat. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah normatif-empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (fakta empiris). Pengumpulan bahan hukum yang dilakukan oleh penulis melalui penelitian lapangan (field research) dan penelitian pustaka (library research). Kemudian, teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian yaitu kedudukan hakim dalam persidangan merupakan lembaga yang harapkan sebagai pengambil keputusan yang adil, yang dapat menuntaskan kasus tanpa adanya persepsi hambatan ataupun kendala. Adanya persepsi hambatan dan kendala menunjukkan bahwa hakim tersebut tidak siap untuk menjadi penentu keadilan dalam persidangan. Hambatan bagi hakim adalah ketika hakim harus tetap menjagai batasan - batasan profesi sebagai hakim. Batasan-batasan bagi mereka yang berprofesi hukum dalam melaksanakan profesinya adalah etika, adalah kode etik profesi hukum yang berisi kewajiban-kewajiban, larangan-larangan dan keharusan untuk mempertanggungjawabkan dalam melaksanakan profesinya serta sanksi bagi yang tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar larangan tersebut. Upaya yang dapat dilakukan adalah menemukan barang bukti atau menyandingkan alat bukti tergugat dan penggugat. Sehingga akan jelas alur kejadian dan runtutan bukti sehingga dapat ditemukan jalan tengahnya.

Title

Found 17 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 17 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 17 Documents
Search