Garuda - Garba Rujukan Digital

HAK KONSUMEN DAN KEWAJIBAN PELAKU USAHA ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-XIII/2015 Nabila Ika Saputri; Burham Pranawa; Tegar Harbriyana Putra
Jurnal Bedah Hukum Vol 4 No 2 (2020): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v4i2.416

he Indonesian state is based on the state foundation, namely Pancasila which is contained in the 1945 Constitution in the era of economic democracy for national development to achieve a prosperous economy through the direction of policies that can support the national government program, one of which is through the economic sector assisted by tools and knowledge technology. So, it is expected to create and produce a balance between producers and consumers. In practice, the consumer is involved in losses incurred by the business actor / producer. The purpose of the study was to find out the legal bases that were found from the consideration of the panel of judges in deciding Case No. 65 / PUU-XIII / 2015 concerning consumer protection and the legal consequences of breaking up. This type of research is a type of normative legal research through secondary data sources consisting of , secondary, primary and tertiary legal data. The results of the research are the bases of the legal results of the judges' considerations in deciding Decision No. 65 / PUU-XIII / 2015 of the law on Consumer Protection, namely legal considerations from the panel of judges, namely juridical, philosophical and sociological aspects. As a result of the Decision of the Constitutional Court Number 65 / PUU-XIII / 2015, namely the Article submitted by the petitioners is declared still valid and does not contradict the 1945 Constitution both from its formation and material and the applicant is required to obey the Decision. His advice to people who have problems with business actors hope that they can comprehend complete the articles in the law that will be tested and the government and law enforcement officials regarding the constitution, to disseminate information to people who do not know the procedural procedures in the Constitutional Court. Negara Indonesia berdasarkan dasar negara yaitu Pancasila yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam era demokrasi ekonomi untuk pembangunan nasional mencapai ekonomi menjadi sejahtera melalui arah kebijakan-kebijakan yang dapat mendukung dari program pemerintahan nasional salah satunya melalui bidang ekonomi dibantu dengan alat dan ilmu teknologi. Sehingga, diharapkan dapat menciptakan dan menghasilkan keseimbangan antara produsen dan konsumen. Pada prakteknya dari pihak konsumen terlibat kerugian yang dilakukan pihak pelaku usaha/ produsen. Tujuan Penelitian adalah mengetahui dasar- dasar hukum yang terdapat dari pertimbangan majelis hakim dalam memutus Perkara No. 65/PUU-XIII/2015 tentang perlindungan konsumen dan akibat hukum dari putusanya. Jenis penelitiannya merupakan jenis penelitian hukum normatif melalui sumber data-data sekunder yang terdiri dari data bahan hukum sekunder, primer dan bahan hukum tertier. Hasil dari penelitian adalah dasar –dasar dari hukum pertimbangannya majelis hakim dalam memutus perkara No. 65/PUU-XIII/2015 tentang Perlindungan Konsumen yaitu pertimbangan hukumnya dari majelis hakim yaitu aspek yuridis, filosofis dan sosiologis. Akibat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XIII/2015 yaitu Pasal yang diajukan para pemohon dinyatakan masih tetap berlaku dan tidak bertentangan UUD 1945 baik dari pembentukan dan materinya serta pemohon diwajibkan mentaati Putusan tersebut. Sarannya ke masyarakat yang mempunyai permasalahan terhadap pelaku usaha harap dapat memahami secara menyeluruh atas Pasal di UU yang akan diujikan dan pemerintah dan aparat penegak hukum mengenai konstitusional, untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat yang tidak mengetahui tata beracara di Peradilan Konstitusi.

PENGARUH PELAKSANAAN SIDANG PERADILAN PIDANA SECARA ONLINE TERHADAP PEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGAN DI PENGADILAN NEGERI BOYOLALI sumbar sumbar pranoto; Burham Pranawa; Joko Mardiyanto
Jurnal Bedah Hukum Vol 4 No 2 (2020): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v4i2.421

As the last bastion of the legal system, judicial institutions, especially criminal justices that are trying to find material truth, are vital. The phenomenon of conducting criminal justice hearings online in the midst of the covid-19 pandemic leaves many questionable. The purpose of this research is to find out how online criminal justice hearings are conducted in Boyolali District Court, what are the obstacles faced and especially what influence it has on the core agenda of the trial; Prove. The approach used in this study is empirical juridical with descriptive data analysis methods of analysis. This research is a field study using primary and secondary data types as well as primary, secondary and tertiary legal materials. The primary data retrieval process is conducted with interviews and observations. Library studies on positive legal regulations, event laws and literature are conducted to support the analysis of research results. The result of the study is that in the implementation of online judicial hearings in Boyolali District Court, there are still so many obstacles. The constraints are both technical and non-technical. The evidentiary process in online criminal justice hearings in Boyolali District Court is manifestly not as widelyimplemented as it would in conventional criminal justice hearings. This less than optimal process of evidence certainly makes the product of the court decision not as good as in conventional criminal court hearings. The absence of a standard legal umbrella makes the implementation of a criminal justice hearing seem half-hearted and seemed to be trialling. Provisions that have not been absolute as an order and only of this nature have the potential to give rise to the polemic of the Supreme Court should first issue a legal umbrella of a standard and mandatoir nature for the implementation of this online criminal justice hearing. Sebagai benteng terakhir dari system hukum, lembaga peradilan, terutama peradilan pidana yang didalamnya berusaha menemukan kebenaran materiil, sangatlah vital. Fenomena pelaksanaan sidang peradilan pidana secara online ditengah masa pandemi covid 19 menyisakan banyak tanya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sidang peradilan pidana secara online di Pengadilan Negeri Boyolali, apa sajakah kendala yang dihadapi dan terutama apa saja pengaruhnya dalam agenda inti sidang; pembuktian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan metode analisa data deskriptif analisis. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan jenis data primer dan sekunder serta bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Proses pengambilan data primer dilakukan dengan wawancara dan observasi. Studi pustaka terhadap peraturan hukum positif, terhadap hukum acara dan aneka literature dilakukan untuk mendukung analisa hasil penelitian. Hasil penelitian yaitu bahwa dalam pelaksanaan sidang peradilan online di Pengadilan Negeri Boyolali , masih terdapat begitu banyak kendala. Kendala yang ada baik teknis ataupun non teknis. Proses pembuktian dalam sidang peradilan pidana secara online di Pengadilan NegeriBoyolali nyata-nyata tidak dapat dilaksanakan secara maksimal seperti layaknya pada sidang peradilan pidana konvensional. Proses pembuktian yang kurang maksimal ini tentu saja menjadikan produk dari putusan pengadilan menjadi tidak sebaik pada sidang peradilan pidana konvensional. Tidak adanya payung hukum yang baku membuat pelaksanaan sidang peradilan pidana seakan setengah hati dan terkesan coba-coba. Ketentuan yang belum bersifat mandatoir ini berpotensi menimbulkan polemik Mahkamah Agung seharusnya terlebih dahulu mengeluarkan payung hukum dalam pelaksanaan sidang peradilan pidana secara online.

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK (ANALISA PUTUSAN PERKARA NOMOR : 150/Pid.Sus/2019/PN.BYL) Sarjono Sarjono; Burham Pranawa; Tegar Harbriyana Putra
Jurnal Bedah Hukum Vol 4 No 2 (2020): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v4i2.431

Fornication is a “criminal offense against decency which develop from time to time and requires special handling. The crime of sexual abuse against children need serious attentions from all circle, especially the active role of law enforcers.” Imposing a crime against the perpetrator of a criminal act of sexual immorality cannot be separated from the role of judges, prosecutors and the police as law enforcement officers in order to achieve peace in the life of the community. The purpose of this research is to know the judges 'considerations in deciding criminal cases against children, knowing the judges' “settlement of witnesses who are less than 15 years old in the District Court in deciding criminal cases for perpetrator who have commited obscene act against children,” knowing the obstacles faced by judges in deciding criminal cases of obscenity Against Children in Boyolali District Court Decision Number: 150 / Pid.Sus / 2019 / PN.BYL. The research conducted is a descriptive legal research with an yurisdis empirical approach which take primary data by conducting interview and secondarry data by procesing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Based on the research results of Judges' considerations in deciding criminal cases of child sexual abuse in the Boyolali District Court Decision Number: 150 / Pid.Sus / 2019 / PN.BYL, “that the elements of Article 82 paragraph (1), (2) Law of the Republic of Indonesia Number 17 2016 concern Stipulation of Perpu Number 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2002 concern Child Protection as amended and supplemented by Law Number 35 of 2014 concerning Amendment to Law Number 23 of 2002 concern Child Protection has been fulfilled, and the Defendant is legally and convincingly proven to have committed the criminal act as charged in the Single Indictment.” According to Lawrence Meir Friedman's theory, “this is called a substantial system that determines whether or not the law is implemented. Substance also means products produced by people who are in the legal system which include the decisions they issue, the new rules they draft.” ABSTRAK Pencabulan termasuk salah satu tindak pidana terhadap kesusilaan yang semakin ada perkembangan dari waktu ke waktu dan memerlukan penanganan secara khusus. Tindak pidana pencabulan terhadap anak perlu memperoleh perhatian serius dari berbagai kalangan, utamanya peran aktif pihak penegak hukum. Pidana dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana pencabulan tentu saja tidak lepas dari peranan jaksa, hakim, dan pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum untuk meraih ketentraman hidup masyarakat. Tujuan penelitian ini Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana Pecabulan Terhadap Anak, Mengetahui Penyelesaian hakim Terhadap Saksi yang berumur kurang 15 tahun di PN dalam memutuskan perkara pidana pelaku yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak, Mengetahui kendala yang dijumpai oleh Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana Pecabulan Terhadap Anak dalam Putusan PN Boyolali Nomor: 150/Pid.Sus/2019/PN.BYL. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum deskriptif melalui pendekatan yurisdis empiris yang didapatkan data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui pengolahan data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sesuai hasil penelitian Pertimbangan Hakim untuk memutuskan perkara pidana Pencabulan Terhadap Anak dalam Putusan PN Boyolali No.: 150/Pid.Sus/2019/PN.BYL, “unsur Pasal 82 ayat (1), (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Tahun 2016 No. 1 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, dan Terdakwa dinyatakan terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal.” Teori Lawrence Meir Friedman menyatakan “hal ini disebut sebagai sistem Subtansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Subtansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.”

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEALPAAN PENGENDARA BERMOTOR YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS Maryani Maryani; Burham Pranawa; Ananda Megha Wiedhar Saputri
Jurnal Bedah Hukum Vol 5 No 1 (2021): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v5i1.550

This study aims to analyze and find out how the basic application of the law against criminal acts of negligence of motorists that cause death of people (Case Study of the Decision in Boyolali District Court Number: 9 / Pid.Sus / 2019 / PN BYL) and to find out how considerations in sentencing for the defendant in the crime of negligence which caused the death of a person (Case Study of the Decision in Boyolali District Court Number: 9 / Pid.Sus / 2019 / BYL PN). This study is a study of legal materials and an empirical approach, which is an approach that is carried out through gathering information about what is happening in practice and to those who are considered to know issues relating to public information disclosure. Based on the results of research on motor vehicle traffic accident cases causing the death of this person generally occurs accidentally, here there are only elements of negligence or negligence, however the perpetrator must continue to account for his actions before the law, let alone cause another person to die, which should be punished according to his actions. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana dasar penerapan hukum terhadap tindak pidana kealpaan pengendara bermotor yang menyebabkan matinya orang (Studi Kasus Putusan di Pengadilan Negeri Boyolali Nomor: 9/Pid.Sus/2019/PN BYL) dan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman untuk terdakwa dalam tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang (Studi Kasus Putusan di Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 9/Pid.Sus/2019/PN BYL). Penelitian ini sebagai pengkajian terhadap bahan-bahan hukum dan penelitian empiris yaitu pendekatan yang dilakukan melalui pengumpulan informasi tentang yang terjadi pada prakteknya dan terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui masalah yang berhubungan dengan keterbukaan informasi publik. Berdasarkan hasil penelitian perkara kecelakaan lalu lintas pengendara bermotor yang menyebabkan matinya orang ini umumnya terjadi tanpa kesengajaan, di sini yang ada hanya unsur kealpaan atau kelalaian, meskipun demikian pelaku harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, apalagi mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang semestinya dijatuhi hukuman sesuai perbuatannya.

DETEKSI DINI OLEH INTELIJEN POLRI DALAM MENGANTISIPASI GANGGUAN KAMTIBMAS PADA PILKADA DI BOYOLALI Ary Purwanti; Burham Pranawa; Purwadi Purwadi
Jurnal Bedah Hukum Vol 5 No 1 (2021): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v5i1.553

Polri is a government institution that has the main task of enforcing law, maintaining security and order and providing protection, protection and services to the community. One of the functions of the police is security intelligence or what is commonly called intelligence. The objectives of the study were 1) To determine the Early Detection System of the National Police Intelligence Against the Development of Social Security Disruptions in the Implementation of Regional Elections in Boyolali. 2) to find out what are the obstacles faced by the National Police on the Development of Security and Security Disturbances in the Implementation of Pilkada in Boyolali. 3) To find out the efforts made by the Police to the Development of Kamtibmas Disruption in the Implementation of the Regional Head Election in Boyolali. This research is descriptive analytical. This research is a field research research. The types of data used are primary data and secondary data using primary, secondary and tertiary legal materials. This library research is carried out by searching, collecting, and studying laws and regulations and other legal materials related to the object of research. The results of the research are in realizing orderly demonstrations, the implementation of intelligence gathering needs to be optimized in order to be able to create, create, change a condition in society so as to achieve a favorable condition for the implementation of the main task of the National Police to maintain security and security. In its implementation, the optimization of the implementation of intelligence is still experiencing problems, namely: the number of demonstrations is still an indicator that the implementation of mobilization targeting individuals and groups that often carry out demonstrations is not yet optimal. The method of raising is not well planned and well-directed, the mobilization with target people is carried out openly, the ability to infiltrate is not yet available, the raising tactics are minimal. This is due to the lack of human resources' skills, knowledge and problem-solving abilities. Abstrak Polri merupakan institusi pemerintah yang mempunyai tugas pokok penegakkan hukum, memelihara kamtibmas serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi kepolisian tersebut salah satunya adalah Intelijen keamanan atau yang biasa disebut intelkam. Tujuan penelitian adalah 1) Untuk mengetahui Sistem Deteksi Dini Intelkam Polri Terhadap Perkembangan Gangguan Kamtibmas Dalam Penyelenggaraan Pilkada di Boyolali. 2) untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi Polri terhadap Perkembangan Gangguan Kamtibmas dalam Penyelenggaraan Pilkada di Boyolali. 3) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Polri terhadap Perkembangan Gangguan Kamtibmas dalam Penyelenggaraan Pilkada di Boyolali. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini merupakan penelitian field reasearch. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian pustaka ini dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan, dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lain yang terkait dengan objek penelitian. Hasil penelitian yaitu dalam hal mewujudkan unjuk rasa yang tertib, penyelenggaraan penggalangan intelijen perlu dioptimalkan agar mampu membuat, menciptakan, mengubah suatu kondisi dalam masyarakat sehingga mencapai keadaan yang menguntungkan terhadap pelaksanaan tugas pokok Polri memelihara Kamtibmas. Dalam pelaksanaannya optimalisasi penyelenggaraan intelijen masih mengalami persoalan yaitu: masih maraknya unjuk rasa menjadi salah satu indikator bahwa pelaksanaan penggalangan dengan sasaran perorangan dan kelompok yang sering melakukan unjuk rasa belum optimal. Metode penggalangan yang dilakukan belum terencana dan terarah dengan baik, penggalangan dengan sasaran orang dilaksanakan secara terbuka, kemampuan penyusupan belum ada, taktik penggalangan yang minim. Hal itu disebabkan kemampuan SDM yang kurang akan keterampilan, pengetahuan dan kemampuan memecahkan masalah.

Pendaftaran Merek Sepatu Vans Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Yuri Utomo; Burham Pranawa; Tegar Harbriyana Putra
Jurnal Bedah Hukum Vol 5 No 2 (2021): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v5i2.671

Brand name insurance in Indonesia holds fast to the constitutive guideline (enlistment) with the standard of first to document. This implies that an imprint possibly gets security if the imprint is enlisted with the public authority through the Service of Law and Basic freedoms and for this situation is in the Licensed innovation Directorate. Vans is an organization that was established in 1966 as a notable brand that is in extraordinary interest by general society with legitimate insurance as a notable brand. The motivations behind this investigation are 1) To know the methodology for enrolling a brand name as a work to ensure the Vans brand dependent on Law Number 20 of 2016. 2) To know the lawful assurance endeavors against the holder of the Vans brand rights dependent on Law Number 20 of 2016. 3) To realize the hindrances experienced in the brand name enlistment measure Dependent on Law Number 20 of 2016. The exploration approach utilized in this examination is a standardizing juridical methodology. This exploration is engaging examination. The sort of information utilized is auxiliary information utilizing essential, optional and tertiary legitimate materials. This writing research is completed via looking, gathering and examining laws and guidelines and other legitimate materials identified with the object of examination. The information investigation technique utilized elucidating subjective. The consequences of the examination are 1) Vans is a worldwide imprint whose enlistment should go through the Madrid convention. Imprint accommodation through the Madrid Convention is helped out through the DJKI office as the Workplace of Beginning which acts to complete custom actually takes a look at 2) Brand name enrollment will give more grounded security, particularly on the off chance that it clashes with the imprint indistinguishable or comparative 3) Deterrents experienced during the time spent enlisting an imprint Dependent on Law Number 20 of 2016 are government factors, law variables, and local area and social factors just as the execution of Law Number 20 of 2016 concerning marks and geological signs still not compelling. Asuransi nama merek di Indonesia berpegang teguh pada aturan konstitutif (pendaftaran) dengan standar pertama yang didokumentasikan. Ini berarti bahwa suatu jejak mungkin akan mendapatkan jaminan jika cetakan tersebut diberikan kepada otoritas publik melalui Layanan Hukum dan Kebebasan Umum dan untuk situasi ini berada di Direktorat Inovasi Berlisensi. Vans adalah sebuah organisasi yang didirikan pada tahun 1966 sebagai merek terkenal yang sangat diminati oleh masyarakat umum dengan jaminan hukum sebagai merek terkenal. Motivasi yang melatarbelakangi pemeriksaan ini adalah 1) Mengetahui sistem pendaftaran sebagai upaya untuk menjamin ketergantungan merek Vans pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. 2) Mengetahui upaya pengamanan yang sah terhadap pemegang merek Vans berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. 3) Menyadari permasalahan yang dialami dalam tindakan pendaftaran nama merek Bergantung pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Pendekatan pemeriksaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi yuridis regularisasi. Pemeriksaan ini adalah eksplorasi yang mencerahkan. Jenis informasi yang digunakan adalah informasi opsional yang menggunakan bahan-bahan sah yang esensial, tambahan, dan tersier. Penelitian penulisan ini dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan dan merenungkan undang-undang dan pedoman-pedoman serta bahan-bahan lain yang sah yang diidentifikasikan dengan objek pemeriksaan. Teknik pemeriksaan informasi menggunakan subyektif yang menarik. Hasil dari pemeriksaan tersebut adalah 1) Vans bersifat global yang pendaftarannya harus melalui konvensi Madrid. Pemanfaatan merek melalui Konvensi Madrid dilakukan melalui kantor DJKI sebagai Tempat Kerja Permulaan yang bertindak untuk melengkapi adat benar-benar terlihat 2) Pendaftaran merek akan memiliki jaminan yang lebih membumi, terutama jika berhadapan dengan merek yang tidak dapat dibedakan atau komparatif 3) Imperatif yang dialami selama pendaftaran nama merek Tergantung pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 adalah variabel pemerintah, daerah setempat dan komponen sosial dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan geologi masih belum berhasil.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search