Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Bedah Hukum
Ananda Megha Wiedhar Saputri
Fakultas Hukum Universitas Boyolali
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEALPAAN PENGENDARA BERMOTOR YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS Maryani Maryani; Burham Pranawa; Ananda Megha Wiedhar Saputri
Jurnal Bedah Hukum Vol 5 No 1 (2021): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v5i1.550

Abstract

This study aims to analyze and find out how the basic application of the law against criminal acts of negligence of motorists that cause death of people (Case Study of the Decision in Boyolali District Court Number: 9 / Pid.Sus / 2019 / PN BYL) and to find out how considerations in sentencing for the defendant in the crime of negligence which caused the death of a person (Case Study of the Decision in Boyolali District Court Number: 9 / Pid.Sus / 2019 / BYL PN). This study is a study of legal materials and an empirical approach, which is an approach that is carried out through gathering information about what is happening in practice and to those who are considered to know issues relating to public information disclosure. Based on the results of research on motor vehicle traffic accident cases causing the death of this person generally occurs accidentally, here there are only elements of negligence or negligence, however the perpetrator must continue to account for his actions before the law, let alone cause another person to die, which should be punished according to his actions. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana dasar penerapan hukum terhadap tindak pidana kealpaan pengendara bermotor yang menyebabkan matinya orang (Studi Kasus Putusan di Pengadilan Negeri Boyolali Nomor: 9/Pid.Sus/2019/PN BYL) dan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman untuk terdakwa dalam tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang (Studi Kasus Putusan di Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 9/Pid.Sus/2019/PN BYL). Penelitian ini sebagai pengkajian terhadap bahan-bahan hukum dan penelitian empiris yaitu pendekatan yang dilakukan melalui pengumpulan informasi tentang yang terjadi pada prakteknya dan terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui masalah yang berhubungan dengan keterbukaan informasi publik. Berdasarkan hasil penelitian perkara kecelakaan lalu lintas pengendara bermotor yang menyebabkan matinya orang ini umumnya terjadi tanpa kesengajaan, di sini yang ada hanya unsur kealpaan atau kelalaian, meskipun demikian pelaku harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, apalagi mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang semestinya dijatuhi hukuman sesuai perbuatannya.
Analisis Kritis Perkawinan Yang Dilarang Di Indonesia Ditinjau Dari Fiqih Perbandingan Mazhab Ahmad Muhamad Mustain Nasoha; Ananda Megha Wiedhar Saputri
Jurnal Bedah Hukum Vol. 6 No. 1 (2022): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v6i1.771

Abstract

This research examines Law of the Republic of Indonesia Number 1 year 1974 concerning Marriage in terms of Comparative Fiqh of Schools. There are several marriages that are prohibited in Indonesia, for example marrying parents in-laws, marrying daughters-in-law and so on. Marriage is one part of the Shari'a which is discussed in Kutubul Mu'tabarah. Especially the four schools of thought. So it is very important for us to know the opinions of the mazhab scholars to enrich the references in order to provide justice and utilitarian law to all Indonesian citizens. This research is a normative legal research, is normative. The approach used is a normative juridical approach. The types of data used include primary data, namely:1945 Constitution of the Republic of Indonesia and in particular Law of the Republic of Indonesia Number 1 year 1974 concerning Marriage in the part of marriage that is prohibited,and secondary data, namely library data which includes official documents, books of the salaf scholars, research books, scientific journals and so on. And tertiary data taken from excyclopedias and dictionaries. The data obtained is then analyzed using the Content Analysis method (content analysis) against the laws and regulations which are primary data. From this research it was found that Based on the research and analysis conducted, it is concluded that knowledge about marriages that are prohibited from being reviewed in Cross-Mazhab is very important to be studied by legal experts and scientists in Indonesia and the world in general. Penelitian ini meneliti tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditinjau Dari Fiqih Perbandingan Mazhab. Ada beberapa perkawinan yang dilarang di Indonesia mislanya menikahi mertua, menikahi menantu dan lain sebagainya. Perkawinan merupakan salah satu bagian dari syariat yang dibahas didalam Kutubul Mu’tabarah. Khususnya Mazhab empat. Maka perlu sekali kita mengetahui pendapat para ulama mazhab untuk memperkaya referensi dalam rangka memberikan keadilan dan utilitarian hukum kepada seluruh warga negara Indonesia. Penelitian ini merupakan merupakan penelitian hukum normatif, bersifat normatif. Pendekatan yang digunakan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah meliputi data primer yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada bagian bagian perkawinan yang dilarang, dan data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, Kitab-kitab para ulama salaf, buku-buku hasil penelitian, jurnal ilmiah dan sebagainya. Dan data tersier yang diambil dari eksiklopedi dan kamus. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan cara Content Analiysis ( analisis isi ) terhadap peraturan perundang-undangan yang merupakan data primer. Dari penelitian ini didapatkan bahwa berdasarkan penelitian dan analisis yang dilakukan, dihasilkan kesimpulan bahwa Islam dalam menjalankan syariatnya memiliki banyak sekali mazhab Fiqih. Maka pengetahuan tentang Perkawinan-perkawinan yang dilarang ditinjau dalam Lintas Mazhab ini sangat penting untuk dipelajari oleh para Ahli Hukum dan Ilmuan di Indonesia dan dunia umumnya. Karena tidak menutup kemungkinan akan terjadi Revisi Undang-undang Perkawinan yang mana pembuat aturan perlu juga memperhatikan perbedaan pendapat diantara para Ulama Fiqih.
Pelaksanaan Perda Kabupaten Boyolali Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Oleh Dinas Perhubungan Bayu Purwo Andoko; Nanik Sutarni; Ananda Megha Wiedhar Saputri
Jurnal Bedah Hukum Vol 6 No 2 (2022): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v6i2.895

Abstract

The administration of the state is identical with power based on authority. For example, in the local government environment, namely the authority in the field of transportation for parking matters, which in the Boyolali Regency Government is contained in Local regulations number 19 of 2016 concerning Parking Management, which is carried out by the Department of Transportation. The implementation of good parking is intended to support development and economic growth and ensure safety, smoothness, order, security and comfort. However, in reality there are still parking activities that are not appropriate and interfere with safety, smoothness, order, security, and comfort, both for motorists using road users and pedestrians using sidewalks. The purpose of this study was to determine the implementation of the Regional Regulation on Parking Management and the obstacles faced. This research is a descriptive research with an empirical juridical approach. By collecting primary data by conducting interviews with officials at the Department of Transportation in charge of parking matters, namely the Head of the Operational Supervision and Violation Enforcement Section. Based on the results of the study, it is understood that the implementation of Local regulations number 19 of 2016, which was carried out by the Department of Transportation was followed up by Local regulations of Boyolali Regency number 12 of 2021 concerning Public Service Retribution, Local regulations of Boyolali Regency number 13 of 2021 concerning Business Services Retribution, and Decree of the Head of the Department of Transportation number 189.6/028/4.11/2021 concerning Standard Operating Procedures at the Department of Transportation. For obstacles, there are budget allocations for the completeness of parking officers, the number of employees who are still lacking, as well as facilities for moving vehicles in the form of locks and vehicle cranes and there are still parking activities that are not in accordance with the provisions. Thus, additional budget allocations, additional staff and facilities, as well as strengthening the duties, functions, and roles of the Department of Transportation still need to be improved by the Boyolali Regency Government. Penyelenggaraan negara identik dengan kekuasaan didasarkan wewenang. Contohnya dalam lingkungan pemerintah daerah, yaitu pada kewenangan bidang perhubungan urusan perparkiran yang mana di Pemkab Boyolali tertuang dalam Perda nomor 19 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan. Penyelenggaraan parkir yang baik dimaksudkan agar menunjang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi serta menjamin keselamatan, kelancaran, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan. Namun pada kenyataannya masih terdapat kegiatan parkir yang tidak sesuai dan mengganggu keselamatan, kelancaran, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan, baik bagi pengendara kendaraan bermotor pengguna jalan maupun pejalan kaki pengguna trotoar. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan Perda Penyelenggaraan Perparkiran dan hambatan yang dihadapi. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan metode pendekatan yuridis empiris. Dengan pengambilan data primer dengan melakukan wawancara dengan pejabat pada Dinas Perhubungan yang membidangi urusan perparkiran yaitu Kepala Seksi Pengawasan Operasional dan Penindakan Pelanggaran. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pelaksanaan Perda nomor 19 tahun 2016, yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan ditindaklanjuti dengan Perda Kabupaten Boyolali nomor 12 tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Umum, Perda Kabupaten Boyolali nomor 13 tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Usaha, dan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan nomor 189.6/028/4.11/2021 tentang Standar Operasional Prosedur pada Dinas Perhubungan. Untuk hambatan terdapat pada alokasi anggaran untuk kelengkapan petugas parkir, jumlah pegawai yang masih kurang, maupun sarana untuk pemindahan kendaraan yang berupa gembok dan derek kendaraan serta masih ada kegiatan parkir yang tidak sesuai ketentuan. Dengan demikian, penambahan alokasi anggaran, penambahan pegawai, dan sarana, serta penguatan tugas, fungsi, dan peran Dinas Perhubungan masih perlu ditingkatkan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap ODGJ Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian: ( Studi Kasus Di Polsek Sambi Boyolali ) Burham Pranawa; Ananda Megha Wiedhar Saputri; Ikhsan Nurdiyanto
Jurnal Bedah Hukum Vol. 7 No. 2 (2023): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v7i2.1144

Abstract

Abstract Cases of criminal acts of persecution causing death are serious violations and can violate human rights. The state has regulated these crimes in laws in order to achieve justice and balance between rights and obligations. Cases of the crime of abuse causing death are very rare cases, because in this case the perpetrator was a person with a mental disorder who beat the victim to the point of causing death. With this case, the authors are interested in the law used and what steps the police took to resolve the case. Based on the background of the problems above, the author intends to conduct research with the title "criminal liability for people with mental disorders who commit criminal acts of persecution that cause death (Case Study at the Sambi Boyolali Police). In conducting the research above, the authors used an approach method, namely by means of an empirical juridical approach, namely an approach carried out based on direct interviews. The type of research used is descriptive, namely research that is intended to provide data as accurately as possible, circumstances, or other symptoms. Sources of data based on primary and secondary data sources with the method of collecting library data interviews and field studies. The results obtained in this study are criminal liability by people with mental disorders who commit criminal acts of abuse that cause death, possible obstacles faced by police investigators in handling this case and how to handle cases against people with mental disorders who commit crimes. Abstrak Kasus tindak Pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian adalah pelangaran berat serta dapat melanggar Hak Asasi Manusia. Negara telah mengatur tentang tindak Pidana tersebut dalam Undang-Undang guna tercapainya keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kasus tindak Pidana Penganiayaan yang menyebabkan kematian ini termasuk kasus yang sangat jarang terjadi, karena dalam kasus ini pelaku adalah Orang Dengan Gangguan Jiwa yang melakukan pemukulan terhadap korbanya hingga menyebabkan kematian. Dengan adanya kasus tersebut penulis tertarik dengan hukum yang digunakan serta Langkah apa yang dilakukan pihak kepolisian guna menyelesaikan kasus tersebut. Berdasar latar belakang masalah di atas penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “ pertanggungjawaban pidana terhadap orang dengan gangguan jiwa yang melakukan tindak Pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian (Studi Kasus Di Polsek Sambi Boyolali’’ Dalam melakukan penelitian diatas penulis menggunakan metoode pendekatan yaitu dengan cara pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan dengan cara melakukan wawancara langsung. Jenis penelitian yang digunakan adalah Deskriptif, yaitu penelitian yang di maksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin, keadaan, atau gejala-gejala lainya. Sumber data berdasarkan sumber data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data kepustakaan wawancara dan studi lapangan. Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana oleh orang dengan gangguan jiwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemungkinan kendala yang dihadapi pihak penyidik kepolisian dalam menangani kasus ini serta bagaimana penanganan kasus terhadap orang dengan gangguan jiwa yang melakukan tindak pidana
Legalitas Perkawinan Beda Agama dalam Sudut Pandang Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan Dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia Ananda Megha Wiedhar Saputri; Nanik Sutarni; Dwi Imroatus Sholikah
Jurnal Bedah Hukum Vol. 7 No. 1 (2023): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v7i1.1017

Abstract

The background of this research is that interfaith marriages are not explicitly regulated in Law no. 16 of 2019 concerning Amendments to Law no. 1 of 1974 concerning Marriage, so there is a legal vacuum to strictly regulate interfaith marriages in Indonesia. This is because more and more people in Indonesia are doing interfaith marriages. With the Law no. 23 of 2006 concerning Population Administration (UU Adminduk) can accommodate interfaith marriages being disabled, but in practice it is best not to do so. Article 35 letter a of the Adminduk Law relating to interfaith marriages is a special rule that overrides more general regulations and does not erase old provisions, so that Law no. 16 of 2019 concerning Amendments to Law no. 1 of 1974 concerning Marriage is still valid in the national regulatory system in the field of marriage. With the existence of rules that prohibit interfaith marriages as a solution to overcome the legal vacuum by not giving rights to interfaith marriage actors to register their marriages through a court order. As for the legality of marriage materially, it still returns to the laws of their respective religions, while with regard to formal, civil law relations arising from marriage, if the marriage has received legal recognition, then everything is protected by law. The rejection of interfaith marriages in Indonesia is basically a discriminatory act that is not in accordance with the principles of Human Rights (HAM) itself. However, humans are obliged to prioritize their basic human obligation to comply with their religious laws and the state as law enforcer needs to regulate prohibitions on interfaith marriages so that violations do not occur in society.
Co-Authors Ahmad Muhamad Mustain Nasoha Bayu Purwo Andoko Burham Pranawa Dwi Imroatus Sholikah Ikhsan Nurdiyanto Maryani Maryani Nanik Sutarni