<![CDATA[Penelitian ini dilatar belakangi oleh ditemukannya peredaran vaksin palsu di sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Bekasi. Dinas Kesehatan Kota Bekasi dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam hal ini pasien yang melakukan upaya kesehatan tidak berjalan dengan baik sehingga hak-hak konsumen untuk mendapatkan pelayanan yang baik tidak terpenuhi. Hak-hak konsumen diatur dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Pasal 4 Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum bagi pasien atas beredarnya vaksin palsu di Kota Bekasi, mengetahui kendala Dinas Kesehatan Kota Bekasi dalam mengatasi peredaran vaksin palsu di kota Bekasi dan mengetahui upaya Dinas Kesehatan Kota Bekasi dalam mengatasi peredaran vaksin palsu di kota Bekasi. Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen melindungi hak-hak konsumen dalam hal ini pasien dan peran pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Sedangkan teori yang digunakan adalah teori keadilan menurut Aristoteles, teori kepastian hukum menurut Utrech, dan teori Law as Tool social of engineering Roscoe Pound. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan dan menganalisa ketentuan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap beredarnya vaksin palsu serta metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari data sekunder berupa bahan hukum positif dengan meneliti bagaimana ketentuan hukum positif tersebut dalam prakteknya. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui kesimpulan yang ditarik oleh peneliti dari hasil penelitian yang dilakukan dengan metode analisis normatif kualitatif. Hasil penelitian yang didapat bahwa perlindungan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan belum berjalan optimal karena tidak memberikan perlindungan kepada pasien selaku konsumen sesuai Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kendala Dinas Kesehatan Kota Bekasi dalam mengatasi peredaran vaksin palsu yaitu belum optimalnya peran pemerintah, kurangnya kesadaran hukum penyelenggara upaya kesehatan, kurangnya kesadaran hukum bagi konsumen, kurangnya koordinasi BPOM. Upaya Dinas Kesehatan dalam mengatasi peredaran vaksin palsu yaitu melakukan vaksinasi ulang, memberikan informasi dan pembinaan kepada masyarakat dalam melakukan upaya kesehatan, memberikan pembinaan kepada fasilitas pelayanan kesehatan, meningkatkan koordinasi BPOM.]]>
