Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.286
P-Index
This Author published in this journals
All Journal VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan Jurnal Hukum Legalita Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Enigma in Law I’tiqadiah: Jurnal Hukum dan Ilmu-ilmu Kesyariahan
Utang Rosidin
Unknown Affiliation
Religion Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN ATAS BEREDARNYA VAKSIN PALSU DI KOTA BEKASI muhamad Iqbal Maulana; Utang Rosidin; Dadang Mahdar
VARIA HUKUM Vol 2, No 1 (2020): VARIA HUKUM
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v2i1.14175

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh ditemukannya peredaran vaksin palsu di sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Bekasi. Dinas Kesehatan Kota Bekasi dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam hal ini pasien yang melakukan upaya kesehatan tidak berjalan dengan baik sehingga hak-hak konsumen untuk mendapatkan pelayanan yang baik tidak terpenuhi. Hak-hak konsumen diatur dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Pasal 4 Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum bagi pasien atas beredarnya vaksin palsu di Kota Bekasi, mengetahui kendala Dinas Kesehatan Kota Bekasi dalam mengatasi peredaran vaksin palsu di kota Bekasi dan mengetahui upaya Dinas Kesehatan Kota Bekasi dalam mengatasi peredaran vaksin palsu di kota Bekasi. Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen melindungi hak-hak konsumen dalam hal ini pasien dan peran pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Sedangkan teori yang digunakan adalah teori keadilan menurut Aristoteles, teori kepastian hukum menurut Utrech, dan teori Law as Tool social of engineering Roscoe Pound. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan dan menganalisa ketentuan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap beredarnya vaksin palsu serta metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari data sekunder berupa bahan hukum positif dengan meneliti bagaimana ketentuan hukum positif tersebut dalam prakteknya. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui kesimpulan yang ditarik oleh peneliti dari hasil penelitian yang dilakukan dengan metode analisis normatif kualitatif. Hasil penelitian yang didapat bahwa perlindungan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan belum berjalan optimal karena tidak memberikan perlindungan kepada pasien selaku konsumen sesuai Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kendala Dinas Kesehatan Kota Bekasi dalam mengatasi peredaran vaksin palsu yaitu belum optimalnya peran pemerintah, kurangnya kesadaran hukum penyelenggara upaya kesehatan, kurangnya kesadaran hukum bagi konsumen, kurangnya koordinasi BPOM. Upaya Dinas Kesehatan dalam mengatasi peredaran vaksin palsu yaitu melakukan vaksinasi ulang, memberikan informasi dan pembinaan kepada masyarakat dalam melakukan upaya kesehatan, memberikan pembinaan kepada fasilitas pelayanan kesehatan, meningkatkan koordinasi BPOM.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN OLEH BPJS DI KABUPATEN CIAMIS Nabhan Sofwatul Fuadhy; Zulkarnaen Zulkarnaen; Utang Rosidin
VARIA HUKUM Vol 3, No 2 (2021): VARIA HUKUM
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v3i2.13651

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Bagaimana pengaturan pelayanan kesehatan oleh Badan Penyelenggara Jaminan sosial di Kabupaten Ciamis. 2) Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam pelayanan kesehatan di Kabupaten Ciamis. Perlindungan hukum dapat diberikan kepada subyek hukum apabila hukum yang dibuat oleh pemerintah telah dapat berlaku secara efektif. Sehingga untuk menilai suatu hukum telah berlaku efektif atau belum maka dapat menggunakan teori efektivitas. Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu metode deskriptif analisis, Serta menggunakan metode yuridis normatif, Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, 1) pengaturan pelayanan kesehatan BPJS di Kabupaten Ciamis diatur di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, BPJS wajib membayar fasilitas kesehatan pelayanan yang diberikan kepada peserta. 2) pelaksanaan perlindungan hukum terhadap peserta BPJS dalam pelayanan kesehatan di Kabupaten Ciamis ditinjau dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Terdapat kendala BPJS Kesehatan Kabupaten Ciamis dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta BPJS Kesehatan yaitu masih sering dikeluhkan peserta adanya tarikan atau dengan biaya pribadi. Adapun upaya dari BPJS Kesehatan Kabupaten Ciamis untuk memenuhi hak-hak peserta BPJS meningkatkan mutu pelayanan kepada peserta BPJS, dan menempatkan petugas BPJS di rumah sakit memberikan pelayanan administrasi dan informasi kepada peserta BPJS Kesehatan.
Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Indonesia Andhika Santoso, Raihan; Elan Jaelani; Utang Rosidin
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1 No. 4 (2023): Desember : Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/deposisi.v1i4.1392

Abstract

The legal products of the Supreme Court are not the same as laws. If the law does not understand or regulate something, the Supreme Court can issue policy regulations based on its authority. However, such a thing is not always done. For example, in 1963 the Supreme Court issued Circular Letter Number 3, which effectively canceled a number of Articles in the BW because it was considered unfair. . Researchers use normative research methods to obtain relevant material and explanations for the formulation of the problem as well as to obtain research-based understanding and explanations raised. Normative research is a type of research conducted through a review of literature (secondary sources). The type of normative research chosen is normative juridical, because the starting point of this research is to use legal norms or existing laws and regulations to analyze the problem under study. The results show that the Position and Strength of the Supreme Court Circular Letter (SEMA) in the legal system in Indonesia is recognized outside the hierarchy of laws and regulations and has binding legal force in accordance with the words of Article 8 Paragraph (1) and (2) of Law no. 12 of 2011
Navigating the Labyrinth: A Normative Juridical Analysis of Legal Politics and Policy Formulation in Indonesia Deden Abdul Malik; Melinda Dina Gusela; Sailan Holilul Azfa; Silvanus Fauziansah; Utang Rosidin
Enigma in Law Vol. 2 No. 1 (2024): Enigma in Law
Publisher : Enigma Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61996/law.v2i1.82

Abstract

This article delves into the intricate relationship between law, politics, and society in Indonesia, examining how legal politics shape the formulation of legal policies. It explores the concept of legal politics as a guiding force in Indonesian lawmaking, considering the interplay of power dynamics, social norms, and external pressures. The study employs a normative juridical method with a legislative and conceptual approach. It analyzes relevant legal documents, including legislation, regulations, and policy papers, alongside academic literature on legal and political theory. A comprehensive review of relevant legal and political theories, including legal positivism, critical legal studies, and alternative perspectives, provides the framework for analysis. The research reveals that legal politics in Indonesia function as a multifaceted instrument, serving as a mechanism for social regulation, legislative formation, and power control. The study identifies a tendency towards group dominance in the legislative process, raising concerns about justice and equitable representation. Furthermore, the influence of globalization and international pressures on national policy formulation is evident. In conclusion, legal politics play a strategic role in shaping Indonesia's legal system, influencing policy formulation, implementation, and enforcement. To foster a just and inclusive legal system, legal reform and social advocacy are crucial, particularly in addressing the complex dynamics of domestic and global politics. The findings underscore the importance of theoretical frameworks in understanding the interplay between law and politics and guiding legal reform efforts.
SUPREMASI KONSTITUSI DI TENGAH LEGISLASI CEPAT: URGENSI PENGUATAN WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI Mochammad Farhan; Utang Rosidin
I’tiqadiah: Jurnal Hukum dan Ilmu-ilmu Kesyariahan Vol. 2 No. 2 (2025): Juni : I’tiqadiah
Publisher : Yayasan Baitul Hikmah al-Zain

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63424/itiqadiah.v2i2.349

Abstract

This article examines the urgency of strengthening the authority of Indonesia’s Constitutional Court (MK) in addressing the threat of fast-track legislation to constitutional supremacy. Using normative legal research, the study analyzes cases such as the Job Creation Law (UU Cipta Kerja), the National Capital City Law (UU IKN), and revisions to the Constitutional Court Law. Findings reveal that fast-track legislation often neglects democratic principles, such as public participation and transparency, resulting in laws that are vulnerable to procedural and substantive flaws. The Constitutional Court, as the guardian of the constitution, faces limitations in reviewing such laws due to political pressures, limited access to legislative documents, and weak enforcement mechanisms. The article proposes legal reforms, including expanding the scope of judicial review, enhancing the enforceability of MK’s decisions, and increasing public accessibility to constitutional challenges. Strengthening MK’s authority is critical to ensuring constitutional compliance, protecting citizens’ fundamental rights, and maintaining democratic integrity in Indonesia’s legal system.
Asas-asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Kewenangan Uji Materi Undang-Undang Ar-Razy, Rofi Sabda Muhammadi; Utang Rosidin
Legalita Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Hukum Legalita
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47637/legalita.v7i1.1717

Abstract

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan konstitusional yang memiliki peran sentral dalam menjaga supremasi konstitusi, salah satunya melalui kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konfigurasi yuridis asas-asas hukum acara yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi serta implikasinya terhadap pelaksanaan kewenangan uji materi. Dengan menggunakan pendekatan normatif, kajian ini menelaah sumber hukum primer berupa Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK), serta yurisprudensi terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa asas-asas hukum acara Mahkamah Konstitusi tidak hanya mencerminkan prinsip-prinsip umum peradilan, seperti asas keadilan, kepastian hukum, dan persidangan terbuka, tetapi juga menunjukkan karakter khas kelembagaan yang menekankan perlindungan hak konstitusional. Asas-asas seperti audi et alteram partem, due process of law, dan asas partisipatif terbukti menjadi fondasi penting dalam mewujudkan proses uji materi yang adil dan akuntabel. Namun demikian, pelaksanaan asas-asas tersebut masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal konsistensi penerapan, integritas prosedural, dan respons terhadap dinamika sosial-politik. Oleh karena itu, penguatan asas-asas hukum acara Mahkamah Konstitusi merupakan keniscayaan dalam rangka memperkuat legitimasi, efisiensi, dan keadilan dalam pelaksanaan kewenangan uji materi.
Co-Authors Andhika Santoso, Raihan Ar-Razy, Rofi Sabda Muhammadi Dadang Mahdar, Dadang Deden Abdul Malik Elan Jaelani Melinda Dina Gusela Mochammad Farhan muhamad Iqbal Maulana Nabhan Sofwatul Fuadhy Sailan Holilul Azfa Silvanus Fauziansah Zulkarnaen Zulkarnaen