Keri Pranata
Faculty of Law, Brawijaya University

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

RESPONSIVE LAW SYSTEM OF FINANCIAL TECHNOLOGY : UPAYA REKONSTRUKSI KONSEP PENYELESAIAN SENGKETA P EER - TO - PEER LE NDING Nabila Aulia Rahma; Adi Fauzanto; Keri Pranata
Jurnal Legislatif VOLUME 3 NOMOR 1 2019
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jl.v3i1.10210

Abstract

Abstrak:Revolusi Industri 4.0 telah memberi dampak serius terhadap Indonesia. Salah satunya adalah pemanfaatan Financial Technology (Fintech) yang merupakan strategi dalam menjawab tantangan keuangan inklusif, yang diwujudkan melalui akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Melihat kinerja dan regulasi yang telah diterbitkan oleh pemerintah dan OJK terhadap perkembangan Fintech, nampaknya belum cukup. Hal tersebut bisa dicermati dari adanya problemproblem dalam mengaplikasikan fintech di lapangan,yaitu: adanya entitas Fintech P2P Lending Ilegal, suku bunga yang tinggi dan penagihan secara intimidatif terhadap konsumen. Sehingga, diperlukan rekonstuksi pengaturan dalam pengawasan, perlindungan para pihak hingga penyelesaian sengketa bagi pengguna fintech. Penelitian yang kami gunakan adalah yuridis normatif dan empiris yang nantinya memuat:Pertama, sinergitas sebagai peran antar elemen dalam menjalankan fungsinya terhadap pengaturan dan pengawasan Fintech. Kedua adalah hasil dari sinergitas stakeholders yaitu rekonstuksi pengaturan Fintech Ilegal. Terakhir adalah perlindungan konsumen, dengan merancang empat pilar yaitu infrastruktur, regulasi pengawasan market conduct, edukasi dan komunikasi. Kata Kunci: Financial Technology; Inovasi Disruptif; OJK; Pinjaman Online; P2P Lending Ilegal.
LEGAL REVIEW OF ALLUVIAL LAND CONFLICTS FROM SEAWATER SEDIMENTATION IN WERU VILLAGE, LAMONGAN REGENCY Keri Pranata; Arif Zainudin; Yenny Eta Widyanti; Herlindah; Dhiana Puspitawati
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 002 (2024): Pena Justisia (Special Issue)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.5339

Abstract

This research is intended to examine the alluvial land conflicts in Weru Village, Paciran District, Lamongan Regency from a legal perspective. The emergence of the Alluvial Land has given birth to disputes between the community and the Village Government. So far, the community has used the Alluvial Land to meet their needs as fishermen. Meanwhile, the village government claims that the land is an asset.  On the other hand, the village government wants to build a breakwater. To support the funding, the village government engages the community by buying and selling on behalf of donations to the Alluvial Land. So that this alliance exists, the community feels disadvantaged because of the unclear alliance. This study uses a normative juridical method strengthened with field data to analyse this case. Based on the legal review of this case, First, the Alluvial Land is state land, which, since the emergence of management, has become the responsibility of the state. However, the community or other legal entities can own such property rights based on the terms and conditions of laws and regulations. Second, the engagement carried out by the Village Government with some communities is considered null and void because one of the elements of the agreement is not fulfilled.