Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Penggunaan Fotobioreaktor Sistem Batch Tersirkulasi terhadap Tingkat Pertumbuhan Mikroalga Chlorella vulgaris, Chlorella sp. dan Nannochloropsis oculata Tri Nurhayati; Musthofa Lutfi; Mochammad Bagus Hermanto
Jurnal Keteknikan Pertanian Tropis dan Biosistem Vol 1, No 3 (2013)
Publisher : Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (477.976 KB)

Abstract

Mikroalga adalah tanaman yang paling efisien dalam menangkap dan memanfaatkan energi matahari dan CO2 untuk keperluan fotosintesis. Ekplorasi yang besar-besaran perlu ditunjang dengan peralatan yang digunakan untuk mengembangbiakkan mikroalga. Salah satu peralatan yang digunakan adalah fotobioreaktor dengan sistem batch tersirkulasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan fotobioreaktor dengan sistem batch tersirkulasi terhadap kepadatan mikroalga. Serta dapat menganalisis variabel pertumbuhan yang mempengaruhi proses produksi mikroalga Chlorella vulgaris, Chlorella sp. dan Nannochloropsis oculata. Berdasarkan percobaan yang dilakukan, kadar lipid dan laju pertumbuhan untuk Chlorella vulgaris sebesar 1,92 %; 0,311, dan Nannochloropsis oculata sebesar 4,29%; 1,834. Variabel pertumbuhan yang mempengaruhi proses produksi mikroalga secara umum yang diamati yaitu suhu, intensitas cahaya, kadar oksigen terlarut, pH, RH dan salinitas masing-masing dengan kisaran nilai 25-32°C; 570-1610 lux; 5,48-9,22 gr/ml; 7,08-8,56; 58-95% dan 31,5-32 ‰. Nannochloropsis oculata, dapat bertahan hidup lebih lama dibandingkan dengan mikroalga jenis Chlorella vulgaris dan Chlorella sp. Variabel pertumbuhan yang diamati memberikan pengaruh terhadap proses produksi mikroalga Chlorella vulgaris, Chlorella sp. dan Nannocloropsis oculata. Kata Kunci: Fotobioreaktor sistem batch tersirkulasi, Tingkat Pertumbuhan, Chlorella vulgaris, Chlorella sp. dan Nannocloropsis oculata    
Pengakuan dan Pengukuran Aset Dana Bergulir pada BUM Desa Bersama: Antara Regulasi dan Praktik Tri Nurhayati; Eliada Herwiyanti; Laeli Budiarti
Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Vol. 32 No. 1 (2026): JURNAL EKONOMI MANAJEMEN AKUNTANSI
Publisher : sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharma Putra Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59725/ema.v32i1.358

Abstract

The transformation of revolving funds from the former PNPM Mandiri program into BUM Desa Bersama entities requires accountable financial management aligned with applicable accounting standards. However, inconsistencies between regulations and accounting practices remain. This study analyzes the recognition and measurement of revolving fund assets at BUM Desa Bersama Ajimas Lestari LKD in Ajibarang and assesses their compliance with Ministerial Regulation of Village PDTT No. 136 of 2022 and SAK ETAP. Using a qualitative case study approach, data are collected through interviews, observation, and documentation involving five internal informants. The results show that asset recognition follows regulations, where revolving funds are recorded as receivables upon loan distribution to Women’s Savings and Loan (SPP) groups at nominal value. However, discrepancies persist in asset measurement and presentation, particularly in receivable classification and the placement of allowance for doubtful accounts under equity. These issues stem from limited human resource capacity, lack of a standardized accounting information system, and weak supervision. Strengthening accounting competence and implementing standardized financial reporting systems are essential to improve accountability and transparency in managing community revolving funds.
FASILITASI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS MENUJU KEMANDIRIAN EKONOMI MASYARAKAT KABUPATEN SEMARANG Tri Nurhayati; Anas Sa’bani; Adhi Budi Susilo
Media Informasi Penelitian Kabupaten Semarang Vol. 1 No. 1 (2019): Juli: Media Informasi Penelitian Kabupaten Semarang
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyandang disabilitas di Kabupaten Semarang mencapai jumlah 4141 orang. Mereka banyak mengalami hambatan dalam mobilitas fisik maupun dalam mengakses informasi, yang selanjutnya akan menghambat untuk terlibat dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi. Namun demikian ketersediaan sarana dan prasarana ramah difabel masih jauh dari harapan sehingga mereka kehilangan hak untuk mendapatkan kemandirian ekonomi yang setara dengan masyarakat pada umumnya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dengan cara meneliti di lapangan serta menelaah bahan-bahan pustaka. Spesifikasi deskriptif analitis dilakukan dengan menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan dokumentasi yang kemudian dianalisis secara kualitatif sosiologis dengan didasarkan pada kedalaman data yang akan dihimpun secara menyeluruh, sistematis, kritis dan konstruktif untuk dapat memberikan jawaban terhadap semua permasalahan dalam penelitian ini. Kabupaten Semarang memerlukan pendekatan regulasi berupa penyusunan Peraturan Daerah karena peraturan di tingkat nasional dan Provinsi belum mencukupi sebagai instrument hukum bagi pemajuan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak kemandirian ekonomi penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Semarang.
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PENDUKUNG PERKEMBANGAN EKOMONI DAERAH KABUPATEN SEMARANG Adhi Budi Susilo; Tri Nurhayati; Anas Sa’bani
Media Informasi Penelitian Kabupaten Semarang Vol. 1 No. 1 (2019): Juli: Media Informasi Penelitian Kabupaten Semarang
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sejak dimunculkannya Inpres Nomor 03 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan e-Government dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan babak baru bagi tata kelola atau manajemen pemerintahan di Indonesia dan juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa urusan komunikasi dan informasi berada dalam kelompok. Maka dengan itu untuk menjalankan tugas dan wewenangnya Pemerintah Kabupaten Semarang membentuk Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Tujuan penelitian adalah memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan dan memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan cara meneliti di lapangan serta menelaah bahan-bahan pustaka. Metode pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan Hasil penelitian sistem pemerinatahan berbasis elektronik kiranya dapat menjadi solusi integrasi yang efektif. Kabupaten Semarang sudah menggunakan digitalisasi pelayanan untuk menunjang tugas-tugasnya namun belum bisa terlaksana secara optimal diantaranya pelayanan kepada masyarakat menuju pelayanan oleh masyarakat, dikarenakan masih ada kesenjangan digital menuju demokrasi digital dan manual berbasis dokumen menuju pemerintahan online faktor yang menjadi penghambat diantaranya komunikasi, sumberdaya dan disposisi. Sebagai salah satu jembatan kepentingan publik untuk dilayani sesuai dengan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Semarang.