Garuda - Garba Rujukan Digital

PENERAPAN DALAM KEBIJAKAN FIDUSIA SEBAGAI DAMPAK DIGITALISASI REVOLUSI INDUSTRI 4.0 Adhi Budi Susilo
J-EBI: Jurnal Ekonomi Bisnis Islam Vol 1, No 1 (2021)
Publisher : J-EBI (Jurnal Ekonomi Bisnis Islam)

Indonesia as a country that is in global competition seeks to build and strengthen the economy by creating a climate to make it easier to do business where the parameter of measure in the ease of doing business is one of which is the ease of obtaining a loan / credit (getting credit). In its journey as an adaptation in the digitization of the industrial revolution 4.0 in order to empower information technology resources as an information and communication system, it is necessary to implement policies which are strategic steps to anticipate changes in the global world that include digitizing the industrial revolution 4.0. The purpose of this paper is to determine the application of fiduciary policies as an impact digitalization of industrial revolution 4.0 and to find out the obstacles faced in fiduciary policies as a result of digitizing the industrial revolution 4.0 The results of the research found that the application in Fiduciary policy has accommodated the presence of digitalization of the industrial revolution 4.0 which still requires the role of the state which has a function as regulator, provider and counterweight to be able to adjusting the rules according to the development of technologyKeywords: Fiduciary Policy, Digitalization, Industrial Revolution

ASPEK HUKUM KEPAILITAN DALAM HUKUM POSITIF Hendra Wijaya; Yuliawan, Indra; Adhi Budi Susilo
ADIL Indonesia Journal Vol. 5 No. 2 (2024): Adil Indonesia Jurnal
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/aij.v5i2.3285

Postponement of Debt Payment Obligations(PKPU) is regulated in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations. PKPU is an inseparable matter in the bankruptcy process. PKPU can also be understood as a certain period of time given to debtors and creditors determined by the Semarang commercial court decision to make a joint agreement related to the payment or settlement of debt problems between the parties, both all or part of the debt and the possibility of debt restructuring. The methodology in this paper uses library research with a statute approach. PKPU is requested if the debtor is unable or estimates that he will not be able to continue paying his debts which have fallen due in reaction to the request for bankruptcy filed by his creditors. ABSTRAK Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diatur dalam Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. PKPU merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam proses kepailitan. PKPU dapat pula dipahami sebagai suatu periode waktu tertentu yang diberikan kepada debitur dan kreditur yang ditetapkan melalui putusan pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Semarang guna membuat kesepakatan bersama terkait dengan cara pembayaran atau penyelesaian permasalahan utang-piutang antara para pihak, baik seluruh atau sebagian utang juga kemungkinan dilakukannya restrukturisasi utang tersebut. Metodologi dalam penulisan ini menggunakan library research dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. PKPU ini dimohonkan apabila debitur tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu sebagai reaksi atas permohonan pailit yang diajukan oleh (para) krediturnya.

Perlindungan Hukum Bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas Sebagai Salah Satu Bentuk Fasilitas dan Aksesibilitas Di Kabupaten Semarang Titis Sholehah; Adhi Budi Susilo
ADIL Indonesia Journal Vol. 5 No. 1 (2024): Adil Indonesia Jurnal
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/aij.v5i1.2975

A person with a disability is someone who has physical, sensory, mental and intellectual limitations, which makes persons with disabilities require special protection and rights. By looking at the existing reality, there are still so many people with disabilities who are discriminated against in obtaining even very basic rights, namely education, public facilities, jobs and so on so that people with disabilities feel ableism. therefore there are many problems that exist, researchers focus on the problem of legal protection for students with disabilities as a form of facilities and accessibility in Semarang Regency, the formulation of the problem refers to Law Number 08 of 2016 concerning Persons with Disabilities. The method used is a qualitative method with qualitative analysis of the data obtained. So, in Semarang Regency it is said that it has not been fair for students with disabilities with other factors namely, the substance of the law is clear, but the legal structure does not work according to the law. This is contrary to the theory of Gustav Radbruch and Lawrence Friedman, clarified by the results of observations that researchers have made, namely that it has not been carried out in accordance with the law. Abstrak Penyandang disabilitas merupakan seseorang yang memiliki keterbatasan fisik, sensori, mental dan intelektual dimana hal itu menjadikan penyandang disabilitas memerlukan perlindungan dan hak khusus. Dengan melihat realita yang ada, penyandang disabilitas masih begitu banyak mendapat diskriminasi dalam memperoleh hak yang bahkan sangat mendasar yaitu pendidikan, fasilitas publik, pekerjaan dan lain-lain sehingga penyandang disabilitas merasa ableisme. Maka dari itu banyaknya permasalahan yang ada, peneliti memfokuskan pada permasalahan perlindungan hukum bagi mahasiswa penyandang disabilitas sebagai salah satu bentuk fasilitas dan aksesibilitas di Kabupaten Semarang maka rumusan masalah dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Dengan metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan analisis kualitatif pada data yang didapat. Jadi, di Kabupaten Semarang dikatakan belum berkeadilan bagi mahasiswa penyandang disabilitas dengan faktor lain yaitu, substansi hukumnya sudah jelas, tetapi struktur hukumnya tidak berjalan sesuai dengan Undang-Undang. Hal tersebut bertentangan dengan teori Gustav Radbruch dan Lawrence Friedman di perjelas dengan adanya hasil observasi yang peneliti lakukan yaitu belum terlaksana sesuai dengan UndangUndang.

FASILITASI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS MENUJU KEMANDIRIAN EKONOMI MASYARAKAT KABUPATEN SEMARANG Tri Nurhayati; Anas Sa’bani; Adhi Budi Susilo
Media Informasi Penelitian Kabupaten Semarang Vol. 1 No. 1 (2019): Juli: Media Informasi Penelitian Kabupaten Semarang
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penyandang disabilitas di Kabupaten Semarang mencapai jumlah 4141 orang. Mereka banyak mengalami hambatan dalam mobilitas fisik maupun dalam mengakses informasi, yang selanjutnya akan menghambat untuk terlibat dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi. Namun demikian ketersediaan sarana dan prasarana ramah difabel masih jauh dari harapan sehingga mereka kehilangan hak untuk mendapatkan kemandirian ekonomi yang setara dengan masyarakat pada umumnya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dengan cara meneliti di lapangan serta menelaah bahan-bahan pustaka. Spesifikasi deskriptif analitis dilakukan dengan menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan dokumentasi yang kemudian dianalisis secara kualitatif sosiologis dengan didasarkan pada kedalaman data yang akan dihimpun secara menyeluruh, sistematis, kritis dan konstruktif untuk dapat memberikan jawaban terhadap semua permasalahan dalam penelitian ini. Kabupaten Semarang memerlukan pendekatan regulasi berupa penyusunan Peraturan Daerah karena peraturan di tingkat nasional dan Provinsi belum mencukupi sebagai instrument hukum bagi pemajuan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak kemandirian ekonomi penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Semarang.

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PENDUKUNG PERKEMBANGAN EKOMONI DAERAH KABUPATEN SEMARANG Adhi Budi Susilo; Tri Nurhayati; Anas Sa’bani
Media Informasi Penelitian Kabupaten Semarang Vol. 1 No. 1 (2019): Juli: Media Informasi Penelitian Kabupaten Semarang
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Sejak dimunculkannya Inpres Nomor 03 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan e-Government dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan babak baru bagi tata kelola atau manajemen pemerintahan di Indonesia dan juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa urusan komunikasi dan informasi berada dalam kelompok. Maka dengan itu untuk menjalankan tugas dan wewenangnya Pemerintah Kabupaten Semarang membentuk Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Tujuan penelitian adalah memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan dan memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan cara meneliti di lapangan serta menelaah bahan-bahan pustaka. Metode pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan Hasil penelitian sistem pemerinatahan berbasis elektronik kiranya dapat menjadi solusi integrasi yang efektif. Kabupaten Semarang sudah menggunakan digitalisasi pelayanan untuk menunjang tugas-tugasnya namun belum bisa terlaksana secara optimal diantaranya pelayanan kepada masyarakat menuju pelayanan oleh masyarakat, dikarenakan masih ada kesenjangan digital menuju demokrasi digital dan manual berbasis dokumen menuju pemerintahan online faktor yang menjadi penghambat diantaranya komunikasi, sumberdaya dan disposisi. Sebagai salah satu jembatan kepentingan publik untuk dilayani sesuai dengan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Semarang.

PENDIDIKAN BAGI ANAK USIA DINI ANAK IMIGRAN KORBAN PERANG DALAM MASA NEW NORMAL Nur Intan Rochmawati; Adhi Budi Susilo
Media Informasi Penelitian Kabupaten Semarang Vol. 2 No. 2 (2020): Desember: Media Informasi Penelitian Kabupaten Semarang
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/sinov.v3i2.83

Pendidikan menjadi topik pembicaraan dan perdebatan ditengah adaptasi baru atau biasa disebut era new normal. Mengingat Indonesia masih dilanda situasi pandemi Covid-19. Dimana, dunia pendidikan terpaksa di liburkan dan mengganti dengan sistem pembelajaran daring atau pembelajaran online. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pemenuhan pendidikan anak usia dini pada masa new normal di Rumah penampungan sementara bagi pengungsi di Provinsi Jawa Tengah yang ditempatkan Wisma Husada yang beralamat di Jl. Abdulrahman Saleh No.89 A, dimana terdapat 17 anak usia dini korban perang dari 55 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif dengan menggunakan teknik purposive sampling. Subjek penelitian adalah anak usia dini. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan pengungsi di biayai oleh IOM termasuk kebutuhan pendidikannya IOM merupakan NGO dan kepanjangan tangan UNHCR. IOM bekerja dengan sekolah swasta yang mau memberikan bantuan untuk anak-anak imigran. Temuan penelitian menunjukkan (1) Pemenuhan pendidikan telah diarahkan ke lembaga swasta,” Bina Putra” bersedia menerima anak imigran. Jumlah anak di wisma Pra Sekolah 4 anak, TK 1 anak, SD terdapat 10 anak sedangkan usia sekolah jenjang SMP 4 anak dan SMA 2 anak belum mendapatkan lembaga sekolah formal. (2). Faktor pendukung adanya pendampingan dan pemenuhan kebutuhan dasar. Orang tua sebatas mengingatkan saja. faktor penghambat traumatik kemampuan literasi,atittute masa new normal bangun siang, pembelajaran on-Line yang susah di pahami, dan takut sakit karena adanya wabah corona. Rekomendasi akan di sediakan arena bermain di wisma untuk layanan anak usia pra sekolah, layanan pendidikan informal sesuai kecerdasan yang dimiliki anak.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search