Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PENERAPAN DALAM KEBIJAKAN FIDUSIA SEBAGAI DAMPAK DIGITALISASI REVOLUSI INDUSTRI 4.0 Adhi Budi Susilo
J-EBI: Jurnal Ekonomi Bisnis Islam Vol 1, No 1 (2021)
Publisher : J-EBI (Jurnal Ekonomi Bisnis Islam)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (203.469 KB) | DOI: 10.57210/j-ebi.v1i1.43

Abstract

Indonesia as a country that is in global competition seeks to build and strengthen the economy by creating a climate to make it easier to do business where the parameter of measure in the ease of doing business is one of which is the ease of obtaining a loan / credit (getting credit). In its journey as an adaptation in the digitization of the industrial revolution 4.0 in order to empower information technology resources as an information and communication system, it is necessary to implement policies which are strategic steps to anticipate changes in the global world that include digitizing the industrial revolution 4.0. The purpose of this paper is to determine the application of fiduciary policies as an impact digitalization of industrial revolution 4.0 and to find out the obstacles faced in fiduciary policies as a result of digitizing the industrial revolution 4.0 The results of the research found that the application in Fiduciary policy has accommodated the presence of digitalization of the industrial revolution 4.0 which still requires the role of the state which has a function as regulator, provider and counterweight to be able to adjusting the rules according to the development of technologyKeywords: Fiduciary Policy, Digitalization, Industrial Revolution
ASPEK HUKUM KEPAILITAN DALAM HUKUM POSITIF Hendra Wijaya; Yuliawan, Indra; Adhi Budi Susilo
ADIL Indonesia Journal Vol. 5 No. 2 (2024): Adil Indonesia Jurnal
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/aij.v5i2.3285

Abstract

Postponement of Debt Payment Obligations(PKPU) is regulated in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations. PKPU is an inseparable matter in the bankruptcy process. PKPU can also be understood as a certain period of time given to debtors and creditors determined by the Semarang commercial court decision to make a joint agreement related to the payment or settlement of debt problems between the parties, both all or part of the debt and the possibility of debt restructuring. The methodology in this paper uses library research with a statute approach. PKPU is requested if the debtor is unable or estimates that he will not be able to continue paying his debts which have fallen due in reaction to the request for bankruptcy filed by his creditors.   ABSTRAK Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diatur dalam Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. PKPU merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam proses kepailitan. PKPU dapat pula dipahami sebagai suatu periode waktu tertentu yang diberikan kepada debitur dan kreditur yang ditetapkan melalui putusan pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Semarang guna membuat kesepakatan bersama terkait dengan cara pembayaran atau penyelesaian permasalahan utang-piutang antara para pihak, baik seluruh atau sebagian utang juga kemungkinan dilakukannya restrukturisasi utang tersebut. Metodologi dalam penulisan ini menggunakan library research dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. PKPU ini dimohonkan apabila debitur tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu sebagai reaksi atas permohonan pailit yang diajukan oleh (para) krediturnya.
Perlindungan Hukum Bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas Sebagai Salah Satu Bentuk Fasilitas dan Aksesibilitas Di Kabupaten Semarang Titis Sholehah; Adhi Budi Susilo
ADIL Indonesia Journal Vol. 5 No. 1 (2024): Adil Indonesia Jurnal
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/aij.v5i1.2975

Abstract

A person with a disability is someone who has physical, sensory, mental and intellectual limitations, which makes persons with disabilities require special protection and rights. By looking at the existing reality, there are still so many people with disabilities who are discriminated against in obtaining even very basic rights, namely education, public facilities, jobs and so on so that people with disabilities feel ableism. therefore there are many problems that exist, researchers focus on the problem of legal protection for students with disabilities as a form of facilities and accessibility in Semarang Regency, the formulation of the problem refers to Law Number 08 of 2016 concerning Persons with Disabilities. The method used is a qualitative method with qualitative analysis of the data obtained. So, in Semarang Regency it is said that it has not been fair for students with disabilities with other factors namely, the substance of the law is clear, but the legal structure does not work according to the law. This is contrary to the theory of Gustav Radbruch and Lawrence Friedman, clarified by the results of observations that researchers have made, namely that it has not been carried out in accordance with the law. Abstrak Penyandang disabilitas merupakan seseorang yang memiliki keterbatasan fisik, sensori, mental dan intelektual dimana hal itu menjadikan penyandang disabilitas memerlukan perlindungan dan hak khusus. Dengan melihat realita yang ada, penyandang disabilitas masih begitu banyak mendapat diskriminasi dalam memperoleh hak yang bahkan sangat mendasar yaitu pendidikan, fasilitas publik, pekerjaan dan lain-lain sehingga penyandang disabilitas merasa ableisme. Maka dari itu banyaknya permasalahan yang ada, peneliti memfokuskan pada permasalahan perlindungan hukum bagi mahasiswa penyandang disabilitas sebagai salah satu bentuk fasilitas dan aksesibilitas di Kabupaten Semarang maka rumusan masalah dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Dengan metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan analisis kualitatif pada data yang didapat. Jadi, di Kabupaten Semarang dikatakan belum berkeadilan bagi mahasiswa penyandang disabilitas dengan faktor lain yaitu, substansi hukumnya sudah jelas, tetapi struktur hukumnya tidak berjalan sesuai dengan Undang-Undang. Hal tersebut bertentangan dengan teori Gustav Radbruch dan Lawrence Friedman di perjelas dengan adanya hasil observasi yang peneliti lakukan yaitu belum terlaksana sesuai dengan UndangUndang.