Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

Urgensi Ratifikasi Statuta Roma Bagi Indonesia Situngkir, Danel Aditia
UIR Law Review Vol. 2 No. 2 (2018): UIR Law Review
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/uirlrev.2018.vol2(02).1548

Abstract

Kehadiran Pengadilan Internasional permanen merupakan realisasi dari upaya masyarakat internasional untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dari kejahatan-kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan. Pengadilan yang didirikan berdasarkan Statuta Roma tersebut telah diratifikasi oleh 123 negara. Indonesia tidak termasuk negara yang meratifikasi statuta roma tersebut yang telah mulai berlaku sejak 1 Juli 2002. Permasalahan yang akan dibahas pada tulisan ini adalah yurisdiksi Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dibandingkan dengan Pengadilan Ham di Indonesia dan urgensi statuta roma dalam kaitan dengan kedaulatan bagi indonesia. Metode Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang kemudian dianalisa sebagai suatu isu hukum untuk membahas urgensi ratifikasi statuta roma bagi indonesia. Dari pembahasan disimpulkan bahwa Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional lebih lengkap dari Pengadilan HAM di Indonesia dan urgensi ratifikasi statuta roma jika dikaitkan dengan kedaulatan negara tidak perlu dikhawatirkan karena mahkamah hanya untuk melengkapi sebagaimana prinsip komplementaris dalam statuta roma.
PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT ADAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM BIDANG PERTAMBANGAN DI SUMATERA BARAT Danel Aditia Situngkir
Ensiklopedia Research and Community Service Review Vol 5, No 2 (2026): Vol. 5 No. 2 Februari 2026
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/err.v5i2.3799

Abstract

Abstract: Mining Business Permit (IUP) does not include land rights, so anyone who will carry out mining in a mining area must first ensure the legal status of the land used. After knowing the legal status of the land, then can proceed with negotiations or agreements on matters that need to be agreed upon by the parties who promised that give rise to rights and obligations. Other things that serve as the basis are the decisions of the constitutional court and Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government in the context of licensing. The provincial government has now taken over the authority of the district/city government to issue mining permits based on Law Number 23 of 2014 which is actually still semi-centralized and territorially in the context of mining is still in the district, while the provincial government is a representative of the central government. The policy of managing mining resources from the perspective of indigenous legal communities that is ecologically just lies in the concept of indigenous legal community wisdom in managing natural resources, in this case mining which is the right of control of the state. There is a reciprocal relationship between humans and nature, where customary law communities always place the balance of nature in environmental management, so that ecological justice can be felt by all elements of nature, apart from humans.Keywords: Protection, Rights of Indigenous Peoples, Natural Resources