Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.829
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL LITIGASI (e-Journal) UIR LAW REVIEW JURNAL CENDEKIA HUKUM Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum Soumatera Law Review KERTHA WICAKSANA Ensiklopedia of Journal Ensiklopedia Social Review Indonesian Journal of Criminal Law Ensiklopedia Education Review Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Kajian Hukum Journal of Global Legal Review Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum
Danel Aditia Situngkir
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Barat
Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
Perjanjian Internasional Dan Dampaknya Bagi Hukum Nasional Danel Aditia Situngkir
KERTHA WICAKSANA Vol. 13 No. 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.13.1.2019.19-25

Abstract

Permasalahan yang dibahas pada tulisan ini adalah Batasan dan Tahapan Pembuatan Perjanjian Internasional dan dampak Perjanjian Internasional Bagi Hukum Nasional. Penelitian ini didasari atas keinginan untuk memenuhi kebutuhan yang mendorong negara untuk terlibat dalam hubungan internasional, namun belum semua perjanjian international yang ada dapat mengatur hubungan dimaksud. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan sumber hukum sekunder yang kemudian ditafsirkan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumen. Analisis data tidak dapat dilepaskan dari berbagai penafsiran. Adapun penafsiran yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah penafsiran sejarah yaitu dengan menelaah sejarah hukum atau menelaah perjanjian internasional dari segi batasan dan tahapan pembuatan serta dampaknya bagi perkembangan hukum nasional. Dari pembahasan dapat disimpulkan yang dikatakan perjanjian internasional adalah perjanjian yang dibuat oleh subjek hukum internasional, tunduk pada hukum nasional dan melahirkan hak dan kewajiban. Sementara tahapan pembuatan perjanjian internasional adalah adoption of text, authentivication text and concern to be bound. Dampak Pengesahan Perjanjian Internasional terhadap Hukum Nasional harus melihat kedudukan negara dan substansi dari perjanjian internasional. Kekuasaan yudikatif tetap dapat mendasarkan argumentasi hukum kepada perjanjian internasional tanpa negara harus menjadi negara pihak atau menunggu proses legislasi dari perjanjian internasional itu sendiri. Kata kunci: Batasan; Perjanjian Internasional; Tahapan Hukum Nasional The problems discussed in this paper are the Limits and the Stages of Making International Agreements and the Impact of International Agreements for National Law. This research is based on the desire to fulfill the needs that encourage the state to be involved in international relations, but not all existing international agreements can regulate the relationship. this research is normative juridical with secondary legal sources which are then interpreted. The data collection method used in this study is document study. Data analysis cannot be separated from various interpretations. The interpretation used in this writing is historical interpretation, namely by examining the history of law or examining international agreements in terms of limits and stages of manufacture and its impact on the development of national law. national law and give birth to rights and obligations. While the stages of making international agreements are adoption of text, authentication text and concern to be bound. The impact of ratification of the International Agreement on National Law must see the position of the state and the substance of the international agreement. Judicial power can still base legal arguments on international agreements without the state must be a state party or wait for the legislative process of the international agreement itself. Keywords: Limitation; International Agreement; Stages National Law
KEDUDUKAN NEGARA BUKAN PESERTA STATUTA ROMA ATAS KEWENANGAN YURISDIKSI MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL Danel Aditia Situngkir
Ensiklopedia of Journal Vol 2, No 3 (2020): Vol 2 No 3 Edisi 1 April 2020
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (114.313 KB) | DOI: 10.33559/eoj.v2i3.10

Abstract

Pembahasan dalam tulisan ini adalah keterikatan Negara bukan peserta Statuta Roma terhadap yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional serta Pemberlakuan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional untuk situasi di Darfur-Sudan dan Libya. Suatu perjanjian dapat mengikat suatu Negara bukan Peserta, apabila perjanjian tersebut berasal dari hukum kebiasaan internasional. Kejahatan yang diatur dalam Statuta Roma adalah kejahatan internasional yang merupakan bagian dari jus cogens (perempetory norms), dimana klasifikasi jus cogens tersebut dapat dilihat dari Statuta Roma merupakan perjanjian yang bersifat universal (law making treaty) dan kejahatan yang diatur dalam Statuta Roma merupakan kebiasaan internasional. Maka dengan demikian Negara bukan peserta dapat terikat terhadap yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Untuk situasi di Darfur-Sudan dan Libya, penerapan yurisdiksi Mahkamah sesuai dengan pasal 13 ayat b Statuta Roma, dimana situasi tersebut diajukan oleh Dewan Keamanan PBB dalam bertindak berdasarkan Bab VII Piagam PBB, dan dianggap mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Setelah melakukan penyelidikan Mahkamah terhadap kedua situasi di Negara bukan Peserta tersebut, Mahkamah menilai Negara tidak memiiliki keinginan dan kemampuan untuk menyelidiki dan mengadili para pelaku dengan yurisdiksi pidana nasionalnya. Maka dari itu Mahkamah dapat menerapkan yurisdiksinya terhadap situasi di kedua Negara tersebut. Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional merupakan bagian penting dari perlindungan hak asasi manusia. Namun perlindungan terhadap kedaulatan Negara juga aspek penting dalam hubungan internasional.Kata kunci: Kedudukan, Negara Bukan Peserta, Mahkamah Pidana Internasional.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA INDIVIDU DALAM HUKUM PIDANA INTERNASIONAL Danel Aditia Situngkir
Kajian Hukum Vol 4, No 1 (2019): Mei
Publisher : Universitas Janabadra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (541.068 KB)

Abstract

ABSTRACT            The debate about the whereabouts of individuals as the subject of international law over time seems to get an answer. This is because after the first and second world wars, the international community's attention to human rights is increasing. The desire to bring the responsible perpetrators to account before the criminal court. Efforts to eliminate immunity against perpetrators for crimes committed encourage the establishment of international criminal tribunals ranging from the ad hoc nature to the permanent criminal court. Encouraging individuals as the rights and obligations in international criminal law is getting stronger. Be interesting because the individuals who are held accountable are citizens who actually have the sovereignty to enforce the law to their citizens. This paper will discuss the existence of individuals as subjects of international law and the effort to hold individuals accountable through international court mechanisms. The research method used is normative juridical. Based on legal theory, legal principles, sources of international law and international treaties. From the discussion it is concluded that the existence of individuals in international law can be seen from the granting of rights and obligations in international treaties. The Adhoc and Permanent International Criminal Court is established to demand the accountability of serious crimes against humanity.Keywords : Criminal Responsibility, Individual, International Criminal Law
PENGARUH HUKUM ALAM DALAM PEMBENTUKAN PENGADILAN PIDANA INTERNASIONAL TERHADAP KEJAHATAN SERIUS ATAS HAK ASASI MANUSIA Danel Aditia Situngkir
Ensiklopedia Sosial Review Vol 4, No 2 (2022): Volume 4 No 2 Juni 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/esr.v4i2.1220

Abstract

Natural law in principle rests on social justice in law. The concept of social justice is the principle that courts (judges) cannot reject cases. Natural law is not a finished legal system. Natural law provides a direction of view in the formation of regulations. After World War II, which caused enormous casualties, both countries and international organizations worked together to pay attention to human rights. The influence of Natural Law in the establishment of an ad hoc international tribunal to try crimes against peace, war crimes, crimes against humanity, laws or customs of war, genocide which is included in the classification of international crimes which are ius cogens because the doctrine of natural law focuses on human consciousness and rational thinking. (human reason) that these crimes are evil and what has been done can be accepted as a crime by anyone, anywhere and anytime. The teachings of Natural Law are in opposition to teachings with immunity for someone who carries out orders based on domestic law that applies in his country. The establishment of the International Criminal Court is an answer to the natural law view of past events where to try the perpetrators of serious crimes against human rights an ad hoc international criminal court was formed which violated the provisions that had been considered rigid as law by positivists. The view of natural law finally gives the view that international crimes are part of the jus cogens codified into positive law in the Rome Statute. The method used is a normative juridical approach by looking at the history of the establishment of an ad-hoc international criminal court and the International Criminal Court which is then used as a reference to analyze how the influence of natural law teachings in the formation of these courts is in the context of law enforcement for crimes against human rights. The researcher will base his research on the teachings of natural law, the principles of international law that underlie the formation of international statutes or agreements in the establishment of the Adhoc International Criminal Court and the International Criminal Court.Keywords: Natural Law, International Criminal Court, Human Rights
PERLINDUNGAN HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA Danel Aditian Situngkir
Ensiklopedia Education Review Vol 4, No 3 (2022): Volume 4 No 3 Desember 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eer.v4i3.1580

Abstract

According to Bagir Manan, the provisions of article 33 paragraph 3 of the 1945 Constitution are constitutional rights of the state's right to control over the land, water and natural resources contained therein. The right to control the State based on the constitution is used for the greatest prosperity of the people. The two rules cannot be separated from one another, both are a systematic unit. Legal protection for indigenous peoples is regulated in Law Number 18 of 2004 concerning Plantations (Plantation Law). Article 9 paragraph (2) of the Agriculture Law confirms that if the application for the right to a plantation business is on ulayat land which in reality still exists, the applicant for the right is obliged to hold deliberations with the indigenous people concerned to obtain an agreement regarding the surrender of the land and compensation (compensation). In the mining sector, there is a need for government oversight, in supervising the management of mines in their territory, including the role of the local government so that mining operations comply with predetermined provisions and ensure the safety of the surrounding community, including indigenous peoples. In the provisions of Article 139 paragraph (1) of the Mining Law that the Minister provides guidance on the implementation of mining business management carried out by the provincial government and regency/city government in accordance with their authority.Keywords: Protection, Community Rights, Customs, HR Management, West Sumatra.
MENGENAL TEORI DEMOKRASI DAN TEORI KEWENANGAN DALAM ILMU HUKUM Danel Aditia Situngkir
Ensiklopedia of Journal Vol 5, No 4 (2023): Vol. 5 No. 4 Edisi 1 Juli 2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v5i4.1745

Abstract

Democracy is a form or mechanism of a country's government system as an effort to realize people's sovereignty (the power of citizens) over the country to be run by the government of that country. While authority comes from the basic word authority which is interpreted as a matter of authority, rights and powers possessed to do something. Authority is what is called formal power, power that comes from legislative power or from executive-administrative power. Authority which usually consists of several authorities is power over a certain group of people or power over a field of government. Democracy and Authority must be based on existing legal provisions (constitution), so that this authority is a legitimate authority. Thus officials (organs) in issuing decisions are supported by this source of authority. Stroink explained that sources of authority can be obtained for government officials or organs (institutions) by way of attribution, delegation and mandates. The authority of government organs (institutions) is an authority strengthened by positive law to regulate and maintain it. Without authority, a correct juridical decision cannot be issued and in accordance with democratic principles. Regarding the nature of governmental authority, namely that it is bound, optional, and free, especially in relation to the authority to make and issue decisions (besluiten) and decrees (beschikkingan) by government organs, so that decisions are known to be bound and free.
THE PURE THEORY OF LAW: HANS KELSEN Situngkir, Danel Aditia
Ensiklopedia of Journal Vol 6, No 3 (2024): Vol. 6 No. 3 Edisi 3 April 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v6i3.2583

Abstract

The law of positivism for Hans Kelsen is that it must be cleared of non-juridical elements, such as sociological, political, historical and even ethical elements. This thinking is known as pure legal theory. For him, law is a necessity that regulates human behavior as rational creatures. In Indonesia, law has a very broad scope, not limited to textual provisions in the form of statutory regulations. The functioning of law in society does not only require laws but requires other things such as community culture, law enforcement officers and facilities and infrastructure. From this we can see that positivism tries to confine the law to only textual matters.Keywords: The Pure Theory of Law, Hans Kelsen
PENERAPAN YURISDIKSI MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL DALAM UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA PADA KONFLIK BERSENJATA NASIONAL Situngkir, Danel Aditia
Ensiklopedia Sosial Review Vol 7, No 1 (2025): Volume 7 No 1 Februari 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/esr.v7i1.2405

Abstract

Abstract: This research raises the title regarding the Application of the Jurisdiction of the International Criminal Court in Efforts to Protect Human Rights in National Armed Conflicts. Implementation means the process or way of making. Jurisdiction can generally be interpreted as legal authority over certain people, bodies or events within a certain territorial scope. The International Criminal Court is the First Permanent International Criminal Court established under the Rome Statute. Protection efforts are defined as actions and so on to provide protection). Human rights are the most basic rights that humans have as creatures created by God. Conceptually, in this research, what will be discussed is the process or method of applying the authority of the International Criminal Court to people in certain incidents as an effort to protect human rights.Keywords: Application, Jurisdiction of the International Criminal Court, Human Rights.
EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN SIBER DI INDONESIA Situngkir, Danel Aditia
Ensiklopedia of Journal Vol 7, No 4 (2025): Vol. 7 No. 4 Edisi 2 Juli 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v7i4.3308

Abstract

Abstract: The Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) is indeed an essential legal instrument needed to address cybercrime. However, to maximize its effectiveness, corrective measures are required, including legal revisions, strengthening of human resources, updating legal infrastructure, and long-term educational strategies involving all elements of society. In the future, the UU ITE is expected to function not merely as a punitive tool, but also as a catalyst for realizing a democratic, just, and human rights-respecting digital governance system. The ideal model of UU ITE effectiveness in combating cybercrime is not solely about legal enforcement, but more profoundly about balancing legal certainty, justice, human rights protection, and technological advancement. The state must be present not to intimidate digital citizens, but to protect them from real threats in cyberspace. Within the broader framework of national development, the existence of an ideal cyber legal model becomes a crucial foundation for achieving a sovereign, fair, and humane digital Indonesia.Keywords: UU ITE, Cybercrime, Indonesia. 
Yurisdiksi Universal Dan Keutamaan Negara Locus Delicti Untuk Mengadili Pelaku Kejahatan Internasional Situngkir, Danel Aditia
Journal of Global Legal Review Vol. 1 No. 2 (2023): Journal of Global Legal Review
Publisher : Universitas Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59963/jglegar.v1i1.186

Abstract

Yurisdiksi Universal dilatar belakangi kekhwatiran masyarakat internasional terhadap dampak kejahatan yang dianggap paling serius bagi kehidupan masyarakat internasional. Demi menghindari impunitas para pelaku kejahatan tersebut, maka semua negara diminta untuk mengadili atau bekerjasama untuk membawa pelaku kehadapan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dasar pemberlakuan yurisdiksi universal dalam mengadili pelaku kejahatan internasional dan Keutamaan Negara Locus Delicti untuk mengadili Pelaku Kejahatan Internasional. Dari Penelitian ini ditemukan bahwa penerapan yurisdiksi universal didasari oleh Kebiasaan Internasional dan Perjanjian Internasional. Setidaknya 3(tiga) perjanjian internasional yakni UNCLOS, Konvensi SUA dan Statuta Roma secara eksplisit mencantumkan kewajiban negara dengan segala upaya untuk mengadili atau bekerjasama dengan negara lain untuk mengadili pelaku kejahatan internasional. Kendati dari penelitian ini juga ditemukan khususnya dalam Statuta Roma, sesungguhnya keutamaan diberikan kepada Negara Locus Delicti untuk mengadili pelaku kejahatan internasional.
Co-Authors