Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Cahaya Keadilan Perspektif Hukum
Rizki Tri Anugrah Bhakti
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DARI PRAKTEK DUMPING AKIBAT PERDAGANGAN INTERNASIONAL Rizki Tri Anugrah Bhakti
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 6 No 1 (2018): Jurnal Cahaya Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article discusses the role of the Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) in providing protection for industry in Indonesia from dumping practices due to international trade. Speaking of dumping, it means talking about the practice of selling products in export destination countries at prices below the normal price that have the aim of controlling foreign markets. The consequences of Indonesia's participation in international trade organizations will certainly indirectly have the potential to experience impacts on dumping, this is due to the powerlessness of refusing exports from fellow member countries.
ANALISIS YURIDIS DAMPAK TERJADINYA PASAR OLIGOPOLI BAGI PERSAINGAN USAHA MAUPUN KONSUMEN DI INDONESIA Rizki Tri Anugrah Bhakti
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 3 No 2 (2015): Jurnal Cahaya Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (699.594 KB)

Abstract

Keinginan produsen untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya menyebabkan potensiterjadinya pasar oligopoli sangatlah besar.Secara kasat mata, keberadaan pasar ini memangtidak dapat dilihat oleh konsumen.Hal ini disebabkan masih terdapatnya beberapa produsenyang masih beroperasi.Namun kondisi ini dapat dirasakan oleh masyarakat bilamanamasyarakat dapat jeli melihat bahwa harga suatu barang bukan lagi terpengaruh oleh tinggirendahnya permintaan, kualitas maupun kuantitas barang yang beredar. Yang berarti bahwaharga bukan lagi ditentukan oleh pasar, melainkan telah ditentukan oleh produsen sendirimelalui serangkaian upaya, baik berupa penurunan harga barang akibat produsen lain jugamelakukan hal yang sama, kesepakatan membatasi jumlah produksi, sampai dengan adanyakartel. Hal inilah yang menimbulkan potensi persaingan usaha sangatlah besar, yang padaakhirnya konsumenlah yang akan dirugikan.
KEDUDUKAN PIHAK YANG LEMAH PADA PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN MERGER DENGAN MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAPNYA Rizki Tri Anugrah Bhakti
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 3 No 1 (2015): Jurnal Cahaya Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (805.822 KB)

Abstract

Akibat dari persaingan usaha menyebabkan setiap perusahaan dituntut untukbisa menghadapi tantangan dan hambatan yang timbul dari adanyapersaingan tersebut. Perusahaan berlomba-lomba menggunakan strategi yangtepat untuk mempertahankan kelangsungan bisnisnya. Untuk itulah mergeratau penggabungan dianggap merupakan strategi yang dapat dilakukanperusahaan untuk mengembangkan perusahaan, sehingga pada akhirnyadiharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Meningkatnya keuntunganyang didapat perusahaan, juga mengandung unsur kerugian didalamnya.Unsur kerugian akibat tindakan Merger ini lebih dirasakan oleh pihak-pihakyang tergolong lemah/kecil yang kedudukannya menjadi riskan, misalnyasaja pihak yang lemah karena struktural, pihak yang lemah karena financial,pihak yang lemah karena lokalisasi, dan juga karena adanya penerapanAppraisal Rights. Oleh karena itulah perlu adanya perlindungan hukum untukmenjaga keadilan dengan melindungi pihak yang lemah tersebut.
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PROPERTI ATAS SISTEM PRE PROJECT SELLING DI KOTA BATAM Rizki Tri Anugrah Bhakti
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 7 No 1 (2019): Jurnal Cahaya Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33884/jck.v7i1.1196

Abstract

Sistem Pre Project Selling yang dilakukan oleh pengembang perumahan (developer) sebagai pelaku usaha, seringkali enimbulkan kerugian bagi para konsumen. Apabila konsumen menderita kerugian makai a berhak untuk menuntut penggantian kerugian tersebut kepada pengembang perumahan (developer) yang bersangkutan. Tuntutan penggantian kerugian inilah yang oleh hukum dimungkinkan dan sepenuhnya diatur dalm bentuk perlindungan hukum, baik yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini bertujuan mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya sistem Pre Project Selling yang dilakukan pengembang perumahan (developer) dan bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen dari adanya sistem Pre Project Selling yang dilakukan pengembang perumahan (developer) tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kajian yang sesuai dengan teori dan aturan hukum yang telah ditetapkan. Penelitian normatif ini juga berfungsi untuk memberikan argumentasi secara yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan, dan konflik norma. Dengan demikian penelitian ini dirasa sangat penting sebagai bahan masukan kebijakan agar memeberikan nilai keadilan bagi masyarakat.
Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah oleh Pengadilan Agama Kota Batam Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Agus Riyanto; Rizki Tri Anugrah Bhakti
Perspektif Hukum VOLUME 18 ISSUE 2
Publisher : Faculty of Law Hang Tuah University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/ph.v18i2.149

Abstract

Islamic banking is experiencing growth both in Indonesia and in the world. In Indonesia, the growth of the number of Islamic bank offices continued to grow. This shows that community needs for Islamic banks are very high. The government of course has to deal with this development. The most substantial improvement is the existence of policies regarding the regulation of Islamic banking. This is very important because the banking sector is very sensitive, especially the possibility of a dispute between the customer and the bank is also quite large. These disputes must eventually be resolved by both parties, namely the bank and the customer because both of these parties have the same position as the parties concerned. This study aims to describe the competence of the Religious Courts in resolving sharia banking disputes as well as knowing the obstacles faced by the Religious Courts in deciding Islamic banking disputes. The type of research used is empirical juridical. The results of the study can be a reference for further research and become a reference source for related subjects.
Co-Authors Agus Riyanto