Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

DAMPAK KEBIJAKAN ISBAT NIKAH TERHADAP PERKAWINAN SIRI DAN CAMPURAN DI KABUPATEN CIANJUR Cucu Solihah; Yuyun Yulianah; Hilman Nur; Mumuh M. Rozi
Masalah-Masalah Hukum Vol 48, No 4 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (184.164 KB) | DOI: 10.14710/mmh.48.4.2019.376-384

Abstract

Kebijakan isbat nikah berlaku terhadap perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, dan terhadap perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974  juga terhadap Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, namun kebijakan tersebut juga dimanfaatkan oleh pasangan suami istri yang menikah  dengan cara siri dan perkawinan campuran. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif yuridis berupa analisis deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder berupa peraturan yang relevan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan adanya indikasi pemanfaatan celah hukum dari kebijakan isbat nikah oleh masyarakat dan warga Negara asing dalam menikahi wanita Indonesia guna menghindari syarat administrasi perkawinan.
SISTEM LEGALISASI PERKAWINAN MELALUI PENDEKATAN PERADILAN KELUARGA TERPADU( INTEGRETED FAMILY COURT ) BERBASIS MASYARAKAT PEDESAAN yuyun yulianah; Cucu Solihah; Mumuh M. Rozi
JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT Vol. 6 No. 1 (2020): JURNAL HUKUM "DE'RECHTSSTAAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (852.87 KB) | DOI: 10.30997/jhd.v6i1.2664

Abstract

The rise of sirri marriage or underhanded (without involving state law) and the lack of public knowledge of the law supported by the powerlessness and inability to access and act before the law as a result of geographical location and the low level of public education gave birth to the legal consequences of marital legality demands which would be used as marriages the legal basis for civil relations, for that we need a model of marriage legalization through an integrated community court approach based on rural communities. The aim is to provide solutions to the legal requirements of marriage law for rural communities and are unable to research methods using doctrinal and nondoctrinal legal methods. The data used are primary data and secondary data. Secondary data consists of primary, secondary and tertiary legal material. Data collection techniques include observation, in-depth interviews, focus group discussions, questionnaire distribution, and literature study. Data analysis techniques using qualitative normative analysis methods and interactive analysis models. The results and conclusions show that rural communities with limited health insurance seeking justice, economics and science are in dire need of protection and law from Sirri or under-hand marriages for civil purposes.
MEWUJUDKAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH YANG PROFESIONAL DALAM MENDORONG PERCEPATAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN SUKABUMI M. Rendi Aridhayandi; Asep Sobur; Yuyun Yulianah; Mumuh M. Rozi
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 7 No 2 (2019): Jurnal Cahaya Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33884/jck.v7i2.1391

Abstract

Tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Kuasa yang harus dikelola sebaik-baiknya demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan dan berkelanjutan. Untuk mengelola tanah, maka diperlukan aturan main dalam hal menguasai dan menggunakannya yang bersifat adil, suatu potensi dan menjaga kelestarian lingkungannya. UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) yang menyebutkan Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kabupaten Sukabumi harus mendaya gunakan dan memaksimalkan potensi yang dimiliki sehingga menjadi daerah yang tangguh dan kompetitif, yaitu dengan kebijakan pertanahan dan tata ruang yang mempunyai tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat khususnya mengoptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat lokal. Dengan demikian diperlukan aparatur Pemerintah Daerah yang profesional dalam mendorong percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui dinas pertanahan dan tata ruang Kabupaten Sukabumi.
JCK FILSAFAT HUKUM DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH Mumuh M Rozi
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 11 No 01 (2023): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 11 No. 01 April 2023
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penerapan prinsip desentralisasi sebagai dasar berpijak penyelenggaraan pemerintahan daerah membangun konstelasi baru sistem otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab yang memberikan hak dan wewenang kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penataan potensi-potensi daerah oleh Pemerintah Daerah yang diberikan hak untuk membentuk produk Peraturan Daerah (PERDA). Pembentukan peraturan bertujuan untuk mengakomodir kepentingan dan kebutuhan daerah dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dengan pertimbangan keadilan (gerechtigkeit) disamping sebagai kepastian hukum (rechtssicherheit) dan kemanfaatan (zweckmassigkeit). Filsafat Hukum yang hakekat muatan materi Peraturan Daerah yang mengakomodir kepentingan masyarakat di daerah guna mencapai suatu kebahagiaan yang terbesar kepada masyarakat melalui aspek filosofis dalam pembentukan Peraturan Daerah (PERDA).
ANALISA TERHADAP PENGGUNA APLIKASI SHOPEE YANG MENGALAMI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN SPAYLATER Yuyun Yulianah; Mumuh M Rozi; M. Rendi Aridhayandi; Muhammad Fahmi Anwar
Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 8, No 2 (2022): Published 30 Desember 2022
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jhmj.v8i2.3048

Abstract

SPaylater is a feature in shopee e-commerce that is used as a payment method that provides loans for its users, to make transactions on e-commerce in the shopee application. The use of the SPayLater feature imposes terms and conditions that must be met. However, users often ignore these terms and conditions, resulting in legal consequences. The problems studied are: (1), what are the factors that cause delays in payment of SPayLater users to consumers?, (2) What is the impact of late payments of SPayLater on the shopee application?, (3) What are the responsibilities of the parties?. The problem approach used in this research is normative juridical which uses the law or law approach method that exists in library data or secondary data. Based on the results of the study, it can be seen that the legal arrangement that regulates SPayLater in e-commerce shopee is the Agreement as regulated in Article 1313 of the Civil Code. The impact if the shopee e-commerce user delays the payment, namely the user's shopee account will be frozen by the Shopee and the user's personal data is then recorded in the financial information service system which can prevent users from getting financing from the bank as well as other companies.  Keywords: Cause Factor, Delay, Impact of SPayLater.
PENYULUHAN MENGENAI EFEK NEGATIF PENGGUNAAN SMARTPHONE YANG BERLEBIHAN PADA ANAK USIA DINI Yulianah, Yuyun; Rozi, Mumuh M
JE (Journal of Empowerment) Vol 4, No 2 (2023): DESEMBER
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/je.v4i2.3955

Abstract

Legal Protection of the Nation's Cultural Identity in the Era of Globalisation Yuyun Yulianah; Mumuh M Rozi; Fuji Raihan Azhari Kusworo; Salsabila Hadi Aulia; Rendy Kurniawan
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 15 No. 1 (2025): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v15i1.12161

Abstract

Indonesia is blessed with an extraordinary and diverse cultural wealth, stretching from Sabang to Merauke. Each region has unique traditions, customs, languages, arts and local wisdom that reflect the nation's identity. This cultural wealth is a valuable heritage that has been passed down from generation to generation and has become an integral part of Indonesian life. In the era of globalisation, Indonesian culture is faced with various complex challenges. The heavy influence of foreign culture, liberalisation, westernisation, and internationalisation is eroding the existence of the nation's culture. This can threaten the national identity and cultural heritage that has been preserved for centuries. This research uses a normative juridical method to examine various efforts to preserve Indonesian culture in the era of globalisation. This approach is carried out by analysing various laws and regulations, legal norms, and rules relating to cultural preservation. Preserving Indonesian culture is the shared responsibility of all Indonesian people. This preservation effort must be carried out comprehensively and sustainably, by involving various parties, from the government, the community, to the younger generation.