Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.383
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Jurnal Dialektika Hukum Intellectual Law Review (ILRE) Jurnal Hukum Mimbar Justitia
Akbar Sanjaya
Universitas Suryakancana
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
THE EFFECTIVENESS OF PRISON SENTENCES ON NARCOTICS ADDICTS Ahmad Hunaeni Zulkarnaen; Akbar Sanjaya
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v6i1.1389

Abstract

Narcotics are substances or drugs that can cause a decrease or change of consciousness, loss of pain and can cause dependence. The dangerous potential of narcotics then becomes the reason of the issuance of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. This study aims to analyze the effectiveness of prison sentences in guiding narcotics addicts and to identify alternative sanctions, other than prison sentences, which are more effective in guiding narcotics addicts. This study applied a normative juridical method. The results revealed that narcotics addicts or narcotics abusers have special characteristics because their status as both offenders and victims. Until now, the sanctions that are commonly sentenced to narcotics addicts by judges are prison sentences. This sanction is given in the hope that narcotics addicts could recover from their addictions while in prison. Yet, the lack of facilities and experts at the correctional institution cause many problems, ranging from prisonization to labeling ex-prisoners. As a result, narcotics addicts who are expected to recover themselves from their addictions through guidance have even more difficult to return to the community. Narkotika adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan. Potensi berbahaya dari narkotika kemudian menjadi penyebab diundangkannya Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis Efektifkah pidana penjara dalam membina pecandu Narkotika agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dan Adakah alternatif lain selain penjara dalam membina para penyalahguna narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative. Hasil penelitian yaitu bahwa Pecandu Narkotika merupakan salah satu pelaku penyalahgunaan narkotika yang memiliki karakteristik istimewa, karena statusnya sebagai pelaku sekaligus korban. Sampai saat ini sanksi yang lazim diputus oleh hakim kepada pecandu narkotika adalah pidana penjara. Putusan ini dijatuhkan dengan harapan bahwa selama menjalani pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan, narapidana pecandu narkotika bisa sembuh dari kecanduannya, namun minimnya fasilitas dan tenaga ahli di lembaga pemasyarakatan menimbulkan banyak permasalahan, mulai dari prisonisasi narapidana, sampai dengan pelabelan (labelling) mantan narapidana. Akibatnya pecandu narkotika yang setelah menjalani pembinaan, yang seharusnya sembuh dari kecanduannya justru semakin kesulitan kembali ke masyarakat.
PENYELESAIAN PIDANA PENGANIAYAAN DENGAN JALAN DAMAI ANTARA PELAKU DAN KORBAN Akbar Sanjaya
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 05 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v2i05.352

Abstract

Pemberian sanksi pidana merupakan salah satu jalan penegakkan hukum. Penganiayaan merupakan Tindakan yang dapat dikenakan Sanksi pidana pada pelakunya. Tergantung dari tingkat luka si korban dapat masuk kedalam kategori penganiayaan ringan atau berat. Tindak pidana penganiayaan tidak selalu diselesaikan melalui jalur litigasi, sehingga dalam tulisan ini penulis tertarik untuk meneliti mengenai prosedur damai di kantor kepolisian dalam penyelesaian suatu tindak pidana. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk memahami dasar pertimbangan hukum dan kelebihan penyelesaian perkara pidana ringan melalui jalan damai di kepolisian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan data sekunder lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa penyelesaian perkara penganiayaan ringan dengan jalan damai memiliki kelebihan prosedur cepat, efisien, dan biaya murah, dan dasar aparat kepolisian dalam memilih penyelesaian secara damai adalah atas dasar asas keadilan dan kemanfaatan.
Jual-Beli Narkotika Dikaitkan Dengan Hukum Islam Akbar Sanjaya
Intellectual Law Review (ILRE) Vol 1 No 1 (2023): 30 April2023
Publisher : Yayasan Studi Cendekia Indonesia (YSCI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59108/ilre.v1i1.3

Abstract

Narcotics are substances or drugs that can cause changes in consciousness, loss of pain, and addiction. The potential dangers of narcotics have led to the enactment of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. Narcotics come in various forms such as pills, powders, plants, and liquids, although not all narcotics are in liquid form. This study aims to analyze the view of Islamic Criminal Law regarding the trade of narcotics. The study uses a normative legal research method by using secondary data, namely legislation, books, journals, and other secondary data related to the object of research and analyzed qualitatively. The results show that the sale and purchase of goods, or ma’kud ‘alaih (object), require that the object of the sale and purchase must be pure and beneficial, which means that the object of the sale and purchase must be lawful and beneficial for the body and soul of the buyer. Narcotics are substances that can eliminate consciousness and reason of a person, and are included in the category of Khamr that is prohibited in Islam.
KAJIAN YURIDIS MENGENAI UPAYA HUKUM DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP PENETAPAN TERSANGKA TANPA BUKTI YANG CUKUP Akbar Sanjaya
Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 8, No 1 (2022): Published 30 Juni 2022
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jhmj.v8i1.2457

Abstract

Investigations are carried out by the Police in order to collect evidence of a criminal act, with the aim of finding the suspect. To prevent the suspect from escaping, the investigation is accompanied by coercive measures such as arrest and detention. The determination of the suspect violates the human rights of the reported party, for this reason, investigators are required to first collect two pieces of evidence, but what happens if the reported party is designated as a suspect without sufficient evidence. This research was conducted to find out the legal remedies that can be taken by the reported party if the police determine the reported party as a suspect without attaching sufficient evidence, and what the legal consequences will be for the complainant if the report is not proven. The type of research used is normative law by collecting legal materials in the form of file studies or reference books, articles, documents. the type of research used is normative legal research, so the approach used is the legal approach, the concept approach. The writing of this study uses primary, secondary and tertiary legal materials, the results of the study show that legal remedies that can be taken by the reported party are in the form of summoning expert witnesses when the case is held or pre-trial, this is based on positive law as a form of legal protection for the reported party written in the Act. -Law No. 8 of 1981, Regulation of the Chief of Police of the Republic of Indonesia No. 14 2012.Keywords: Confirmation of Suspect, Investigation, Legal Action
Staycation Dikaitkan dengan Percobaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Akbar Sanjaya
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 11 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v2i11.745

Abstract

Ajakan staycation atau ajakan untuk tidur bareng bos demi memperpanjang kontrak kerja merupakan kasus yang rancu dan memunculkan ketidakjelasan unsur pidana di dalam perbuatannya. Ajakan Staycation termasuk perbuatan kekerasan seksual karena ada unsur paksaan untuk melakukan persetubuhan dengan si korban yang notabene adalah Wanita, namun perbuatan ini masuk kedalam delik formal yaitu perbuatan dianggap telah menjadi delik selesai dengan dilakukannya perbuatan tertentu. sehingga dalam tulisan ini penulis tertarik untuk meneliti mengenai Tindak pidana Ajakan Staycation dikaitkan dengan percobaan pidana. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk memahami kapan sebuah ajakan staycation baru bisa diperkarakan secara pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan data sekunder lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa delik formil, yang dimana kekerasan seksual dianggap sudah terjadi apabila telah terjadi persetubuhan/ hubungan badan antara majikan dengan korban, apabila pelaku hanya mengajak saja namun hubungan intim tidak pernah terjadi maka eksploitasi seksual belum dianggap selesai dan pelaku tidak dapat.
Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Prank Terror Bom di Media Sosial Akbar Sanjaya
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 02 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v3i02.1143

Abstract

Prank merupakan fenomena lazim di media sosial sekarang ini. Prank terror bom merupakan peristiwa dimana pelaku melakukan keusilan dengan menakut-nakuti korban dengan ancaman meledakkan bom di tempat si korban berada. Hal ini umumnya dilakukan melalui media sosial untuk menjaga anonimitas si pelaku. Prank terror bom merupakan kasus yang rancu dan memunculkan ketidakjelasan unsur pidana di dalam perbuatannya. Khususnya undang-undang mana yang dapat menjerat si pelaku, sehingga dalam tulisan ini penulis tertarik untuk meneliti bisa-tidaknya perbuatan prank terror bomb memenuhi unsur-unsur tindak pidana terorisme dari segi pertanggungjawaban pidana dan bagaimana Upaya penegakkan hukum pemerintah kepada pelaku prank terror bomb. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan data sekunder lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, prank terror bom tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana terorisme. Upaya penegakkan hukum yang dilakukan oleh pemerintah kepada pelaku prank terror bomb, dapat dilakukan secara preventif dan represif. Baik itu secara persuasif maupun dengan cara paksaan melalui jeratan pidana.
PENYELESAIAN PIDANA PENGANIAYAAN DENGAN JALAN DAMAI ANTARA PELAKU DAN KORBAN Sanjaya, Akbar
Jurnal Dialektika Hukum Vol 5 No 2 (2023): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdh.v5i2.1544

Abstract

Pemberian sanksi pidana merupakan salah satu jalan penegakkan hukum. Penganiayaan merupakan Tindakan yang dapat dikenakan Sanksi pidana pada pelakunya. Tergantung dari tingkat luka si korban dapat masuk kedalam kategori penganiayaan ringan atau berat. Tindak pidana penganiayaan tidak selalu diselesaikan melalui jalur litigasi. sehingga dalam tulisan ini penulis tertarik untuk meneliti mengenai prosedur damai dikantor kepolisian dalam penyelesaian suatu tindak pidana. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk memahami dasar pertimbangan hukum dan kelebihan penyelesaian perkara pidana ringan melalui jalan damai di kepolisian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan data sekunder lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa penyelesaian perkara penganiayaan ringan dengan jalan damai memiliki kelebihan prosedur cepat, efisien, dan biaya murah, dan dasar aparat kepolisian dalam memilih penyelesaian secara damai adalah atas dasar asas keadilan dan kemanfaatan.
Mengintegrasikan Kearifan Lokal dalam Upaya Pencegahan Kekerasan di Sekolah SMKN 1 Cilaku Kabupaten Cianjur Rozi, Mumuh Muhammad; Handyani, Trini; Sanjaya, Akbar; Tambun, Grace; Suryanto, Salsa Octaviani; Ramadani, Azzahra Salsabila; Hidayat, Shidqi Fauzan
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2024): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v5i2.11183

Abstract

Kekerasan di sekolah, baik secara verbal maupun nonverbal, menjadi ancaman serius terhadap keselamatan dan kesejahteraan siswa. Kegiatan pengabdian di SMKN 1 Cilaku bertujuan untuk mengintegrasikan kearifan lokal sebagai upaya pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah. Metode yang digunakan meliputi pengisian kuisioner, pre-test, penyampaian materi, diskusi panel, dan post-test. Materi yang disampaikan menyoroti pentingnya Strategi Optimalisasi Media Sosial Untuk Mencegah Perundungan, Peran Kearifan Lokal Dalam Mencegah Dan Mengatasi Anti Kekerasan Dan Perundungan di Lingkungan Sekolah dan Membangun Lingkungan Sekolah Dengan Indahnya Toleransi. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman siswa mengenai pentingnya nilai-nilai kearifan lokal seperti gotong royong, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan dalam membangun hubungan yang positif. Dukungan dari berbagai pihak menjadi faktor pendukung keberhasilan kegiatan, meskipun keterbatasan waktu menjadi salah satu tantangan.
Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Prank Terror Bom di Media Sosial Sanjaya, Akbar
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 02 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v3i02.1143

Abstract

Prank merupakan fenomena lazim di media sosial sekarang ini. Prank terror bom merupakan peristiwa dimana pelaku melakukan keusilan dengan menakut-nakuti korban dengan ancaman meledakkan bom di tempat si korban berada. Hal ini umumnya dilakukan melalui media sosial untuk menjaga anonimitas si pelaku. Prank terror bom merupakan kasus yang rancu dan memunculkan ketidakjelasan unsur pidana di dalam perbuatannya. Khususnya undang-undang mana yang dapat menjerat si pelaku, sehingga dalam tulisan ini penulis tertarik untuk meneliti bisa-tidaknya perbuatan prank terror bomb memenuhi unsur-unsur tindak pidana terorisme dari segi pertanggungjawaban pidana dan bagaimana Upaya penegakkan hukum pemerintah kepada pelaku prank terror bomb. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan data sekunder lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, prank terror bom tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana terorisme. Upaya penegakkan hukum yang dilakukan oleh pemerintah kepada pelaku prank terror bomb, dapat dilakukan secara preventif dan represif. Baik itu secara persuasif maupun dengan cara paksaan melalui jeratan pidana.
Co-Authors Ahmad Hunaeni Zulkarnaen Grace Tambun Handyani, Trini Hidayat, Shidqi Fauzan Mumuh M Rozi Ramadani, Azzahra Salsabila Suryanto, Salsa Octaviani