p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Cahaya Keadilan
Muhammad Arauf
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KONSEP PENGELOLAAN HUTAN ADAT DI INDONESIA: SEBUAH KASUS DI BENGKALIS, INDONESIA Muhammad Arauf
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 9 No 1 (2021): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 9 No. 1 April 2021
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33884/jck.v9i1.3724

Abstract

Abstract Hutan adat merupakan sejarah baru dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Sejak awal Indonesia berdiri perlindungan dan penataan kawasan hutan khususnya yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat memiliki problematika tersendiri dimana masyarakat adat harus berjuang maksimal untuk mengimbangi kebijakan regulasi Negara dalam bidang kehutanan dan pengelolaan sumber daya alam. Jauh sebelum Indonesia Merdeka kesatuan-kesatuan masyarakat adat diakui berikut hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis dimana data-data yang dikumpulkan di lokasi penelitian diolah dan dianalisis dengan kalimat-kalimat dikaitkan dengan teori-teori yang peneliti sajikan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengakuan tentang hutan Adat dalam Wilayah Kekuasaan Datuk Laksamana Raja di Laut didasarkan pada pendekatan historis yang melekat sebagai sebuah kekuasaan pada masa Raja atau Datuk Laksamana berkuasa yang kemudian pengelolaan nya dilanjutkan oleh para keturunannya. pengelolaan hutan adat pada saat sekarang dalam wilayah Datuk Laksamana Raja di Laut sifatnya sangat parsial dan belum diikuti dengan perangkat yang jelas sebagaimana mekanisme penetapan hutan adat oleh negara sehingga status hak Hutan adat tersebut menimbulkan ketidakpastian di tengah masyarakat. Kata kunci : Hutan Adat, Datuk Laksamana Raja di Laut
EFEKTIFITAS PEMBENTUKAN PERADILAN KHUSUS PEMILU DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL PADA PILKADA TAHUN 2020 DI ERA COVID 19 DI INDONESIA Muhammad Arauf; Ali Ismail Shaleh
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 9 No 2 (2021): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 9 No. 2 Oktober 2021
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33884/jck.v9i2.4519

Abstract

Pembangunan hukum Nasional ditandai dengan berbagai  kebijakan yang salah satu trendnya yaitu membangun sistem demokrasi dalam bidang Pemilihan Umum. Pemilihan Umum merupakan aktualisasi nyata dari demokrasi. Di Indonesia, pengaturan yang berkaitan mengenai Pemilihan Umum seringkali berubah-ubah demi mencari sistem penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ideal, serta sesuai dengan keinginan politisi dan pembuat undang-undang. kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan terkait Pemilihan Umum, setidaknya dapat dikategorisasi enam jenis perkara. Perkara-perkara tersebut meliputi administratif Pemilihan Umum, proses penyelenggaraan Pemilihan Umum, perselisihan hasil Pemilihan Umum, atas tindak pidana Pemilihan Umum, kode etik penyelenggara Pemilihan Umum, dan perkara lainnya yang berkaitan dengan Pemilihan Umum. Dalam melakukan penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum (legal research) yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum agar dapat menjawab permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Dengan pendekataan ini maka dapat dilakukan dengan menelaah aturan hukum yang ada yakni Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai dasar tertinggi sumber hukum dan dikaitkan dengan aturan-aturan yang ada dibawahnya untuk menjawab rumusan masalah