Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.945
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Surya Abdimas Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Jurnal Dedikasi Hukum Borobudur Journal on Legal Services Jurnal Gerakan Mengabdi untuk Negeri Eksaminasi: Jurnal Hukum Bagelen Community Service
Ajeng Risnawati Sasmita
Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Purworejo
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
Edukasi Kepada Masyarakat Tentang Tata Cara Permohonan Dispensasi Kawin sebagai Upaya Perlindungan Hukum Perkawinan Dibawah Umur Septi Indrawati; Agus Budi Santosa; Ajeng Risnawati Sasmita
Surya Abdimas Vol. 5 No. 3 (2021)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37729/abdimas.v5i3.994

Abstract

Dispensasi kawin adalah pemberian izin oleh pengadilan kepada calon suami atau istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Sebagian masyarakat di desa Pasarsenen, kecamatan Ambal, kabupaten Kebumen melangsungkan perkawinan dibawah umur (kurang dari 19 tahun). Namun, pemerintah desa dan masyarakat belum memiliki pengetahuan tentang proses permohonan dispensasi kawin di pengadilan. Padahal dispensasi ini sebagai syarat utama apabila akan melangsungkan perkawinan dibawah umur. Selain itu, dispensasi kawin juga sebagai upaya perlindungan hukum perkawinan dibawah umur. Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah memberikan edukasi kepada pemerintah desa dan masyarakat desa di wilayah mitra mengenai tata cara permohonan dispensasi kawin sebagai upaya perlindungan perkawinan dibawah umur. Metode pelaksanaan dilakukan dengan sosialisasi yang diikuti oleh pemerintah desa, perwakilan tokoh agama, dan perwakilan tokoh masyarakat. Hasil yang diperoleh dalam kegiatan ini adalah pengelolaan sumber daya manusia melalui pembentukan pos konsultasi hukum terkait dispensasi kawin di balai desa dan pembuatan berkas panduan tata cara permohonan dispensasi kawin.
Penyuluhan Hukum Dampak Perkawinan Siri dalam Kehidupan Masyarakat di Desa Balingasal Septi Indrawati; Ajeng Risnawati Sasmita
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 2 No. 1 (2022): April 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v2i1.19022

Abstract

Perkawinan Siri adalah bentuk perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum agama, tetapi tidak diumumkan kepada khalayak serta tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor Catatan Sipil. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, meskipun telah sah secara agama, setiap perkawinan tetap harus tercatat secara negara. Artinya, kawin siri dianggap tidak sah di mata hukum Indonesia karena tidak adanya akta nikah serta surat-surat resmi terkait legalitas pernikahan tersebut. Perkawinan siri juga menimbulkan berbagai dampak negatif, diantaranya pihak istri tidak dapat menuntut haknya jika dilanggar pihak suami, tidak dapat mengurus dokumen seperti kartu keluarga, paspor, dan dokumen administratif lainnya.Selain itu perkawinan siri cenderung membuat salah satu pasangan, khususnya suami lebih leluasa untuk meninggalkan kewajibannya. Pengabdian ini bertujuan untuk memberian penyuluhan hukum kepada masyarakat terkait dampak perkawinan siri. Harapan dengan adanya penyuluhan ini, masyarakat memahami bahwa perkawinan siri menimbulkan berbagai dampak hukum yang merugikan. Selain itu diharapkan masyarakat tidak melakukan perkawinan secara siri. Program Pengabdian Masyarakat ini dilakukan dalam bentuk penyuluhan hukum.  Kegiatan ini dilakukan di aula Balai Desa Balingasal, kecamatan Padureso, kabupaten Kebumen yang diikuti oleh perangkat desa Balingasal, tokoh agama dan perwakilan masyarakat. Luaran yang tercapai dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman masyarakat terkait perkawinan siri dan dampak hukum yang ditimbulkan serta terdapat artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal ilmiah nasional.   Legal Counseling on the Impact of Siri Marriage in Community Life in Balingasal Village. Siri marriage is a form of marriage that is carried out based on religious law, but is not announced to the public and is not officially registered at the Office of Religious Affairs (KUA) and the Civil Registry Office. Based on Law no. 1 of 1974 concerning Marriage, even though it is legally valid, every marriage must still be registered in the state. This means that unregistered marriages are considered illegal in the eyes of Indonesian law because there is no marriage certificate and official documents related to the legality of the marriage. Unregistered marriages also cause various negative impacts, including the wife cannot claim her rights if violated by her husband, cannot take care of documents such as family cards, passports, and other administrative documents. abandon their obligations. This service aims to provide legal counseling to the community regarding the impact of unregistered marriage. It is hoped that with this counseling, the public will understand that unregistered marriages have various adverse legal impacts. In addition, it is hoped that people will not carry out serial marriages. This Community Service Program is carried out in the form of legal counseling. This activity was carried out in the hall of the Balingasal Village Hall, Padureso sub-district, Kebumen district, which was attended by Balingasal village officials, religious leaders and community representatives. The outputs achieved from this activity are increasing public understanding regarding unregistered marriages and the legal impacts it causes, as well as scientific articles published in national scientific journals.  
PENDAMPINGAN LABELLING UMKM LANTING DESA JETIS KECAMATAN LOANO KABUPATEN PURWOREJO Dyah Panuntun Utami; Roisu Eny Mudawaroch; Ajeng Risnawati Sasmita
SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Vol 6, No 4 (2022): Desember
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jpmb.v6i4.11726

Abstract

ABSTRAKKegiatan pengabdian masyarakat ini dilatarbelakangi oleh permasalahan pelaku usaha lanting desa Jetis Purworejo yang belum memiliki label sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh peraturan pemerintah. Label sebagai identitas produk belum didesain dengan baik menyebabkan daya saing  lanting Jetis rendah. Pelaku usaha menjual secara curah dengan berat 5kg dan label hanya stiker atau kertas yang dimasukkan dalam kemasan, selanjutnya lanting dijual eceran oleh pedagang besar dengan merk baru. Akibatnya produsen lanting tidak bisa mempromosikan secara luas dan konsumen kesulitan mengenali produsen lanting Jetis. Permasalahan terjadi karena pelaku usaha belum memahami pentingnya label dan fokus pada strategi penjualan saja.Tujuan pengabdian masyarakat adalah memberikan pemahaman pelaku usaha lanting tentang labelling dan memberikan pendampingan pembuatan desain label produk lanting. Metode pengabdian masyarakt yang digunakan adalah penyuluhan dan pendampingan. Jumlah Mitra adalah 5 pelaku usaha yang merupakan anggota klaster keluarga Bapak Sodikun. Hasil kegiatan pengabdian masyarakat menunjukkan bahwa Mitra mendapatkan tambahan wawasan dan pengetahuan tentang labelling, komponen yang harus ditulis dalam label, dan sangat antusias dengan adanya pendampingan desain label. Semua Mitra mendapatkan desain label yang baru dan 1 mitra mendapatkan desain kemasan baru yang marketable. Semua pelaku usaha mendapatkan pendampingan pengurusan legalitas usaha yang berguna untuk melengkapi komponen dalam labelling lanting. Mitra berharap ada pendampingan yang intensif agar wawasan dalam menjalankan usaha lebih baik dan bisa memperluas pasar. Kata kunci: labelling; lanting; UMKM ABSTRACTThis community service activity is motivated by the problem of lanting business actors in Jetis Purworejo village who do not yet have a label in accordance with the conditions determined by government regulations. The label as a product identity has not been designed properly, causing Jetis' lanting to have low competitiveness. Business actors sell in bulk with a weight of 5 kg and labels are only stickers or paper that are included in the packaging, then the lanting is sold at retail by wholesalers with new brands. As a result, lanting producers cannot promote widely and consumers have difficulty recognizing Jetis lanting producers. The problem occurs because business actors do not understand the importance of labels and focus on sales strategies only. The purpose of community service is to provide an understanding of lanting business actors about labeling and provide assistance in designing lanting product labels. The community service method used is counseling and mentoring. The number of partners is 5 business actors who are members of Mr. Sodikun's family cluster. The results of community service activities show that Partners gain additional insight and knowledge about labeling, the components that must be written in labels, and are very enthusiastic about label design assistance. All partners get a new label design and 1 partner gets a new marketable packaging design. All business actors get assistance in managing business legality which is useful to complete the components in lanting labeling. Partners hope that there will be intensive assistance so that they have better insight in running a business and expand the market. Keywords: labelling; lanting; SMEs
Restorative Justice Policy as Criminal Settlement in The Law of Information and Electronic Transaction (ITE) Sasmita, Ajeng Risnawati
Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum Vol. 9 No. 2 (2021): Al-Mazaahib
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/al-mazaahib.v9i2.2420

Abstract

Restorative justice in conflict resolution is an effort to resolve between criminals and victims of crime in criminal cases directly. More specifically, restorative justice seeks a way out by considering the good for all parties, be it for the perpetrator, the victim, or the victim's family. This article defines the basic concept of applying the Restorative Justice Policy as the settlement of criminal cases in the Electronic Information and Transaction Law. This article is a qualitative research using a conceptual normative approach. Data were collected through literature study, then analyzed using a data reduction process, data presentation and conclusion drawing. The application of Restorative Justice as a settlement of criminal cases as regulated in the legislation concerning Electronic Information and Transactions (UU ITE) is deemed appropriate considering that in the settlement of criminal cases, investigators must have the principle of prioritizing restorative justice in case settlement, and criminal law is the last resort that can be used. carried out as an effort to enforce the law (ultimum remidium), as stated in the Circular Letter Number: SE/2/11/2021 and the Chief of Police's Telegram Letter No. ST/339/II/RES.1.1.1./2021. With the process of returning to its original state (peace between the two parties), then criminal cases can be resolved and there is no need to continue the process in the judicial process.
Analisis Yuridis “Mens Rea” Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana berdasarkan Pasal 340 KUHP Ningsih, Retno Hidayahtun; Sasmita, Ajeng Risnawati
Eksaminasi: Jurnal Hukum Vol. 3 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37729/eksaminasi.v3i4.5960

Abstract

Penelitian ini mengkaji interpretasi unsur niat (mens rea) dalam tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Masalah utama yang diangkat adalah bagaimana perbedaan interpretasi terhadap mens rea dapat mempengaruhi keputusan hakim dalam kasus pembunuhan berencana. Niat jahat menjadi elemen kunci yang membedakan pembunuhan berencana dari bentuk pembunuhan lainnya, dan pemahaman yang tepat mengenai niat sangat penting untuk penegakan hukum yang adil. Penelitian ini menggunakan metode studi normatif dengan menganalisis norma hukum, doktrin, dan yurisprudensi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat variasi dalam interpretasi mens rea di kalangan hakim, yang dapat berimplikasi pada beratnya hukuman yang dijatuhkan. Selain itu, tantangan dalam membuktikan niat di era digital menambah kompleksitas dalam proses peradilan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai pentingnya konsistensi dalam interpretasi mens rea untuk mencapai keadilan dalam sistem hukum pidana di Indonesia.
Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Indrawati, Septi; Sasmita, Ajeng Risnawati; Utami, Novia Zaqqy Dwi
Bagelen Community Service Vol. 3 No. 1 (2025): Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anak perlu perlindungan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, beraklak mulia dan sejahtera. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak. PATBM merupakan inisiatif masyarakat sebagai ujung tombak untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan perilaku yang memberikan perlindungan kepada anak. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang perlindungan anak dan membentuk kelompok PATBM di desa Sidoharjo, kecamatan Purwodadi, kabupaten Purworejo. Kegiatan dilakukan dengan metode penyuluhan dan pendampingan kepada masyarakat. Hasil kegiatan mendapatkan informasi bahwa di desa Purwodadi terdapat sejumlah kasus kekerasan fisik dan non fisik terhadap anak. Penyelesaian kasus diselesaikan secara kekeluargan dengan pihak aparat desa. Oleh karena itu penting diberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait pentingnya perlindungan anak. Selain itu dari kegiatan pengabdian ini juga dibentuk kelompok PATBM yang diharapkan dapat membantu masyarakat dalam melindungi dan menyelesaiakan kasus kekerasan terhadap anak.
Efisiensi Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Merek Indrawati, Septi; Santoso, Agus Budi; Sasmita, Ajeng Risnawati
Eksaminasi: Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sengketa merek menjadi isu penting seiring meningkatnya nilai ekonomi dan peran merek sebagai elemen gaya hidup serta identitas bisnis. Litigasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa seringkali menghadapi kendala berupa proses yang lama, biaya tinggi, dan potensi kerusakan hubungan bisnis. Alternatif seperti arbitrase menawarkan Solusi yang lebih efisien, rahasia, dan fleksibel, dengan memungkinkan pihak-pihak memilih arbiter yang ahli di bidang kekayaan intelektual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan arbitrase dalam sengketa merek dan mengidntifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya, untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini dilakukan menggunkan metode penelitian hukum yuridis normative melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembahasan penelitian ini mencakup efisiensi penyelesaian sengketa merek menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan kendala-kendala yang dihadapi para pihak saat memilih arbitrase sebagai penyelesaian sengketa merek.
Empowering the Purworejo Regional Leadership of 'Aisyiyah (PDA) as Paralegals and Mental Health Counselors Indrawati, Septi; Risnawati Sasmita, Ajeng; Iftayani, Itsna; Choirunnisa, Bustania; Nawawi, Adin
Borobudur Journal on Legal Services Vol. 6 No. 1 (2025): Vol 6 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/bjls.v6i1.14220

Abstract

Women in Purworejo Regency continue to face increasing violence, exploitation, and abuse due to various factors such as gender inequality, poverty, low education, and lack of awareness of their rights and position in society. Legal protection remains limited due to weak law enforcement and an ineffective judicial system. In response to these challenges, the Regional Leadership of 'Aisyiyah (PDA) Purworejo, as a women's autonomous organization under Muhammadiyah, aims to play a more active role in empowering and protecting women. This community service activity was designed to provide education and capacity-building to strengthen the role of ”˜Aisyiyah leaders. The objectives were achieved through strategies such as training, mentoring, and community development. The main solution involved conducting paralegal and mental health counselor training for representatives of Branch Leadership of 'Aisyiyah (PCA) throughout Purworejo Regency, equipping them with legal and psychological knowledge to assist women in need.
Developing Students' Mental Health Programs to Create School Well-being and Prevent Juvenile Delinquency Esterina, Meriam; Sasmita, Ajeng Risnawati; Wijayanti, Rina
Jurnal Gerakan Mengabdi untuk Negeri Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37729/gemari.v4i1.7598

Abstract

The understanding of student’s mental health in schools is still limited. The main attention of schools and students tends to be more towards academic and non-academic achievements. Whereas when students are mentally health, they will be able to absorb lessons and understand it easily than those who are less mentally health. Schools and students also need to be aware of the negative impacts of juvenile delinquency behavior so they could prevent this behavior from occurring, both in school and society. The importance of student mental health program is not only applicable in Indonesia, but also in other countries. Based on preliminary study conducted at schools in Thailand, information obtained that there was a feeling of pressure in carrying out activities at school and there was concern about juvenile delinquency behavior. This international community service activity was carried out to help overcome the problems faced by schools in Thailand. The development of student mental health programs in schools is important to create school well-being and prevent juvenile delinquency behavior. This community service activity was attended by 40 participants consisting of teachers and students from Sangkhom Islam Wittaya School Thailand. The community service activity programs were in the form of education on adolescent mental health programs and prevention of juvenile delinquency. The results of this activity showed that students increasingly understand the importance of developing things that can maintain their mental health. Teachers have knowledge about factors that could improve students' mental health and preventive efforts to prevent juvenile delinquency in schools.
PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN REVENGE PORN: ANALISIS VIKTIMOLOGIS LEMAHNYA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA Sabilillah Rais Siregar; Galih Bagas Soesilo; Ajeng Risnawati Sasmita
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 9 (2026): 2026 September
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i9.1329

Abstract

Revenge porn semakin mengemuka sebagai bentuk kekerasan berbasis gender daring yang meresahkan di Indonesia, namun penegakan hukum masih belum responsif secara memadai terhadap kompleksitas dan dampak viktimologis yang ditimbulkannya, terutama karena ketiadaan payung hukum spesifik yang melindungi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara viktimologis mengapa penegakan hukum di Indonesia belum optimal dalam memberikan perlindungan kepada korban revenge porn, serta mengidentifikasi celah hukum dan kendala implementasi yang menghambat pemulihan dan akses keadilan bagi korban. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum, dengan fokus pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Undang-Undang Pornografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi tersebut telah ada, belum secara khusus dan komprehensif mengakomodasi perlindungan korban revenge porn, sehingga korban kerap mengalami reviktimisasi bahkan kriminalisasi alih-alih memperoleh perlindungan yang seharusnya. Analisis perbandingan dengan yurisdiksi lain, seperti Filipina, Inggris, Jerman, dan Amerika Serikat, menunjukkan bahwa Indonesia masih mengandalkan pasal-pasal umum, belum memiliki kerangka regulasi yang khusus. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan pembaruan hukum yang komprehensif, meliputi harmonisasi antarregulasi yang ada, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, penerapan hak untuk dilupakan (right to be forgotten), serta pendekatan yang berorientasi pada korban dan bersifat restoratif guna menjamin perlindungan hukum yang efektif bagi korban revenge porn di Indonesia.revenge porn
Co-Authors Agus Budi Santosa Agus Budi Santoso Choirunnisa, Bustania Dyah Panuntun Utami Esterina, Meriam Galih Bagas Soesilo Indrawati, Septi Itsna Iftayani Nawawi, Adin Ningsih, Retno Hidayahtun Rina Wijayanti Roisu Eny Mudawaroch Sabilillah Rais Siregar Septi Indrawati Utami, Novia Zaqqy Dwi