Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.745
P-Index
This Author published in this journals
All Journal IJIS - Indonesian Journal On Information System Musamus Journal of Public Administration Journal of Governance and Local Politics (JGLP) Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Jurnal CREPIDO: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Filsafat dan Ilmu Hukum Madani: Multidisciplinary Scientific Journal
Alwadud Lule
Universitas Pasifik Morotai
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Musamus Journal of Public Administration

 1 
Aspek Hukum dan Filosofi Penetapan APBD Menggunakan Instrumen Peraturan Bupati Di Pulau Morotai Indra Lesang; Alwadud Lule
Musamus Journal of Public Administration Vol 6 No 2 (2024): Musamus Journal of Public Administration
Publisher : Department of State Administration - Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mjpa.v6i2.5628

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi antara DPRD dan Bupati dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Pulau Morotai selama periode 2019-2022 dengan menggunakan instrumen hukum Peraturan Bupati. Metode penelitian ini melibatkan analisis kualitatif berdasarkan data primer dari wawancara dengan para pemangku kepentingan terkait, serta data sekunder dari dokumen-dokumen resmi terkait penetapan APBD. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa terdapat konflik kepentingan yang signifikan antara DPRD dan Bupati, yang mempengaruhi proses penetapan APBD dan mengakibatkan penggunaan berlebihan atas Peraturan Bupati sebagai instrumen hukum. Rekomendasi penelitian mencakup perbaikan mekanisme komunikasi dan negosiasi antara kedua lembaga, penguatan peran DPRD dalam pengawasan kebijakan dan anggaran, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan anggaran. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik dalam proses penetapan APBD di Pulau Morotai.
Evaluasi Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Tahun 2019-2022 Dominggus, Idhan; Lule, Alwadud
Musamus Journal of Public Administration Vol 7 No 1 (2024): Oktober 2024
Publisher : Department of State Administration - Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mjpa.v7i1.5626

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan utama untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulau Morotai dalam pelaksanaan fungsi legislasi, dengan fokus pada proses pembuatan regulasi daerah. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini melibatkan pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi langsung, wawancara mendalam dengan pihak terkait, serta studi dokumentasi dari berbagai sumber yang relevan. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa kinerja DPRD Kabupaten Pulau Morotai dalam fungsi legislasi mendapat penilaian sebesar 33,3%, sementara fungsi pengawasan dinilai sebesar 38,1%, dan fungsi representasi sebesar 28,6%. Temuan ini mengindikasikan bahwa perlu adanya upaya peningkatan kinerja terutama dalam pelaksanaan fungsi legislasi. DPRD Kabupaten Pulau Morotai perlu fokus pada kualitas penyusunan peraturan daerah yang lebih responsif terhadap situasi dan kebutuhan masyarakat, selain memperhatikan jumlah perda yang dihasilkan. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses legislatif dan memastikan keterbukaan terhadap masukan dari berbagai pihak terkait
Co-Authors Dominggus, Idhan Firjal Firjal Indra Lesang Lain, Ajis Miswar Papuangan Nyong, Arsil Soleman, Irwan Suparmanto, Agus