Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.042
P-Index
This Author published in this journals
All Journal IJIS - Indonesian Journal On Information System Musamus Journal of Public Administration Journal of Governance and Local Politics (JGLP) Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Jurnal CREPIDO: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Filsafat dan Ilmu Hukum Madani: Multidisciplinary Scientific Journal JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)
Alwadud Lule
Universitas Pasifik Morotai
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI OTONOMI DESA DI DESA JUANGA Lule, Alwadud
JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Vol 10, No 1 (2026): April
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jisipunja.v10i1.54626

Abstract

Penelitian ini mengkaji problem implementasi kebijakan otonomi desa di Desa Juanga. Secara ideal, otonomi desa memberikan kewenangan bagi desa untuk mengatur dan mengelola kepentingannya secara mandiri. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaannya belum optimal dan cenderung tidak selaras dengan konsep ideal. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan ambivalensi dalam implementasi kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan beberapa permasalahan utama, seperti penentuan APBDes yang bersifat top-down, perencanaan desa yang formalistik, serta lemahnya fungsi legislasi desa. Selain itu, pembangunan desa sering kali tidak sesuai dengan karakteristik dan potensi lokal. Kondisi ini diperburuk oleh intervensi pemerintah daerah yang membatasi kemandirian desa, sehingga kewenangan otonomi menjadi tereduksi dan desa tidak memiliki keleluasaan dalam menentukan kebijakan maupun programnya. Bahkan, program yang dijalankan lebih banyak ditentukan oleh dinas terkait daripada kebutuhan masyarakat. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup yang hanya mencakup satu desa serta pendekatan kualitatif yang bersifat interpretatif. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji pola relasi kewenangan yang lebih proporsional, melakukan studi komparatif antar desa, serta mengeksplorasi penguatan kelembagaan lokal dan partisipasi masyarakat guna mendukung otonomi desa yang lebih substantif.
Co-Authors Dominggus, Idhan Firjal Firjal Indra Lesang Lain, Ajis Miswar Papuangan Nyong, Arsil Soleman, Irwan Suparmanto, Agus