Rico Septian Noor
Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Korelasi PILKADA Langsung dan Korupsi di Indonesia Mulida Hayati; Rico Septian Noor
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2020): Morality :Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (583.624 KB) | DOI: 10.52947/morality.v6i2.174

Abstract

Pemilu merupakan sebuah momen yang begitu penting di dalam sebuah negara Demokrasi seperti Indonesia. Dengan berbagai pengalaman menyelenggarakan pemilu sejak negara ini merdeka sampai pada perhelatan pemilu yang digagas secara langsung dan serentak sebagaimana amanat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada Putusannya. Begitu banyak persoalan di dalamnya, tak terkecuali Korupsi dalam praktik Pemilihan Umum Kepala Daerah Langsung di Indonesia. Penulisan ini mencoba menguraikan berbagai peluang terjadinya Korupsi di pelaksanaan Pilkada Langsung dan berbagai upaya yang dapat dilakukan guna mencegah Korupsi tersebut. Penulisan ini menggunakan metode Peneltian hukum Normatif dengan mengkaji persoalan secara normatif dengan menggunakan pendekatan konsep (Conseptual Approach). Secara umum kesimpulan dari hasil penulisan melihat bahwa korelasi Pilkada langsung dan Korupsi dalam hal berbagai kepentingan baik dari proses awal sampai pada Tahapan pelaksanaan Pilkada yang memerlukan biaya besar sehingga juga diperlukan komitmen dan Sinergitas yang kuat dari seluruh entitas di Negara ini agar persoalan Korupsi khususnya dalam Pilkada dan setelah Tahapan Pilkada selesai dapat dicegah.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP BANGUNAN DI BANTARAN SUNGAI KAHAYAN KELURAHAN PAHANDUT SEBERANG KOTA PALANGKA RAY Rico Septian Noor
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2019): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (596.999 KB)

Abstract

Problems regarding law and law enforcement are never finished to be discussed and discussed, including law enforcement related to spatial planning. Quite a lot of research and studies that examine law enforcement, especially in spatial planning on river banks. Likewise, the formulation of rules and policies made to change the spatial planning on the riverbanks can be properly enforced. Law enforcement efforts are of course also related to many factors. for example, the structure, substance, and culture of law which all lead to an imbalance between (Das sollen) or what has been expected by the people with (Das Sein) namely the reality in the implementation of law in society, by therefore, there is a need for a solutive effort given by the local government, in this case, the focus of the study is on law enforcement on buildings on the Kahayan Riverbanks.
PENDIDIKAN KARAKTER ANTI KORUPSI SEBAGAI BAGIAN DARI UPAYA PENCEGAHAN DINI KORUPSI DI INDONESIA Rico Septian Noor
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2020): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (314.433 KB)

Abstract

Pendidikan Karakter merupakan hal yang sangat penting terutama dalam membentuk kepribadian seseorang dari lahir sampai dengan dewasa kelak. Pendidikan Karakter anti korupsi salah satu upaya yang semestinya dilakukan di Negara Indonesia bahkan sejak dini karena upaya pemberantasan korupsi yang sangat masif sekalipun tidak akan cukup apabila tidak ditunjang dengan berbagai pencegahan yang efektif. Tulisan ini mencoba menganalisa terkait dengan berbagai pola dan konsep pembelajaran terutama di Negara yang sudah maju serta mencoba mengadaptasi konsep yang sama dalam sistem Pendidikan Di Indonesia. Penulisan ini menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan konseptual sehingga didapat kesimpulan bahwa sampai sekarang fokus pendidikan karakter di Indonesia tidak dimulai sejak dini serta tidak menyentuh langsung ke pendidikan karakter anti korupsi.
Food Estate dan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Masyarakat di Kalimantan Tengah Ariani Yestati; Rico Septian Noor
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2021): Morality :Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (527.107 KB) | DOI: 10.52947/morality.v7i1.190

Abstract

Food Estate sejatinya merupakan program mulia yang bertujuan untuk menjaga ketahanan pangan di Indonesia terutama di tengah wabah pandemi covid 19 yang tak kunjung mereda serta berbagai warning termasuk dari FAO sebagai salah satu badan PBB di bidang pangan yang memproyeksi di masa depan jika wabah covid 19 tak mereda maka potensi krisis pangan akan terjadi. Di Kalimantan Tengah Food Estate dilaksanakan mulai Tahun 2020 di dua Kabupaten Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas. Penelitian ini bertujuan untuk melihat konsep perlindungan terhadap hak masyarakat dalam pelaksanaan program Food Estate. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian dengan cara mempelajari suatu fenomena hukum dalam hal ini konsep Food Estate dan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dalam hal ini hak-hak masyarakat yang dijamin oleh Konstitusi dalam program Food Estate di Kalimantan Tengah.
Juridical Review of the Rights and Obligations of Citizens According to Law Number 6 of 2018 concerning Health Quarantine Theodorus Pangalila; Isye Junita Melo; Rico Septian Noor
JED (Jurnal Etika Demokrasi) Vol 8, No 2 (2023): JED (Jurnal Etika Demokrasi)
Publisher : Universitas of Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/jed.v8i2.10458

Abstract

What obligations do the national authority, regional authority, and affiliated organizations have to uphold in the event of an outbreak of an infectious disease, an emergency of public health, or a scenario requiring quarantine? This study aimed to explain and prescribe the legal protection that is the right of citizens during the health quarantine period and sanctions for Indonesian citizens who do not carry out their obligations during the health quarantine period. This study's methodology is known as normative legal research, where the main characteristic of normative legal science research, the primary source is legal material which contains normative rules. In this study, what is meant is regulations regarding Health Quarantine. The study results indicate that there must be legal protection for the rights of Indonesian citizens during health quarantine based on Law Number 6 of 2018 regarding Health Quarantine. Furthermore, According to Law Number 6 of 2018 regarding Health Quarantine, there are penalties for citizens who fail to fulfill their commitments during health quarantine.