Garuda - Garba Rujukan Digital

Asas Keadilan Dalam Perspektif Penetapan Ganti Rugi Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum Isye Junita Melo
Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 6, No 1 (2022): Juni 2022
Publisher : Universitas Negeri Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36412/ce.v6i1.3134

The issue of land, revocation of rights or land acquisition always involves two dimensions that must be placed in a balanced way, namely "government interests" and "public interests". The acquisition of land which is mostly used for the construction of government projects or public facilities often causes disputes. The pattern of disputes that occur regarding disputes between the community and between the community and the private sector is the amount of compensation. This paper wants to examine the achievement as a price fixing for the interest of land in the public interest. The research method used is a normative legal research method to examine the substance of positive law textually (not only on norms, but also on principles, even the values contained in them). In determining compensation in the process of land acquisition for the public interest, justice must still be prioritized because this is related to individual rights to land. Apart from which public interest must be available, the interests of the community as individuals must also be pleasing and respected because individuals have the right to be fair and proper before the law.

Juridical Review of the Rights and Obligations of Citizens According to Law Number 6 of 2018 concerning Health Quarantine Theodorus Pangalila; Isye Junita Melo; Rico Septian Noor
JED (Jurnal Etika Demokrasi) Vol 8, No 2 (2023): JED (Jurnal Etika Demokrasi)
Publisher : Universitas of Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/jed.v8i2.10458

What obligations do the national authority, regional authority, and affiliated organizations have to uphold in the event of an outbreak of an infectious disease, an emergency of public health, or a scenario requiring quarantine? This study aimed to explain and prescribe the legal protection that is the right of citizens during the health quarantine period and sanctions for Indonesian citizens who do not carry out their obligations during the health quarantine period. This study's methodology is known as normative legal research, where the main characteristic of normative legal science research, the primary source is legal material which contains normative rules. In this study, what is meant is regulations regarding Health Quarantine. The study results indicate that there must be legal protection for the rights of Indonesian citizens during health quarantine based on Law Number 6 of 2018 regarding Health Quarantine. Furthermore, According to Law Number 6 of 2018 regarding Health Quarantine, there are penalties for citizens who fail to fulfill their commitments during health quarantine.

Kajian Sosiologi Hukum terhadap Peredaran Merek Dagang di Indonesia Isye Junita Melo; Romi Mesra; Sam J.R Saroinsong
JURNAL PARADIGMA : Journal of Sociology Research and Education Vol. 4 No. 2 (2023): (DESEMBER 2023) JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education
Publisher : Labor Program Studi Pendidikan Sosiologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53682/jpjsre.v4i2.7925

Perkembangan merek dagang di Indonesia yang sangat pesat ditandai dengan masuknya berbagai macam merek terkenal di dunia yang turut meramaikan dunia usaha di Indonesia. Keadaan ini mengharuskan pemerintah untuk menyiapkan regulasi yang tepat, yang dapat memberikan perlindungan hukum secara maksimal terhadap dunia perdagangan di Indonesia dalam rangka untuk menghindari munculnya berbagai persoalan yang dapat mengancam perekonomian negara. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Langkah pertama yang dilakukan pada penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum primer yaitu inventarisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan merek dagang. Selanjutnya dipergunakan bahan-bahan hukum sekunder yaitu tulisan yang berkaitan dengan persoalan ini, baik pada literature buku maupun alamat-alamat website yang ada dan terkait dengan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana upaya penegakan hukum terhadap peredaran merek dagang di Indonesia

Kajian Sosiologi Hukum terhadap Peredaran Merek Dagang di Indonesia Isye Junita Melo; Romi Mesra; Sam J.R Saroinsong
JURNAL PARADIGMA : Journal of Sociology Research and Education Vol. 4 No. 2 (2023): (DESEMBER 2023) JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education
Publisher : Labor Program Studi Pendidikan Sosiologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53682/jpjsre.v4i2.7925

Perkembangan merek dagang di Indonesia yang sangat pesat ditandai dengan masuknya berbagai macam merek terkenal di dunia yang turut meramaikan dunia usaha di Indonesia. Keadaan ini mengharuskan pemerintah untuk menyiapkan regulasi yang tepat, yang dapat memberikan perlindungan hukum secara maksimal terhadap dunia perdagangan di Indonesia dalam rangka untuk menghindari munculnya berbagai persoalan yang dapat mengancam perekonomian negara. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Langkah pertama yang dilakukan pada penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum primer yaitu inventarisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan merek dagang. Selanjutnya dipergunakan bahan-bahan hukum sekunder yaitu tulisan yang berkaitan dengan persoalan ini, baik pada literature buku maupun alamat-alamat website yang ada dan terkait dengan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana upaya penegakan hukum terhadap peredaran merek dagang di Indonesia

Analisis Hukum Sita Jaminan Dalam Perselisihan Hubungan Industrial Robot, Yuddi Handry; Tuwaidan, Arthur; Lombok, Lesza; Melo, Isye
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i6.8331

Analisis pada penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana memahami Sita Jaminan dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui pengaturan Bagaimana implementasi Pasal 96 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Lembaran Negara 2004 Nomor 6 dan Apa dasar hukum hakim menerima dan menolak peletakan sita jaminan pada perkara perselisihan hubungan industrial. Lewat metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif ditemukan kesimpulan Implementasi Pasal 96 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 6 membuka ruang untuk peletakan sita jaminan pada gugatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Selain itu terjadi pertentangan norma ketika majelis hakim hendak memutus suatu perkara perselisihan hubungan industrial yang diletakan sita jaminan dalam hal ini antara penerapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 6 Pasal 96 Ayat (1) dan 3) dengan beberapa yurisprudensi-yurisprudensi perkara perdata dari Mahkamah Agung yang berkaitan dengan penerimaan dan penolakan sita jaminan, sehingga dibutuhkan pengaturan baru maka baiknya ada pengaturan khusus tentang Sita Jaminan pada perkara gugatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial untuk menegaskan penerimaan dan penolakan sita jaminan dimaksud. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka disarankan Mahkamah Agung mengeluarkan/menerbitkan surat Peraturan Mahkamah Agung atau Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Sita Jaminan pada Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

ANALISIS HUKUM PENGATURAN PEMBINAAN NARAPIDANA LINGKUNGAN HIDUP DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN Yudha Ramadhan Subarja, Purna; Leonardo Lombok, Lesza; Junita Melo, Isye
At-Tanwir Law Review Vol 5, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universtitas Muhammadiyah Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31314/atlarev.v5i1.4316

This study examines the rehabilitation of inmates in correctional institutions as an integral part of the criminal justice system in Indonesia, with a focus on the implementation of Law Number 22 of 2022 concerning Corrections. Using a normative legal research method, it was found that the inmate rehabilitation process occurs in stages, starting from observation, rehabilitation within correctional institutions, to social reintegration through assimilation programs and parole. Furthermore, special rehabilitation for inmates convicted of environmental crimes requires a different approach due to the complexity and extensive networks of the offenders. This special rehabilitation aims to increase ecological awareness, change offenders’ mindsets, and equip them with environmentally friendly skills, such as organic farming and waste management. The approach includes aspects of personality development, intellectual growth, self-reliance, as well as ecosystem rehabilitation programs and restorative justice, with strict supervision after release to prevent recidivism. The study’s findings emphasize that the success of inmate rehabilitation depends on the synergy among the government, correctional institutions, society, and families in creating effective and sustainable rehabilitation.

ANALISIS YURIDIS PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU DI INDONESIA Azhar, Yulham; Junita Melo, Isye; Leonardo Lombok, Lesza
At-Tanwir Law Review Vol 5, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universtitas Muhammadiyah Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31314/atlarev.v5i1.4305

An election with integrity is the foundation of democracy, as stipulated in Article 22E paragraph (1) of the 1945 Constitution, which mandates that elections must be direct, general, free, confidential, honest, and fair (LUBER-JURDIL principles). However, the implementation of elections often faces various challenges, including election-related crimes such as vote-buying, campaigning outside the designated schedule, and administrative violations that threaten the integrity of the democratic process. Using a normative legal research method, the findings show that the Election Law contains approximately 67 articles related to election offenses. However, several of these articles include criminal elements that are difficult to prove factually, such as Articles 492, 494, 495, 513, 515, 518, and 545. The handling of election crimes is carried out through the Integrated Law Enforcement Center (Sentra Gakkumdu), which involves coordination among the Election Supervisory Board (Bawaslu), the Police, and the Public Prosecutor’s Office at both national and regional levels. Despite this institutional coordination, the effectiveness of law enforcement remains low due to differing perceptions and working patterns among the institutions involved.

KEWENANGAN HUKUM APARAT KEPOLISIAN PADA PROSES PENEGAKAN ILLEGAL FISHING Zulfitri Al Azhar, Baginda; Junita Melo, Isye; Darmayanti Putong, Diana
At-Tanwir Law Review Vol 5, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universtitas Muhammadiyah Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31314/atlarev.v5i1.4306

Illegal fishing refers to fishing activities that are conducted in violation of the laws and regulations in force in Indonesia. The Talaud Islands Regency, known for its significant marine resource potential, frequently encounters serious challenges related to illegal fishing practices. The prevalence of fisheries-related crimes, particularly illegal fishing in the waters surrounding Talaud, raises important concerns regarding the effectiveness of law enforcement in the region. Law enforcement in the fisheries sector plays a vital and strategic role in supporting the controlled and sustainable development of fisheries, in accordance with the principles of responsible resource management. Therefore, this study aims to examine the legal framework governing police authority in the enforcement of laws against illegal fishing, as well as the practical implementation of criminal law enforcement against illegal fishing in the territorial waters of the Talaud Islands Regency. Using a normative legal research method, this study finds that the authority of the police in addressing illegal fishing is regulated through the Indonesian National Police Law and the Fisheries Law, along with several special mandates provided by statutory regulations and inter-agency coordination mechanisms. However, in practice, the enforcement of criminal law against illegal fishing in Talaud’s territorial waters—despite being conducted through inter-institutional cooperation—still faces numerous challenges that hinder its overall effectiveness.

ANALISIS HUKUM ASAS PENCEMAR MEMBAYAR SEBAGAI TANGGUNG JAWAB KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN Lisa Tumilantouw, Ursula; Junita Melo, Isye; Leonardo Lombok, Lesza
At-Tanwir Law Review Vol 5, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universtitas Muhammadiyah Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31314/atlarev.v5i1.4307

One of the principles that deserves serious attention in environmental law enforcement is the "polluter pays principle," which means that any business actor whose activities cause environmental pollution and/or damage is obligated to bear the full cost of its restoration. However, many courts in Indonesia have yet to apply this principle firmly in various cases. Therefore, this research aims to comprehensively explain the regulation of the polluter pays principle in Indonesian legislation and its implementation in environmental cases. Using a normative legal research method, the author finds that the polluter pays principle is explicitly regulated in various environmental laws in Indonesia, particularly in Law No. 32 of 2009. For corporations, the implementation of this principle includes legal responsibility for environmental damage, the internalization of environmental costs into production processes, and the provision of guarantee funds. However, its enforcement remains weak, as illustrated by the case of mangrove destruction in the Bunaken National Park, where the imposed fine was too low and not accompanied by a restoration obligation, thus failing to provide a sufficient deterrent effect.

LEGAL ANALYSIS OF CONSUMER PROTECTION OF PUBLIC TRANSPORTATION SERVICES FOR TRAFFIC ACCIDENT VICTIMS Adama, Nabila Azizah; Pijoh, Feibe Engeline; Melo, Isye Junita
International Journal of Applied Science and Sustainable Development (IJASSD) Vol. 7 No. 1 (2025): International Journal of Applied Science and Sustainable Development (IJASSD)
Publisher : Lembaga Penelitian dan `Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/ijassd.v7i1.9450

Apart from causing casualties such as injuries and deaths, traffic accidents also cause material losses. Material losses resulting from traffic accidents are certainly not small, especially for victims who have experienced physical losses and also experienced material losses, as well as the families of victims who have died There is an obligation for public transportation companies to take responsibility for traffic accidents because the vehicle crew works under the authority of the owner of the public transportation. However, in reality, not all public transportation companies carry out their responsibilities as regulated in statutory regulations. Full legal responsibility often assigned to the vehicle crew who are directly involved in a traffic accident. By using normative legal method, this research aims to find out how consumer protection arrangements for users of public transportation services are regulated and find the right concept of legal protection for consumers who are victims of public transportation traffic accidents. The author finds that consumer protection regulations for users of public transportation services are regulated based on the principles of consumer protection contained in the Law No. 8/1999 concerning Consumer Protection, and are also included in several laws relating to public transportation services, especially roads, namely Law No. 22/2009 concerning Road Traffic Law. Legal protection for consumers who are victims of traffic accidents involving public transportation services is provided through the existing regulations in Consumer Protection Law and Road Traffic Law as well as protection in the so called SWDKLLJ or Mandatory Traffic Accident Fund Contribution mechanism.

Title

Found 13 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 13 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 13 Documents
Search