Annisa Rahmadiana
Padjadjaran University

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Kajian Kriminologis atas Sanksi Adat ‘Cuci Kampung’ terhadap Pelaku Zina Annisa Rahmadiana; Putri Nabilah; Tiara Rahmawati
Journal of Judicial Review Vol 24 No 1 (2022): June 2022
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/jjr.v24i1.5817

Abstract

Artikel ini membahas mengenai pelaksanaan sanksi adat cuci kampung yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Air Rambai, Provinsi Bengkulu terhadap pelaku zina. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan atau dengan menganalisis data-data primer dan sekunder dari berbagai bahan bacaan. Maksud penulisan artikel ini adalah untuk mencari gambaran bagaimana pelaksanaan sanksi adat cuci kampung dalam pandangan kriminologis khususnya dari teori restoratif justice dan teori reintegrative shaming, hasil analisis selanjutnya menemukan kesimpulan bahwa keberadaan sanksi adat cuci kampung sejatinya dapat menekan perbuatan zina di kalangan masyarakat Air Rambai karena dalam pelaksanaannya memberi efek jera akibat rasa malu yang diterima pelaku setelah melakukan perbuatan yang dianggap hina dan tidak bermoral oleh masyarakat tersebut.
Studi Komparatif Pelaksanaan Peradilan Pidana Islam di Negara Republik Arab Mesir dan Negara Republik Indonesia (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam) Annisa Rahmadiana
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2021): Morality :Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (287.547 KB) | DOI: 10.52947/morality.v7i2.212

Abstract

Abstrak: Artikel ini membahas mengenai pelaksanaan peradilan pidana islam di Indonesia khususnya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Negara Republik Arab Mesir. Antara Mesir dengan Indonesia memiliki acuan yang sama dalam pelaksanaan syariat islam dalam peradilannya yakni mengacu pada Al Quran dan Hadits. Mahkamah Syar’iyah Aceh memiliki kedudukan sebagai bagian dari lembaga peradilan khusus di bawah naungan peradilan umum dan peradilan agama sesuai dengan jenis perkara yang ditangani. Sedangkan Mahkamah di Mesir memiliki cakupan yang lebih luas dengan fungsi dan wewenang masing-masing sesuai dengan tingkatannya. Metode penelitian yang digunakan pada penyusunan artikel ini adalah studi komparatif dengan membandingkan persamaan dan perbedaan yang melekat pada Indonesia dan Mesir dalam hal pelaksanaan syariat islam yang diteliti melalui bahan bacaan antara lain berasal dari buku, peraturan perundang-undangan, dan berbagai sumber lain yang terkait. Kata Kunci : Mahkamah, Peradilan, Hukum Islam, Aceh, Mesir.
Pembuangan Sampah Popok Pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas Sebagai Kejahatan Lingkungan Dalam Perspektif Kriminologi Annisa Rahmadiana; Romi Yanda Berutu
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2022): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v8i2.283

Abstract

Artikel ini membahas mengenai kejahatan lingkungan yang terjadi di sekitar aliran Sungai Brantas akibat pembuangan sampah popok sekali pakai oleh masyarakat. Kajian kriminologi digunakan untuk mengetahui bagaimana terjadinya kejahatan lingkungan, dampak yang ditimbulkan, siapa yang menjadi pelaku, mengapa pelaku melakukan kejahatan, serta bagaimana tanggapan masyarakat atas terjadinya kejahatan lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif atau studi kepustakaan yang menjadikan data sekunder sebagai bahan analisis. Sementara itu, tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui bagaimana perilaku membuang sampah ke sungai dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan lingkungan, bagaimana masyarakat turut berkontribusi melakukan kejahatan lingkungan, serta menganalisis efektivitas kebijakan lingkungan terkait dengan pengelolaan sampah.
PERAN POS BANTUAN HUKUM DALAM MELAKUKAN PENDAMPINGAN HUKUM KEPADA TERDAKWA SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 Annisa Rahmadiana; Lies Sulistiani; Ajie Ramdan
Paulus Law Journal Vol 4 No 2 (2023): Maret 2023
Publisher : Fakultas Hukum Univesitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51342/plj.v4i2.545

Abstract

Abstract Obtaining legal aid is one of the defendant's rights at trial. There have been more or less barriers in providing legal aid to defendants during COVID-19. The shift in the legal aid mechanism during the Covid-19 Pandemic, which used to be carried out face-to-face to online using electronic intermediaries, is considered to have triggered the emergence of obstacles and obstacles for Posbakum to provide optimal legal aid to the defendant. Based on this, this research was conducted to determine the extent of Posbakum's role as a provider of free legal services in court and the effectiveness of the implementation of legal aid provided by Posbakum to defendants during the Covid-19 Pandemic. The research was conducted using empirical legal methods so that the problems were not only seen as normative, but also directly the realities that occurred in the field. Field data was obtained through observations and interviews with several informants who were involved in the process of providing legal aid. The results of the study show that the implementation of the provision of legal aid carried out by the Cibinong Court Posbakum during the Covid-19 Pandemic was not fully effective because in practice there were still obstacles that prevented legal aid from being provided optimally, as a result of limited interaction and communication between advisers law with the accused and the absence of inadequate facilities or infrastructure. Keywords: Legal Aid, Posbakum, Defendant