Muhammad Rizal Sidiq
UIN Sunan Gunung Djati Bandung Indonesia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

POTENSI BUDAYA MASYARAKAT PADA LEVEL KELURAHAN DALAM PERSPEKTIF EKOLOGI ADMINISTRASI Engkus; Muhammad Rizal Sidiq; Muhammad Yusuf Sulaeman; Nurul Sofiah
Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 19 No. 3 (2021): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia (PIANI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (392.553 KB) | DOI: 10.54783/dialektika.v19i3.17

Abstract

Tinjauan ekologi terhadap perkembangan administrasi mencoba mendeskripsikan hubungan antara lingkungan (environment) tempat administrasi tersebut tumbuh dan berkembang dengan administrasi yang dianggap sebagai organisme hidup. Pelaksanaan administrasi dewasa ini perlu mendapat perhatian dimana faktor ekologis atau lingkungan selalu mempengaruhi pelaksanaan pemerintahan di daerah khususnya yang berhubungan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui proses ekologi administrasi dan pelayanan publik di kantor Kelurahan Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung.Masalah penelitian ini adalah Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif . Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitiaan menunjukkan bahwa proses ekologi administrasi di lingkungan Kelurahan Cipadung lebih menitikberatkan pada budaya, karena Kelurahan Cipadung memiliki potensi yang besar pada bidang tersebut.
EVALUASI ANGGARAN PROGRAM INOVASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN KEWILAYAHAN (PIPPK) DI KECAMATAN CIBIRU KOTA BANDUNG Muhammad Rizal Sidiq; Abdal; Mohamad Ichsana Nur
Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 20 No. 2 (2022): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia (PIANI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/dialektika.v20i2.51

Abstract

PIPPK merupakan salah satu program yang dicanangkan oleh Walikota bandung dan tertuang dalam Peraturan Walikota Bandung No. 281 tahun 2015. Pemerintah Kota Bandung berharap program PIPPK dapat mewujudkan sinergi kinerja aparatur daerah dengan lembaga masyarakat. Tujuan dari peneliti ini adalah untuk dapat menilai sejauh mana pencapaian keberhasilan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewiilayahan di Kecamatan Cibiru Bandung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitiankualitatif karena relevan dengan permasalahan yang ada dan untuk mendeskripsikan objek penelitian yang akan diteliti oleh peneliti terkait dengan evaluasi anggaran program inovasi pembangunan dan Pemberdayaan Daerah. Hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PIPPK di Kecamatan Cibiru Bandung belum terealisasi secara maksimal, sedangkan aspek yang paling vital yang menyebabkan kurangnya pelaksanaan PIPPK ini adalah masalah anggaran dan pemberdayaan masyarakat yang masih kurang diperhatikan. PIPPK is one of the programs launched by the mayor of bandung and contained in the Bandung Mayor Regulation No. 281 of 2015. Bandung city government hopes that the PIPPK Program can realize the synergy of regional apparatus performance with community institutions. The purpose of this researcher is to be able to assess the extent to which the achievement of the success of the development innovation and Empowerment Program in the District Cibiru Bandung. The research method used in this study is a qualitative research method because it is relevant to the existing problems and to describe the object of research to be studied by the researcher is related to the evaluation of the budget of the development innovation program and regional empowerment. The results of this evaluation showed that the implementation of PIPPK in Cibiru District Bandung has not been realized to the maximum, while the most vital aspects that cause the lack of implementation of this PIPPK is the problem of budget and community empowerment are still less attention.