Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Akta DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Aktiva : Riset Akutansi dan Keuangan Jurnal Pengabdian West Science
Endah Pertiwi
Universitas Nusa Putra
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
TANGGUNG JAWAB NOTARIS AKIBAT PEMBUATAN AKTA NOMINEE YANG MENGANDUNG PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PARA PIHAK Endah Pertiwi
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 6, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (531.006 KB) | DOI: 10.29303/ius.v6i2.559

Abstract

Perjanjian Nominee dalam hukum perjanjian di Indonesia dikategorikan sebagai perjanjian yang berindikasi menciptakan penyelundupan hukum. Perjanjian ini belum diatur dalam KUHPerdata namun dalam kenyataannya tumbuh dan berkembang dalam masyarakat,perjanjian ini juga masuk dalam kategori  jenis perjanjian tidak bernama (Innominat Contract). Perjanjian “Nominee”atau“Nominee agreement”  diartikan sebagai perjanjian pernyataan sebenarnya dan kuasa, perjanjian nominee   biasanya dituangkan dalam bentuk akta oleh para pihaknya untuk memperkuat perjanjian tersebut yang dibuat dengan akta otentik, jurnal ini adalah penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan Perundang-Undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan menjelaskan mengenai Tanggung Jawab Notaris terhadap perbuatan melawa  hukum yang dilakuka para pihak  dalam akta Nominee, dari uraian diatas maka hasil dari penelitian ini adalah Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap pembuatan akta yang merupakan perbuatan melawan hukum secara Perdata, Pidana, dan juga secara administrasi. Karena tidak diaturnya nominee maka penulis bertujuan  mengkonstruksikan hukum untuk menanggulangi perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam akta nominee yang dibuat oleh Notaris dengan menggunakan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence Meir Friedman mengenai struktur hukum yang harus lebih memperketat keamanan oleh MPD, MPW bahkan sampai pada MPN, isi/subtansi hukum  harus adanya kejelasan norma, adanya pelarangan Nominee, sampai pada pemberian sanksi yang tegas, yang terakhir mengenai budaya hukum yang harus disesuaikan dengan budaya di Indonesia, peningkatan kesadarab masyarakat, bahkan jika perlu diadakannya sosialisasi tentang nominee kepada masyarakat.
Legal Review of Application for Customary Land Rights Based on National Land Law Regulations Endah Pertiwi
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 7, No 2 (2022): July-December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/dll.v7i2.10365

Abstract

The definition of control over land is a concrete legal relationship (usually called "rights"), if it has been linked to certain land as the object and a certain person or legal entity as the subject or right holder. sons who are subject to customary law who do not have written evidence, are owned by local residents, often called customary land, for example, customary land rights, can be registered with the Confirmation of Conversion and Registration of Former Indonesian Rights to Land, this journal is a normative juridical research with the approach method of legislation. Invitation, case approach and conceptual approach, this study aims to analyze and explain the Process of Application for Customary Land Rights and Provisions Regarding Cancellation of Land Certificates. a Conversion that can be applied to the local Land Office with evidence possessed by the land authority. With the issuance of a certificate as strong evidence that can cause a dispute, then it can be canceled with provisions so that the land administration system is orderly and legal protection for anyone without being harmed. With so many rights to customary lands and other lands that do not have rights, it is hoped that the community and the government can collaborate well to create administrative order and avoid land disputes
Kedaulatan Pajak Negara Indonesia Terhadap Perusahaan Multinasional Digital Ujang Badru Jaman; Endah Pertiwi
Jurnal Aktiva : Riset Akuntansi dan Keuangan Vol 5 No 1 (2023): Februari 2023
Publisher : Program Studi Akutansi - Universitas Nusa Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52005/aktiva.v5i1.178

Abstract

Periode abad 21 persepsi perdagangan Internasional mengalami perubahan perilaku dari para pelaku perdagangan Internasional. Perubahan ini di prakarsai dengan jejaringan komunikasi berbasiskan digital dan internet. Memanfaatkan teknologi perusahaan-perusahaan tersebut tidak perlu lagi harus mengeluarkan waktu tenaga dan modal untuk menyebarkan penjualannya ke seluruh penjuru dunia. Dalam sisi perusahaan ini memang memangkas modal mereka tetapi dalam konsep keadilan hukum perlakuan yang sama terhadap perusahaan multinasional tentu menghadirkan ketimpangan dan kesenjangan dan disatu sisi negara juga dirugikan yang mana wilayahnya dijadikan sebagai objek pasar tanpa permisi karena tanpa perizinan perdagangan dengan memanfaatkan instrument digital masih tetap dilakukan. Di sisi lain secara tidak terpirakan masyarakat globa dunia dikejutkan dengan adanya sebuah pandemi global yang dikenal dengan Covid-19. Tekanan krisis keuangan, kesehatan dan kemanusian semakin kiat terasa kareana banya perusahaan konvensional harus menutup usahanya secara terpaksa. Situasi diupayakan dengan memanfaatkan teknologi untuk tetap melakukan usaha perdagangan secara global oleh pelaku usaha multinasional sehingga melahirkan lebih banyak lagi perusahaan digital. Dari sisi pendapatan tentu negara dirugikan karena telah kehilangan sumber pendapat dari sektor pajak. Perilaku ini juga direspon secara inisiatif oleh beberapa negara untuk melahirkan peraturan untuk melakukan pemungutan perpajakan terhadap perusahaan yang melakukan transaksi multinasional melalui digitalisasi usaha. Akibatnya terjadi ketidakseragaman peraturan perpajakan yang rentan menghadirkan ketidak seimbangan prilaku atau penggelapan pajak dan juga pembayaran pajak berganda, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mnegetahui bagaimana Kedaulatan Pajak Negara Indonesia Terhadap Perusahaan Multinasional Digital, Adapun metode penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian berdasarkan pendekatan statuta, pendekatan studi kasus dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa Praktek-praktek negara yang melakukan penarikan pajak digital terhadap transaksi perdagangan Internasional rentan akan terjadinya perlakuan yang diskriminasi. sehingga bertentangan dengan prinsip perdagangan GATS dan Tentang hak negara untuk melaksanakan kebijakan pajak pada ekonomi digital telah menjadi pembahasan masyarakat internasional terkait kebijakan perpajakan sejak dimulainya Rencana Aksi BEPS pada tahun 2013.
Bridging Legal Gaps in Indigenous Customary Land Rights: The Urgency of Lex Specialis in Agrarian Law Endah Pertiwi; Ujang Badru Jaman
JURNAL AKTA Vol 13, No 2 (2026): June 2026
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v13i2.51323

Abstract

This study aims to examine the legal uncertainty surrounding the protection of indigenous peoples’ customary land rights within Indonesian agrarian law, particularly due to the absence of a lex specialis framework. Although the 1945 Constitution and the Basic Agrarian Law (UUPA) formally recognize customary rights (hak ulayat), their implementation remains constrained by sectoral legislation that prioritizes state and corporate interests. This research employed a normative juridical approach by analyzing constitutional provisions, statutory regulations, and relevant court decisions to identify gaps in legal protection. The novelty of this study lies in its integrative analysis of the doctrinal, constitutional, and comparative dimensions of lex specialis in relation to indigenous rights protection. The findings reveal that the absence of a specific legal framework has led to fragmented regulations, inconsistencies in judicial and administrative practices, and persistent legal uncertainty, which in turn contribute to land conflicts, marginalization, and unequal access to natural resources. Comparative insights from Malaysia and the Philippines demonstrate that the existence of specific legislation can strengthen legal recognition while maintaining alignment with national development objectives. This study concludes that the establishment of a lex specialis law is essential to harmonize state law and customary law, ensure constitutional compliance, and enhance legal certainty and social justice for indigenous peoples. Such reform is also necessary to align Indonesia’s legal system with international human rights standards and to support sustainable and inclusive agrarian governance.
Pendampingan Legalitas Usaha melalui Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai Instrumen Penguatan Kemandirian Tenaga Kerja Mandiri Pemula: Kajian Empiris di Kabupaten Cianjur” Ujang Badru Jaman; Endah Pertiwi
Jurnal Pengabdian West Science Vol 5 No 01 (2026): Jurnal Pengabdian West Science
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jpws.v5i01.3167

Abstract

Program Tenaga Kerja Mandiri Pemula (TKMP) merupakan salah satu instrumen kebijakan ketenagakerjaan yang diarahkan untuk mendorong kemandirian tenaga kerja melalui pengembangan usaha mikro. Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan program ini adalah rendahnya tingkat legalitas usaha penerima program, khususnya kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara empiris peran pendampingan pembuatan NIB sebagai instrumen penguatan kemandirian Tenaga Kerja Mandiri Pemula di Kabupaten Cianjur. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif empiris. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap 16 penerima Program TKMP serta pendamping program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan pembuatan NIB berperan penting dalam meningkatkan pemahaman penerima program mengenai legalitas usaha, mengatasi kendala literasi digital dan administratif dalam penggunaan sistem OSS, serta mendorong perubahan orientasi usaha dari informal menuju usaha yang lebih tertib dan berkelanjutan. Kepemilikan NIB memberikan dampak positif terhadap kepercayaan diri, kesadaran administratif, dan kesiapan penerima TKMP dalam mengembangkan usahanya secara mandiri. Temuan ini menegaskan bahwa pendampingan legalitas usaha merupakan komponen strategis dalam Program TKMP dan perlu diintegrasikan secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya pemberdayaan tenaga kerja berbasis kewirausahaan.
Co-Authors Armansyah Armansyah Meutia Riany Ujang Badru Jaman