Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Dilema Pemenuhan Kebutuhan Pengguna Layanan dalam Praktek Pelayanan Publik Jurnal Governance Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik; SRI ROEKMINIATI
Governance, JKMP (Governance, Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik) Vol 1 No 1 (2010): JURNAL KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PUBLIK
Publisher : FISIP UWP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (277.239 KB) | DOI: 10.38156/gjkmp.v1i1.20

Abstract

Improving the quality of service is one of the crucial issues in the implementation of management, both in public sector management and private sector. The persistently high level of service user complaints shows that the government as public organizations are still not fully able to create a system acceptable service in the eyes of the people. Along with this there are several government programs related to the fulfillment of public service but not in accordance with the needs of the community or in its implementation still have many problems. This is a dilemma that needs to be assessed and sought alternative solutions. Such circumstances make the community as users of public services to be not satisfied, so that people are reluctant to take care of everything related to government bureaucracy. Next community finding shortcuts in a way violating the existing rules, this is where the process of corruption, collution, and nepotism begins. Services become commodities that are bought and sold by the apparatus to enrich themselves, bargaining occurs in the provision of services to the community that should have a duty and responsibility.
Analisis Kebijakan Zonasi Terhadap Masyarakat Kurang Mampu: Halangan dan Solusi Aditya Priyandika; Sri Roekminiati; Dandy Patrija Wirawan
BRILIANT: Jurnal Riset dan Konseptual Vol 11 No 2 (2026): Volume 11 Nomor 2, Mei 2026
Publisher : Universitas Nahdlatul Ulama Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28926/briliant.v11i2.2372

Abstract

Education is a fundamental right of every citizen that the state is obliged to guarantee, particularly for underprivileged communities. The zoning policy in the New Student Admission System (SPMB) was introduced as an effort to equalize access to education in Indonesia. This study aims to evaluate the implementation of the zoning policy and educational assistance programs such as PIP and PKH for underprivileged communities in Sidoarjo Regency using an ex ante evaluative approach with a qualitative library research method. The evaluation was conducted based on six criteria by William N. Dunn, namely effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. The results indicate that the effectiveness, efficiency, and equity criteria performed relatively well, where the affirmation pathway met the 15% quota, PIP funds were distributed without waste, and various SPMB pathways provided proportional benefits. However, adequacy and responsiveness emerged as the main weaknesses, marked by 72 school dropout cases, low utilization of funds for educational purposes, and insufficient program socialization to parents. Regular face-to-face socialization, active mentoring, and cross-sector coordination are needed to optimize the zoning policy for underprivileged communities.
Inovasi Pelayanan Penilaian Kinerja Aparatur Berbasis Digital (E-Kinerja BKN) Pada BKPSDM Kabupaten Kaimana Jumardi; Nihayatus Sholichah; Sri Roekminiati
Majalah Ilmiah "CAHAYA ILMU" Vol 8 No 2 (2026): MAJALAH ILMIAH CAHAYA ILMU
Publisher : STIA Pembangunan Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37849/mici.v8i2.543

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengkaji inovasi dalam pelayanan penilaian kinerja aparatur yang berbasis digital melalui e-Kinerja BKN di BKPSDM Kabupaten Kaimana. Penelitian ini didorong oleh kebutuhan reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan publik yang mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas sistem penilaian kinerja ASN dengan cara yang lebih transparan, akuntabel, dan terintegrasi. Akan tetapi, penerapan pelayanan berbasis digital di wilayah masih menghadapi sejumlah tantangan, khususnya yang berkaitan dengan infrastruktur teknologi dan kemampuan sumber daya manusia. Studi ini menerapkan pendekatan kualitatif melalui jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi, sementara validitas data menggunakan triangulasi sumber. Analisis data dilakukan dengan memanfaatkan model interaktif yang mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-Kinerja BKN di BKPSDM Kabupaten Kaimana telah menciptakan inovasi dalam pelayanan penilaian kinerja ASN dengan mengubah sistem kerja dari manual ke digital yang lebih efisien dan terintegrasi. Penerapan e-Kinerja dapat meningkatkan efisiensi administrasi, keterbukaan penilaian, tanggung jawab kinerja, serta kedisiplinan kerja ASN. Faktor yang mendukung pelaksanaan mencakup komitmen dari pemimpin, dukungan kebijakan instansi, dan meningkatnya kesadaran ASN dalam pemanfaatan teknologi digital. Sementara itu, kendala yang ada mencakup terbatasnya akses internet dan kemampuan teknologi informasi beberapa karyawan. Studi ini menyatakan bahwa e-Kinerja BKN menjadi alat krusial dalam mendukung reformasi birokrasi serta modernisasi pelayanan bagi pegawai daerah