Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lontar Merah: Studi Keilmuan Hukum
Farid Pardamean Putra Irawan
Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Tidar
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
ODGJ CARE GROUP SEBAGAI UPAYA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HAM BAGI ORANG GANGGUAN JIWA Fathiya Nabila; Winna Wahyu Permatasari; Niqo 'ruma Azizi; Farid Pardamean Putra Irawan; Ana Fatichatul Muflichah
LONTAR MERAH Vol 4, No 2 (2021): LONTAR MERAH
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (253.275 KB)

Abstract

Kesahatan mental merupakan salah satu permasalahan yang perlu mendapat perhatian khusus. Permasalahan Orang dengan Gangguan Jiwa atau yang biasa di sebut ODGJ telah menjadi stigma buruk pada lingkungan masyarakat. Pelayanan yang masih terbatas atau dapat dikatakan belum cukup layak sebagai pemenuhan HAM penderita ODGJ, maupun fasilitas pemberdayaan ODGJ yang masih dikatakan belum cukup baik Bahkan tidak jarang mendapati kasus penderita ODGJ yang terlantar dijalan. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Dimana penelitian ini melihat dari kehidupan nyata yang dikaitkan dengan pemberlakuan hukum yang berlaku. Dari berbagai permasalahan diatas diperlukan suatu wadah dan fasilitas sebagai upaya dalam bentuk pemberdayaan bagi penderita ODGJ agar tetap dapat terpenuhinya HAM. Selain dari pada itu, diperlukan adanya wadah untuk memberdayakan penderita ODGJ agar setelah dinyatakan pulih dapat memiliki suatu keahlian ataupun skill, sehingga tidak secara langsung dapat merubah stigma buruk penderita ODGJ di masyarakat secara bertahap. Dengan adanya sinergitas antara pemerintah (stakeholder) dan masyarakat dapat menjadi suatu langkah preventif dan represif yang dapat berjalan optimal.
KONTROVERSI PERPRES NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG KENAIKAN IURAN BPJS DI TENGAH PANDEMI COVID-19 Farid Pardamean Putra Irawan
LONTAR MERAH Vol 4, No 1 (2021): LONTAR MERAH
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (176.877 KB)

Abstract

Penularan dan penyebaran Pandemi Covid-19 di Indonesia yang tidak menunjukkan jumlah yang berkurang yang mengakibatkan berbagai sektor ekonomi menjadi lumpuh, baik ekonomi mikro maupun makro. Hal ini juga bersamaan dengan meningkatnya korban yang terdampak dari Pandemi Covid-19, membuat pemerintah harus mengeluarkan anggaran lebih untuk menanganinya. Dilansir oleh merdeka.com., di Indonesia sendiri sampai tanggal 22 Februari 2021 tercatat sudah 1.278.653 kasus yang positif terpapar Covid-19. Dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Kenaikan Iuran BPJS menjadi tekanan tambahan di tengah Pandemi Covid- 19 bagi masyarakat kurang mampu yang sudah memiliki kartu BPJS sebagai harapan untuk mendapatkan fasilitas kesehatan demi menunjang kehidupan yang layak. Tujuan penelitan yaitu, untuk mengetahui dan mengkaji secara mendalam perdebatan dan akibat-akibat yang ditimbulkan dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Kenaikan Iuran BPJS. Metode penelitian, menggunakan metode yuridis normatif, adalah jenis penelitian hukum yang dilakukan dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa dengan berlakunya peraturan tersebut sangat membebankan masyarakat pengguna kartu BPJS disebabkan kenaikan iuran yang terjadi ditengah keadaan Pandemi Covid-19. Hal tersebut juga mendapatkan pertentangan dari lembaga-lembaga hukum dan lembaga pemerintah dalam langkah presiden mengambil kebijakan tersebut.
Co-Authors Ana Fatichatul Muflichah Fathiya Nabila Niqo 'ruma Azizi Winna Wahyu Permatasari