Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lontar Merah: Studi Keilmuan Hukum
Dhudy Hario Wintoko
Universitas Tidar
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PENGANIAYAAN SESAMA ANAK DITINJAU DARI HUKUM PIDANA Dhudy Hario Wintoko; Jangkung Hermawan; Muhammad Hisyam; Rizki Nurohman Pambudi
LONTAR MERAH Vol 1, No 1 (2018): LONTAR MERAH
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (284.67 KB)

Abstract

Anak-anak merupakan asset masa depan negara yang berharga dan menjadi penerus bangsa sebagai generasi pengubah kearah yang lebih baik, oleh karena itu anak-anak  mempunyai hak untuk kelangsungan hidup yang lebih baik agar proses tumbuh dan berkembang dapat terjamin dan layak. Oleh karena itu anak-anak berhak untuk memiliki perlindungan dari suatu hal yang berbau diskriminasi yang dilakukan oleh orang dewasa maupun sebayanya serta mempunyai hak untuk merdeka atau kebebasan dalam berkehidupan dimasa depan. Namun, akhir-akhir ini ada perlakuan tidak menyenangkan terhadap anak-anak, dari tindakan fisik, mental dan bullying atau penganiayaan lainnya. Inilah yang terjadi di lingkungan akademik mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Meskipun tidak hanya itu saja, bahkan dilingkungan kerja masih terdapat hal yang serupa yang dilakukan oleh senior kepada juniornya walaupun sifatnya mengajar atau mendidik junior agar lebih tertib maupun sopan-santun terhadap seniornya. Dalam kaitannya dengan jurnal ini, kami membahas mengenai penganiayaan atau bullying yang terjadi di lingkungan akademik. Penganiayaan yang menyebabkan dampak mendalam bagi siswa yang mengalaminya, bahkan dapat menyebabkan kematian bila terlalu berlebihan. Sehingga terciptanya aturan hukum yang keras untuk melindungi anak-anak di lingkungan keluarga, sekolah, maupun di masyarakat yang tertuang dalam UU No.32 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.
PERALIHAN HAK ATAS TANAH MILIK NEGARA PT. KERETA API INDONESIA (KAI) DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA Dhudy Hario Wintoko
LONTAR MERAH Vol 2, No 1 (2019): Lontar Merah
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (165.425 KB)

Abstract

AbstrakIndonesia merupakan negara yang sedang berkembang, sama halnya dengan negara-negara berkembang lainnya yang dalam pembangunan dan persebaran penduduknya akan semakin terus meningkat dengan seiring berkembangnya zaman. Seiring dengan meningkatnya hal tersebut, mengakibatkan jumlah penduduk yang tidak merata, salah satu contohnya yaitu di Pulau Jawa yang secara sensus, penduduknya lebih banyak dari pulaupulau lain di Indonesia. Hal ini berbanding terbalik dengan luas tanah yang tersedia dan terbatas. Inilah yang menimbulkan masalah dikemudian hari dalam bidang pertanahan. Seperti sengketa tanah antara PT. KAI dengan masyarakat yang merasa memiliki hak atas tanah yang ditempati, karena bermula dari rencana reaktivasi rel kereta api untuk dipakai kembali dengan tujuan hal-hal yang mungkin bersifat publik maupun privat. Dengan itu sebaiknya penyelesaian masalah penguasaan terhadap tanah PT.KAI dilakukan dialog bersama dan bermusyawarah supaya mendapat jalan tengah dari permasalahan tersebut.
Co-Authors Jangkung Hermawan Muhammad Hisyam Rizki Nurohman Pambudi