Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Keadilan Jurnal Hukum Legalita Keadilan
Salis M Abduh
Universitas Muhammadiyah Kotabumi
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PEMBELAJARAN ONLINE MASA COVID-19 DI PERGURUAN TINGGI (Studi Universitas Muhammadiyah Kotabumi) Sri Retno Fatimah; Salis M Abduh; M. Ruhly Kesuma Dinata
Legalita Vol 3 No 2 (2021): Jurnal Hukum Legalita
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (226.328 KB)

Abstract

During the COVID-19 pandemic, it affected the education system which directed the learning system to the implementation of distance learning, so that education continued to work to achieve the functions and objectives of education in Article 3 of Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System. The method used in this research is empirical legal research to see directly and observe the objects and circumstances that exist in the research area and their legal effectiveness. A learning policy can be said to be effective and successful if it can realize the functions and objectives of education. The components involved in the learning system such as educators, materials and curriculum, learning methods, infrastructure and learning environments are evaluated to see whether or not the educational functions and objectives are implemented. In online learning during the COVID-19 era, the functions and objectives of education have not been fully achieved due to obstacles in their implementation. The inhibiting factors in its application are lack of concentration, inadequate facilities and infrastructure, limited internet access and limitations in the use of technology. As long as there is no solution to quell the pandemic, online learning must continue and educator practitioners must increase creativity to create quality and interesting learning.
AKTULISASI PENYALUR BANTUAN PANGAN NON TUNAI Imam Suryana; Salis M Abduh; Muhammad Ruhly Kesuma Dinata
Legalita Vol 4 No 2 (2022): Jurnal Hukum Legalita
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47637/legalita.v4i2.645

Abstract

bahwa “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara” serta dalam pasal 2 “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat manusia”. Pelaksanaanya, berbagai upaya sudah banyak dilakukan pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan dengan mengeluarkan program-program sosial. Salah satu upaya pemerintah terkait dengan penanggulangan kemiskinan, adalah dengan melaksanakan Program Subsidi Pangan dalam hal ini berupa beras. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diselenggarakan oleh pemerintah, Untuk mendukung pelaksanaan program BPNT, maka Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Perpres RI Nomor 63 Tahun 2017, tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.
TINJAUAN YURIDIS DISKRIMINASI ADMINISTRATIF DAN MALADMINISTRASI DALAM PENGATURAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI PERANGKAT DESA DI INDONESIA Haikal Hidayatullah; Salis M Abduh
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 1 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/frrtt358

Abstract

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling sering terjadi di Kabupaten Lampung Utara dan memberikan dampak signifikan terhadap rasa aman masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penanganannya. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan menggabungkan kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan temuan lapangan melalui observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pada tahap penyelidikan dan penyidikan telah dilakukan sesuai ketentuan hukum acara pidana, namun efektivitasnya masih terhambat oleh keterbatasan sarana teknis, minimnya alat bukti, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Selain hambatan internal aparat penegak hukum, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat turut berkontribusi terhadap tingginya angka pencurian serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam mendukung proses penegakan hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian di Kabupaten Lampung Utara telah berjalan tetapi belum optimal, sehingga memerlukan peningkatan koordinasi, pembenahan sarana pendukung, serta penguatan kolaborasi antara aparat penegak hukum dan masyarakat untuk menciptakan penanganan perkara yang lebih efektif dan berkeadilan. Kata Kunci: Penegakan hukum; Tindak Pidana Pencurian; Penyidikan; Penuntutan; Peradilan Pidana; Lampung Utara.     
TINJAUAN YURIDIS DISKRIMINASI ADMINISTRATIF DAN MALADMINISTRASI DALAM PENGATURAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI PERANGKAT DESA DI INDONESIA Haikal Hidayatullah; Salis M Abduh
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 1 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/frrtt358

Abstract

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling sering terjadi di Kabupaten Lampung Utara dan memberikan dampak signifikan terhadap rasa aman masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penanganannya. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan menggabungkan kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan temuan lapangan melalui observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pada tahap penyelidikan dan penyidikan telah dilakukan sesuai ketentuan hukum acara pidana, namun efektivitasnya masih terhambat oleh keterbatasan sarana teknis, minimnya alat bukti, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Selain hambatan internal aparat penegak hukum, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat turut berkontribusi terhadap tingginya angka pencurian serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam mendukung proses penegakan hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian di Kabupaten Lampung Utara telah berjalan tetapi belum optimal, sehingga memerlukan peningkatan koordinasi, pembenahan sarana pendukung, serta penguatan kolaborasi antara aparat penegak hukum dan masyarakat untuk menciptakan penanganan perkara yang lebih efektif dan berkeadilan. Kata Kunci: Penegakan hukum; Tindak Pidana Pencurian; Penyidikan; Penuntutan; Peradilan Pidana; Lampung Utara.     
Co-Authors Haikal Hidayatullah Imam Suryana Muhammad Ruhly Kesuma Dinata Sri Retno Fatimah