Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.888
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum Legalita Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Irhammudin
Universitas Muhammadiyah Kotabumi
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
KETERANGAN TERDAKWA SEBAGAI ALAT BUKTI OLEH HAKIM DALAM PERKARA KEALPAAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN DIJALAN RAYA Irhammudin
Legalita Vol 2 No 1 (2020): Jurnal Hukum Legalita
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This Research Is A Descriptive Type Of Empirical Legal Research. The Research Location Is The Kotabumi District Court. The Data Of This Study Include Primary Data And Secondary Data. Primary Data Is The Main Data In This Study. While Secondary Data Is Used To Support Primary Data. Data Collection Techniques Used Are Through Interviews And Library Research In The Form Of Books, Laws And Regulations, Archives, Documents And Others. The Data Analysis Used Qualitative Data Analysis With An Interactive Model. That The Role Of The Defendant's Statement As Evidence By The Kotabumi District Court Judge In Examining And Deciding Cases Of Negligence That Resulted In The Death Of Another Person On The Highway Is That The Defendant's Statement Is Only One Of The Legal Evidence In The Trial And Must Be Supported By Other Evidence With A Minimum Rule Of 2 Pieces Of Evidence, That The Evidence For The Defendant's Statement Is Not Evidence That Has A Binding And Decisive Nature, But Must Be Supported By Other Evidence. The Defendant's Statement Alone Is Not Sufficient To Prove His Guilt Even Though He Has Admitted His Actions, The Defendant's Statement Has Independent Evidentiary Power, Namely That The Judge Can Accept Or Remove It As Evidence By Stating The Reasons.
KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DI LAMPUNG UTARA Irhammudin Irhammudin; Ibrahim Fikma Edrisy
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2021): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v5i2.3947

Abstract

The purpose of this paper is to compare the reasonableness of insurance for children as victims of sexual violations as directed in Act Number 35/2014 on the Revision of Act Number 23/2002 on Youngster Insurance to the treatment of child victims of sexual mistreatment with a therapeutic equity approach as set forth in Act Number 11/2012 on the Adolescent Criminal Equity Framework. This paper is based on the regularization of legal examination. The findings of the investigation show that the protection of children as victims of sexual savagery in Article 71D of Act Number 35/2014 on the Correction of Act Number 23/2002 on Child Security does not completely mirror the treatment with therapeutic equity approach.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELEWENGAN DANA DESA : Studi pada Polres Lampung Barat M. Ruhly Kesuma Dinata; Irhammudin
Legalita Vol 4 No 1 (2022): Jurnal Hukum Legalita
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (219.09 KB)

Abstract

In accordance with Article 72 of Law 6 of 2014 concerning Rural Areas, village income sourced from the APBN or village funds comes from central spending by increasing the efficiency and equity of village programs. The amount of the budget allocation that is allocated directly to the village is set at 10%. the amount paid to the area (above). In addition, Law Number 6 of 2014 also strengthens the allocation of village funds (ADD) from district/city balancing funds. Given the enormous power of the village head in administering village government based on the Decree of the Government of the Republic of Indonesia Number 72 of 2005 Article 14, it is necessary to review and balance the administration of village governance. The agency authorized to supervise village heads on village household expenditures is the BPD. The role of the village council as the controlling body of the village government requires responsibility and ability in carrying out its duties. It is also clear that according to the Decree of the Government of the Republic of Indonesia Number 72 of 2005, the BPD is an institution that embodies democracy under the leadership of the village government as part of the village administration with the village head.
UPAYA UNIT PPA POLRES LAMPUNG UTARA DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Pada Unit PPA Polres Lampung Utara). Irhammudin
Legalita Vol 5 No 1 (2023): Jurnal Hukum Legalita
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Seperti maraknya permasalahan kekerasan tindak pidana terhadap anak yang sering kali terjadi khususnya pada kasus kekerasan seksual pada anak.Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Upaya UNIT PPA Polres Lampung Utara Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak dan Bagaimana Perlindungan Hukum Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari pendekatan empiris. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui Upaya UNIT PPA Polres Lampung Utara Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak, pihak kepolisian lebih tegas meberikan efek jera terhadap pelaku dan lebih dekat kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman lebih jauh agar masyarakat paham akan dampak terhadap kekerasan seksual terhadap anak cukup besar. Tindakan yang diambil oleh pihak kepolisian yaitu tindakan Preventif dan tindakan Respresif. Tindakan Preventif yang dilakukan oleh kepolisian ialah Sosialisasi dan penyuluhan, pelatihan dan seminar keseluruh lingkungan masyarakat dan sekolah yang berada di Kabupaten Lampung Utara dengan melibatkan beberapa lembaga pemerintahan sebagai upaya mencegah kekerasan seksual dan Perlindungan Hukum Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Anak perlindungan yang diberikan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Sat Reskrim Polres Lampung Utara yaitu bentuk perlindungan preventif, dimana perlindungan diberikan kepada anak sebagai korban dalam bentuk pemulihan kondisi fisik mapun mental, perawatan hingga sembuh. Pendampingan psikiater juga diberikan kepada anak untuk pemulihan kondisi psikis pasca trauma yang diterima oleh anak. Pendampingan diberikan mulai dari proses penyidikan hingga tahap persidangan selesai. Perlindungan represif yang diberikan oleh Unit PPA Sat Reskrim Polres Lampung Utara berupa penyuluhan-penyuluhan secara langsung sebelum adanya pandemi saat ini, perlindungan lain diberikan melalui media sosial, radio, dan spanduk-spanduk mengenai pentingnya perlindungan dan pengawasan terhadap anak agar terhindar dari tinda pidana kekerasan seksual. Saran penulis ialah Hendaknya aparat pemerintah yang dalam hal ini adalah Kepolisian Kab.Lampung Utara yang menangani langsung tentang permasalahan hukum perlu lebih meningkatkan pola kerjanya secara terus menerus, sehingga akan mendapatkan hasil yang maksimal.
Pemidanaan Bandar Judi Online Di Kabupaten Lampung Utara Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Yopis Linando; Irhammudin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5268

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong munculnya praktik perjudian dalam bentuk online yang semakin kompleks dan sulit dikendalikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap tindak pidana perjudian online, kualifikasi perbuatan bandar sebagai tindak pidana, penerapan sanksi pidana, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap bandar judi online di Kabupaten Lampung Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap perjudian online di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang saling melengkapi. Perbuatan bandar judi online memenuhi unsur tindak pidana karena berperan sebagai pihak yang menyediakan dan memfasilitasi aktivitas perjudian. Penerapan sanksi pidana di Kabupaten Lampung Utara telah dilakukan berdasarkan kedua ketentuan tersebut, meskipun masih menghadapi kendala, terutama dalam pembuktian dan perkembangan teknologi. Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis, dengan menempatkan bandar sebagai pelaku utama yang memiliki tingkat kesalahan lebih tinggi. Namun demikian, efektivitas pemidanaan terhadap bandar judi online belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya penanggulangan yang lebih komprehensif melalui sinergi antara penegakan hukum, peningkatan kapasitas aparat, dan kesadaran hukum masyarakat.    
Co-Authors Ibrahim Fikma Edrisy Muhammad Ruhly Kesuma Dinata Yopis Linando