Usman Pelly
Universitas Negeri Medan

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PENCEGAHAN TINDAK PROSTITUSI BERBASIS MASYARAKAT ADAT DALIHAN NA TOLU Kondar Siregar; Usman Pelly; Anwar Sadat
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 28, No 3 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (356.095 KB) | DOI: 10.22146/jmh.16676

Abstract

ABSTRACTIt’s way before the decree of prostitution and pornography enforced in Indonesia, the Dalihan na Tolu customs had their own regulation in preventing prostitution phenomenon. Dalihan na Tolu consist of 3 elements as it is understood as three poles in traditional burning-stove which cooperating to each other, this is also applied to prostitution prevention. In every prevention of these prostitution practices, they lean on the philosophy of :”Somba mar Mora, Elek mar Anak Boru, Manat-manat mar Kahanggi”. Dalihan na Tolu custom has a principles that one cannot speak careless words or act in imprudent behaviour in front of the public.INTISARIJauh sebelum lahirnya undang-undang tentang prostitusi dan pornografi di Indonesia, ternyata masyarakat adat Dalihan na Tolu telah memiliki aturan tersendiri dalam melakukan pencegahan tindak prostitusi. Masyarakat adat Dalihan na Tolu terdiri dari 3 unsur layaknya seperti tiga tungku yang saling bekerjasama dalam berbagai hal, termasuk dalam pencegahan tindak prostitusi. Dalam setiap pencegahan praktek prostitusi, mereka berpatokan pada filosofi:”Somba mar Mora, Elek mar Anak Boru, Manat-manat mar Kahanggi”. Masyarakat adat Dalihan na Tolu menganut prinsip bahwa seseorang tidak akan sembarangan bicara, apalagi bertindak sembrono di hadapan orang lain, karena masing-masing mengerti tentang hubungan kekerabatan satu dengan lainnya.
Rendahnya Partisipasi Pemilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015; Suatu Tinjauan Antropologi Politik Edy Suhartono; Usman Pelly; Ichwan Azhari
Jurnal Antropologi Sumatera Vol 16, No 2 (2019): Jurnal Antropologi Sumatera, Juni 2019
Publisher : Program Studi Antropologi Sosial Pascasarjana Universitas Negeri Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (777.53 KB) | DOI: 10.24114/jas.v17i1.20022

Abstract

Tulisan ini mendiskusikan dan mengkaji proses pemilihan Walikota dan Walikota Medan tahun 2015 dalam perspektif antropologi politik yang bertujuan untuk mendapatkan suatu gambaran mengenai praktik dan realita politik di Indonesia secara umum dan pada tingkat politik lokal secara khusus yang diwarnai persinggungan antara praktik politik dan realita kultural dalam kehidupan masyarakat Kota Medan dalam bingkai rendahnya partisipasi politik masyarakat secara perhitungan kuantitatif. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan alat bantu berupa metode etnografi yang bertujuan untuk dapat menggambarkan secara menyeluruh bagian-bagian yang terkait dengan; 1. Rendahnya partisipasi politik masyarakat, 2. Dimensi sosial, kultural, religi dalam praktik realita politik masyarakat, 3. Mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai fenomena politik; pemilihan umum pada skala politik lokal. Penulisan mendapatkan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat pada pesta demokrasi; pemilihan walikota dan wakil walikota Medan tahun 2015 merupakan suatu dimensi korelasional antar praktik politik dan realitas sosial, budaya, religi yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Praktik politik yang dimaksudkan sebagai wujud demokrasi berjalan dengan diwarnai beragam fenomena yang tidak berdiri sendiri melainkan bertautan satu dan yang lainnya serta menjadi wacana praktik politik lanjutan yang berdiri diatas konsep demokrasi seutuhnya dengan tetap mengikutsertakan pengetahuan sosio-kultural dan religi pada praktiknya, penulisan ini juga menggunakan pendekatan sinkronik (dimensi waktu) untuk mendapatkan hal awal yang membentuk dan perihal setelah kejadian untuk mendapatkan suatu narasi yang menyeluruh. Kesimpulan dari penulisan ini sampai pada pola hidup masyarakat perkotaan yang kompleks serta didasari komposisi masyarakat yang heterogen telah mampu membentuk suatu penentangan (resistensi) masyarakat terhadap pilihan dan perspektif politik yang dilakukan oleh masyarakat sebagi wacana tanding terhadap praktik politik yang menjadi sebentuk praktik elit politik, pada sisi lain kajian ini memberikan gambaran mengenai praktik dan realita politik lokal dalam perspektik antropologi.
Kerusakan Antropogenik dalam Ekosistem Hutan Cot Girek Anthropogenic Damage in the Cot Girek Forest Ecosystem Darmadi Darmadi; Usman Pelly; Deny Setiawan
Jurnal Antropologi Sumatera Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Antropologi Sumatera, Juni 2018
Publisher : Program Studi Antropologi Sosial Pascasarjana Universitas Negeri Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (604.503 KB) | DOI: 10.24114/jas.v16i1.20709

Abstract

This study discusses anthropogenic activity issues in the area of Cut Mutia protected forest in Cot Girek District, North Aceh Regency, Aceh Province. The purpose of this study is to get an overview of illegal logging practices, patterns of action and the impacts caused by these anthropogenic practices. This research is a descriptive qualitative research, using a Progressive Contextualization approach. The results of this study indicate that anthropogenic activities found in the Cot Girek protected forest area are PT Bandum Payah Tamita (MPT)’s HGU concessions and the illegal logging practices are carried out in an organized and systematic manner. PT MPT's HGU activities have been rejected by the community since they may cause ecological damage to the Cot Girek forest ecosystem. The group of illegal loggers use a tiered network with each role from upstream to downstream to run an illegal timber business. In conclusion, anthropogenic practices are carried out on a massive and exploitative basis causing deforestation, destruction of animal habitats, human and animal conflicts, and natural disasters.