Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Sofa Marwah
Universitas Jenderal Soedirman
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Diskresi Kebijakan Pengelolaan Budaya Lokal di Kabupaten Banyumas: Tarik Ulur Kepentingan Dua Cabang Kekuasaan Titis Perdani; Sofa Marwah; Tri Murniati
Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 21 No. 2 (2024): Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Yayasan Kampus Tercinta-Institute of Social and Political Science Jakarta (Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta - IISIP Jakarta)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36451/jisip.v21i2.334

Abstract

Kebudayaan menjadi aset bagi daerah. Pengelolaan kebijakannya seringkali tidak terlepas dari upaya komoditas dan hegemoni politik, sosial, dan ekonomi. Kabupaten Banyumas adalah wilayah yang memiliki kekhasan budaya Jawa pesisir dan memiliki ragam jenis budaya inklusi. Proses politik dalam penentuan arah kebijakan kebudayaan seringkali ditunggangi oleh kepentingan politik. Kehadiran pokok pikiran anggota dewan (PPAD) menjadi salah satu faktor dilematisasi organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menentukan arah kebijakan kebudayaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan pertama, pengelolaan kebijakan kebudayaan di Kabupaten Banyumas sesuai dengan prosedur melalui aturan perundangan yang berlaku. Negosiasi usulan dilakukan di dalam perumusan kebijakan yang seringkali dimaknai sebagai black box policy area. Kedua, dalam proses negosiasi terjadi tarik ulur kepentingan antara eksekutif dan legislatif. Tarik menarik kepentingan membuat penyelerasan program dimaknai menjadi kepentingan politis akibat keterbatasan anggaran daerah dan pembentukan citra anggota legislatif. Dilema dalam penentuan program membuat OPD melakukan upaya diskresi.  
Co-Authors Titis Perdani Tri Murniati