Garuda - Garba Rujukan Digital

Analisis Kesiapan Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam Pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pengembangan E-Government di Kabupaten Banyumas Perdani, Titis; ., Kushandayani; Herawati, Nunik Retno
Journal of Politic and Government Studies VOLUME 4, NOMOR 2, TAHUN 2015
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

In 2012,the government of BanyumasRegency authorized Local Regulation No. 4 of2012 on the Master Plan for Development of E-government in Banyumas Regency.BanyumasRegency becomes the only regency in Central Java which has regulation regarding Egovernmnetand received many awards in the field of IT. For that reason, this research aims tosee what and how the action plan will be implemented over the next 5 years and how thereadiness of the government of Banyumas Regency. The method used in this paper is descriptivequalitative method. The data source obtained from the primary data, which is through interviewswith informants or key person by snowball sampling technique.Meanwhile, secondary dataderived from the data of documents, archives, and other sources related to the research.Analysistechniques used in this research is qualitative data analysis in the form of description, illustration,and drawing conclusions on the tendencyresearched.Keywords: Readiness, Regency Government, Implementation of Local Regulation, EGovernment.

Challenges and problems in the recruitment of ad hoc workers of election management body at the local level: Evidence from Banyumas Bowo Sugiarto; Andi Ali Said Akbar; Oktafiani Catur Pratiwi; Indaru Setyo Nurprojo; Titis Perdani
Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Vol. 35 No. 2 (2022): Masyarakat, Kebudayaan dan Politik
Publisher : Faculty of Social and Political Science, Universitas Airlangga

The prevailing national regulation on the recruitment of PPK, PPS, and KPPS staff sets forth that those temporary officers can be of service for only two periods of general election and cannot be involved afterwards. This regulation actually has positive aspect, but is not easy in its implementation. This article aims at examining the challenges and problems faced by the election management body at local level (Regency KPU) in preparing the human resource of ad hoc staff for the 2019 general election in Indonesia. This article was based on a qualitative research conducted in 2020 in Banyumas Regency, Central Java. This article shows that challenges that had to be faced by Regency KPU in the recruitment of ad hoc employees were the duration of screening and the way village leaders socialized the information regarding the recruitment. Whereas, the involvement of young generation and women as general election ad hoc workers in Banyumas was still low because of a number of factors, from know-how of general election to having lack information of the recruitment. This study concludes that actor’s action choice is limited by a number of matters, such as the path previously taken, rules regulating the agency, and social-political context.

GENTRIFIKASI DI DESA WISATA KARANGSALAM, BATURRADEN, JAWA TENGAH Wiman Rizkidarajat; Tri Wuryaningsih; Rili Windiasih; Titis Perdani
Jurnal Analisa Sosiologi Vol 12, No 2 (2023)
Publisher : UNIVERSITAS SEBELAS MARET (UNS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jas.v12i2.69821

Karangsalam Village is a tourist village that relies on natural tourism and has become widely known since 2016. The existence of this natural tourism has led to massive capital penetration since 2017. Since 2017 in the north of the natural tourism vehicle in Karangsalam village there have been 47 cafes and an Entertainment area. This study aims to trace the forms and impacts of gentrification that occurred in the tourist village of Karangsalam, Baturraden, Central Java through tourism. The method used in this research is descriptive qualitative. The primary data in this study were obtained by conducting in-depth interviews with informants from cafes/entertainment venues around the Karangsalam tourist village and several tourism village administrators. The findings obtained are that there has been gentrification in the Karangsalam tourist village which was initiated by capital penetration in the form of building cafes/entertainment venues. This phenomenon shifted land use in Karangsalam village from what should prioritize Karangsalam residents by the mandate of Law Number 6 of 2014 concerning Village Administration, to utilization that prioritizes the economic benefits of carriers of capital entering the village. The conclusion from these findings is the discovery of the impact of gentrification in the form of internal migration of citizens, rising land prices, and inequality of employment. Keywords: Gentrification, Tourist village, Banyumas AbstrakDesa Karangsalam merupakan desa wisata yang mengandalkan wisata alam dan mulai dikenal secara luas sejak tahun 2016. Keberadaan wisata alam tersebut menyebabkan terjadinya penetrasi modal secara besar-besaran sejak tahun 2017. Terhitung sejak tahun 2017 di utara wahana wisata alam di desa Karangsalam berdiri 47 kafe dan tempat hiburan. Penelitian ini bertujuan untuk melacak bentuk dan dampak gentrifikasi yang terjadi di desa wisata Karangsalam, Baturraden, Jawa Tengah melalui pariwisata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan melalukan wawancara mendalam dengan informan yang berasal dari kafe/tempat hiburan yang berdiri di sekitar desa wisata Karangsalam dan beberapa pengurus desa wisata. Temuan yang didapatkan adalah terjadi gentrifikasi di desa wisata Karangsalam yang diinisiasi oleh penetrasi kapital berupa pembangunan kafe/tempat hiburan. Fenomena tersebut menggeser pemanfaatan lahan di desa Karangsalam dari yang seharusnya mengutamakan warga Karangsalam sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, menjadi pemanfaatan yang lebih mengedepankan manfaat ekonomi para pembawa masuk modalke dalam desa. Kesimpulan dari temuan tersebut adalah ditemukannya dampak dari gentrifikasi berupa migrasi internal warga, kenaikan harga tanah, dan ketidakmerataan lapangan pekerjaan.Kata Kunci: Gentrifikasi, Desa Wisata, Banyumas

Tata Kelola Tenaga Adhoc Pemilu Yang Lebih Mengakomodasi Generasi Muda dan Perempuan Sugiarto, Bowo; Akbar, Andi Ali Said; Pratiwi, Oktafiani Catur; Nurprojo, Indaru Setyo; Perdani, Titis
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 1 (2024): Februari 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i1.2024.13-23

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji tata kelola tenaga adhoc pemilu yang lebih akomodatif terhadap generasi muda dan perempuan. Tata kelola tenaga adhoc yang akomodatif penting dilakukan agar KPU kabupaten/kota dapat melakukan peremajaan tenaga adhoc yang dimilikinya. Artikel ini berdasarkan penelitian kualitatif yang dilakukan pada tahun 2021 di Kabupaten Banyumas dengan pengumpulan data melalui wawancara dan FGD yang melibatkan informan dari berbagai latar belakang. Tata kelola tenaga adhoc pemilu dalam riset ini dibatasi hanya pada proses rekrutmen dan tidak sampai mengkaji elemen lain dari administrasi tenaga adhoc KPU. Kajian ini mengusulkan bahwa dalam proses rekrutmen tenaga adhoc pemilu perlu memanfaatkan teknologi dan media terkini. Selain bertujuan untuk menjangkau sebanyak-banyaknya masyarakat, khususnya generasi muda, pemanfaatan media sosial untuk sosialisasi dan rekrutmen juga bermanfaat untuk mengurangi monopoli informasi rekrutmen yang dilakukan oleh birokrat dan kepala desa.Kata kunci: pemilu, tata kelola, tenaga adhoc

Implementation of Public Services through SI PATAS Innovation Program in Banyumas Regency, Central Java Province Riyanti, Winda Cahya; Perdani, Titis; Sobandi, Khairu Rooijqien
JUSS (Jurnal Sosial Soedirman) Vol 6 No 2 (2023): JUSS (Jurnal Sosial Soedirman)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial and Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/juss.v6i2.8597

This study discuss the implementation of public services through SI PATAS innovation program in Banyumas Regency, Central Java Province by utilizing qualitiave research methods. Using digital democracy theory, bureaucracy must deal with new ways of providing public services. We found that street level bureaucracy (SLB) try to innovate by creating a social media based public services through Whatsapp, the so-called SI PATAS in order to make the services delivered faster and easier. However, we found that the society did not perceived this new technology based public service well as it cannot solved the issues. It imply that the experimentation from SLB through SI PATAS did not meet the demands and needs of society in getting public services easier and faster.

Kebijakan Kebudayaan Pesisir Kilen Jawa: Urgensi Pengelolaan di Tengah Saling Silang Budaya Marwah, Sofa; Murniati, Tri; Catur Pratiwi, Oktafiani; Ramadhanti, Wita; Perdani, Titis
Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan Vol 20, No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/sabda.20.1.80-94

ABSTRAK: Tulisan ini bertujuan untuk menelusuri pengelolaan kebijakan kebudayaan pesisir kilen di pesisir utara Jawa, khususnya di Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini menjadi penting mengingat masyarakat Pekalongan mengalami saling silang budaya sejak lama antara budaya Jawa, Arab, China dan sebagainya. Oleh karena itu upaya pengembangan budaya asli pesisir oleh Dinas Kebudayaan sangatlah bermakna. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penetapan informan secara snowball. Analisis data mengedepankan proses klarifikasi data agar tercapai konsistensi serta langkah abstraksi teoritis terhadap informasi dan fakta untuk mencapai pernyatan mendasar sebagai kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pengelolaan kebudayaan pesisir kilen yang dilakukan Dinas Kebudayaan Kabupaten Pekalongan menjadi sangat penting mengingat sulit untuk mengkontruksikan kebudayaan asli karena masyarakat telah mengalami saling silang budaya sejak lama. Hal yang ironi, dukungan pendanaan terhadap upaya tersebut masih terbatas. Namun demikian, Dinas Kebudayaan sudah cukup banyak melakukan pengelolaan dan pengembangan budaya, melalui pendataan cagar budaya, kerjasama dengan lembaga pendidikan, pendataan kelompok seni, pengajuan seni tari sintren sebagai warisan budaya takbenda, bantuan peralatan tari, dan sebagainya. Di sisi grassroot, pendanaan seni tari didukung oleh dana pemerintah desa dan dukungan warga lokal. Implikasi hasil penelitian ini menegaskan bahwa meskipun aspek govermentality lebih kuat, namun kebijakan pengelolaan kebudayaan asli pesisir kilen oleh pemerintah daerah tetap diperlukan dan perlu ditingkatkan. Abstract: This paper aims to explore the policy management of pesisir kilen culture on the north coast of Java, particularly in Pekalongan Regency. This research is crucial regarding the people of Pekalongan have long experienced cross-culture among Javanese, Arab, Chinese and other cultures. Accordingly, efforts to develop indigenous coastal culture by the Culture Office are purposeful. This research applies a qualitative method by snowball sampling. The data analysis prioritizes the process of data clarification to achieve consistency and theoretical abstraction steps on information and facts to reach fundamental statements as conclusions. The results showed that the efforts of the Pekalongan Regency Cultural Office to manage pesisir kilen culture are pivotal. It is difficult indeed to construct the original culture as the community has experienced cross culture for a long time. Ironically, funding support for these efforts is limited. Nevertheless, the Culture Office has done a lot to manage and develop culture, through data collection of cultural heritage, cooperation with educational institutions, data collection of art groups, the proposal of sintren dance as an intangible cultural heritage, provision of the dance equipment, and so on. On the grassroots side, dance funding is supported by village government funds and local community support. The implications of this study emphasize that although the governmentality aspect might be stronger, the policy of managing the original culture of pesisir kilen by the local government stays needed and improved.

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI PUBLIC SPEAKING DAN FOTO PRODUK UNTUK MENDUKUNG EKONOMI KELUARGA DI KECAMATAN PURWOKERTO UTARA Khusna, Itsna Hidayatul; Rahayu, Dian Bestari Santi; Santoso, Edi; Adi, Tri Nugroho; Perdani, Titis
Jurnal Abdi Insani Vol 11 No 4 (2024): Jurnal Abdi Insani
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/abdiinsani.v11i4.1981

The Covid-19 pandemic has become a challenge for the family economy, including in North Purwokerto District. The problems faced by mothers who drive MSMEs must be faced with changes in consumer behavior to digital media and e-commerce. The problems faced by partners are the lack of public speaking skills and product photography on digital media. Seeing this situation, the community service team provided a solution, that is public speaking and product photography training. This activity aims to improve knowledge and public speaking skills and product photography for promotional purposes on digital media. The methods used in the activity are socialization, training, mentoring, monitoring and evaluation. The results obtained are an increase in the ability to plan public speaking activities, as well as the production of product photos from products made by partners.

Analysis of invalid votes in the village head elections in Purbalingga Regency, Indonesia Akbar, Andi Ali Said; Handoko, Waluyo; Nurprojo, Indaru Setyo; Perdani, Titis
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 15 No. 2 (2025): (August 2025)
Publisher : Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/ojip.v15i2.17538

This study analyzes the causes of the large number of invalid votes during village head elections. Political scientists have pay little attention to this phenomenon. This study uses a case study method to examine why and how this situation occurred. Data were obtained through in-depth interviews with 17 people in three villages and document studies. Informants included village head candidates, election committees, election supervisors, and winning teams. The study found that the number of invalid votes was very high, at 18%, 21%, and 29% because of symmetrical votes, i.e., two parallel holes. Invalid votes occurred due to three factors: sociological factors, such as low voter knowledge; political protest as a means of political criticism; and institutional factors, such as weak regulations and low committee competence. This occurred due to institutional factors, such as diverse interpretations of regulations regarding valid votes, poor ballot design, and incompetent election committees. This research contributes to promoting improvements in voting regulations that accommodate symmetrical votes, designing secure ballots for voters, and encouraging committees to intensively socialize voting procedures.

Tata Kelola Tenaga Adhoc Pemilu Yang Lebih Mengakomodasi Generasi Muda dan Perempuan Sugiarto, Bowo; Akbar, Andi Ali Said; Pratiwi, Oktafiani Catur; Nurprojo, Indaru Setyo; Perdani, Titis
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 1 (2024): Februari 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i1.2024.13-23

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji tata kelola tenaga adhoc pemilu yang lebih akomodatif terhadap generasi muda dan perempuan. Tata kelola tenaga adhoc yang akomodatif penting dilakukan agar KPU kabupaten/kota dapat melakukan peremajaan tenaga adhoc yang dimilikinya. Artikel ini berdasarkan penelitian kualitatif yang dilakukan pada tahun 2021 di Kabupaten Banyumas dengan pengumpulan data melalui wawancara dan FGD yang melibatkan informan dari berbagai latar belakang. Tata kelola tenaga adhoc pemilu dalam riset ini dibatasi hanya pada proses rekrutmen dan tidak sampai mengkaji elemen lain dari administrasi tenaga adhoc KPU. Kajian ini mengusulkan bahwa dalam proses rekrutmen tenaga adhoc pemilu perlu memanfaatkan teknologi dan media terkini. Selain bertujuan untuk menjangkau sebanyak-banyaknya masyarakat, khususnya generasi muda, pemanfaatan media sosial untuk sosialisasi dan rekrutmen juga bermanfaat untuk mengurangi monopoli informasi rekrutmen yang dilakukan oleh birokrat dan kepala desa.Kata kunci: pemilu, tata kelola, tenaga adhocÂ

Diskresi Kebijakan Pengelolaan Budaya Lokal di Kabupaten Banyumas: Tarik Ulur Kepentingan Dua Cabang Kekuasaan Perdani, Titis; Marwah, Sofa; Murniati, Tri
Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 21 No. 2 (2024): Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Institute of Social and Political Science Jakarta (Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta - IISIP Jakarta)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36451/jisip.v21i2.334

Kebudayaan menjadi aset bagi daerah. Pengelolaan kebijakannya seringkali tidak terlepas dari upaya komoditas dan hegemoni politik, sosial, dan ekonomi. Kabupaten Banyumas adalah wilayah yang memiliki kekhasan budaya Jawa pesisir dan memiliki ragam jenis budaya inklusi. Proses politik dalam penentuan arah kebijakan kebudayaan seringkali ditunggangi oleh kepentingan politik. Kehadiran pokok pikiran anggota dewan (PPAD) menjadi salah satu faktor dilematisasi organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menentukan arah kebijakan kebudayaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan pertama, pengelolaan kebijakan kebudayaan di Kabupaten Banyumas sesuai dengan prosedur melalui aturan perundangan yang berlaku. Negosiasi usulan dilakukan di dalam perumusan kebijakan yang seringkali dimaknai sebagai black box policy area. Kedua, dalam proses negosiasi terjadi tarik ulur kepentingan antara eksekutif dan legislatif. Tarik menarik kepentingan membuat penyelerasan program dimaknai menjadi kepentingan politis akibat keterbatasan anggaran daerah dan pembentukan citra anggota legislatif. Dilema dalam penentuan program membuat OPD melakukan upaya diskresi.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search