Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.325
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Jurnal Hukum Lex Generalis Ethics and Law Journal: Business and Notary Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan
I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
PERAN RESTORATIVE JUSTICE DI INDONESIA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA Made Anggina Ahalya Putri; I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 4 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan studi ini adalah untuk menyelidiki pentingnya memasukkan keadilan restoratif ke dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan tempat keadilan restoratif dalam sistem tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum melalui kajian literatur, khususnya dengan mengkaji peraturan restorative justice dan literatur lain yang relevan. Menurut temuan penelitian, Keadilan Restoratif adalah metode penegakan hukum dan melakukan kejahatan yang juga melibatkan keterlibatan masyarakat dan mengutamakan kebutuhan korban dan pelaku. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang komprehensif, konsep restorative justice belum dilaksanakan secara terpadu. Konsep keadilan restoratif perlu dimasukkan ke dalam rancangan hukum pidana dan sistem pelaksanaan hukum pidana dengan fokus pada pencapaian keadilan bagi pelaku kejahatan dan korbannya serta keseimbangan perlakuan hukum. Kata Kunci: Restorative Justice, Pelaku, Korban. ABSTRACT The study's objective is to investigate the importance of incorporating restorative justice into Indonesia's criminal justice system and the place of restorative justice in that system. This study employs a normative juridical research approach by collecting legal materials through literature review, specifically by examining restorative justice regulations and other relevant literature. According to the study's findings, Restorative Justice is a method of enforcing the law and committing crimes that also involves community involvement and prioritizes the needs of victims and perpetrators. In Indonesia's comprehensive criminal justice system, the concept of restorative justice has not been implemented in an integrated manner. The concept of restorative justice needs to be incorporated into the draft criminal law and the criminal law implementation system with a focus on achieving justice for criminals and their victims and balancing legal treatment. Key Words: Restorative Justice, Actors, Victims
PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH POSBAKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR Ida Ayu Dwie May Gayatri; I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 5 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan Bantuan Hukum yang diberikan Posbakum di Pengadilan Negeri Denpasar yakni salah satu diantara berbagai cara guna membantu masyarakat kurang mampu di Denpasar dalam mengakses hak-hak hukumnya. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh Posbakum di Pengadilan Negeri Denpasar bagi masyarakat miskin di Denpasar. Metode penelitian empiris dipilih sebagai metode dalam studi ini, dengan mengumpulkan data primer dan sekunder dari dokumen atau data yang memiliki keterkaitan dengan studi ini. Dapat dijabarkan pada studi ini menunjukkan bahwasanya Posbakum telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam hal pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Pengadilan Negeri Denpasar. Namun, masih banyak hambatan yang dihadapi oleh Posbakum dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya dana yang disediakan, sumber daya manusia, serta kesadaran masyarakat akan bantuan hukum yang tersedia. Dari apa yang dijabarkan pada studi ini, disarankan kepada pemerintah untuk menambah dana yang tersedia untuk Posbakum, memperkuat sumber daya manusia, dan melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bantuan hukum yang tersedia.
Urgensi Perlindungan dan Penegakan Hukum dalam Mengatasi Problematika Sexual Hardness Terhadap Laki-Laki di Indonesia Muhammad Fadli; I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 2 No. 3 (2024)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.230

Abstract

The purpose of this scientific work is to identify and analyze research on the legal protection of victims of sexual violence, particulary men in Indonesia, as well as to comprehend the forms of discrimination that men face when they fall victim to sexual violence from the standpoint of gender equality. This scientific work employs the normative legal research method as its research methodology. The results of this study show the discrimination that still occurs against men when they are victims of sexual hardness. In fact, Indonesia has a number of relevant regulations in regulating sexual harassment, including the Old Criminal Code, the New Criminal Code, and the ITE Law. However, not all of these clauses offer male victims of sexual assault legal protection. With the passing of the TPKS Law, regulations related to sexual harassment, especially for men, become more specific and provide deeper protection for victims of sexual harassment, regardless of gender, both men and women. Abstrak Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual, khususnya terhadap laki-laki di Indonesia, serta memahami bentuk-bentuk diskriminasi yang dihadapi oleh laki-laki ketika menjadi korban kekerasan seksual dari sudut pandang kesetaraan gender. Karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif sebagai metodologi penelitiannya. Temuan dari penelitian ini menunjukkan diskriminasi yang masih terjadi terhadap laki-laki saat menjadi korban kekerasan seksual. Padahal, Indonesia memiliki sejumlah peraturan terkait dalam mengatur pelecehan seksual, antara lain diatur dalam KUHP Lama, KUHP Baru, dan UU ITE. Namun tidak semua klausul tersebut memberikan perlindungan hukum bagi laki-laki korban kekerasan seksual. Melalui diberlakukannya UU TPKS, maka kebijakan mengenai pelecehan seksual, khususnya bagi laki-laki, menjadi kian spesifik dan memberikan perlindungan yang lebih mendalam terhadap korban pelecehan seksual, tanpa memandang jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kekerasan Seksual, Diskriminasi, Laki-Laki
PEMERIKSAAN DAN PUTUSAN SECARA IN ABSENTIA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKAN DENGAN URGENSI KEHADIRAN TERDAKWA Ida Ayu Komang Reika Anggraini; I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 12 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i12.p15

Abstract

Artikel ini dibuat dengan maksud untuk memberikan analisis tentang eksistensi pengaturan terkait pemeriksaan serta putusan secara in absentia yang dikaitkan dengan hakikat pentingnya seorang terdakwa untuk datang dalam proses persidangan. Metode hukum normatif yang mengacu pada pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan dalam penulisan ini untuk mengkaji permasalahan hukum dalam jurnal ini. Adapun hasil yang didapatkan pada penulisan ini, bahwa pengaturan terkait pemeriksaan serta putusan yang dilakukan tanpa kehadiran terdakwa (in absentia) pada tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 38 ayat (1) UU PTPK (lex specialis) yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pasal 196 ayat (1) KUHAP (lex generalis). Terkait urgensi kehadiran terdakwa dalam proses persidangan merupakan ruang bagi terdakwa itu sendiri yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki hak dalam membela dirinya, hak benda, hak kebebasan, serta kehormatannya. Pada hakikatnya, ketidakhadiran terdakwa dalam persidangan itu tidak melanggar hak dari terdakwa. Hal ini dikaitkan dengan dampak yang disebabkan dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya yang menyebabkan terhambatnya pembangunan nasional dan kerugian keuangan negara. Selain itu, pada tahap pengimplementasiannya proses peradilan in absentia ini hanya dapat diberlakukan pada saat terdakwa sudah dilakukan pemanggilan secara resmi oleh pengadilan, sebaliknya memilih untuk tidak datang dalam proses persidangan tersebut dengan tidak memberikan alasan yang sah. Dengan kata lain, terdakwa telah menyia-nyiakan kesempatan yang dimiliki untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. ABSTRACT This article was written with a purpose of presenting an analysis about the existence of investigation and decision arrangements that are related to the defendant's absence during the trial process. The normative legal method, which refers to the statutory regulatory approach, was used to write this journal in order to examine legal concerns in this journal. According to the analysis of this writing, the arrangements for investigation and decision that carried out in the absence of the defendant (in absentia) in criminal acts of corruption are regulated in Article 38 section (1) of the PTPK Law (lex specialis), which is a further elaboration of Article 196 section (1) of the Criminal Procedure Code (lex generalis). Then, in the context of the defendant's importance in the trial process, it provides a space for the defendant as a human being created by God with the right to defend himself, property rights, freedom, and honor. In actuality, a trial in absentia does not violate the defendant's rights, rather it has relation to the impact of the defendant's illegal behavior, which can affect state finances and slow down national progress. Aside from that, at the implementation stage, the trial in absentia can only take place once the summons process has been lawfully completed by the court, but he decides not to attend the trial without a sufficient reason. In another word, the defendant lost the opportunity for proving his innocence.
PENGADOPSIAN MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM RANAH PENYELESAIAN KONFLIK HUKUM ADAT DI BALI I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 3 (2024): Tema Hukum Adat dan Kebiasaan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v5i3.586

Abstract

The purpose of this study is to further examine the adoption of mediation as an alternative non-litigation dispute resolution in the realm of conflict resolution or customary law disputes in Bali. This study uses a normative legal research method with a statutory and comparative approach. From the results of the studies conducted, it can be seen that there is an adoption of mediation as an alternative means of dispute resolution in the realm of customary law conflict resolution in Bali which is based on Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution outside the Court (Non-Litigation), besides that it is also based on the Regulation of the Supreme Court No. 2 of 2016 concerning Mediation Procedure in Court which is an amendment to PERMA No. 1 of 2008. In the realm of customary law, there are often conflicts or disputes involving indigenous peoples such as conflicts regarding the issue of fatherhood in traditional villages, village membership, regarding the seizure of village land, and separation from membership of the traditional banjar and of course there are still many problems that occur in the community. The scope of the customary law community, which if resolved through the courts (litigation) will certainly take a lot of time and cost a lot of money. Therefore, it is necessary to adopt mediation as an alternative dispute resolution into a pattern of conflict resolution involving customary law communities regarding customary disputes in the customary village area which will certainly be more efficient, cost-effective and does not take a long time.
Tanggung Jawab Hukum Notaris Atas Data di Luar Protokol Notaris I Made Beny Handreyawan; I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani
Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan Vol 11 No 02 (2026)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2026.v11.i02.p14

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan kewajiban kerahasiaan notaris terhadap data klien serta menganalisis batas tanggung jawab hukum notaris terhadap dokumen fisik di luar protokol notaris dalam perspektif hukum yang berlaku. Fokus utama penelitian diarahkan pada kekosongan norma mengenai pengelolaan dokumen residual yang dihasilkan dalam proses pembuatan akta dan tetap memuat data pribadi para pihak, serta kebutuhan penguatan regulasi guna mencegah kebocoran data pribadi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berlandaskan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dihimpun melalui penelusuran kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-argumentatif untuk mengkaji hubungan antara kewajiban kerahasiaan notaris dan rezim perlindungan data pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban menjaga kerahasiaan memiliki dasar normatif yang kuat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, sumpah jabatan, kode etik profesi, dan peraturan perlindungan data pribadi. Ruang lingkup kerahasiaan tidak terbatas pada protokol notaris, melainkan mencakup seluruh informasi yang diperoleh sejak tahap konsultasi hingga setelah akta selesai dibuat, termasuk dokumen non-protokol atau dokumen residual. Namun, hukum positif belum mengatur secara eksplisit klasifikasi, standar penyimpanan, jangka waktu penguasaan, mekanisme pengamanan, maupun prosedur pemusnahan dokumen tersebut. Kekosongan norma ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta risiko terjadinya kebocoran data pribadi. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi yang memberikan pengakuan eksplisit terhadap dokumen non-protokol serta menetapkan standar pengelolaannya secara komprehensif.
Co-Authors I Komang Ugra Jagiwirata I Made Beny Handreyawan Ida Ayu Dwie May Gayatri Ida Ayu Komang Reika Anggraini Made Anggina Ahalya Putri Muhammad Fadli