Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Ethics and Law Journal: Business and Notary
I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PENGATURAN KERUGIAN PEREKONOMIAN NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI I Komang Ugra Jagiwirata; I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 10 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i10.p04

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait pengaturan kerugian perekonomian negara dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta untuk mengetahui dan menganalisi konsep pengembalian kerugian negara dari tindak pidana korupsi. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil studi ini menjelaskan bahwa pengaturan kerugian perekonomian negara dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur pada bagian Penjelasan Umum alinea ke-4 (empat) UU PTPK. Konsep merugikan perekonomian negara hanya dijelaskan dalam Penjelasan Umum alinea ke-4 UU PTPK sehingga Penjelasan Umum tersebut menjadi rujukan utama untuk penegakkan konsep merugikan perekonomian negara sehingga hal tersebut masih belum bisa memberikan penjelasan terperinci terkait kerugian perekonomian negara. Konsep pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi dengan menerapkan teori The Imprisonment for Non Payment of Fine Negara Republik Indonesia, sebagai jalan keluar pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi di Negara Republik Indonesia ini sebagai penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya bagi pelaku tindak pidana yang menimbulkan kerugian negara/daerah. ABSTRACT This study aims to find out and analyze related to the regulation of state economic losses in Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes and to identify and analyze the concept of recovering state losses from criminal acts of corruption. This study uses normative legal research methods with statutory and conceptual approaches. The results of this study explain that the regulation of losses to the state's economy in Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes is regulated in the General Explanation section of the 4th (fourth) paragraph of the PTPK Law. The concept of harming the state's economy is only explained in the General Elucidation of paragraph 4 of the PTPK Law so that this General Explanation becomes the main reference for enforcing the concept of harming the state's economy so that it still cannot provide a detailed explanation regarding losses to the state's economy. The concept of returning state losses in acts of corruption by applying the theory of The Imprisonment for Non Payment of Fine of the Republic of Indonesia, as a way out of returning state losses due to criminal acts of corruption in the Republic of Indonesia as prevention and eradication of criminal acts of corruption, especially for perpetrators of criminal acts causing state/regional losses
PERAN RESTORATIVE JUSTICE DI INDONESIA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA Made Anggina Ahalya Putri; I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 4 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan studi ini adalah untuk menyelidiki pentingnya memasukkan keadilan restoratif ke dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan tempat keadilan restoratif dalam sistem tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum melalui kajian literatur, khususnya dengan mengkaji peraturan restorative justice dan literatur lain yang relevan. Menurut temuan penelitian, Keadilan Restoratif adalah metode penegakan hukum dan melakukan kejahatan yang juga melibatkan keterlibatan masyarakat dan mengutamakan kebutuhan korban dan pelaku. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang komprehensif, konsep restorative justice belum dilaksanakan secara terpadu. Konsep keadilan restoratif perlu dimasukkan ke dalam rancangan hukum pidana dan sistem pelaksanaan hukum pidana dengan fokus pada pencapaian keadilan bagi pelaku kejahatan dan korbannya serta keseimbangan perlakuan hukum. Kata Kunci: Restorative Justice, Pelaku, Korban. ABSTRACT The study's objective is to investigate the importance of incorporating restorative justice into Indonesia's criminal justice system and the place of restorative justice in that system. This study employs a normative juridical research approach by collecting legal materials through literature review, specifically by examining restorative justice regulations and other relevant literature. According to the study's findings, Restorative Justice is a method of enforcing the law and committing crimes that also involves community involvement and prioritizes the needs of victims and perpetrators. In Indonesia's comprehensive criminal justice system, the concept of restorative justice has not been implemented in an integrated manner. The concept of restorative justice needs to be incorporated into the draft criminal law and the criminal law implementation system with a focus on achieving justice for criminals and their victims and balancing legal treatment. Key Words: Restorative Justice, Actors, Victims
PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH POSBAKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR Ida Ayu Dwie May Gayatri; I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 5 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan Bantuan Hukum yang diberikan Posbakum di Pengadilan Negeri Denpasar yakni salah satu diantara berbagai cara guna membantu masyarakat kurang mampu di Denpasar dalam mengakses hak-hak hukumnya. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh Posbakum di Pengadilan Negeri Denpasar bagi masyarakat miskin di Denpasar. Metode penelitian empiris dipilih sebagai metode dalam studi ini, dengan mengumpulkan data primer dan sekunder dari dokumen atau data yang memiliki keterkaitan dengan studi ini. Dapat dijabarkan pada studi ini menunjukkan bahwasanya Posbakum telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam hal pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Pengadilan Negeri Denpasar. Namun, masih banyak hambatan yang dihadapi oleh Posbakum dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya dana yang disediakan, sumber daya manusia, serta kesadaran masyarakat akan bantuan hukum yang tersedia. Dari apa yang dijabarkan pada studi ini, disarankan kepada pemerintah untuk menambah dana yang tersedia untuk Posbakum, memperkuat sumber daya manusia, dan melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bantuan hukum yang tersedia.
Urgensi Perlindungan dan Penegakan Hukum dalam Mengatasi Problematika Sexual Hardness Terhadap Laki-Laki di Indonesia Muhammad Fadli; I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 2 No. 3 (2024)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.230

Abstract

The purpose of this scientific work is to identify and analyze research on the legal protection of victims of sexual violence, particulary men in Indonesia, as well as to comprehend the forms of discrimination that men face when they fall victim to sexual violence from the standpoint of gender equality. This scientific work employs the normative legal research method as its research methodology. The results of this study show the discrimination that still occurs against men when they are victims of sexual hardness. In fact, Indonesia has a number of relevant regulations in regulating sexual harassment, including the Old Criminal Code, the New Criminal Code, and the ITE Law. However, not all of these clauses offer male victims of sexual assault legal protection. With the passing of the TPKS Law, regulations related to sexual harassment, especially for men, become more specific and provide deeper protection for victims of sexual harassment, regardless of gender, both men and women. Abstrak Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual, khususnya terhadap laki-laki di Indonesia, serta memahami bentuk-bentuk diskriminasi yang dihadapi oleh laki-laki ketika menjadi korban kekerasan seksual dari sudut pandang kesetaraan gender. Karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif sebagai metodologi penelitiannya. Temuan dari penelitian ini menunjukkan diskriminasi yang masih terjadi terhadap laki-laki saat menjadi korban kekerasan seksual. Padahal, Indonesia memiliki sejumlah peraturan terkait dalam mengatur pelecehan seksual, antara lain diatur dalam KUHP Lama, KUHP Baru, dan UU ITE. Namun tidak semua klausul tersebut memberikan perlindungan hukum bagi laki-laki korban kekerasan seksual. Melalui diberlakukannya UU TPKS, maka kebijakan mengenai pelecehan seksual, khususnya bagi laki-laki, menjadi kian spesifik dan memberikan perlindungan yang lebih mendalam terhadap korban pelecehan seksual, tanpa memandang jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kekerasan Seksual, Diskriminasi, Laki-Laki
Co-Authors I Komang Ugra Jagiwirata Ida Ayu Dwie May Gayatri Made Anggina Ahalya Putri Muhammad Fadli