Made Anggina Ahalya Putri
Fakultas Hukum Universitas Udayana

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERAN RESTORATIVE JUSTICE DI INDONESIA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA Made Anggina Ahalya Putri; I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 4 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan studi ini adalah untuk menyelidiki pentingnya memasukkan keadilan restoratif ke dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan tempat keadilan restoratif dalam sistem tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum melalui kajian literatur, khususnya dengan mengkaji peraturan restorative justice dan literatur lain yang relevan. Menurut temuan penelitian, Keadilan Restoratif adalah metode penegakan hukum dan melakukan kejahatan yang juga melibatkan keterlibatan masyarakat dan mengutamakan kebutuhan korban dan pelaku. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang komprehensif, konsep restorative justice belum dilaksanakan secara terpadu. Konsep keadilan restoratif perlu dimasukkan ke dalam rancangan hukum pidana dan sistem pelaksanaan hukum pidana dengan fokus pada pencapaian keadilan bagi pelaku kejahatan dan korbannya serta keseimbangan perlakuan hukum. Kata Kunci: Restorative Justice, Pelaku, Korban. ABSTRACT The study's objective is to investigate the importance of incorporating restorative justice into Indonesia's criminal justice system and the place of restorative justice in that system. This study employs a normative juridical research approach by collecting legal materials through literature review, specifically by examining restorative justice regulations and other relevant literature. According to the study's findings, Restorative Justice is a method of enforcing the law and committing crimes that also involves community involvement and prioritizes the needs of victims and perpetrators. In Indonesia's comprehensive criminal justice system, the concept of restorative justice has not been implemented in an integrated manner. The concept of restorative justice needs to be incorporated into the draft criminal law and the criminal law implementation system with a focus on achieving justice for criminals and their victims and balancing legal treatment. Key Words: Restorative Justice, Actors, Victims
Prinsip Kerahasiaan Notaris dalam Tax Amnesty serta Perlindungan Hukum Terhadap Kewajiban Pelaporan Dugaan Pencucian Uang Made Anggina Ahalya Putri; Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa
Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan Vol 11 No 02 (2026)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2026.v11.i02.p15

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengkaji mengenai pengaturan prinsip kerahasiaan notaris ketika kebijakan amnesti pajak diberlakukan dan untuk mengetahui perlindungan hukum yang dimiliki notaris dalam hal pelaporan kejahatan pencucian uang. Studi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan regulasi dan konseptual. Hasil study menunjukkan bahwa urutan penerapan aturan hukum didasarkan pada prinsip lex posterior derogat legi priori (hukum yang lebih baru mengesampingkan hukum yang lebih lama), lex superior derogat legi inferiori (hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah) dan lex specialis derogat legi generali (hukum khusus lebih diutamakan daripada hukum umum). Temuan penelitian menunjukkan bahwa hukum tentang kerahasiaan notaris telah diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Amnesti Pajak, khususnya pada Pasal 20 dan Pasal 21 ayat 1, yang memastikan bahwa informasi wajib pajak dirahasiakan. Lebih lanjut, notaris diberikan perlindungan hukum yang optimal melalui mekanisme pencegahan dan penindasan.