Ahmad Lanang Citrawan
Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PENERAPAN PRINSIP PERSAMAAN DI DEPAN HUKUM DALAM PENANGANGAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI SERANG Ridwan Ridwan; Ahmad Lanang Citrawan; Belardo Prasetya Mega Jaya; Amirulloh Ahdad; Ignatius Gita Hernata; Muyassaroh Muyassaroh
Masalah-Masalah Hukum Vol 51, No 2 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.51.2.2022.171-178

Abstract

Prinsip persamaan di depan hukum (equality before the law), merupakan hal yang wajib dijalankan sehingga dengan adanya prinsip tersebut keadilan pun dapat dirasakan oleh masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yang secara operasional dilakukan dengan pendekatan partisipatif. Hasil penelitian ditemukan Prinsip persamaan di depan hukum baru sebatas pemeriksaan setiap perkara, namun tidak dibarengi dengan putusan yang mencerminkan kedudukan yang sama didepan hukum, sehingga putusan itu jauh dari keadilan yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Salah satu bentuk putusan yang mencerminkan adanya disparitas karena terkesan adanya perbedaan di depan hukum, misalnya terlihat pada Perkara Tipikor Alat Kesehatan Kedokteran Umum Pada Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 yang melibatkan unsur Aparatur Sipil Negara dan seorang pengusaha yang didakwa bersama-sama melakukan korupsi.
Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dalam Upaya Pengendalian Pencemaran Laut di Pantai Teluk Labuan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah Inisa Alfath Amara; Mohamad Fasyehhudin; Ahmad Lanang Citrawan
Yustisia Tirtayasa : Jurnal Tugas Akhir Vol. 3 No. 1 January-April 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/yta.v3i1.18536

Abstract

The problem of waste along the coast of Teluk Labuan – Banten continues to be a concern because it is dominated bt household waste. This is caused by the behavior of the local people who like to throw garbage on the banks of rivers and beaches in the hope that the trash will be carried by the currents into the sea. This problem results in sea water pollution and will certainly threaten the diversity of marine life and public health. This study aims to examine the authority of the Pandeglang Regency Environmental Service in managing household waste as an effort to control marine pollution on the fishing port beach fo Teluk Labuan – Banten based on Regional Regulation of Pandeglang Regency Number 4 of 2016 concerning Waste Management and what obstacles it faces. This study uses a juridical-empirical research method. Based on the results of the study, the authority of the Pandeglang Regency Environmental Service in accordance with its main tasks and functions has delegation authority and responsibility in carrying out government tasks in the field of waste management in the Pandeglang Regency area. There are at least 5 (five) inhibiting factors that are felt by the Office in implementing waste management, including low participation and awareness of the community due to the habit of throwing garbage in rivers and coastal areas, limited budget for implementing waste management, lack of facilities and infrastructure, limited resources human resources in internal agencies, and weak law enforcement in society. The input given can be in the form of increasing the active role of the Office in the form of campaigns, counseling, outreach, coaching, supervision and control of waste management, as well as increasing the emphasis on enforcement of environmental law on waste management. In addition to improving waste management infrastructure facilities, reshuffling waste management in accordance with national standards with the 3R principle
Fungsi Badan Pertanahan Nasional Kota Serang Dalam Penanganan Sengketa Tanah Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan Putri Nurul Aini Aini; Ikomatussuniah .; Ahmad Lanang Citrawan
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 3 No. 2 (2026): Januari-Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/jkhkp.v3i2.2034

Abstract

Land disputes are a growing legal problem in Indonesia due to demographic pressures and overlapping land ownership claims. This study examines the function of the National Land Agency (BPN) of Serang City in handling land disputes based on the Regulation of the Minister of ATR/BPN Number 21 of 2020 concerning the Handling and Settlement of Land Cases. The method used is empirical juridical with a qualitative approach. Primary data was obtained through interviews with the Dispute Control and Handling Section of the BPN of Serang City, while secondary data came from laws and regulations, scientific journals, and official documents. The results show that the BPN of Serang City has implemented the stages of complaint receipt, case assessment, initial hearing, research, final hearing, and issuance of legal products. However, procedural irregularities were found in the form of failure to provide information on case developments to complainants and unverifiable mediation. Obstacles encountered include limited archive space, a lack of human resources, administrative issues after regional expansion, and the lack of authority to compel the parties to attend mediation. These various obstacles have resulted in the failure to fulfill the principles of legal certainty and procedural transparency as mandated by the regulations.   Sengketa tanah merupakan permasalahan hukum yang terus berkembang di Indonesia akibat tekanan demografis dan tumpang tindih klaim kepemilikan lahan. Penelitian ini mengkaji fungsi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Serang dalam penanganan sengketa tanah berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa BPN Kota Serang, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPN Kota Serang telah melaksanakan tahapan penerimaan pengaduan, pengkajian kasus, gelar awal, penelitian, gelar akhir, dan penerbitan produk hukum. Namun ditemukan penyimpangan prosedural berupa tidak disampaikannya informasi perkembangan kasus kepada pengadu, serta pelaksanaan mediasi yang tidak dapat diverifikasi. Hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan ruang arsip, kekurangan sumber daya manusia, persoalan administrasi pascapemekaran wilayah, serta ketiadaan kewenangan memaksa kehadiran para pihak dalam mediasi. Berbagai hambatan tersebut berdampak pada belum terpenuhinya prinsip kepastian hukum dan transparansi prosedural sebagaimana diamanatkan regulasi.