Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
6.723
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum LAW REFORM Jurnal Legalitas Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum JURNAL LITIGASI (e-Journal) Jurnal Dinamika Hukum Brawijaya Law Journal : Journal of Legal Studies Diponegoro Law Review Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Sriwijaya Law Review Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Wawasan Yuridika Justitia et Pax Jurnal Ius Constituendum Jurnal Jatiswara Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum JURNAL ILMIAH ADVOKASI Supremasi Hukum Jurnal Ilmiah ASET Jurnal Idea Hukum Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir MOVE: Journal of Community Service and Engagement JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) International Asia Of Law and Money Laundering (IAML) Probono and Community Service Journal RechtIdee Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Pengabdian Dinamika
Jaya, Belardo Prasetya Mega
Faculty Of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 47 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 47 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
EFFECTIVENESS OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT’S JURISDICTION IN IMPUNITY PREVENTION Mega Jaya, Belardo Prasetya; Anditya, Ariesta Wibisono
Justitia et Pax Vol 36, No 1 (2020): Justitia et Pax Volume 36 Nomor 1 Tahun 2020
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (475.238 KB) | DOI: 10.24002/jep.v36i1.2966

Abstract

This research aims to describe and explain the International Criminal Court’s jurisdictions in an effort to prevent impunity. Additionally, this research provides answer to the question of ICC’s effectiveness in upholding justice over international crimes. This research is a normative law research. The research results shows, under Rome Statute of the International Criminal Court 1998, the purpose of a trial is to end impunity over serious crimes. To implement such a purpose, ICC exercise their jurisdictions conform to Rome Statute. However, the exercise of ICC’s jurisdictions are still ineffective, such phenonemon could arise by many factors.
KEAMANAN DAN PERTAHANAN DI SELAT SUNDA, STUDI ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA Danial Danial; Afandi Sitamala; Belardo Belardo
Jurnal Idea Hukum Vol 6, No 1 (2020): Jurnal Idea Hukum
Publisher : MIH Unsoed

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jih.2020.6.1.131

Abstract

Studi ini dimaksudkan untuk mengkaji Strategi Keamanan dan Pertahanan di Selat Sunda, Hal ini dilakukan berdasarkan analisa dan evaluasi penanganan berbagai gangguan keamanan laut seperti perompakan, illegal fishing, illegal logging, penyelundupan, kecelakaan laut, pencurian harta karun dan lain-lain di perairan selat sunda. Selain itu, aparat penegak hukum juga wajib menjalankan kewajiban untuk melakukan pengamanan dan melaksanakan amanah Pasal 44 Konvensi Hukum Laut tahun 1982Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis, yaitu menganalisis identifikasi masalah dengan menggunakan data sekunder, kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Solusi dalam memelihara keamanan di perairan selat sunda adalah Pengembangan Terobosan Kreatif berupa singkonisasi dan koordinasi dengan Dinas Maritim Provinsi Banten dalam hal pengukuran Kapal, Perumusan Peraturan Daerah terkait dengan pelayanan terhadap nelayan dan rencana pembuatan samsat perairan; Selain itu, Strategi dalam meminimalisir kejahatan di perairan selat sunda adalah mengoptimalisasi dukungan Pemda, Akademisi guna mengatasi situasi, kebutuhan dan pengimplementasian terobosan kreatif dalam rangka melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta penegakkan hukum di wilayah perairan dapat di wujudkan melalui tindakan Preemtif, Preventif dan Edukatif serta kerjasama yang berkelanjutan Strategi dalam meminimalisir kejahatan di perairan selat sunda adalah mengoptimalisasi dukungan Pemda, Akademisi guna mengatasi situasi, kebutuhan dan pengimplementasian terobosan kreatif dalam rangka melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta penegakkan hukum di wilayah perairan dapat di wujudkan melalui tindakan Preemtif, Preventif dan Edukatif serta kerjasama yang berkelanjutanStrategi dalam meminimalisir kejahatan di perairan selat sunda adalah mengoptimalisasi dukungan Pemda, Akademisi guna mengatasi situasi, kebutuhan dan pengimplementasian terobosan kreatif dalam rangka melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta penegakkan hukum di wilayah perairan dapat di wujudkan melalui tindakan Preemtif, Preventif dan Edukatif serta kerjasama yang berkelanjutan.
Transnational Criminal Case Settlement Through International Cooperation (A Case Study of Harun Masiku) Belardo Prasetya Mega Jaya
Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 (2020): Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/ajudikasi.v4i1.2203

Abstract

Setiap negara memiliki kewenangan terhadap suatu peristiwa kejahatan yang terjadi di dalam atau di luar wilayah suatu negara, akan tetapi negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku kejahatan kerap mengalami kendala dan permasalahan dalam memproses dan mengadilinya ketika pelaku kejahatan lari atau sedang berada di wilayah negara lain. Contohnya tersangka kasus suap Harun Masiku yang berada di Singapura dan hingga kini belum kembali ke Indonesia. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk: (1) menjelaskan mengenai konsep dan macam-macam yurisdiksi kriminal negara; dan (2) untuk menganalisis bagaimana kerjasama internasional menjadi suatu solusi untuk menerapkan yurisdiksi kriminal negara. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yurisdiksi kriminal negara adalah kewenangan suatu negara terhadap suatu peristiwa kejahatan yang terjadi di dalam atau di luar wilayah suatu negara. Yurisdiksi kriminal dibedakan dalam beberapa macam, yakni: Yurisdiksi kriminal berdasarkan prinsip teritorial, Yurisdiksi kriminal berdasarkan prinsip ekstra-teritorial, Yurisdiksi kriminal berdasarkan prinsip kewarganegaraan aktif dan pasif, Yurisdiksi kriminal berdasarkan prinsip perlindungan, Yurisdiksi kriminal berdasarkan prinsip universal. Kerjasama internasional baik berupa ekstradisi, bantuan timbal balik dalam masalah pidana, penyerahan secara langsung, maupun pengambilan secara paksa berdasarkan persetujuan negara yang bersangkutan akan memudahkan dalam hal penangkapan, penahanan, dan memudahkan dalam menerapkan yurisdiksi kriminal terhadap pelaku kejahatan yang sedang berada di negara lain.
The Indonesia Government's Strategy in Arrest and Confiscation of Criminal Corruption (Corruptor) Assets Abroad Muhyi Mohas Mohas; Belardo Prasetya Mega Jaya; Mohamad Fasyehhudin; Arizon Mega Jaya
Jurnal Dinamika Hukum Vol 21, No 3 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2021.21.3.2882

Abstract

Eradication efforts of corrupting in Indonesia have been carried out, but until now there are still many corruption cases that have not been resolved in various ways by the perpetrators or corruptors. Corruptors often drain the funds from the results of corrupting, even the corruptors then go or run abroad. This raises problems in the process of law enforcement and recovery of financial and economic losses in the country, namely the mechanism for returning assets resulting from criminal acts of corrupting abroad. Therefore, the objectives of this study are to (1) Explain how is Indonesia Government's strategy in arrest and confiscation of criminal corruption (corruptor) assets abroad. (2) Explain how is international treaties concerning the seizure of assets resulting from criminal acts of corrupting are abroad. The research method used in this research is qualitative with a juridical legal approach normative. The results showed that the cooperation between countries is the best strategy that can be done by the Indonesia government in overcoming problems of sovereignty. Some examples of these forms of international cooperation are extradition treaties (extradition), Mutual legal assistance in criminal matters (MLA). The mechanism for the return of assets in MLA consists of four stages of the asset return process (Article 46 Chapter IV, UNCAC).Keywords:  international cooperation; eradication of corruption; confiscation of assets; extradition; mutual legal assistance in criminal matters.
The Law Enforcement Towards Foreign Vessels Which Did Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU-Fishing) In Indonesia Fisheries Management Areas Belardo Prasetya Mega Jaya; Muhamad Uut Lutfi
Jurnal Dinamika Hukum Vol 20, No 1 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2020.20.1.2838

Abstract

Indonesia gets loss on some fields like economy, ecology, and social because of so many IUU-Fishing practices in Indonesia Fisheries Management Areas (FMA). Law enforcement is needed in handling the problem. Therefore, the aims of the research are : (1) to analyze how the law enforcement of foreign vessels which did IUU-Fishing in Indonesia Fisheries Management Areas (FMA) is inappropriate with the international law and the national law; (2)  to explain how  the procedure of law enforcement. This research used normative legal research. The result shows that Indonesia will act decisively every foreign vessels which did IUU-Fishing in Indonesia Fisheries Management Areas. Indonesia has enforced the law by burning and/or sinking every foreign vessel which did IUU-Fishing in Indonesian waters. Whereas in Indonesian Exclusive Economic Zone (IEEZ) would be punished by administrative sanctions and should pay a reasonable bond afterward the vessel and its crew would be deported to their country. 
Limitation in The Right to Freedom of Thought, Conscience, and Religion (Forum Externum): Study of Ahmadiyya Muslim Community Case Belardo Prasetya Mega Jaya; Nurikah Nurikah; Ahadi Fajrin Prasetya
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 55, No 1 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law - Sunan Kalijaga State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v55i1.809

Abstract

Abstract: According to General Explanation of Presidential Decree No. 1/PNPS/ 1965 on Prevention of Misuse and/or Blasphemy, there are six religions in Indonesia. There are Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, and Khong Cu (Confucius). It raises the issue of Indonesian who choose conscience or religions out of the six religions. One example is the Ahmadiyya Muslim Community who choose their conscience. Ahmadiyya Muslim Community often received public rejection and some limitations from the Government of Indonesia.  This paper aims to: (1) examine and analyze the international instrument about the limitation in the right to freedom of thought, conscience, and religion (Forum externum); (2) observe and value the limitation in the right to freedom of thought, conscience, and religion (Forum externum) in Indonesia (Ahmadiyya Muslim Community case). Deploying normative legal research, this research argues that the limitations in religious activities and sealing of several places of worship of the Ahmadiyya Muslim Community by the Government have a legal basis in the international law of externum forum principle and that- the Government limitation on religious activities of Ahmadiyya Muslim community is designed and applied to protect public safety, order, health, or morals or the fundamental rights and freedoms of others. Abstrak: Berdasarkan Penjelasan Umum Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Hanya Ada 6 agama di Indonesia yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu (Confusius). Pembatasan enam agama tersebut menimbulkan persoalan mengenai bagaimana warga negara Indonesia yang memilih kepercayaan atau agama selain dari ke enam agama tersebut, seperti kelompok Muslim Ahmadiyya yang memiih kepercyaannya sendiri. Kelompok Muslim Ahmadiyya sering mendapatkan penolakan publik dan pembatasan-pembatasan dari Pemerintah Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menguji dan menganalisis instrumen internasional mengenai pembatasan hak untuk berfikir, berkeyakinan dan beragama (forum eksternum); dan (2) mengamati dan menilai bagaimana implementasi hak untuk berfikir, berkeyakinan dan beragama (forum eksternum) di Indonesia (kasus Kelompok Muslim Ahmadiyya). Dengan pendekatan hukum normatif, penelitian ini membuktikan bahwa pembatasan-pembatasan dalam melakukan kegiatan keagamaan dan penyegelan beberapa tempat ibadah jemaah Ahmadiyya oleh Pemerintah memiliki basis hukum dalam hukum internasional yakni prisip forum eksternum dan pembatasan pemerintah terhadap kelompok Muslim Ahmadiyya diterapkan demi tercipta keselamatan, ketertiban, kesehatan, atau kesusilaan umum, atau hak-hak dan kebebasan-kebebasan mendasar milik orang lain.
EFFECTIVENESS OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT’S JURISDICTION IN IMPUNITY PREVENTION Belardo Prasetya Mega Jaya; Ariesta Wibisono Anditya
Justitia et Pax Vol. 36 No. 1 (2020): Justitia et Pax Volume 36 Nomor 1 Tahun 2020
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v36i1.2966

Abstract

This research aims to describe and explain the International Criminal Court’s jurisdictions in an effort to prevent impunity. Additionally, this research provides answer to the question of ICC’s effectiveness in upholding justice over international crimes. This research is a normative law research. The research results shows, under Rome Statute of the International Criminal Court 1998, the purpose of a trial is to end impunity over serious crimes. To implement such a purpose, ICC exercise their jurisdictions conform to Rome Statute. However, the exercise of ICC’s jurisdictions are still ineffective, such phenonemon could arise by many factors.
PERADILAN GACACA SEBAGAI SUATU SISTEM ALTERNATIF PERADILAN UNTUK MEMBANTU MEMPROSES HUKUM PELAKU GENOSIDA DI RWANDA Belardo Prasetya Mega Jaya
Nurani Hukum Vol 1, No 1 (2018): Vol. 1 No. 1 Desember 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/nhk.v1i1.4815

Abstract

Analisa SWOT Strategi Digitalisasi pada Era New Normal untuk Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera, Indonesia Ranila Suciati; Kery Utami; Belardo Prasetya Mega Jaya
Jurnal Ilmiah Aset Vol 23 No 1 (2021): Jurnal ASET Volume 23 No 1
Publisher : STIE Widya Manggala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37470/1.23.1.178

Abstract

The spread of COVID-19 has almost never been predicted by any part of the world. This affects most business fields in terms of global supply, world demand, and the confidence of economic actors. The spread of COVID-19 has caused several business activities which become the driving force of the economy stopped due to government policies. The stay at home policy disrupts the performance of the business field, most of which conduct physical buying and selling transactions. And it has directly impact to a negative economic growth both globally and in every region of Indonesia, including Sumatra including 10 provinces within. For this reason, a SWOT analysis is needed to determine the best strategies that can drive economic growth. This analysis based on logics to enhance Strength and Opportunities, nevertheless at the same time could minimize weakness and overcoming Threats. The results of the position of the Cartesian diagram in this study were to diversify products / technologies both e-commerce and fintech and to carry out the results of the SWOT matrix strategy. After analyzing the SWOT matrix, the results in this study were to choose the S-T strategy, namely using strength to overcome threats.
PENERAPAN PRINSIP PERSAMAAN DI DEPAN HUKUM DALAM PENANGANGAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI SERANG Ridwan Ridwan; Ahmad Lanang Citrawan; Belardo Prasetya Mega Jaya; Amirulloh Ahdad; Ignatius Gita Hernata; Muyassaroh Muyassaroh
Masalah-Masalah Hukum Vol 51, No 2 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.51.2.2022.171-178

Abstract

Prinsip persamaan di depan hukum (equality before the law), merupakan hal yang wajib dijalankan sehingga dengan adanya prinsip tersebut keadilan pun dapat dirasakan oleh masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yang secara operasional dilakukan dengan pendekatan partisipatif. Hasil penelitian ditemukan Prinsip persamaan di depan hukum baru sebatas pemeriksaan setiap perkara, namun tidak dibarengi dengan putusan yang mencerminkan kedudukan yang sama didepan hukum, sehingga putusan itu jauh dari keadilan yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Salah satu bentuk putusan yang mencerminkan adanya disparitas karena terkesan adanya perbedaan di depan hukum, misalnya terlihat pada Perkara Tipikor Alat Kesehatan Kedokteran Umum Pada Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 yang melibatkan unsur Aparatur Sipil Negara dan seorang pengusaha yang didakwa bersama-sama melakukan korupsi.
Co-Authors Aceng Asnawi Rohani Ade Marpudin Afandi Sitamala Ahadi Fajrin Prasetya Ahmad Lanang Citrawan Ahmad Lanang Citrawan Ahmad Rayhan Akbar Ari Rangga Prabu Zulkifar Aldi Dwi Cahyo Aliyah Aliyah Alvandri Christian Rahmat Gulo Amirulloh Ahdad Anabela Callista Zahwa Andini Marwah Anditya, Ariesta Wibisono Anisa Lutfiah Annida Dwi Agustin Arafat, Muhammad Rusli Arizon Mega Jaya Asari Taufiqurrohman Asep Hakim Zakiran Aulia Rusdiana Awad Al Khalaf Azef Rahmat Hary Sapto Barora, Siti bin Mohd Rusli, Mohd Hazmi Bryan Alberto Chatri Pratiwi Ningrum Chelsea Tiara Septiani Malau Christian Sandy Pangestu Dani Wijaya Danial Danial Danial Danial Devano, Aldo Devi Rakhmatika Diah Prihartini Dini Dewi Heniarti Dwi Edi Wibowo Edi Setiadi Elly Nurmahlia Erika Febriani Fachrurozy, Azriel Fanny Khalifatu Zanah Febi Sasti Rahayu Ferina Ardhi Cahyani Fikry Nurhayadi Firanda Bery Amini Firdaus Firdaus Firdaus Firdaus Frisky Diaslestarie Gialdah Tapiansari Batubara Hairul Afandi Hanif, Hamdan Arief Hassan, Fareed Mohd Hera Susanti Hikmayatul Muslimah Hilton Tarnama P.M. Hilton Tarnama PM Hilton Tarnama Putra M Idris Idris Ignatius Gita Hernata Imani, Sarah Haderizqi Irfi Silvia Amanda Irma Suryani Jastisia, Mentari Jaya, Arizon Mega Jefry Winter Luhut Hasudungan Justitia, Mentari Khairunnisa, Shofia Khoiruttamam Khoiruttamam Khotimah Estiyovionita Luthfia, Chaula Maharani, Dwi Gita Malida Hany, Elbirra Malik, Imam Ibnu Mareta Puspita Arianie Maulana Shihabudin Mentari Jastisia Meutia Irdina Khairunnisa Mohamad Fasyehhudin Mohamad Fasyehhudin Mohamad Fasyehhudin Mohamad Hidayat Muhtar Mohammad Fasyehhudin Mokhamad Gisa Vitrana Muhamad Romdoni Muhammad Hasyim Abdullah Muhammad Ridwan Muhammad Rusli Arafat Muhammad Rusli Arafat Muhayaroh Muhayaroh Muhtasor Jidan Muhyi Mohas Muhyi Mohas Mulkiah Nurazizah Muyassaroh Muyassaroh Nasrul Hidayat Nida, Qotrun Norma Risca Pratiwi Novia Bella Alifvia Nur Sahroniah Nurikah, Nurikah nurlela Sari Nuryati Solapari Octavian, Ryan Prasetya, Ahadi Fajrin Puput Adela Rafdi Altaf Rahman, Yogi Muhammad Raissa Tsabitha Rara Anggraeni Nur Afifah Ratna Januarita Ratu Anggita Aprilia Regina Permatadewi Tantiany Gunawan Reine Rofiana Rena Yulia Ridho Pangestu Taufik Ridwan Ridwan Ridwan Ridwan Ridwan Ridwan, Ridwan Rika Ratna Permata Rima Oktavian Rio Primus Rofiana, Reine Rully Syahrul Mucharom Rully Syahrul Mucharom, Rully Syahrul Sabaruddin, Nurul Azyani Zafirah Shofia Khairunnisa Siti Nur Aisah Solapari, Nuryati Suciati, Ranila Sulastri Sulastri Suriaamadja, Toto Tohir Surya Anom Sutriyani Adinda Putri Taufiqurrohman, Asari Tiara Destia Herman Trixi Karinina Dewi Sindhutomo Utami, Kery Wafdaa Taaz Hafsari Putri Wardatun Naddifah Wartoyo, Franciscus Xaverius Widya Jusu Adeningtyas Wilda Riva Fadhilah Yeliana Septiani Noor Yoga Yuniadi Yogi Muhammad Rahman Yogi Muhammad Rahman Yogi Muhammad Rahman Yoshi Daud Shimada Yuliatiningsih, Aryuni