Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diponegoro Law Journal
Siti Mahmudah
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TERHADAP KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA PERSERO (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 23/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST) Albert Robertus; Siti Mahmudah; Islamiyati Islamiyati
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (775.246 KB)

Abstract

Artikel ini membahas mengenai perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) setelah pembatalan putusan kepailitan. Penulis melakukan tinjauan yuridis mengenai perjanjian perdamaian dalam PKPU PT Istaka Karya (Persero). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode analisis data kualitatif. Kesimpulan dari penelitian adalah PT Istaka Karya dapat dimohonkan PKPU setelah adanya putusan pembatalan kepailitan apabila persyaratan permohonan terpenuhi sebagai cara penyelesaian utang. Selain itu, perjanjian perdamaian PT Istaka Karya dengan para kreditor menimbulkan akibat hukum yang wajib dipenuhi apabila tidak dipenuhi maka berpotensi untuk dimohonkan pembatalan perjanjian perdamaian.
ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN PERDAMAIAN (HOMOLOGASI) KOPERASI SIMPAN PINJAM INTIDANA (Studi Kasus Perkara Nomor 14/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Smg Jo. Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg Jo. Nomor 1292 K/Pdt.Sus-Pailit/2020) Aditya Fauzi Indarto; Siti Mahmudah; Hendro Saptono
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (900.081 KB)

Abstract

Koperasi Simpan Pinjam Intidana diajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh para anggotanya di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang. Dalam perkara tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk berdamai dan menandatangani Akta Perdamaian yang kemudian disahkan/ dihomologasi oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang. Pihak Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perdamaian yang akhirnya dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang. Dalam tingkat kasasi, permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penulis akan mengkaji mengenai pengaturan pergantian kepengurusan koperasi selama pelaksanaan perdamaian dalam PKPU di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, serta alasan pengajuan permohonan pembatalan putusan perdamaian (homologasi) Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Metode ini menggunakan data sekunder terhadap asas-asas hukum serta studi kasus dengan spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan pergantian kepengurusan koperasi dalam masa homologasi tidak diatur dalam UU KPKPU, sehingga pergantiannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, yaitu melalui Rapat Anggota. Alasan diajukannya permohonan pembatalan putusan perdamaian (homologasi) Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg menurut pendirian para Pemohon adalah dilaksanakannya pergantian organ pengurus KSP Intidana yang melaksanakan PKPU, yang menyimpangi Akta Perdamaian. Hal tersebut menurut Penulis dapat dibenarkan atau tidak bertentangan dengan hukum karena dilakukan melalui rapat anggota yang sah  yang juga memenuhi ketentuan Pasal 1320 Jo. Pasal 1338 KUH Perdata, serta terdapat kelalaian yang menyebabkan ketidakjelasan dan ketidakpastian pembayaran kepada anggota.
PERTANGGUNGJAWABAN PARA PIHAK DALAM JUAL BELI SECARA ONLINE (STUDI KASUS LAZADA GROUP DENGAN ACHMAD SUPARDI PADA HARI BELANJA ONLINE NASIONAL) Dhimas Dwi Hutomo; Siti Mahmudah; Ro’fah Setyowati
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (387.131 KB)

Abstract

Dewasa ini, teknologi sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya orang yang melakukan berbagai kegiatan melalui internet, salah satunya yaitu kegiatan transaksi jual beli. Bagi kepentingan ekonomi, kehadiran teknologi komputer dan internet telah mendorong kepada tindakan efisiensi yang sesungguhnya, sedangkan bagi dunia hukum, kemajuan tersebut telah membawa implikasi pada munculnya fenomena hukum yang baru. Ketika seseorang melakukan suatu transaksi maka pada saat itu juga para pihak yang terlibat sudah dihadapkan pada berbagai masalah hukum, seperti bagaimana caranya kita mengetahui keabsahan pembelian yang dilakukan dalam jual beli online, webvertising yang tidak jujur, kekuatan yang mengikat dari kontrak tersebut, sampai pada saat pembayarannya. Dengan munculnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 dan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan dua hal penting yakni, pertama pengakuan transaksi elektronik dan dokumen elektronik dalam hukum perikatan dan hukum pembuktian, sehingga kepastian hukum transaksi elektronik dapat terjamin dan yang kedua diklasifikasikannya tindakan-tindakan yang termasuk kualifikasi pelanggaran hukum terkait kualifikasi pelanggaran hukum terkait penyalahgunaan teknologi informasi disertai dengan sanksinya. Salah satu platform e-commerce yang sering digunakan dalam masyarakat Indonesia saat ini yaitu Lazada. Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan penulis dengan mengumpulkan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan jual beli secara online di Indonesia, pertanggungjawaban para pihak dalam transaksi media internet keabsahan sebuah kontrak elektronik dalam melakukan transaksi jual beli melalui media internet (Online) dan untuk mengetahui hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen dan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam bertransaki melalui internet.
ANALISIS PENERAPAN PEMBAYARAN TOL MENGGUNAKAN E- MONEY Husin Husin; Paramita Prananingtyas; Siti Mahmudah
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (232.994 KB)

Abstract

Bank Indonesia bersama dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahanan Rakyat melalui peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 mewajibkan pengguna jalan tol melakukan pembayaran tol menggunakan uang elektronik atau E- Money. Pembayaran tol menggunakan E- Money akan diterapkan pada seluruh gerbang tol  di Indonesia, untuk mewujudkan kebijakan tersebut tentunya dibutuhkan sinergitas antara pihak perbankan dengan pengelola jalan tol.Permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini adalah mengenai pengaturan yang digunakan dalam pemanfaatan E- Money untuk penerapan pembayaran jalan tol oleh perbankan dan hubungan hukum antara pihak pengelola tol dengan perbankan dalam penerapan pembayaran tol dengan E- Money.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode pendekatan  yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang meneliti data skunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan.Berdasarkan penelitian, peraturan mengenai pemanfaatan E- Money diatur dalam Peraturan Bank Indonesia, E- Money yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran harus memenuhi unsur- unsur yang telah ditetapkan Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia tentang uang elektronik beberapakali mengalami perubahan sehingga menyebabkan bentuk kerjasama yang dilakukan pihak perbankan dengan pengelola tol juga mengalami perubahan, seperti bentuk kerjasama yang sebelumnya diperbolehkan secara ekslusif tidak lagi diizinkan setelah peraturan tersebut mengalami perubahan.Dapat disimpulkan bahwa penerapan pembayaran tol dengan menggunakan E- Money yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017  telah sesuai dengan peraturan per- undang- undangan Negara Republik Indonesia, namum masih terdapat beberapa kelemahan dari pengaturan pemanfaatan E- Money tersebut terutama dinilai dari segi perlindungan terhadap konsumen.
TANGGUNGJAWAB PT PEGADAIAN (PERSERO) TERHADAP NASABAH DALAM HAL TERJADINYA KERUSAKAN ATAU KEHILANGAN BARANG JAMINAN DI PT PEGADAIAN (PERSERO) Beta Avissa; Paramita Prananingtyas; siti Mahmudah
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (350.585 KB)

Abstract

Perjanjian hukum gadai mengharuskan adanya penyerahan barang jaminan, yang menimbulkan hak dan kewajiban para pihak, kewajiban pemegang gadai antara lain bertanggung jawab terhadap kerusakan, hilang, berkurang, atau tidak sesuai dengan kondisi awal saat penyerahan atas barang jaminan. Adapun tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menjelaskan pelaksanaan tuntutan ganti rugi yang menjadi tanggung jawab PT Pegadaian dalam hal terjadinya kerusakan atau kehilangan barang jaminan di PT Pegadaian (Persero) dan hambatan pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukan tuntutan ganti rugi ada karena kelalaian pemegang gadai dalam penyimpanan barang jaminan milik nasabah, pelaksanaan tuntutan ganti rugi diawali dengan memenuhi persyaratan, nasabah hanya berhak menuntut atas hilang atau rusakya barang jaminan gadai yang ada didalam kekuasaan PT Pegadaian (Persero), namun untuk memperoleh ganti rugi tersebut harus melunasi hutangnya kepada pihak PT Pegadaian (Persero). Pelaksanaan tuntutan ganti rugi diakhiri dengan pembayaran nilai ganti rugi, yang diberikan setelah dilunasinya utangnya kepada pihak PT Pegadaian (Persero) yang mengakibatkan hapusnya perjanjian gadai, dalam pelaksanaannya terdapat berbagai kendala baik yang berasal dari pihak internal dan eksternal,yang dimaksud dengan pihak internal adalah PT Pegadaian (Persero) dan pihak ekternalnya adalah  Nasabah, kendala-kendala tersebut seputar tentang sulitnya pencapaian kesepakatan atas nilai penggantian. Jika nasabah menolak besaran nilai penggantian kerugian dan tidak tercapainya kesepakatan maka tuntutan ganti rugi dapat diselesaikan pada jalur hukum.
AKIBAT HUKUM PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA SAFE DEPOSIT BOX ( STUDI KASUS PEMBOBOLAN SAFE DEPOSIT BOX BANK INTERNASIONAL INDONESIA (BII) ) Johanes Napitupulu; Budiharto Budiharto; Siti Mahmudah
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (126.894 KB)

Abstract

Klausula eksonerasi merupakan suatu klausula yang berisi pembatasan bahkan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya bagi pelaku usaha yang dicantumkan dalam perjanjian standar. Namun pencantuman klausula eksonerasi tertentu justru mengakibatkan kerugian yang timbul bagi konsumen atau debitur dikarenakan bentuk perjanjian standar yang tidak dapat dilakukan tawar menawar mengenai isi dalam perjanjian. Sebagai salah satu contoh kasus pembobolan Safe Deposit Box Bank Internasional Indonesia yang mengakibatkan kerugian bagi nasabah karena tidak adanya ganti kerugian akibat dicantumkannya klausula eksonerasi pada perjanjian sewa menyewa Safe Deposit Box. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ditemukan bahwaterdapat beberapa pandangan yang melatarbelakangi diterima dan berkembangnya pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian standar di masyarakat. Namun Pemerintah melakukan pembatasan terhadap pencatuman klausula eksonerasi dalam perjanjian standar melalui Pasal 18 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur secara teknis jenis klasula eksonerasi yang dilarang untuk dicantumkan dalam Perjanjian Standar.
KAJIAN TERHADAP RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN DIUNDANGKANNYA PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 15/POJK.04/2020 Yanda Saputra; Siti Mahmudah; Islamiyati Islamiyati
Diponegoro Law Journal Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (930.699 KB)

Abstract

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ Perusahaan Terbuka (PT.Tbk) yang sangat vital. Situasi pandemi Covid-19 mempengaruhi penyelenggaraan RUPS PT.Tbk. Pandemi dan kemajuan teknologi alasan  OJK mengeluarkan POJK 15/2020 sebagai dasar pengaturan RUPS PT.Tbk yang memungkinkan diselenggarakan e-RUPS dan penggunaan e-Proxy. RUPS PT.Tbk pada diatur dalam UUPT namun disesuikan dengan perundang-undang pasar modal. Sehingga perlu dikaji RUPS PT.Tbk setelah diundangkannya POJK 15/2020. Tujuan penelitain adalah mengetahui pengaturan RUPS Perusahaan Terbuka berdasarkan POJK 15/2020. Metode penelitian yaitu jenis penelitian yuridis normative, spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data sekunder, analisis data kualitatif dengan metode pengumpulan studi kepustakaan.  Prinsipnya pengaturan RUPS pada UUPT sama dengan POJK 15/2020 sebagimana dimuat pada 76 UUPT dan Pasal 11 POJK 15/2020 tentang tempat penyelenggaraan RUPS. Pengambilan keputusan Pasal 87 UUPT dengan Pasal 40 POJK 15/2020 dan ketentuan kuorum Pasal 88 dan 89 UUPT dengan Pasal 42 dan Pasal 43 POJK 15/2020. Pengaturan RUPS PT.Tbk dalam UUPT bersifat umum sedangkan POJK 15/2020 bersifat khusus dan mengatur lebih rinci tentang RUPS PT.Tbk.
KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR PASAR MODAL DI BURSA EFEK INDONESIA DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM TRANSAKSI ONLINE TRADING Yudo Pradipto; Hendro Saptono; Siti Mahmudah
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (295.3 KB)

Abstract

Di era globalisasi, teknologi sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini ditunjukkan dengan hadirnya sistem transaksi online trading yang merupakan suatu alternatif perdagangan efek sesuai dengan perkembangan teknologi informasi untuk kepentingan pembangunan ekonomi negara secara lebih efisien. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan dan mekanisme sistem transaksi online trading dalam perdagangan efek Pasar Modal dan juga perlindungan hukum bagi investor akibat adanya kejahatan dan pelanggaran yang ada di Pasar Modal terutama dalam sistem transaksi online trading serta wewenang dan tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi perdagangan efek melalui sistem transaksi online trading dalam Pasar Modal.Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan penulis dengan mengumpulkan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan diolah dengan metode kualitatif.Mekanisme sistem transaksi online trading dalam perdagangan efek diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk mengawasi kejahatan dan perbuatan yang dilarang dalam pasar modal
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBENTUKAN HOLDING COMPANY PADA PT PERTAMINA Joshua Bagus Christian Widjoseno; Siti Mahmudah; Aisyah Ayu Musyafah
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Landasan yuridis Holding Company BUMN yang digunakan selama ini adalah PP No. 72 Tahun 2016 tentang tata cara penyertaan modal negara pada BUMN dan PT. Namun banyak ketidaksesuaian antara PP tersebut dengan UU diatasnya, seperti UU BUMN, UU PT, dan UU Keuangan Negara. Salah satunya mengenai status anak perusahaan yang tergabung dalam Holding Company BUMN. Dilatarbelakangi hal tersebut, peneliti akan meneliti tentang pengaturan Holding Company BUMN di Indonesia serta dampaknya bagi status anak perusahaan yang tergabung dalam PT Pertamina sebagai Holding Company BUMN pada bidang minyak dan gas. Tidak ada pengaturan khusus mengenai Holding Company BUMN di Indonesia, UU dan peraturan yang ada hanya menyinggung secara tersirat mengenai Holding Company. Mengenai status hukum anak perusahaan PT. Pertamina, sesuai dengan UU BUMN, anak perusahaan BUMN bukanlah termasuk dalam BUMN, sehingga tidak dapat diperlakukan selayaknya BUMN.
Co-Authors Aditya Fauzi Indarto Aisyah Ayu Musyafah Albert Robertus Beta Avissa Budiharto Budiharto Dhimas Dwi Hutomo Hendro Saptono Husin Husin Islamiyati Islamiyati Johanes Napitupulu Joshua Bagus Christian Widjoseno Paramita Prananingtyas Ro'fah Setyowati Yanda Saputra Yudo Pradipto