Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF REGIONAL FINANCIAL INDEPENDENCE, PERCAPITA INCOME AND THE NUMBER OF POOR PEOPLE ON HUMAN DEVELOPMENT INDEX IN INDONESIA Tiur Roida Simbolon
Quantitative Economics Journal Vol 11, No 1 (2022): APRIL 2022
Publisher : Universitas Negeri Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24114/qej.v11i1.36346

Abstract

The human development index is an important indicator to measure success in efforts to build human quality of life. Human development emphasizes the fulfillment of a life worthy of man. The government is making efforts to improve the quality of the population as a resource, both from aspects of education such as subsidies contained in the law, in terms of health and economic perspectives that can be seen from the income of the community. In this study, the authors analyzed how the influence of regional financial independence, percapita income and the number of poor people as an effort in the process of improving human development in each province in Indonesia. The research data was taken from 34 provinces in Indonesia with a period from 2014-2018 through the Central Statistics Agency. Through chow test and hausman test, this study used panel data analysis with Fixed Effect Model (FEM) approach. The results of partial or t-tests showed that regional financial independence had a significant effect on the human development index with a statistical t-value of 3,100864 and a probability of α <  0.05, Per capita GDP data has a significant effect on the human development index with a statistical t-value of 5,131457 and a probability of α <  0.05, and the number of poor people has a significant effect on the human development index with a statistical t-value of -16,10742 and a probability of α <  0.05. Simultaneous test results or F-test showed a statistical F-value of 74,08607 with a probability of α < 0.05 which means that together independent variables have a significant effect on dependent variables. Through the R² test results obtained a value of 0.952502 means variables of regional financial independence, percapita income and the number of poor people are able to explain the effect on the human development index in each province in Indonesia by 95 percent ____________________________________________________________Keywords: Regional Financial Independence (KKD), Perkapita Income (GDPperkapita), Number of Poor People (JPM), Human Development Index (HDI), Fixed Effect Model (FEM)
Exploring Deadweight Loss of Potential Regional Revenue Lost Due To Prostitution Practices in Palangka Raya Muhammad Farras Nasrida; Suherman Suherman; Dicky Perwira Ompusunggu; Tiur Roida Simbolon
EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol. 4 No. 1: November 2024
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/ekoma.v4i1.6142

Abstract

The underground economy, often referred to as the informal economy, encompasses various economic activities that are unrecorded in formal economic systems and not reported to the government. These activities frequently operate outside legal frameworks or exist within regulatory gray areas, including drug trafficking, tax evasion, and prostitution. The underground economy continues to grow, particularly in rapidly expanding cities. In Palangka Raya, the capital of Central Kalimantan Province, this phenomenon has become significant, with prostitution standing out as a prominent sector. This study investigates the potential revenue lost due to prostitution activities in Palangka Raya, where practices, both offline and online, generate income for those involved but remain untaxed. Despite efforts to reduce such activities, prostitution persists in some areas, both in former red-light locations and covertly through digital platforms. This situation poses not only social and security risks for the community but also results in lost potential revenue that could otherwise support local development initiatives.
Analisis Sistem Pengelolaan Administrasi Persuratan Di Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Kalimantan Tengah Ulfa Ulfa; Fanny Kartika Oktavianti; Tiur Roida Simbolon; Muhammad Farras Nasrida
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 2 (2026): Mei-Juli
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i2.8810

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengelolaan administrasi persuratan di Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Kalimantan Tengah melalui penerapan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) sebagai bagian dari transformasi digital administrasi pemerintahan. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi langsung terhadap proses pengelolaan surat masuk dan surat keluar. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pegawai yang terlibat langsung dalam penggunaan aplikasi SRIKANDI dan pengelolaan administrasi persuratan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi aplikasi SRIKANDI mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan surat melalui proses administrasi yang lebih cepat, terstruktur, terdokumentasi secara sistematis, serta mudah diakses kembali ketika diperlukan. Selain itu, disposisi surat secara elektronik membantu mempercepat komunikasi dan koordinasi antarpegawai maupun pimpinan sehingga alur kerja menjadi lebih tertib dan transparan. Pengarsipan digital juga mempermudah proses pencarian dokumen dan mengurangi risiko kehilangan arsip. Namun, implementasi sistem belum berjalan optimal karena masih terdapat kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, penggunaan dual system antara administrasi manual dan digital, gangguan jaringan internet, serta sarana teknologi informasi yang belum memadai. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan berkelanjutan bagi pegawai serta penguatan infrastruktur teknologi informasi agar penerapan administrasi persuratan berbasis digital dapat berjalan lebih maksimal, profesional, efektif, dan akuntabel. Penerapan sistem ini juga mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang modern karena seluruh data surat tersimpan secara elektronik dan dapat ditelusuri kembali dengan mudah. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi instansi lainnya dalam mengembangkan sistem administrasi persuratan berbasis digital berkelanjutan
Efektivitas Sistem Srikandi dalam Mendukung Tata Kelola Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Kalimantan Tengah Griselda Anabella; Fanny Kartika Oktavianti; Tiur Roida Simbolon; Alexandra Hukom
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 2 (2026): Mei-Juli
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i2.8812

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Sistem InformasiKearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) dalam mendukung tata kelola pemerintahan di Biro Perekonomian Sekretariat Daerah ProvinsiKalimantan Tengah. Latar belakang penelitian ini adalah transformasidigital birokrasi melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik(SPBE) yang mendorong penerapan SRIKANDI sebagai aplikasipersuratan dan kearsipan elektronik. Studi ini menggunakan pendekatankualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasipartisipatif, wawancara mendalam terhadap lima informan kunci yang dipilih secara purposif, serta studi dokumentasi. Analisis data dilakukandengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Untuk mengukurefektivitas, kerangka Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLone dan McLean (2003) diintegrasikan dengan prinsip-prinsip tata kelolapemerintahan yang baik (transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas). Hasil penelitian menunjukkan bahwa SRIKANDI telahmempercepat proses administrasi persuratan, memudahkan penelusuranarsip digital, serta meningkatkan transparansi melalui rekam jejakelektronik yang terukur. Meskipun demikian, efektivitas sistem belumoptimal karena terkendala oleh keterbatasan kompetensi sumber dayamanusia, instabilitas jaringan internet, dan gangguan teknis aplikasi. Dimensi kualitas sistem dan kualitas layanan dalam model DeLone dan McLean menjadi dua aspek yang memerlukan perbaikan signifikan. Sementara itu, kualitas informasi dan kepuasan pengguna relatif baik, serta manfaat bersih sudah dirasakan dalam penghematan waktu dan biaya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa SRIKANDI cukup efektifdalam mendukung tata kelola pemerintahan digital, namunkeberlanjutannya membutuhkan penguatan kapasitas aparatur, perbaikan infrastruktur teknologi informasi, penyempurnaan aplikasi, dan komitmen pimpinan. Rekomendasi strategis mencakup pelatihanberjenjang, penyediaan server dan jaringan cadangan, penerapanstandar kualitas perangkat lunak, serta penguatan budaya kerja digital melalui keteladanan dan kebijakan yang konsisten.