Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.463
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science Jurnal Ilmiah Peuradeun SHIBGHAH: Journal of Muslim Societies In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia MAQASIDI Al-Nadhair : Jurnal Kajian Fikih dan Ushul Fikih CONSTITUO: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Jurnal Nispatti
Fauza Andriyadi
Sekolah Tinggi Agama Islam Al Washliyah Banda Aceh
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TERINTEGRASI SEBAGAI PEMBENTUKAN KARAKTER MAHASISWA Arfah Ibrahim; Fauza Andriyadi
Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science Vol 7 No 2 (2022): Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jai.v7i2.1737

Abstract

This paper will discuss the role of Islamic Religious Education in Higher Education in shaping the character of students. Integrated Islamic Religious Education (PAIT) is one of the most important pillars of character education. Character education will grow well if it starts from the instillation of a religious spirit in children, therefore PAI material in higher education is one of the supports for character education. Through PAI learning, students are taught aqidah as their religious basis, taught the Koran and hadith as a guide for their lives, taught fiqh as legal signs in worship, teaches Islamic history as an example of life, and teaches morals as a guide for human behavior whether in the good or bad category. bad. Therefore, the main goal of PAI learning is the formation of personality in students which is reflected in their behavior and mindset in everyday life. In addition, the success of PAI learning in schools is also determined by the application of appropriate learning methods.
Minhaj Al-Thalibin (Karya Imam Al-Nawawi) Fauza Andriyadi
SHIBGHAH: Journal of Muslim Societies Vol 4, No 1 (2022): Vol 4, No 1 (2022): SHIBGHAH: Journal Of Muslim Societies
Publisher : STAI Al-Washliyah Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Imam al-Nawawi, pengarang kitab Minhaj al-Thalibin dalam Mazhab Syafi’i merupakan seorang mujtahid tarjih yang fatwanya menjadi acuan dalam pengamalan, bahkan apabila bertentangan tarjihnya dengan ulama Syafi’iyyah lainnya, maka pendapat al-Nawawi-lah yang harus diamalkan dan dianggap sebagai mazhab. Menurut pendapat yang sahih, ia meninggal dunia sementara umurnya tidak lebih dari 45 tahun. Kitab matan Minhaj al-Thalibin merupakan salah satu kitab fenomenal dalam dinamika fikih mazhab Imam Syafi’i. Kitab ini ditulis oleh Imam Nawawi, sosok mujtahid tarjih yang digelari dengan muharrir (peneliti senior) mazhab Syafi’i. Penguasaannya terhadap konsepsi mazhab Syafi’i serta dinamika yang terjadi di dalamnya tidak perlu diragukan lagi. Salah satu yang identik dalam kitab Minhaj al-Thalibin adalah Imam Nawawi membuat rumus-rumus tertentu dalam klasifikasi pendapat yang dituangkannya, yaitu: Pertama, istilah Qaul, Qaulani, atau Aqwal, yaitu ijtihad yang dinisbatkan kepada Imam Syafi’i tanpa membedakan apakah qaul imam Syafi’i itu qaul qadim, jadid, manshush maupun mukharraj. Maksudnya, para peneliti (muharrir) mazhab Syafi’i (dalam hal ini adalah Imam Nawawi) menemukan bahwa dalam satu masalah ada dua pendapat atau lebih, yang semua pendapat itu dinisbahkan kepada Imam Syafi’i (dianggap sebagai pendapat Imam Syafi’i).
REPOSISI MAJELIS ADAT ACEH DALAM TATA PEMERINTAHAN ACEH PASCA QANUN NO. 10 TAHUN 2008 Fauza Andriyadi
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 5, No 1 (2015)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v5i1.1292

Abstract

Setelah lahir Undang-Undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, posisi hukum dan lembaga adat menjadi strategis yang kemudian diterjemahkan dalam Qanun No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat dengan nama Majelis Adat Aceh (MAA). Namun demikian, masih saja Majelis Adat Aceh (MAA) tidak dapat berfungsi dengan baik dikarenakan tidak adanya political will dari pemerintah, seperti tidak adanya politik anggaran yang berpihak kepada penguatan lembaga adat tersebut. Tulisan ini coba menjelaskan posisi dan peran lembaga adat Majelis Adat Aceh (MAA) di Kabupaten Aceh Selatan serta bagaimana eksistensi MAA dalam perspektif tata Negara Islam serta bagaimana signifikasi Majelis Adat Aceh (MAA) dalam kondisi kekinian. Ulasan dalam tulisan ini menggunakan teori Structural Functional, dengan menggunakan skema AGIL yang terdapat empat karakteristik terjadinya suatu tindakan, yakni Adaptation, Goal Attaiment, Integration, Latency. Simpulannya bahwa Majelis Adat Aceh (MAA) di Kabupaten Aceh Selatan masih belum bejalan dengan optimal dikarenakan perhatian lembaga eksekutif yang minim  dan semakin dipersulit dengan tidak adanya Qanun di tingkat Kabupaten yang sebenarnya dapat memperkuat lembaga adat di tingkat Kabupaten. Pada saat yang sama, peran lembaga adat dalam masyarakat kehilangan kekuatannya setelah kehilangan pemuka yang otoritatif.
Status Adat yang Terbentuk dalam Masa Pandemi Fauza Andriyadi
MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 2, No. 2 (Desember 2022)
Publisher : MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum diterbitkan oleh Program Studi Hukum Pidana Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/maqasidi.vi.1429

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui status ada yang terbentuk dalam masa pandemic. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan konstruktivisme, yang bertujuan untuk mengangkat realitas atau fakta tentang posisi adat dalam masyaraka dan juga menggunakan metode kualitatif Etnografi, yaitu mendeskripsikan dan menginterpretasikan budaya, kelompok sosial atau sistem. Etnografi adalah pendekatan empiris dan teoretis yang bertujuan mendapatkan deskripsi dan analisis mendalam tentang kebudayaan berdasarkan penelitian lapangan yang intensif. Adapun hasil penelitian yang ditemukan adalah adat merupakan salah unsur dalam pertimbangan penetapan hukum. Di mana, harus mencukupi syarat dan ketentuannya di mana di antaranya adalah bersifat mayoritas dan tidak menentang dengan dalil syara’. Adat dan kebiasaan yang terjadi dalam masa pandemi tidak bisa dikategorikan adat untuk masa sesudahnya, hal ini disebabkan pembolehan yang terjadi dalam masa pandemi seperti transaksi jual beli Online bagi ulama yang melarangnya adalah karena hajat atau dharurah, begitu juga pembolehan menjarakkan shaf shalat dan kebolehan tidak menghadiri shalat Jumat di mesjid juga disebabkan pandemi ini dianggap sebagai bentuk uzur yang menghilangkan kewajiban Jumat. Tentunya pembolehan karena uzur sekalipun dalam jangka waktu yang lama dan dilakukan oleh mayoritas tidak dikategorikan sebagai adat.
Pencurian Menurut Hukum Islam Sufriadi; Fauza Andriyadi
Jurnal Al-Nadhair Vol 1 No 02 (2022): Al-Nadhair
Publisher : Ma'had Aly MUDI Mesjid Raya Samalanga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61433/alnadhair.v1i2.18

Abstract

Dalam menafsirkan ayat ahkam, seorang mufassir sering terbentur pada pengertian dan definisi-definisi, benturan ini dikarenakan para musfassir dilingkari oleh konteks yang sering berubah dan tidak tetap sehingga membutuhkan kejelian pada saat membahas dan memaknainya. Kondisi ini tentunya memerlukan kepastian hukum yang diperoleh dari sumber dasar baik Al-Qur`an maupun hadis agar tidak terjadinya multitafsir yang menyimpang. Ayat 38 surat Al-Maidah merupakan salah satu dalil yang dijadikan sebagai acuan penetapan sanksi kepada pencuri. Namun jika diteliti lebih lanjut ada beberapa unsur yang berbentuk umum dan mesti ada penjelasan tentang subtansial unsur-unsur dimaksud agar tidak keliru penetapan hukum nantinya. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research). Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan analisis normatif, teknik analisis data yang digunakan adalah content analysis. Pencurian merupakan tindak pidana yang sangat dikecam dalam agama Islam, oleh karenanya diberikan denda potong tangan bagi pelaku. Kecaman dan ketentuan tentang sanksi bagi pencuri di antaranya tertuang dalam Al-Qur`an surat Al-Maidah ayat 38 dan beberapa hadis. Pencurian adalah tindakan pengambilan barang yang dilakukan oleh seorang mukallaf serta tidak dalam keadaan terpaksa, dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Sekalipun masih menjadi diskursus ulama karena aspek ini termasuk ranah persumtif, namun dapat disimpulkan bahwa antara syarat yang harus dipenuhi agar sah dikenakan sanksi potong tangan adalah jumlah harta yang dicuri mencapai seperempat dinar atau setara dengan harga seperempat dinar. Begitu juga tentang tempat dasar barang yang diambil merupakan tempat yang layak untuk penyimpanan barang terkait. Dalam hal dikenakan sanksi potong tangan, maka yang dipotong adalah tangannya yang kanan dan dipotong di pergelangan tangan.
Application of Multicultural Education in Strengthening Community Solidarity in Indonesia Abdullah, Anzar; Alim, Andi; Andriyadi, Fauza; Burga, Muhammad Alqadri
Jurnal Ilmiah Peuradeun Vol. 11 No. 3 (2023): Jurnal Ilmiah Peuradeun
Publisher : SCAD Independent

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26811/peuradeun.v11i3.965

Abstract

This study aims to describe the models, methods and approaches used in multicultural education in Indonesia. The research method used is systematic literature-based qualitative research, namely an approach that manages data by reducing data, presenting, and verifying, as well as concluding data, not using mathematical calculations and statistics. The results of the research found that, first, multicultural education is very important to be implemented in Indonesia, because the community is multi-ethnic and consists of various ethnicities, religions, cultures and regional languages. Second, the models, methods and approaches that are suitable for implementing multicultural education in Indonesia are inclusive education models through cooperative learning and role-playing methods and approaches. The study concludes that multicultural education in Indonesia is very important to be implemented through the integration of inclusivism values ​​to students through classroom interaction using cooperative learning and role-playing.
Syariat Islam dan Kontroversial (Studi Syariat Islam di Aceh) Andriyadi, Fauza
Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 2 No. 1 (2021): EduLaw:Journal of Islamic Law and Yurisprudance
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Bunga Bangsa Cirebon Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Komitmen penegakan syariat Islam di Aceh, hingga kini menemui rintangan yang cukup berat. Pro dan kontra yang selalu bermunculan berkaitan dengan pemberlakuan hukum pidana Islam di Aceh (Qanun Jinayah), merupakan isu yang belum tertuntaskan hingga saat ini. Sebagian ahli hukum menganggap Qanun ini banyak bertentangan dengan HAM dan UUD 1945, sedangkan sebagian ahli hukum yang lainnya, termasuk ulama Aceh, berpendapat bahwa Qanun ini merupakan aspirasi sebagian besar rakyat Aceh yang menginginkan penerapan syariat Islam secara menyeluruh. Penelitian ini merupakan gabungan penelitian pustaka (library research) dan penelitian lapangan (field research) yang menggunakan analisis kualitatif. Pendekatan yanag digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis dan normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara. Teknik dokumentasi terutama akan digunakan untuk menggali sisi historisitas Qanun Jinayat dan potret masyarakat Aceh. Adapun untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan faktor-faktor yang menghambat implementasi Qanun Jinayat ini, maka akan digunakan teknik wawancara mendalam terhadap sejumlah tokoh yang dianggap mengetahui secara persis perjalanan Qanun Jinayat ini. Qanun Aceh tentang Hukum Jinayah merupakan upaya kompilasi terhadap sejumlah Qanun yang telah ada (Qanun Aceh No. 13 dan 14 tahun 2003), dengan perluasan pada hukum materiil dan hukum formalnya. Isu yang paling kontroversial dalam rancangan Qanun Tahun 2009 ini adalah tentang dimasukkannya hukuman rajam untuk tindak pidana zina ba`d al-i???n. Sebagaimana Qanun sebelumnya, rancangan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat ini masih menuai kontroversi hingga saat ini. Pembentukan dan penerapan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayah ini tentu tidak dapat dilepaskan dari politik hukum Islam di Aceh. Penetrasi politik nasional dan internasional, tarik menarik kelompok radikal dan moderat, serta tarik menarik kepentingan politik, telah memperberat langkah penerapan Qanun ini di bumi Nanggroe Aceh Darussalam.
Upaya Peningkatan Karakter Mandiri dan Rasa Ingin Tahu dengan Physics Mobile Learning dan Pembelajaran Kepo Novafianto, Fendy; Andriyadi, Fauza
Jurnal Nispatti Vol. 9 No. 1 (2024): Jurnal Nispatti
Publisher : SCAD Independent

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26811/nispatti.v9i1.187

Abstract

Karakter mandiri dan rasa ingin tahu siswa di SMK Bhakti Nusantara kurang, ditunjukkan dengan siswa senang diberi materi, terdapat siswa yang mencontoh tugas teman dan sedikitnya siswa yang bertanya. Sehingga, dibutuhkan inovasi untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu menggunakan physics mobile learning (PML) dan pembelajaran kepo. Hasil implementasi pada karakter mandiri dan rasa ingin tahu meningkat. Rata-rata persentase mandiri siswa sebesar 81% yang termasuk kategori tinggi. Sedangkan rata-rata persentase karakter rasa ingin tahu sebesar 94%. Ketercapaian hasil implementasi menunjukkan peningkatan jika dibandingkan kondisi awal. PML dapat digunakan pada perangkat handphone yang mudah dibawa kemana-mana, sehingga siswa hanya perlu membuka handphone dan mengamati, mengikuti dan memahami konten dimanapun dan kapanpun. Pembelajaran kepo dengan PML dapat menarik antusias siswa untuk mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan yang terkait materi karena siswa diberikan stimulus dalam bentuk video. Respon siswa terhadap penggunaan PML dan pembelajaran kepo menunjukkan hasil sangat baik.
Eksistensi Majelis Adat Aceh dalam Pemerintahan Andriyadi, Fauza
CONSTITUO : Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 4 No 2 (2025): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/constituo.v4i2.6330

Abstract

Aceh adalah salah satu provinsi di negara Kesatuan Republik Indonesia yang terletak di ujung paling Barat wilayah Indonesia. Aceh memberlakukan hukum positif dan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari. Adat merupakan salah satu bagian terpenting yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan masyarakat. Adat bisa merefleksikan keterkenalan suatu kaum. Di sini adat mempunyai peran yang sangat signifikan dalam masyarakat. Salah satu bagian dari adat ini adalah hukum adat. Hukum adat di setiap daerah atau wilayah berbeda-beda namun mempunyai satu tujuan yang sama yakni hidup rukun dalam bermasyarakat. Hukum adat ini bernaung di satu lembaga yang mengatur keberlangsungan suatu hukum adat yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Hukum adat merupakan hukum yang sudah berlaku di satu daerah atau wilayah atau suatu kaum dan berlaku secara turun temurun dan akan terus berlangsung selamanya dalam kehidupan sehari-hari, yang historis banyak yang tidak tertulis. Penelitian ini akan menggunakan teori Gerakan Sosial, dengan beberapa unsur pokok yang bisa memberikan gambaran untuk penelitian ini, antara lain: framing, resource mobilization, structure of political opportunity. Framing sangat penting keberadaannya untuk melihat bagaimana pemerintah daerah memahami terhadap implementasii mmenghidupkan lembaga MAA untuk mengikuti aturan UUPA sesaat. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan sub nasional yang setingkat dengan pemerintahan provinsi lainnya di Indonesia. Pemerintahan Aceh adalah kelanjutan dari Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Pemerintahan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pemerintahan Aceh dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh, dalam hal ini Gubernur Aceh sebagai lembaga eksekutif, dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sebagai lembaga legislatif.
Co-Authors Andi Alim, Andi Anzar Abdullah Burga, Muhammad Alqadri Ibrahim, Arfah Novafianto, Fendy Sufriadi