Garuda - Garba Rujukan Digital

LAND GRABBING AS UNLAWFUL ACT Catherine Susantio; Velliana Tanaya; Cassey Regina Salamintargo
Law Review Volume XXII, No. 1 - July 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pelita Harapan | Lippo Village, Tangerang 15811 - Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/lr.v0i1.5100

Land cases in Indonesia are one of the most common types of cases in Indonesia. The forms of land cases that often arise are related to land grabbing, namely illegal taking of land belonging to other party. An example of a land grabbing case can be seen in the Supreme Court Decision Number 1071 K/PDT/2020 where the Plaintiff is the rightful owner of a piece of land with property rights in Tanjung Jabung Barat Regency, Jambi Province as proven by the Certificate of Ownership, but then Defendant I came to take the land belonging to the Plaintiff by constructing a building on the land without a permit and refusing to move even though it has been given a warning, so that the Plaintiff feels aggrieved. Therefore, the author intends to find out how an act can be classified as against the law and what kind of compensation arrangements are in accordance with applicable regulations. The research method used is normative legal research method and the approach used is law approach and case approach. The results showed that land grabbing done by Defendant I could be classified as an act against the law because all the elements had been fulfilled; while related to losses due to unlawful acts in the form of land grabbing, the most appropriate compensation is the return of the Plaintiff’s condition to its original state.

Penggunaan Sertifikat Elektronik untuk Meningkatkan Efisiensi Pendaftaran Tanah dalam Upaya Pencegahan Mafia Tanah Raden Ayu Rani Mutiara Dewi; Catherine Susantio
Jurnal Syntax Admiration Vol. 5 No. 9 (2024): Jurnal Syntax Admiration
Publisher : Syntax Corporation Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/jsa.v5i9.1441

Uneven and unintegrated land administration, along with numerous uncertified land plots in Indonesia, are contributing factors to the emergence of land mafias. Land mafia is a form of land crime involving a group or individual illegally obtaining or controlling others' land, against the law. The implementation of Electronic Certificates (E-Certificates) is seen as a solution to mitigate the widespread challenges posed by land mafia practices. This study aims to analyze these issues and explore effective methods for implementing E-Certificates in land registration processes. The research employs a juridical normative method or legal literature research (library research). E-Certificates enable more efficient and secure use of electronic documents, simplifying the overall land registration process. The study also discusses Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 3 of 2023 concerning the Issuance of Electronic Documents in Land Registration Activities, which sets crucial requirements for E-Certificates. Thus, this research asserts that the introduction of Electronic Certificates is expected to effectively enhance land registration efficiency and reduce land mafia practices in Indonesia.

PENGEMBANGAN KEMITRAAN UMKM UPH MELALUI PELATIHAN PEMASARAN, PROSEDUR LEGALITAS USAHA DAN PENJUALAN ONLINE Pramono, Rudy -; Panjaitan, Andry M.; Susantio, Catherine; Siahaan, Hernawati; Sekar Syallomitha, Dinda
Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR) Vol 6 (2023): INOVASI PERGURUAN TINGGI & PERAN DUNIA INDUSTRI DALAM PENGUATAN EKOSISTEM DIGITAL & EK
Publisher : Asosiasi Sinergi Pengabdi dan Pemberdaya Indonesia (ASPPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37695/pkmcsr.v6i0.2021

Abstrak UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) memiliki peran yang penting dalam peningkatan perekonomian Indonesia. Berbagai manfaat yang didapat melalui UMKM bermanfaat tidak hanya untuk pelaku UMKM namun juga bagi masyarakat luas. Pentingnya keberadaan UMKM dalam kehidupan masyarakat saat ini mengharuskan para pelaku UMKM tersebut sehingga perlu memiliki kualitas dan peningkatan dari usaha yang mereka lakukan agar menjadi lebih baik, khususnya dalam di era persaingan digital saat ini. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan sebanyak 3 kali pelatihan besar dan 5 kali pendampingan kecil yang dilaksanakan secara hybrid (online dan onsite). Materi pelatihan mengenai wirausaha, teknik-teknik pemasaran produk mulai dari pembuatan foto produk, penjualan secara online hingga legalitas usaha. Kegiatan diikuti lebih 80 mitra UMKM yang menjadi mitra binaan UPH. Tujuan kegiatan ini membekali para pelaku UMKM dengan berbagai pengetahuan serta keterampilan dalam berwirausaha dan dapat menjadi tempat yang tepat pula untuk para mahasiswa maupun dosen mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki kepada masyarakat. Kegiatan sudah berlangsung dengan baik, berdasarkan evaluasi peserta bahwa 80% peserta mampu memahami materi, 80% narasumber mampu menjawab pertanyaan pelaku usaha, 85% peserta puas dengan kegiatan pendampingan kelompok kecil dan 90% antusias dengan diskusi permasalahan usaha. Kegiatan ini diteruskan ke jenjang pendampingan berkelompok secara berkelanjutan agar usaha mereka makin meningkat.

Badan Bank Tanah Indonesia dengan Land Bank Agency Belanda: Studi Komparasi Susantio, Catherine; Beatrice, Marvella
UNES Law Review Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i3.1758

This research aims to conduct a comparative study between the Indonesian Land Bank Agency and the Land Bank Agency in the Netherlands. The focus of the study is to analyze the structure, functions, and performance impact of both institutions in supporting land asset management. The research method involves a comparative analysis, incorporating literature review, interviews, and collection of secondary data related to the policies, strategies, and implementation of these institutions. The results of this research are expected to provide a deeper understanding of the roles of the Indonesian Land Bank Agency and the Land Bank Agency in the Netherlands in land asset management and their contributions to sustainable development.

Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Terkait Batalnya Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Objek Hak Tanggungan Catherine Susantio; Angelica Caesar Budianto
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 5 No. 4 (2025): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/cerdika.v5i4.2495

Perlindungan hukum terhadap kreditur dalam kasus batalnya Sertipikat Hak Milik (SHM) atas tanah sebagai objek Hak Tanggungan merupakan isu penting dalam hukum perbankan dan jaminan kredit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum bagi kreditur dalam hal batalnya SHM yang telah dijadikan jaminan kredit serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1401/Pdt.G/2021/PN Tng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan SHM sebagai objek hak tanggungan mengubah kedudukan kreditur dari kreditur preferen menjadi kreditur konkuren, yang berimplikasi pada hilangnya hak istimewa dalam pelunasan utang. Namun, berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UUHT, utang yang dijamin tetap berlaku meskipun hak tanggungan dihapus. Perlindungan hukum bagi kreditur dapat dilakukan secara preventif melalui klausul perjanjian kredit yang mengatur penggantian jaminan dan secara represif melalui mekanisme penyelesaian sengketa, baik secara non-litigasi maupun litigasi. Kesimpulannya, meskipun batalnya SHM berdampak pada status kreditur, perlindungan hukum tetap diberikan guna menjamin kepastian hukum dalam transaksi perbankan.

Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran Pasca Pembatalan Perjanjian Kawin Putu Davis Justin Thenata; Catherine Susantio
Jurnal Impresi Indonesia Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Impresi Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jii.v5i1.7361

Penelitian ini mengkaji kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah warga negara Indonesia (WNI) dalam perkawinan campuran dengan warga negara asing (WNA) setelah terjadinya pembatalan perjanjian perkawinan. Kajian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya jumlah perkawinan campuran di Indonesia, khususnya di Bali sebagai wilayah dengan intensitas interaksi internasional yang tinggi. Kondisi tersebut memunculkan problematika hukum yang kompleks, terutama terkait kepemilikan hak atas tanah, mengingat hukum agraria nasional secara tegas membatasi kepemilikan tanah hanya bagi WNI. Permasalahan muncul ketika harta yang diperoleh selama perkawinan berada dalam rezim harta bersama, sehingga berpotensi bertentangan dengan prinsip kewarganegaraan dalam hukum agraria. Fokus penelitian ini adalah menganalisis implikasi hukum pembatalan perjanjian pranikah atau pascanikah terhadap status kepemilikan tanah yang diperoleh selama perkawinan. Pembatalan perjanjian tersebut berakibat pada berlakunya sistem harta bersama, yang berpotensi menimbulkan anggapan adanya penguasaan tidak langsung oleh pasangan WNA. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan memadukan analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan data empiris melalui wawancara dengan praktisi hukum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pembatalan perjanjian perkawinan menimbulkan kerentanan hukum bagi WNI, baik berupa ketidakpastian hak, potensi sengketa, maupun risiko pemaksaan pengalihan hak. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya penguatan peran notaris, standardisasi klausul perjanjian, kejelasan dokumen bilingual, serta mekanisme verifikasi yang ketat guna menjamin kepastian hukum, perlindungan hak milik WNI, keadilan, dan kedaulatan hukum nasional.

Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Terkait Batalnya Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Objek Hak Tanggungan Catherine Susantio; Angelica Caesar Budianto
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 5 No. 4 (2025): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/cerdika.v5i4.2495

Perlindungan hukum terhadap kreditur dalam kasus batalnya Sertipikat Hak Milik (SHM) atas tanah sebagai objek Hak Tanggungan merupakan isu penting dalam hukum perbankan dan jaminan kredit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum bagi kreditur dalam hal batalnya SHM yang telah dijadikan jaminan kredit serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1401/Pdt.G/2021/PN Tng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan SHM sebagai objek hak tanggungan mengubah kedudukan kreditur dari kreditur preferen menjadi kreditur konkuren, yang berimplikasi pada hilangnya hak istimewa dalam pelunasan utang. Namun, berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UUHT, utang yang dijamin tetap berlaku meskipun hak tanggungan dihapus. Perlindungan hukum bagi kreditur dapat dilakukan secara preventif melalui klausul perjanjian kredit yang mengatur penggantian jaminan dan secara represif melalui mekanisme penyelesaian sengketa, baik secara non-litigasi maupun litigasi. Kesimpulannya, meskipun batalnya SHM berdampak pada status kreditur, perlindungan hukum tetap diberikan guna menjamin kepastian hukum dalam transaksi perbankan.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search