Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Panrita Abdi - Jurnal Pengabdian pada Masyarakat MATAPPA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum Mulawarman Law Review
Andi Kurniawati
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PROGRAM STRATEGI PEMANFAATAN WILAYAH PESISIR DI DESA LAIKANG, KABUPATEN TAKALAR Farida Patittingi; Marwah; Amaliyah; Andi Kurniawati
Panrita Abdi - Jurnal Pengabdian pada Masyarakat Vol. 6 No. 2 (2022): Jurnal Panrita Abdi - April 2022
Publisher : LP2M Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/pa.v6i2.14985

Abstract

The community's lack of understanding about the rules of coastal boundaries and how to manage and use coastal areas has led to many conflicts between residents. Meanwhile, awareness of the strategic values of managing coastal areas in a sustainable, integrated and community-based manner is also very lacking.The purpose of this service activity is to increase public understanding regarding the management and utilization of coastal areas so as to minimize disputes that lead to conflicts between residents. The method used is the method of legal counseling by presenting direct sources from the Land Office of Takalar Regency and academics who are experts in Coastal Area Management. The level of success of the activity was measured by the existence of a questionnaire in the form of pre-test and post-test given to participants before and after the counseling was carried out. The result achieved in this activity is that the people of Laikang Village understand the rules in managing and utilizing coastal areas so that disputes that lead to conflict can be minimized. --- Ketidakpahaman masyarakat mengenai aturan batas pantai dan cara pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir banyak menimbulkan konflik antarwarga. Sementara itu, kesadaran nilai-nilai strategis dari pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan, terpadu dan berbasis masyarakat juga sangat kurang. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini ialah meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengaturan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir sehingga dapat meminimalisir terjadinya sengketa yang berujung konflik antarwarga. Metode yang digunakan ialah metode penyuluhan hukum dengan menghadirkan langsung narasumber dari Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar dan Akademisi yang merupakan pakar Pengelolaan Wilayah Pesisir. Tingkat keberhasilan kegiatan diukur dengan adanya kuesioner berupa  pre test dan post test yang diberikan kepada peserta sebelum dan sesudah penyuluhan dilakukan. Hasil yang dicapai dalam kegiatan ini ialah masyarakat Desa Laikang memahami aturan dalam mengelola dan memanfaatkan wilayah pesisir sehingga sengketa yang berujung konflik dapat diminimalisir.
PENINGKATAN PEMAHAMAN MASYARAKAT DI DESA LAPAUKKE, KABUPATEN WAJO TERKAIT PERATURAN MENTERI AGRARIA NO. 11 TAHUN 2016 Farida Patittingi; Kahar Lahae; Amaliyah Amaliyah; Andi Kurniawati; Muhammad Yusril; Hendri Hendri
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2021): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/hermeneutika.v5i1.4896

Abstract

Peraturan Menteri Agraria No.11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertahanan merupakan aturan terbaru yang dikeluarkan Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk menyelesaikan dan mengurangi terjadinya konflik pertanahan di masyarakat. Berdasarkan pendataan awal sebelum dilakukannya workshop menunjukkan bahwa, masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait aturan tersebut. Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk melakukan edukasi dini kepada masyarakat untuk mengurangi peningkatan kasus pertanahan yang ada di Kabupaten Wajo. Dipilihnya Desa Lapaukke Kabupaten Wajo sebagai kelompok sasaran dalam kegiatan pengabdian kepada masyararakat ini adalah karena lokasi yang strategis dan terdapat lahan yang cukup luas yang belum memiliki sertifikat sehingga sering tejadi sengketa pertanahan. Hasil kegiatan menunjukkan antusiasme masyarakat dalam mengikuti kegiatan dengan menerapkan protocol Covid-19. Melalui hasil pre-test dan post test terdapat peningkatan pemahaman masyarakat terkait pentingnya untuk melakukan pendaftaran tanah sebagai bukti kepemilikan yang sah dan upaya yang dapat ditempuh ketika terjadi sengketa pertanahan berdasarkan Permen Agraria No 11 Tahun 2016. Hasil kegiatan pengabdian ini ialah kegiatan diskusi yang dilakukan oleh masyarakat dan narasumber yang berkompeten di bidangnya serta disepakati bersama warga masyarakat untuk menindaklanjuti sistem pendaftaran sertifikat tanah lengkap secara serentak di kantor BPN Kabupaten Wajo dan membuat buku saku sebagai media edukasi untuk menyelesaikan konflik pertanahan.
The Effect of Sea Sand Mining on Fishermen's Rights Andi Kurniawati; Rizkal Nur; Dyno Thiodores
Jurnal Mulawarman Law Review VOLUME 6 ISSUE 2 DECEMBER 2021
Publisher : Faculty of Law, Mulawarman University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/mulrev.v6i2.621

Abstract

Sea sand mining has a significant impact on fishermen who have fishing areas in Spermonde Waters. The purpose of this study is to see the impact of sea sand mining on the rights of fishermen who daily catch fish around the Spermonde Waters which are the location of sand mining. This research method is a qualitative method using data collection techniques in the form of, (1) literature review, to examine related policies; (2) Interview, to get related information; and (3) observation. The result of the research is that there are changes in the marine environment ecosystem due to this mining. The dredging of sea sand causes the sea water to become cloudy, resulting in reduced fish catches in the area. The occurrence of economic degradation of the community, especially fishermen, before and after mining occurs so that it violates the rights of fishermen that have been mandated in the law.
Sosialisasi Pendaftaran Tanah Secara Elektronik Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja Farida Farida; Marwah Marwah; Aulia Rifai; Amaliyah Amaliyah; Andi Kurniawati; Andi Harisa Nurul Berlianto
MATAPPA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Volume 5 Nomor 4 Tahun 2022
Publisher : STKIP Andi Matappa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31100/matappa.v5i4.2190

Abstract

Pasca berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pelaksanaan pendaftaran tanah secara elektronik akan diberlakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur pada setiap Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Sosialisasi pendaftaran tanah ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan memberipemahaman kepada masyarakat mengenai tata cara pelaksanaan pendaftaran tanah secara elektronik. Kegiatan ini diselenggarakan dalam bentuk penyuluhan hukum langsung dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi interaktif melalui pendekatan persuasif, edukatif, komunikatif, dan akomodatif. Hasil pelaksanaan program menunjukkan tingkat keberhasilan dengan kategori “sangat baik” terhadap peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap lima indikator capaian. Kontribusi mendasar dari program pengabdian ini adalah peningkatan jumlah bidang tanah yang terdaftar sehingga dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat.
Co-Authors Amaliyah Amaliyah Amaliyah Amaliyah Amaliyah Andi Harisa Nurul Berlianto Aulia Rifai Dyno Thiodores Farida Farida Hendri Hendri Kahar Lahae Marwah Marwah Marwah Muhammad Yusril Patittingi, Farida Rizkal Nur