Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Spatial analysis of region interaction of West-East corridor's strategic economic area of West Sumatera Province, Indonesia Siska Amelia; Ernan Rustiadi; Baba Barus; Bambang Juanda
JOURNAL OF SOCIOECONOMICS AND DEVELOPMENT Vol 5, No 1 (2022): April
Publisher : Publisher of Widyagama University of Malang (UWG Press)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/jsed.v5i1.3247

Abstract

The West-East corridor is one of the main gateways to enter West Sumatra Province. The West-East corridor, which passes through 65 districts, has a variety of potentials and problems. This means, the growth rate of each district will be different. The growth rate and strength of the relationship among regions can be observed through the gravity model's spatial interactions. The gravity model can calculate the relative strength of the relationship between regions. To see the strength of the relationship among regions in the West-East corridor, strategic economic areas were taken into considerations based on their distance and several observational variables, which were the total population variable, infrastructure completeness, level of security, and investment value. Observation analysis units consisted of sixty-five sub-districts along the West-East corridor. Mass 1 (M1) was the central government, West Padang district, and mass 2 (M2) was the other 64 sub-districts. The analysis results show that the total population, infrastructure completeness, level of security, and investment value are not only influenced by their closeness to the government/city center. The infrastructure completeness factor can influence the total population in a region. Likewise, the investment value can be influenced by the infrastructure completeness and the level of security in a region.JEL Classification: O10; R12; R19
Analisis Spasial Karakteristik Kawasan Strategis Ekonomi Koridor Barat-Timur dalam Pengembangan Wilayah Provinsi Sumatera Barat Siska Amelia; Ernan Rustiadi; Baba Barus; Bambang Juanda
TATALOKA Vol 24, No 2 (2022): Volume 24 No. 2, May 2022
Publisher : Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/tataloka.24.2.141-155

Abstract

Salah satu upaya dalam mewujudkan tujuan pembangunan adalah dengan pengembangan wilayah yang disesuaikan dengan potensi, permasalahan dan kondisi eksisting wilayah yang bersangkutan. Setiap wilayah memiliki karakteristik masing-masing yang membedakan wilayah tersebut dengan wilayah lainnya. Karakteristik yang berbeda pada setiap wilayah menyebabkan potensi dan permasalahan pada wilayah tersebut juga berbeda sehingga strategi pengembangan wilayah juga berbeda. Koridor barat - timur merupakan salah satu dari sebelas kawasan strategis ekonomi provinsi yang ada di Sumatera Barat. Koridor barat - timur yang melingkupi sembilan kabupaten/kota dan 65 kecamatan mempunyai karakteristik dan tipologi yang beragam, sehingga strategi pengembangan koridor barat - timur juga beragam. Dalam penelitian ini ingin melihat karagaman karakteristik dan tipologi kawasan strategis ekonomi provinsi koridor barat - timur. Metode yang digunakan adalah dengan teknik analisis Principal Component Analysis (PCA). Pengelompokkan karakteristik dan tipologi wilayah berdasarkan pada dimensi potensi ekonomi, struktur wilayah, lingkungan, dan topografi. Dimensi potensi terdiri dari 12 variabel pengamatan ekonomi menghasilkan 4 komponen utama yang dikelompokkan menjadi 1) perdagangan dan jasa wisata, 2) peternakan dan perikanan, 3) pertanian dan perkebunan, 4) wisata. Hasil dimensi potensi ekonomi adalah perdagangan dan jasa wisata 38 kecamatan, peternakan dan perikanan 15 kecamatan, pertanian dan perkebunan 7 kecamatan dan wisata 4 kecamatan. Dimensi struktur wilayah dari 11 variabel pengamatan menghasilkan 2 komponen utama yang dikelompokkan menjadi 1) perkotaan, 2) pedesaan. Hasil dimensi struktur wilayah adalah perkotaan 49 kecamatan, pedesaan 16 kecamatan. Dimensi lingkungan dikelompokkan menjadi 1) kawasan rawan bencana, 2) kawasan tidak rawan bencana. Dimensi topografi dikelompokkan menjadi 1) dataran rendah, 2) dataran tinggi.
Spatial diversity of Village Funds in reducing Poverty in West Sumatra Province Guswandi Guswandi; Siska Amelia
TATALOKA Vol 25, No 3 (2023): Volume 25 No. 3 August 2023
Publisher : Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/tataloka.25.3.165-180

Abstract

One of the efforts to improve the community's welfare and poverty alleviation requires an integrated development program and synergized based on local resources. One of the efforts is the village fund program, are funds provided for villages sourced from the state budget and are used for government administration, implementation of development and empowerment of village communities. This paper examines the spatial diversity of the effectiveness of the Village Fund in reducing poverty in West Sumatra Province from 2015 to 2020 (data from the Ministry of Finance). The unit of research analysis is the regency/municipal that receives the Village Fund assistance. This study uses Geographically Weighted Regression, with dimensions of observing the allocation of Village Funds and poor people. The study results show that the Village Fund cannot reduce poverty in the beneficiary regencies/municipals. The number of Village Funds disbursed increases every year, but the number of poor people also increases; only three districts, namely Limapuluh Kota, Pesisir Selatan, and Kepulauan Mentawai, have decreased in 2020. The Village Fund Program is ineffective in reducing poverty in West Sumatra Province due to the Village Fund allocation percentage being more prominent for village government operations. The allocation of Village Funds for the administration of village government is much larger than what is mandated by law, which is 30%. The main objective of the Village Fund Program is to eradicate poverty and reduce inequality. To achieve this noble goal, it is necessary to evaluate the distribution of Village Funds. This study looks at the effectiveness of the Village Fund in reducing poverty, and looks at the spatial diversity of the effectiveness of the Village Fund in beneficiary regencies/municipals.
ANALISIS REGIONAL BALANCE DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN PROVINSI SUMATERA BARAT Siska Amelia; Guswandi Guswandi
Jurnal Ilmiah Plano Krisna Vol 19 No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Plano Krisna Vol.19 No. 1, Juni 2023
Publisher : Fakultas Teknik Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61488/planokrisna.v19i1.347

Abstract

Pengembangan wilayah jika disertai dengan masalah penurunan distribusi pendapatan, peningkatan jumlah pengganguran, peningkatan jumlah keluarga miskin serta kerusakan sumberdaya alam akan menjadi paradoks serta mengarah pada terjadi kemunduran pembangunan di wilayah. Untuk mengatasi kemunduran pembangunan sangat diperlukan menentukan dan menghitung indikator kinerja yang mempu menggambarkan tingkat pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu tujuan pembangunan adalah terjadi pemerataan, keberimbangan, dan keadilan (equity). Distribusi pendapatan dan regional balance merupakan indikator yang digunakan untuk mewujudkan tujuan pembangunan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur distribusi pedapatan dan regional balance di Provinsi Sumatera Barat. Metode yang digunakan adalah dengan menghitung Gini Ratio dan Indeks Williamson. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa data jumlah penduduk kabupaten/kota, jumlah pengeluaran penduduk kabupaten/kota, dan pendapatan perkapita penduduk. Hasil analisis memperlihatkan Gini Ratio Sumatera Barat tinggi sebesar 0.79. Hal tersebut bermakna terjadi ketimpangan distribusi pendapat di Sumatera Barat. Hasil perhitungan Indeks Williamsom memperlihatkan disparitas wilayah Sumatera Barat rendah sebesar 0.31. Hal tersebut bermakna tidak terjadi ketimpangan wilayah dan terjadi pemerataan pembangunan wilayah kabupaten/kota di Sumatera Barat. Untuk mengatasi terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan yang tinggi tersebut sangat diperlukan peran pemerintah untuk membuka peluang-peluang usaha untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.