Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal GANEC SWARA Unizar Law Review
Rinda Philona
Universitas 45 Mataram
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Education Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
MEKANISME DALAM PELAKSANAAN AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS RINDA PHILONA; NOVITA LISTYANINGRUM; DEWI ASMAWARDHANI; BAIQ NURAINI DWI S.; BAIHAQI SYAKBANI
GANEC SWARA Vol 17, No 3 (2023): September 2023
Publisher : Universitas Mahasaraswati K. Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35327/gara.v17i3.576

Abstract

In Law Article 41 Paragraph (2) Law no. 9 of 1999 concerning Human Rights it is written that: "Every person with disabilities, the elderly, pregnant women and children, has the right to receive special facilities and treatment. The government itself often does not care about education, the environment and the conditions of people with disabilities. The aim of this research is to find out and understand the mechanisms for implementing accessibility for people with disabilities. By using the Legislative Regulations, conceptual approach. In constructing buildings and public facilities, what is usually considered is whether they are in accordance with the Terms of Reference which are the reference for the Public Works Department to construct. Meanwhile for the rehabilitation or development process, initially a proposal is made by the relevant agency, then the proposal is submitted to the House of Representatives, then after receiving the disposition of the DPR, then the Public Works Service will carry out its work function. Meanwhile, the work reference for the Public Works Service is not based on the Regulation of the Minister of Public Works concerning Technical Guidelines for Facilities and Accessibility in Buildings and the Environment, in which the regulation states the mechanism for the construction and rehabilitation of facilities
HAK EKSKLUSIF BANK INDONESIA MENENCABUT IZIN USAHA, PEMBUBARAN BADAN HUKUM DAN LIKUIDASI BANK (PERSPEKTIF HUKUM PERBANKAN NASIONAL) DEWI ASMAWARDHANI; RINDA PHILONA; NOVITA LISTYANINGRUM; BAIQ NURAINI DWI S.; BAIHAQI SYAKBANI
GANEC SWARA Vol 18, No 1 (2024): Maret 2024
Publisher : Universitas Mahasaraswati K. Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35327/gara.v18i1.803

Abstract

This research is intended to systematically describe and analyze the role of Bank Indonesia authorities as creditors and supervisors and supervisors of banks in maintaining the soundness of banks based on the national banking system, regulating the revocation of business permits, dissolution of business entities and liquidation of banks based on the national banking system and the relevance of granting exclusive rights. to Bank Indonesia to file bankruptcy against the bank based on the Bankruptcy Law and the Banking Law. This type of research is normative juridical, with a statutory and conceptual approach. Based on the research results, it shows: firstly, that Bank Indonesia's authority as a creditor is anticipating financial difficulties faced by a bank within a certain period of time by providing loans with a maximum repayment period of 90 days (3 months). Meanwhile, Bank Indonesia's authority as supervisor and supervisor is aimed at improving the performance of a bank which is determined on the basis of asset quality, management quality, liquidity, profitability and solvency as an effort to increase public confidence in banks. Second; One of the recommendations from Bank Indonesia for one of the banks which, based on Bank Indonesia's assessment, is difficult to save is to revoke the business license, disband the business entity and liquidate the bank. Third: Although based on Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations, it is determined that a bank's bankruptcy statement can only be submitted by Bank Indonesia, but because operationally and institutionally banks have different characteristics from other business entities, the implementation bankruptcy of a bank becomes ineffective, especially if it is linked to the principle of Lex Specialis Derogat Lex Generalis
Kajian Yuridis Pengembangan Sektor Pariwisata Di Indonesia Rinda Philona; Novita Listyaningrum; Bq. Nuraini Dwi S; Baihaki Syakbani; Dwi Ratna Kamala Sari Lukman
Unizar Law Review Vol. 5 No. 2 (2022): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/ulr.v5i2.13

Abstract

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui kebijakan dan upaya-upaya pemerintahan dalam pengembangan sektor pariwisata di indonesia. Kepariwisataan memiliki peranan yang penting bagi perekonomian nasional, hal itu terbukti karena peningkatan pendapatan nasional, pendapatan daerah serta devisa negara. Kebijakan pemerintah sebagai langkah pertama dalam mewujudkan pemulihan pariwisata serta menarik wisatawan dalam jumlah banyak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian secara normatif dengan 2 (dua) macam pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Dengan ditetapkannya berbagai kebijakan investasi dalam sebuah tindakan dan peraturan perundang-undangan, maka kedepannya Pemerintah Provinsi yang ada di Indonesia secara normatif perlu agar membentuk peraturan daerah yang khusus memberi kewenangan kepada desa untuk mengembangkan desanya agar menjadi desa wisata dengan bantuan investasi asing. Upaya pengelolaan lingkungan lewat peningkatan kesadaran lingkungan di obyek dan daya tarik wisata serta pengembangan usaha ranah lingkungan dan energi.
Pelaksanaan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Permukiman (Studi di Kota Mataram) Novita Listyaningrum; Rinda Philona; Baiq Nuraini Dwi S; Sapoan; I Made Suradana
Unizar Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/ulr.v6i1.27

Abstract

Pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman, khususnya kawasan perkotaan harus senantiasa memperhatikan penataan ruang yang berlaku dikota yang bersangkutan. Sehingga terdapat sinkronisasi atau kesesuaian antara pembangunan perumahan dan permukiman dengan penataan ruang. Banyaknya pembangunan permukiman yang ada, berpengaruh pada jaringan jalan untuk mobilitas manusia dan angkutan barang yang terbatas dan tidak seimbang dengan komunitas masyarakat yang menggunakannya pada suatu tempat, sehingga berpengaruh pada penataan ruangnya. Hal ini terlihat pada daerah kota Mataram yang harus dilakukan penanganan intensif. Selain daripada itu berbicara masalah perumahan dan permukiman dikota Mataram ini yang menjadi masalah adalah masih banyak terdapatnya permukiman kumuh sehingga tujuan dari penelitian ini adalah : untuk mengetahui dan mengalisis pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011. Metode Penelitian yang dipergunakan adalah Yuridis Empiris. Hasil penelitiannya adalah : Kota Mataram telah sigap menghadapi permasalahan-permasalahan yang terjadi dengan dikeluarkannya berbagai peraturan tentang permukiman kumuh ini salah satunya Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh. Kebijakan dan program penanganan permukiman kumuh di tingkat daerah meliputi kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan kebijakan/ program Pemerintah Kota Mataram. Kata Kunci : Kebijakan; Kualitas, Permukiman Kumuh, Peraturan
Co-Authors Baihaki Syakbani BAIHAQI SYAKBANI BAIHAQI SYAKBANI Baiq Nuraini Dwi S BAIQ NURAINI DWI S. Bq. Nuraini Dwi S Dewi Asmawardhani Dwi Ratna Kamala Sari Lukman I Made Suradana Novita Listyaningrum Listyaningrum Sapoan