Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.945
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL UNIZAR LAW REVIEW Jurnal Jatiswara GANEC SWARA Jurnal Gema Ngabdi Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Darussalam : Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Sadar Wisata: Jurnal Pariwisata
Novita Listyaningrum Listyaningrum
2Universitas 45 Mataram, Indonesia
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Education Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
Pemahaman Dasar Hukum Perjanjian Hibah Melalui Penyuluhan di Desa Tempos, Kecamatan Gerung, Lombok Barat Rinda Philona; I Made Suradana; Novita Listyaningrum Listyaningrum
Jurnal Gema Ngabdi Vol. 2 No. 3 (2020): Jurnal Gema Ngabdi
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jgn.v2i3.109

Abstract

Cooperation aims to import knowledge and understanding to the Tempos village people on the basic understanding of the law and grant convenant. Training is held by the cooperation of various parties: the combined small farm groups of tempos village and teachers of the law faculty of the university of 45 Mataram. Summary of counseling is conducted by the method of speech and discussion. All the supervisors followed the program in a fine way until it was finished and could even be said to be very enthusiastic by giving questions that olchs own village people of tempos had so far been able to conclude that the execution of this law was good and successfull in which the material could be handled so well
Penyusunan Peraturan Desa Tentang Bale Mediasi Melalui Penyuluhan dan Monitoring Pada Desa Rumak, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat Rinda Philona; I Made Suradana; Novita Listyaningrum
Jurnal Gema Ngabdi Vol. 3 No. 1 (2021): Jurnal Gema Ngabdi
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jgn.v3i1.126

Abstract

This extension and monitoring activity aims to provide knowledge and understanding to the people of Rumak Village about how the basic mechanisms and knowledge in drafting a village regulation, in this case Bale Mediation, is an institution that carries out mediation, guidance and coordination functions in the implementation of mediation in the community in accordance with local wisdom. This counseling also simultaneously monitors conditions or problems that occur in the Rumak Village community which can be resolved through mediation or non-litigation. This outreach activity was held thanks to the cooperation of various parties, namely: Rumak Village Officials consisting of the government of Village, the Secretary of the Hamlet and Bhabinkamtibmas, the NTB Province Bale Mediation Institute and Law Faculty Lecturers from various existing universities. Extension activities are carried out using the lecture and discussion method. All extension participants followed the series of events well to the end and were very enthusiastic by providing various kinds of questions that often occur. Therefore, it can be concluded that the implementation of this counseling went well and was successful where the material presented could be well absorbed by the Rumak Village officials and they would implement everything to be applied to the Rumak Village community.  
REFLEKSI PENGELOLAAN SAMPAH TERHADAP KESEHATAN DI KABUPATEN LOMBOK BARAT NTB Novita Listyaningrum; Hamdani AR; Aminuddin Aminuddin; Rinda Philona; Antoni Gerhan
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2018): OKTOBER
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (361.577 KB) | DOI: 10.31764/jmk.v9i2.892

Abstract

This article discusses the affairs of the conjugation government of the local government of West Lombok Regency related to the necessary essential services that are the authority of provincial and District government/city in the field of waste. The commitment of the local government of West Lombok Regency in the waste management in the new land in the form of regulation of West Lombok Regent Number 6a year 2015 about the control of the cleaning/hygiene. So far, the instrument has not been able to accommodate the government's public affairs because of the growth of the population and industry that is so wide and impactful the volume of waste, and the management of garbage that has not been standardized. The research aims to provide a normative and empirical base on better waste management. The research methods used are normative and empirical legal research. Material culture, as well as behavior and environment. In this study, we were founded that the practice of society has not obeyed the rules so that the efforts of the law extension and socialization of the vital waste field regulations. Attitudes are free of bowel movements, dispose of garbage out of place, burning waste to be the task of government with the community to minimize it. One of the programs is the environmental health community based on Total Sanitation (STBM).Artikel ini membahas tentang urusan pemerintahan konkuren dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok barat terkait urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota di bidang persampahan. Komitmen pemerintah daerah kabupaten Lombok barat dalam pengelolaan sampah di wiliyahnya baru berupa Peraturan Bupati Lombok barat Nomor 6a Tahun 2015 Tentang Pengelolaan persampahan/ kebersihan. Sejauh ini instrument tersebut belum mampu mengakomodir urusan kongkuren pemerintah karna perkembangan penduduk dan industri yang begitu massif dan berdampak pada volume sampah, serta pengelolaan sampah yang belum terstandarisasi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan dasar normatif dan empiris tentang pengelolaan sampah yang lebih baik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitiahukum normatif dan empiris. sosial budaya tadi, demikian pula dengan perilaku dan lingkungan. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Perilaku masyarakat belum taat aturan sehingga upaya penyuluhan hukum dan sosialisasi peraturan bidang persampahan penting dilakukan. Prilaku bebas buang air besar sembangan, buang sampah tidak pada tempatnya, pembakaran sampah menjadi tugas pemerintah bersama masyarakat untuk meminimalisir hal tersebut. Salah satu program adalah penyehatan lingkungan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
Implementasi Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Mataram Rinda Philona; Novita Listyaningrum
Jatiswara Vol 36 No 1 (2021): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jatiswara.v36i1.274

Abstract

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisa implementasi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan faktor-faktor yang menyebabkan pemenuhan kesetaraan bagi penyandang Disabilitas. Penelitian ini merupakan Penelitian Hukum Empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas berupa aksesibilitas dalam memanfaatkan fasilitas publik dan mendapatkan akomodasi yang layak telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram dengan menyiapkan enam orang pendamping Disabilitas di enam kecamatan yang bertujuan dalam rangka pemenuhan hak maupun kewajiban penyandang disabilitas. Pemenuhan hak diamaksud antara lain: pemenuhan pendidikan, pelayanan kesehatan, ketenagakerjaan, koperasi, usaha mikro, dan pemenuhan hak berpendapat melalui wadah yang mereka buat, akan tetapi dalam pelaksanaanya belum maksimal karena masih kurangnya peran serta dari segenap elemen yaitu masyarakat dan Pemerintah agar segala sesuatu dapat tertampung dalam wadah sesuai yang diharapkan bersama, selain itu perlu dilaksanakan komunikasi berlanjut antara perwakilan penyandang Disabilitas dengan Pemerintah Daerah Kota Mataram bahkan terdapat pernyataan dari penyandang Disabilitas kurangnya mensosialisasikan dan melakukan pendekatan yang belum maksimal.
Peran Serta Masyarakat Dalam Kebijakan PPKM Terhadap Kehidupan Sosial Dan Ekonomi Masyarakat Novita Listyaningrum; Rinda Philona; Made Suradana
Unizar Law Review (ULR) Vol 5 No 1 (2022): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53726/ulr.v5i1.543

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimanakah peran serta masyarakat dalam setiap kebijakan PPKM serta bagaimana dampak dari kebijakan PPKM tersebut dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia. Penelitian merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual serta metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan PPKM ini merupakan kebijakan yang dilakukan untuk mengatasi pandemi covid 19 dan dalam keadaan darurat sehingga peran serta masyarakat tidak dilibatkan secara maksimal.
PROBLEMATIKA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DESA BENGKEL HERY ZARKASIH; NOVITA LISTYANINGRUM
GANEC SWARA Vol 17, No 2 (2023): Juni 2023
Publisher : Universitas Mahasaraswati K. Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35327/gara.v17i2.447

Abstract

The number of cases of child marriage in West Lombok Regency experienced a significant increase during the Covid-19 period. From January to July 2020, 15 percent of cases of child marriage were recorded from 5,000 marriages. There are many cases of child marriage in Bengkel Village, Labuapi District, West Lombok Regency. This study aimed to analyze the problems of implementing marriage during the Covid-19 pandemic in Bengkel Village. Meanwhile, the research method used is empirical legal research. The results showed that the issues of implementing child marriage that occurred in Bengkel Village during the Covid-19 pandemic, namely that 2 couples wanted to carry outchild marriage, and 1 couple was prevented by the village by involving the KPAI so that the wedding did not take place. Meanwhile, another couple persisted in continuing their wedding because they did not violate religious or customary provisions. Several factors cause child marriage in Bengkel Village, namely education, economics, and habits. One of the efforts that can be made to overcome these factors is to cooperate with the courts, police, Babin, KPAI, KB, heads of departments, and heads of local hamlets to conduct outreach to underage children in the area.
MEKANISME DALAM PELAKSANAAN AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS RINDA PHILONA; NOVITA LISTYANINGRUM; DEWI ASMAWARDHANI; BAIQ NURAINI DWI S.; BAIHAQI SYAKBANI
GANEC SWARA Vol 17, No 3 (2023): September 2023
Publisher : Universitas Mahasaraswati K. Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35327/gara.v17i3.576

Abstract

In Law Article 41 Paragraph (2) Law no. 9 of 1999 concerning Human Rights it is written that: "Every person with disabilities, the elderly, pregnant women and children, has the right to receive special facilities and treatment. The government itself often does not care about education, the environment and the conditions of people with disabilities. The aim of this research is to find out and understand the mechanisms for implementing accessibility for people with disabilities. By using the Legislative Regulations, conceptual approach. In constructing buildings and public facilities, what is usually considered is whether they are in accordance with the Terms of Reference which are the reference for the Public Works Department to construct. Meanwhile for the rehabilitation or development process, initially a proposal is made by the relevant agency, then the proposal is submitted to the House of Representatives, then after receiving the disposition of the DPR, then the Public Works Service will carry out its work function. Meanwhile, the work reference for the Public Works Service is not based on the Regulation of the Minister of Public Works concerning Technical Guidelines for Facilities and Accessibility in Buildings and the Environment, in which the regulation states the mechanism for the construction and rehabilitation of facilities
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SUBJEK PENELITIAN KESEHATAN DITINJAU DARI ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB Lalu Mariawan Alfarizi; Novita Listyaningrum
JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 4 No. 1 (2024): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan dan Perbandingan Mazhab
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/jd.v4i1.150

Abstract

Legal protection is everyone's right, including legal protection for research subjects. This research includes observational and experimental research. In these two types of research, students need to involve research subjects, both experimental animals and humans. In its implementation, it is necessary to obtain permission to be involved as a research subject in health research. This relates to fulfilling the rights and legal protection of health research subjects, especially in the field of dental education. This research is sociological juridical research, with analytical descriptive research specifications. This research uses sources from primary data and secondary data with data collection methods through field studies and literature studies to obtain the required data. The analysis method uses qualitative data analysis. Legal protection, both preventive and repressive, for health research subjects has not been realized even though there are legal provisions that regulate it, so firmness is needed in the implementation process.
HAK EKSKLUSIF BANK INDONESIA MENENCABUT IZIN USAHA, PEMBUBARAN BADAN HUKUM DAN LIKUIDASI BANK (PERSPEKTIF HUKUM PERBANKAN NASIONAL) DEWI ASMAWARDHANI; RINDA PHILONA; NOVITA LISTYANINGRUM; BAIQ NURAINI DWI S.; BAIHAQI SYAKBANI
GANEC SWARA Vol 18, No 1 (2024): Maret 2024
Publisher : Universitas Mahasaraswati K. Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35327/gara.v18i1.803

Abstract

This research is intended to systematically describe and analyze the role of Bank Indonesia authorities as creditors and supervisors and supervisors of banks in maintaining the soundness of banks based on the national banking system, regulating the revocation of business permits, dissolution of business entities and liquidation of banks based on the national banking system and the relevance of granting exclusive rights. to Bank Indonesia to file bankruptcy against the bank based on the Bankruptcy Law and the Banking Law. This type of research is normative juridical, with a statutory and conceptual approach. Based on the research results, it shows: firstly, that Bank Indonesia's authority as a creditor is anticipating financial difficulties faced by a bank within a certain period of time by providing loans with a maximum repayment period of 90 days (3 months). Meanwhile, Bank Indonesia's authority as supervisor and supervisor is aimed at improving the performance of a bank which is determined on the basis of asset quality, management quality, liquidity, profitability and solvency as an effort to increase public confidence in banks. Second; One of the recommendations from Bank Indonesia for one of the banks which, based on Bank Indonesia's assessment, is difficult to save is to revoke the business license, disband the business entity and liquidate the bank. Third: Although based on Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations, it is determined that a bank's bankruptcy statement can only be submitted by Bank Indonesia, but because operationally and institutionally banks have different characteristics from other business entities, the implementation bankruptcy of a bank becomes ineffective, especially if it is linked to the principle of Lex Specialis Derogat Lex Generalis
Komunikasi Pariwisata Desa Wisata Lantan Kabupaten Lombok Tengah Yulanda Trisula Sidarta Yohanes; Ni Made Dwi Aninda; Muhammad Fascal; Muhammad Firdaus; Novita Listyaningrum
Sadar Wisata: Jurnal Pariwisata Vol. 7 No. 1 (2024): Sadar Wisata: Jurnal Pariwisata
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/sw.v7i1.1686

Abstract

Desa Wisata Lantan Terletak di Kecamatan Batuklian Utara. Desa wisata tersebut berdasarkan data Dinas pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023, Desa Wisata Lantan berstatus berkembang. Berdasarkan pra survey terhadap 60 responden yang mengumpulkan jawaban, ditemukan bahwa 61,7% responden belum pernah melakukan kunjungan wisata ke Desa Wisata Lantan dan 38,3% pernah melakukan kunjungan. Rendahnya jumlah kunjungan tersebut berdampak bagi Pokdarwis Lantan dalam mengelola paket wisata. oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisa aktivitas komunikasi pariwisata Desa Wisata Lantan dalam penjualan paket wisata Desa Lantan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Subyek penelitian ini adalah aktivitas komunikasi pemasaran dalam menjual paket wisata, dan obyek penelitian adalah Pokdarwis Desa Wisata Lantan. Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Temuan penelitian adalah Paket wisata Desa Lantan mencakup air terjun, cooking class, wisata bertani, hunting local food, bersepeda, eco rafting, dan wisata madu trigona. Komunikasi pariwisata Desa Wisata Lantan Komunikasi dilakukan secara terbuka (sosialisasi); Pemilik modal melibatkan pihak eksternal, yaitu NGO, pemerintah, akademisi, dan volunteer; Wisatawan dalam mendapatkan informasi dapat mengakses media social; Sumber daya manusia yang ada di pokdarwis belum optimal dikarenakan banyak anggotanya memilih bekerja ke luar daerah desa mereka; Destinasi yang ditawarkan memiliki kekhasan, yaitu ecorafting, downhill, cooking class, hunting local food, society activities; Pemasaran dilakukan secara online dengan media social (mencantumkan contact person); Aksesibilitas menuju desa wisata mudah dijangkau dan dapat akses melalui google maps untuk bisa mencari lokasi, sehingga wisatwan dengan mudah menemukan lokasi
Co-Authors Aminuddin Aminuddin Anthoni Gerhan Antoni Gerhan BAIHAQI SYAKBANI BAIHAQI SYAKBANI BAIQ NURAINI DWI S. Dewi Asmawardhani Ferdian Setyo Wibowo Hamdani AR Hery Zarkasih HERY ZARKASIH Hery Zarkasyih I Made Suradana Lalu Mariawan Alfarizi Muhammad Fascal Muhammad Firdaus Murjenah Murjenah Ni Made Dwi Aninda Rinda Philona Rinda Philona Rinda Philona Yulanda Trisula Sidarta Yohanes