Dwi Ratna Kamala Sari Lukman
Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

Nyentana Marriage Divorce Reviewed From Balinese Customary Law And Its Consequences For Children Ni Wayan Sridiani Diani; Dwi Ratna Kamala Sari Lukman; Ni Nyoman Ertnita Ratnadewi
LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 1 (2021): Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (449.542 KB)

Abstract

Marital divorce is a divorce in which the husband returns home. Divorce certainly has an impact on the family, especially the child, especially the status and rights of the child considering the status of the child's inheritance due to divorce of the marriage nyentana different from ordinary marriage. The method of approach is legislation and conceptual approach. The type of research is normative. The data types are primary data (marriage law) and secondary data (research results). Data collection techniques with literature studies. Qualitative methods of analysis. The result of his research that against divorce nyentana marriage reviewed from the customary law of Bali that men will return to their home with the status of mulih teruna. The custody status of the child is in the mother with the consideration that if he in certain matters does not carry out his duties as a mother then custody can be transferred to his father. In terms of inheritance the child will follow his mother's lineage
ANALISIS YURIDIS PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB) DALAM HUKUM HINDU SEGABAI UPAYA MEPERTAHANKAN KEARIFAN LOKAL Dwi Ratna Kamala sari Lukman; Ni Nyoman Ernita Ratnadewi; Ni Wayan Sridiani
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 4 No 2 (2021): Volume 4 NO 2 Nopember 2021
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra IAHN Gde Pudja Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (360.965 KB) | DOI: 10.53977/wk.v4i2.387

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tentang Program Keluarga Berencana (KB) Krama Bali dalam Hukum Hindu dimana diarahkan untuk mengatur kelahiran, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan dengan tetap menghormati hak reproduksi Krama Bali berdasarkan kearifan lokal yang bertujuan mewujudkan manusia/Krama Bali yang unggul dan keluarga yang berkualitas dengan menghormati hak reproduksi yaitu berhak untuk melahirkan anak lebih dari 2 (dua) orang bahkan 4 (empat) orang yang penyebutannya terdiri atas Wayan, Made, Nyoman dan Ketut atau sebutan lain sesuai dengan kearifan lokal yang telah diwariskan oleh para leluhur dan tetua Krama Bali.
ASPEK HUKUM PELAKSANAAN VAKSINASI CORONA VIRUS-19 DI INDONESIA Ni Nyoman Ernita Ratnadewi; Dwi Ratna Kamala Sari Lukman; Ni Wayan Sri Diani Diani; Indah Supbrawati Kusuma Negara
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 5 No 01 (2022): Volume 5 No 1 Juni 2022
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra IAHN Gde Pudja Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (289.44 KB) | DOI: 10.53977/wk.v5i01.597

Abstract

Virus corona merupakan varian virus yang memiliki kemampuan penyebaran yang sangat cepat sehingga oleh WHO menyatakan kasus virus corona sebagai pandemi. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai mavam upaya guna menanggulangi penyebaran terhadap virus ini, misalnya dengan mengeluarkan berbagai peraturan dan kebijakan-kebijakan. Salah satunya adalah terkait kebijakan pelaksanaan vaksinasi corona virus-19. Permasalahan yang menarik disini adalah tentang bagaimanakah aspek hukum pelaksanaan proses vaksinasi corona virus-19. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus kemudian pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menganalisis bahan hukum dengan cara deskriptif kulaitatif. Aspek Hukum terhadao pelaksanaan vaksinasi corona virus-19 di Indonesia masih belum bisa dikatakan sempurna, hal ini dikarenakan pelaksanaan vaksinasi belum mencakup semua aspek yang dibutuhkan oleh masyarakat terutama terkait sanksi jika tidak mengikuti vaksinasi dan jaminan perlindungan pasca vaksinasi dilaksanakan. Sehingga sebagian anggota masyarakat masih ragu mengikuti program vaksinasi covid-19 yang diprogramkan oleh pemerintah.
Penerapan Pre & Post-Test terhadap Hasil Pembelajaran Mahasiswa Jurusan Akuntansi UPBJJ UT Mataram Yulanda Trisula Sidarta Yohanes; Dwi Ratna Kamala Sari Lukman; Ni Wayan Ria Lestari
Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Budaya Vol 7 No 4 (2021): Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya (November)
Publisher : Ideas Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32884/ideas.v7i4.529

Abstract

Independent learning activities need to get control for tutors to determine students' abilities in understanding independent learning outcomes. The way to see it, it is necessary to take action in the form of improvements in the learning process such as model selection, one of which is the pre & post test learning model. The purpose of this study was to determine the results of self-study in marketing communication courses conducted by students of the Accounting Department at UPBJJ Mataram Open University, and to train students in communicating to promote products as part of the Business Communication course. Experimental results. The results of the pre&post-test showed fluctuating values, where after being accumulated in each meeting, the scores increased and decreased. The conclusion of this study is that the results of the students' learning ability of the 8th semester Accounting Department of UPBJJ Mataram Open University based on the pre-test had an average grade of 59. Then for the post-test from the 2nd (two) meeting to the 8th (eighth) meeting. ) has a class average of 62.03. The results of the average value affect the learning process to motivate students to be more optimal in dealing with lectures and Final Semester Exams. Aktivitas pembelajaran mandiri perlu mendapatkan kontrol bagi tutor untuk mengetahui kemampuan mahasiswa dalam memahami hasil pembelajaran mandiri. Cara untuk melihatnya yaitu perlu adanya tindakan berupa perbaikan dalam proses pembelajaran seperti pemilihan model yang tepat salah satunya adalah model pembelajaran pre & post test. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hasil belajar mandiri pada mata kuliah komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh mahasiswa Jurusan Akuntansi di UPBJJ Universitas Terbuka Mataram, serta melatih mahasiswa dalam berkomunikasi mempromosikan produk sebagai bagian dalam mata kuliah Komunikasi Bisnis. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode pendekatan eksperimen. Hasil penelitian melalui pre & post-test menunjukkan nilai yang fluktuatif, yaitu setelah diakumulasi di setiap pertemuan mengalami peningkatan dan penurunan nilai. Kesimpulan dari penelitian ini adalah hasil kemampuan belajar mahasiswa Jurusan Akuntansi semester 8 UPBJJ Universitas Terbuka Mataram berdasarkan pre-test memiliki nilai rata-rata kelas 59. Kemudian untuk post-test dari pertemuan ke-2 (dua) sampai dengan pertemuan ke-8 (delapan) memiliki nilai rata-rata kelas 62,03. Hasil nilai rata-rata tersebut berpengaruh terhadap proses pembelajaran untuk memotivasi mahasiswa agar lebih optimal dalam menghadapi perkuliahan dan Ujian Akhir Semester.
Kajian Yuridis Pengembangan Sektor Pariwisata Di Indonesia Rinda Philona; Novita Listyaningrum; Bq. Nuraini Dwi S; Baihaki Syakbani; Dwi Ratna Kamala Sari Lukman
Unizar Law Review Vol. 5 No. 2 (2022): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/ulr.v5i2.13

Abstract

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui kebijakan dan upaya-upaya pemerintahan dalam pengembangan sektor pariwisata di indonesia. Kepariwisataan memiliki peranan yang penting bagi perekonomian nasional, hal itu terbukti karena peningkatan pendapatan nasional, pendapatan daerah serta devisa negara. Kebijakan pemerintah sebagai langkah pertama dalam mewujudkan pemulihan pariwisata serta menarik wisatawan dalam jumlah banyak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian secara normatif dengan 2 (dua) macam pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Dengan ditetapkannya berbagai kebijakan investasi dalam sebuah tindakan dan peraturan perundang-undangan, maka kedepannya Pemerintah Provinsi yang ada di Indonesia secara normatif perlu agar membentuk peraturan daerah yang khusus memberi kewenangan kepada desa untuk mengembangkan desanya agar menjadi desa wisata dengan bantuan investasi asing. Upaya pengelolaan lingkungan lewat peningkatan kesadaran lingkungan di obyek dan daya tarik wisata serta pengembangan usaha ranah lingkungan dan energi.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA BINAAN PENYANDANG DISABILITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA LOMBOK BARAT I Wayan Pradnya Sutriawan; I Gusti Ayu Agung Andriani; Habibi Habibi; Dwi Ratna Kamala Sari Lukman
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 9 No 1 (2026): Volume 9 Nomor 1 Juni 2026
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra IAHN Gde Pudja Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53977/wk.v9i1.4142

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan deskripsi mengenai perlindungan hukum terhadap warga binaan penyandang disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat dan langkah yang dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap warga binaan penyandang disabilitas. Penelitian berikut menggunakan teori perlindungan hukum dan teori sosial disabilitas. Jenis penelitian yaitu penelitian hukum normatif-empiris, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan sosiologi hukum. Data diperoleh dengan metode wawancara, observasi, dokumentasi, serta studi pustaka dan studi dokumen dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap warga binaan penyandang disabilitas dilakukan dengan menggunakan sarana perlindungan hukum preventif yang telah dilakukan adalah berupa pemenuhan hak warga binaan penyandang disabilitas, adanya sosialisasi mengenai hak dan kewajiban, dan terdapat mekanisme pengaduan. Sedangkan sarana perlindungan hukum represif yang telah menjadi SOP Lapas Lombok Barat adalah diberlakukannya sanksi pengasingan pada kamar maximum security. Solusi atau Langkah yang harus dilakukan adalah seperti penyediaan fasilitas aksesibel, pelatihan petugas secara utuh dan berkelanjutan, serta kebijakan khusus internal yang secara tegas mengatur perlindungan hukum bagi warga binaan penyandang disabilitas.
PELAKSANAAN REHABILITASI PEMASYARAKATAN BAGI ANAK BINAAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II LOMBOK TENGAH Dwi Ratna Kamala Sari Lukman; Ni Nyoman Ernita Ratnadewi; I Nyoman Sumantri; I Gusti Ayu Agung Andriani
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 9 No 2 (2026): Volume 9 Nomor 2 November 2026
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra IAHN Gde Pudja Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53977/wk.v9i2.4417

Abstract

Abstract The purpose of this study is to analyze the implementation of—and the obstacles to—rehabilitative correctional programs for juveniles at the Class II Special Development Institution for Children (LPKA) in Central Lombok. This research employs a normative-empirical approach, examining law both as a set of statutory norms and as a social phenomenon, utilizing both legal-statutory and sociological perspectives. Data were gathered from primary and secondary sources through observation, interviews, and documentation, and were subsequently analyzed using a qualitative descriptive method. The findings indicate that the implementation of rehabilitative correctional programs for juveniles at the Class II LPKA in Central Lombok aligns with the mandates of the Juvenile Criminal Justice System Law and the Correctional System Law. This is evidenced by the institution’s provision of programs focused on fostering self-reliance and personal development, as well as medical and social rehabilitation—including urine testing, adolescent health services (posyandu remaja), counseling, health screenings, stress management, legal awareness training, education on the dangers of narcotics, group dynamics, religious activities, and periodic guidance provided by assigned guardians every three months. However, several obstacles hinder these efforts, including a shortage of qualified human resources, insufficient budget, inadequate facilities and infrastructure, and the relatively short duration of the juveniles' sentences, which limits the overall effectiveness of the rehabilitation process. Keywords: Rehabilitation, Juveniles under Supervision, LPKA (Juvenile Correctional Institution) Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan dan juga hambatan pelaksanaan rehabilitasi pemasyarakatan bagi anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Lombok Tengah. Jenis penelitian ini adalah normatif-empiris yaitu penelitian yang mempelajari hukum sebagai norma dalam perundang-undangan dan gejala sosial yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan sosiologi. Jenis dan sumber datanya menggunakan data primer dan sekunder, kemudian Teknik pengumpulan datanya menggunakan Teknik observasi, wawancara dan dokumentasi dengan Teknik analisis datanya menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian didapatkan bahwa Pelaksanaan rehabilitasi pemasyarakatan bagi anak binaan di LPKA Klas II Lombok Tengah telah berjalan sesuai dengan amanat Undang-undang Sistem Peradilan Pidana anak dan juga Sistem Pemasyarakatan. Ini dibuktikan oleh LPKA Klas II Lombok Tengah dengan melakukan pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian dan rehabilitasi medis dan sosial berupa pengecekan tes urine, posyandu remaja, konseling dan tes kesehatan, kegiatan manajemen stress untuk psikologis dan juga pemberian pelatihan dan sosialisasi tentang kesadaran hukum, bahaya narkoba, dinamika kelompok, kegiatan keagamaan dan pengasuhan oleh wali asuh yang dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali. Hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi pemasyarakatan bagi anak binaan di LPKA Klas II Lombok Tengah adalah kurangnya SDM yang mumpuni dan tidak sesuai kebutuhan, anggaran yang masih cukup minim, sarana dan prasarana yang kurang memadai dan juga masa pidana anak binaan yang cukup singkat sehingga pelaksanaan rehabilitasinya kurang maksimal. Kata kunci: Rehabilitasi, Anak Binaan, LPKA