Irwan prasetia
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pembukaan Tambak Pada Kawasan Konservasi Hutan Mangrove di Kabupaten Pohuwato Irwan Prasetia; Abrar Saleng; Sri Susyanti Nur
Unizar Law Review (ULR) Vol 5 No 1 (2022): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53726/ulr.v5i1.487

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pembukaan tambak pada kawasan konservasi hutan mangrove di Kabupaten Pohuwato. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diperoleh dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa penegakan hukum administrasi terhadap usaha tambak dikawasan hutan mangrove di Kabupaten Pohuwato belum optimal karena semua usaha yang ada dikawasan budidaya tidak memiliki izin lingkungan. Masalah perizinan pemanfaatan kawasan hutan mangrove belum menjadi perhatian utama pemerintah karena dalam Perda Pengelolaan Ekosistem Mangrove yang dibuat dalam rangka mencegah dan menghentikan kerusakan hutan mangrove tidak mengatur secara jelas perizinan pemanfaatan kawasan hutan untuk dijadikan tambak. Upaya pemerintah dalam penegakan hukum terhadap pembukaan tambak pada kawasan konservasi hutan mangrove di Kabupaten Pohuwato yaitu: dengan meningkatkan pemahaman masyarakat pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Meningkatkan anggaran yang akan digunakan dalam rangka pengawasan dan pengamanan kawasan hutan mangrove serta dalam melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingya ekosistem mangrove dan menjaga kelestarian lingkungan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terampil dan memiliki pengetahuan dalam bidang lingkungan hidup baik Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup maupun Pejabat Pegawai Negeri Sipil, sehingga Pemerintah wajib membentuk peraturan daerah yang baru yang lebih khusus dan lebih jelas untuk mengatur mengenai ketentuan perizinan tentang pembukaan tambak di kawasan hutan mangrove.
Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Penggunaan Merek Terdaftar Oleh Pihak Lain Irwan Prasetia; Suroto
Jurnal Akta Notaris Vol. 2 No. 2 (2023): Desember: Jurnal Akta Notaris
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNTAG Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/aktanotaris.v2i2.1201

Abstract

Suatu merek yang memiliki persamaan dengan merek yang sudah terdaftar dapat menimbulkan sengketa hak atas merek terdaftar karena dianggap merugikan pemegang merek terdftar pertama kali. Permasalahan dirumuskan sebagai berikut: 1). Apa yang melatar belakangi terjadinya sengketa hak atas merek pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 20 Mei 2020? 2). Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek terhadap penggunaan merek terdaftar oleh pihak lain dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 20 Mei 2020? 3). Apa akibat hukum bagi para pihak atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 20 Mei 2020? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, sumber data yaitu data sekunder, metode pengumpulan data dengan studi pustaka. Metode analisis data secara kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan: 1). Hal yang melatarbelakangi terjadinya sengketa hak atas merek pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 20 Mei 2020, yaitu adanya gugatan pembatalan merek karena merasa sebagai pendaftar pertama (First to File). 2). Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek terhadap penggunaan merek terdaftar oleh pihak lain dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 20 Mei 2020, yaitu: a. Unsur Kesamaan, b. Unsur Itikad tidak baik. 3). Akibat hukum bagi para pihak atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 20 Mei 2020, yaitu Ruben Samuel Onsu tidak lagi bisa menggunakan ke enam merek yang telah dibatalkan pendaftaranya oleh Pengadilan.