Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL UNIZAR LAW REVIEW El-Iqtishady
Sri Susyanti Nur
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Pembukaan Tambak Pada Kawasan Konservasi Hutan Mangrove di Kabupaten Pohuwato Irwan Prasetia; Abrar Saleng; Sri Susyanti Nur
Unizar Law Review (ULR) Vol 5 No 1 (2022): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53726/ulr.v5i1.487

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pembukaan tambak pada kawasan konservasi hutan mangrove di Kabupaten Pohuwato. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diperoleh dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa penegakan hukum administrasi terhadap usaha tambak dikawasan hutan mangrove di Kabupaten Pohuwato belum optimal karena semua usaha yang ada dikawasan budidaya tidak memiliki izin lingkungan. Masalah perizinan pemanfaatan kawasan hutan mangrove belum menjadi perhatian utama pemerintah karena dalam Perda Pengelolaan Ekosistem Mangrove yang dibuat dalam rangka mencegah dan menghentikan kerusakan hutan mangrove tidak mengatur secara jelas perizinan pemanfaatan kawasan hutan untuk dijadikan tambak. Upaya pemerintah dalam penegakan hukum terhadap pembukaan tambak pada kawasan konservasi hutan mangrove di Kabupaten Pohuwato yaitu: dengan meningkatkan pemahaman masyarakat pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Meningkatkan anggaran yang akan digunakan dalam rangka pengawasan dan pengamanan kawasan hutan mangrove serta dalam melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingya ekosistem mangrove dan menjaga kelestarian lingkungan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terampil dan memiliki pengetahuan dalam bidang lingkungan hidup baik Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup maupun Pejabat Pegawai Negeri Sipil, sehingga Pemerintah wajib membentuk peraturan daerah yang baru yang lebih khusus dan lebih jelas untuk mengatur mengenai ketentuan perizinan tentang pembukaan tambak di kawasan hutan mangrove.
TANGGUNG JAWAB PENGAWASAN PEMERINTAH DALAM MELINDUNGI HUTAN PRODUKSI TERBATAS MAPONGKA DI KABUPATEN TANA TORAJA Aulia Faradiba Tilameo; Sri Susyanti Nur; Kahar Lahae
El-Iqthisadi Volume 4 Nomor 2 Desember 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.33609

Abstract

Abstract This study aims to formulate, identify, and analyze the type of provincial government oversight necessary to safeguard the Mapongka Limited Production Forest (HPT) in Tana Toraja Regency, as well as the barriers that prevent the provincial government from keeping an eye on and reining in forest encroachment there. By gathering primary data in the form of interviews and secondary data obtained through literature study, this type of research discusses the manner in which the provincial government supervises itself as well as the barriers that prevent it from keeping an eye on and reining in forest squatters in the Tana Toraja Regency's Mapongka Limited Production Forest Area (HPT). The collected data were then subjected to qualitative analysis. The findings of this study suggest that (1) forestry authorities are in charge of supervision. Special police powers are granted to some officials. (1) Obstacles that prevent the provincial government from monitoring and controlling forest encroachers in the Mapongka Limited Production Forest Area (HPT) of Tana Toraja Regency because of a lack of personnel/HR UPT Saddang I Forest Management Unit, inadequate infrastructure, and a lack of public awareness of the importance of controlling forest encroachment are covered by the authority of the forestry police. Keywords: Forest with little production, Government, Responsibility.
Co-Authors Abrar Saleng Aulia Faradiba Tilameo Irwan prasetia Kahar Lahae