Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.431
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Akta JURNAL MERCATORIA Jurnal Al-Hikmah Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Rechtsnormen Jurnal Legislasi Indonesia
Muhammad Faisal
Universitas Islam Sumatera Utara
Religion Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Makna Itikad Baik sebagai Landasan Hak Kepemilikan Pembeli: Wujud Standar Tindakan dalam Menentukan Kejujuran Pembeli Muhammad Faisal
JURNAL MERCATORIA Vol 14, No 1 (2021): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v14i1.5079

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk memaparkan makna sebenarnya dari itikad baik sehingga ia dapat digunakan sebagai landasan kepemilikan bagi pembeli, terlebih lagi ketika pembeli ternyata membeli dari pihak yang tidak berhak mengalihkan benda. Masalah difokuskan pada pemaknaan ulang definisi itikad baik serta penentuan wujud standar tindakan pembeli beritikad baik yang dicerminkan melalui nilai etis kejujuran. Kejujuran pembeli dibuktikan dengan ketidaktahuan pembeli akan cacat cela benda, namun dewasa ini ketidaktahuan tidak cukup dengan pengetahuan aktual (actual notice) pembeli saja tetapi juga harus mempertimbangkan pengetahuan-pengetahuan yang diwajibkan oleh hakim (constructive notice). Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori etis dari Immanuel Kant yang akan memperlihatkan bahwa itikad baik adalah nilai tertinggi dalam kepemilikan yang menaungi baik prinsip perlindungan pemilik asli maupun perlindungan pembeli. Penentuan prioritas kepemilikan diantara mereka kemudian ditentukan oleh hakim melalui penerapan constructive notice. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, data-data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif.  Kajian ini menyimpulkan bahwa wujud sebenarnya standar tindakan itikad baik yang dikonstruksi oleh hakim adalah tindakan-tindakan kehati-hatian yang dilakukan oleh pembeli. Pada akhirnya beritikad baik atau tidaknya seorang pembeli ditentukan berdasarkan tindakan pencegahan yang memadai yang dilakukannya sebagai bentuk kewajiban berhati-hatinya.
Kepentingan Bezit, Levering, Verjaring, Bezwaring, dan Beslag terhadap Pembedaan Benda dalam Hukum Kebendaan Indonesia Muhammad Faisal
Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Vol 22, No 1 (2022): Edisi September 2022
Publisher : Universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhk.v22i1.6104

Abstract

Indonesian property law is regulated in the second book of the Indonesian Civil Code originating from the Dutch Burgerlijk Wetboek voor Indonesia (BW) which has been compiled and codified based on the principle of concordance with the Dutch Civil Code, regulated on March 3, 1948 through Staatsblad No. 23 of 1948. Till this day, the regulation of Indonesian property law still uses the Civil Code originating from BW while the Netherlands itself has succeeded in amending its Civil Code in 1992 which we later call Nieuw Burgelijk Wetboek (NBW). Various changes have occurred in NBW, including those regarding property law. In contrast to BW, NBW only recognizes two types of division of properties, namely movable and immovable properties. This division is carried out in such a way by considering the interests of bezit, levering, bezwaring, verjaring, and beslag in property law. This article then tries to show that the division of property law in Indonesia through the interests of bezit, levering, bezwaring, verjaring, and beslag is still relevant to the current state of property law in Indonesia.Keywords : Property Law, Division of Properties, Interest on Division of Properties
Sesi penyadaran Kekerasan Berbasis Gender (Raising Awarenes Session on Gender Based Violence) Syarifuddin Syarifuddin; Nurasiah Harahap; Muhammad faisal; Teuku Daudsyah
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 4, No 1 (2023): Edisi Maret 2023
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhah.v4i1.6866

Abstract

Perlindungan Hukum Terhadap Juru Parkir Pada Penerapan E-Parking Di Jalan Palangkaraya Kota Medan T. Sativa Nazlia; danialsyah danialsyah; Muhammad faisal
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 4, No 3 (2023): Edisi September 2023
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhah.v4i3.7992

Abstract

Independence of Female Judges in the Perspective of Islamic Law Gema Rahmadani; Muhammad Faisal
JURNAL AKTA Vol 11, No 1 (2024): March 2024
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v11i1.34515

Abstract

The purpose of this article is to provide the public with an overview of the independence of female judges as bearers of judicial power. Under positive law, gender does not matter, so both men and women can become judges. This is in contrast to scholars who have concluded that women's lack of intelligence makes their testimony half as valuable as that of men. Women cannot hold judicial positions because they are mentally weak. This is because the job requires impeccable reasoning. The judiciary is the legal vehicle through which judges carry out their duties to hear and decide cases submitted to them in a manner that is free from the interference or influence of other institutions of power. On the side of the executive or legislative bodies. Situations vary depending on your opinion. This article uses a normative type of research, and the provisions of the findings of this study indicate that although Indonesian society is famous for its very high normative approach to religion, judges who decide cases in Indonesia still have a sense of justice in society. Obedient to religious norms.
2 Dekade Affirmative Action Keterwakilan Perempuan dalam Politik Indonesia: (Hambatan Perempuan dalam Budaya Patriarki) Faisal, Muahammad; Fachyuzar, Muhammad Zhuhri; Lumbangaol, Putriani; Sihombing, Andreas
Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum Vol. 3 No. 1 (2024): Edisi Agustus
Publisher : Ilmu Bersama Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56211/rechtsnormen.v3i1.628

Abstract

Tujuan artikel ini adalah membahas budaya patriarki dan akses perempuan terhadap dunia politik yang dianggap belum cakap terutama dalam ranah legislatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, dan jurnal. Temuan dari penelitian ini adalah bahwa budaya patriarki sudah mengakar kuat di masyarakat dan orang percaya bahwa anak laki-laki khususnya harus dididik. Patriarki dapat menyebabkan pembagian kerja yang tidak adil dalam keluarga, sehingga perempuan sering kali memikul beban lebih besar dalam pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak. Hal ini dapat menghambat partisipasi perempuan di luar rumah dan kemajuan karir. Selama ini budaya patriarki di Indonesia masih memiliki banyak kelebihan dan kekurangan jika dilihat dari sudut pandang masyarakat yang berbeda. Dari segi pendukung kebudayaan ini, diperkirakan kebudayaan ini merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Dan budaya ini harus dilestarikan dari generasi ke generasi.
Pengaruh Perubahan Paradigma Itikad Baik Dalam Hukum Keperdataan Belanda Terhadap Perancangan Pengaturan Hukum Keperdataan Indonesia Faisal, Muhammad
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 20, No 1 (2023): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2023
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v20i1.1009

Abstract

Artikel ini membahas mengenai pengaruh perubahan paradigma itikad baik dalam hukum keperdataan Belanda terhadap rancangan pengaturan hukum di bidang keperdataan di Indonesia. 77 tahun kemerdekaan Indonesia ternyata tidak dibarengi dengan kemandirian pengaturan hukum keperdataan nasional. Sampai dengan saat ini kitab undang-undang hukum perdata Indonesia masih menggunakan produk kolonial Belanda berupa Burgelijk Wetboek, bahkan Belanda sendiri sudah merombak total Burgelijk Wetboek mereka dengan versi yang lebih modern. Salah satu perubahan signifikan yang dilakukan Belanda adalah perubahan paradigma pengaturan itikad baik, dari pengaturan yang tidak definitif ke arah pengaturan yang lebih definitif untuk melindungi pihak yang beritikad baik. Perdebatan panjang para akademisi dan legislator dalam membentuk hukum keperdataan nasional tidak kunjung membuahkan sedang hukum yang ada sudah dianggap tidak mumpuni lagi. Oleh karena itu para pembuat undang-undang menggunakan jalan singkat dengan memasukan paradigma-paradigma yang lebih modern dalam rancangan perundang-undangan keperdataan yang ada. Artikel ini menggunakan metode yuridis normatif, data-data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan, perbandingan dan sejarah. Artikel ini akan memperlihatkan bahwa walau berdasarkan pengaturan yang tidak definitif, perancang undang-undang telah menggunakan paradigma itikad baik yang lebih modern sebagaimana yang dilakukan Belanda dalam Niuew Burgelijk Wetboek-nya.
Co-Authors Danial Syah Fachyuzar, Muhammad Zhuhri Gema Rahmadani Lumbangaol, Putriani Nurasiah Harahap Sihombing, Andreas Syarifuddin Syarifuddin T. Sativa Nazlia Teuku Daudsyah