Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

ANALISIS EFISIENSI DAN SKALA EKONOMIS : STUDI PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA Suhel Suhel; H.T. Dzulkarnain Amin; Rina Indiastuti; Kodrat Wibowo
Indonesian Journal of Economics and Business Vol 2, No 2 (2012)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study to analyze cost eficiency at Islamic Banking Industry in Indonesia, by using Stochastic Frontier Approach (SFA), scale economies. The unit analyze of this study is Comercial Islamic Banking/ Bank Umum Syariah (BUS) that has operated at least since 2005. This study is using data panel.The data used is data of quarterly bank unit from financial report of Islamic Banking, The study shows that during 2005 – 2009 period, Islamic Banking Industry has average of eficiency level about 87,15 percent. However, the trend shows that the performance is improving.  It is also that economies of scale is more than 1 too, it meaning that Islamic Banking Industry is in economies of scale condition. Individually, Islamic Banking also shows the same condition.
DAMPAK TRANSFER PEMERINTAH PUSAT TERHADAP PENURUNAN KETIMPANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA Adhitya Wardhana; Bambang Juanda; Hermanto Siregar; Kodrat Wibowo
Sosiohumaniora Vol 15, No 2 (2013): SOSIOHUMANIORA, JULI 2013
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (234.649 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v15i2.5737

Abstract

Pemerintah Pusat berdasarkan UU No 33/2004 memberikan dana transfer kepadapemerintah daerah. Dana transfer pusat tersebut digunakan sebagai perimbangan keuangan daerah.Dana transfer yang diberikan pemerintah seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus(DAK) yang difungsikan sebagai stimulus fiskal bagi daerah. Dana transfer pusat diharapkan akanmemberikan peningkatan pembangunan bagi daerah. Namun dana transfer pusat tersebut belummemberikan penurunan ketimpangan pendapatan antar daerah. Dana transfer pusat ini setidaknya dapatmenutupi kebutuhan daerah. Ketimpangan pendapatan setiap daerah akan terjadi tetapi pemerintah akanmemikirkan bagaimana ketimpangan pendapatan daerah dapat diturunkan. DAU merupakan salah satuhibah dari pemerintah pusat untuk menurunkan ketimpangan pendapatan antar daerah. Adanya aturanhold-harmless menjadikan pemberian DAU minimum sama dengan tahun lalu yang mengakibatkanfungsi DAU tidak berjalan. Fungsi DAU yaitu daerah yang kapasitas fiskal rendah akan diberikanDAU relatif besar. Dengan diberlakukan hold harmless membuat fungsi DAU tidak terjadi. Aturanhold harmless sudah tidak digunakan lagi setelah tahun 2009. Dalam penelitian ini mencoba untukmelihat faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Indonesia melalui instrumenfiskal seperti DAU dan DAK. Periode penelitian tahun 2001-2010 menggunakan regresi panel data.Hasil yang estimasi yang didapat yaitu DAU, DAK, infrastruktur jalan, aturan hold harmless dan jumlahpenduduk mempengaruhi signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Selain melihat hasil estimasidari persamaan ketimpangan pendapatan, penelitian ini akan melihat perkembangan ketimpanganpendapatan provinsi di Indonesia dengan menggunakan indeks Williamson. Hasil yang didapatketimpangan pada daerah miskin lebih merata dibandingkan daerah kaya. Penentuan daerah kaya dandaerah miskin menggunakan median PDRB perkapita.
DAMPAK DARI KEBIJAKAN IMPOR BERAS NASIONAL TERHADAP PEREKONOMIAN JAWA BARAT: SIMULASI MENGGUNAKAN MODEL CGE INDOTERM Mark Horridge; Glyn Wittwer; Kodrat Wibowo
Sosiohumaniora Vol 8, No 3 (2006): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2006
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v8i3.5556

Abstract

Di Indonesia, kebijakan nasional dalam mengimpor beras merupakan salah satu kebijakan yang selalu menimbulkan kontroversi terutama pada kelompok masyarakat petani dan pengambil kebijakan ekonomi nasional maupun regional. Makalah ini menyajikan simulasi kebijakan impor beras nasional terhadap perekonomian nasional secara umum dan pengaruhnya terhadap perekonomian Provinsi Jawa Barat secara khusus. Simulasi dilakukan dengan menggunakan model Computable General Equilibrium (CGE) INDOTERM yang dikembangkan atas kerja sama Monash University Australia dan Universitas Padjadjaran. Analisa ekonomi dengan model INDOTERM memungkinkan analisa kebijakan ekonomi tingkat nasional dapat diperluas tidak hanya pada tingkat nasional namun juga ke tingkat regional (provinsi) bahkan tingkat lokal di Kabupaten/Kota. Hasil simulasi menunjukkan bahwa dampak ekonomi dari kebijakan impor beras nasional dengan skenario tambahan10% untuk konsumsi masyarakat akan beras di tingkat nasional tidak terlalu signifikan Hasil simulasi yang menarik bagi para pengambil kebijakan lebih banyak terletak pada analisa regional dan konsumsi rumah tangga dimana Provinsi Jawa Barat relatif dibandingkan daerah lain di Indonesia mengalami kerugian. Kesimpulan dari makalah ini adalah bahwa kebijakan impor beras nasional berdampak merugikan perekonomian Provinsi Jawa Barat terutama dalam konsumsi agregat rumah tangga pertanian di daerah pedesaan dibandingkan dampaknya di provinsi lain. Kata Kunci: Computable General Equilibrium (CGE), Ekonomi Regional, Agregat Pengeluaran.
Local Government Spending on Social Protection, Security Order, and Crime Syofia Sofatunisa Ramdayani; Bayu Kharisma; Kodrat Wibowo
Jurnal Economia Vol 15, No 2: October 2019
Publisher : Faculty of Economics Universitas Negeri Yogyakarta in collaboration with the Institute for

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (590.398 KB) | DOI: 10.21831/economia.v15i2.26828

Abstract

Abstract: This study aims to analyze the effect of government spending on social protection and security order sectors on crime using police data from 26 police stations in West Java during 2012-2016. The research method used is the fixed effect Pooled EGLS (Cross Section Weights). Also, to test the consistency of the main variables studied, this study features robust First Difference-Generalized Method Moment (FD-GMM) and System-Generalized Method Moment (SYS-GMM). The results showed that the combination of government spending in the security order and social protection sectors had a negative and significant effect on the total amount of crime. These results prove that the government's budget policy can create a positive contribution to reducing crime rates.Keywords: fixed effect, crime, government spending, social protection, security orderPengeluaran Pemerintah Sektor Perlindungan Sosial, Ketertiban Keamanan, dan KriminalitasAbstrak: Penelitian  ini bertujuan untuk melihat menganalisis pengeluaran pemerintah di sektor perlindungan sosial dan ketertiban keamanan terhadap kriminalitas dengan menggunakan data kepolisian dari 26 polres di Jawa Barat selama tahun 2012-2016. Metode penelitian yang digunakan adalah fixed effect Pooled EGLS (Cross Section Weights). Selain itu, untuk menguji konsistensi dari variabel utama yang diteliti, penelitian ini juga dilengkapi robust First Difference-Generalized Method Moment (FD-GMM) dan System- Generalized Method Moment (SYS-GMM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi pengeluaran pemerintah di sektor ketertiban keamanan dan perlindungan sosial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah total kriminalitas. Hasil tersebut membuktikan bahwa kebijakan anggaran pemerintah mampu memberikan kontribusi positif terhadap penurunan angka kriminalitas. Kata Kunci: fixed effect, kriminalitas, pengeluaran pemerintah, perlindungan sosial, ketertiban keamanan