Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.203
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal El-Riyasah : Jurnal Kepemimpinan dan Administrasi Jurnal Ilmiah Syi'ar Interaksi Peradaban: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam Virtu: Jurnal Kajian Komunikasi, Budaya dan Islam Intermestic: Journal of International Studies Journal of Economics and Social Sciences
Kiky Rizky
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : Jurnal El-Riyasah : Jurnal Kepemimpinan dan Administrasi

 1 
RELASI BIROKRASI DAN POLITIK : PERSOALAN NETRALITAS BIROKRASI DALAM PILKADA DEPOK AWAL REFORMASI Muhamad Adian Firnas; Kiky Rizky; Indah Wahyu Maesarini
Jurnal EL-RIYASAH Vol 15, No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : Sultan Syarif Kasim State Islamic University, Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/jel.v15i1.29113

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan persoalan netralitas birokrasi pada awal reformasi pada pemilihan kepala daerah di Kota Depok tahun 2005-2010. Sebagian aparat birokrasi tidak bersikap profesional dan terkontaminasi dengan politik praktis dengan mendukung calon kepala daerah tertentu. Untuk menjelaskan fenomena tersebut, artikel ini menggunakan teori patron client dari beberapa ahli. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan wawancara mendalam untuk mendapatkan data secara langsung dari responden terpilih yang dianggap mengetahui masalah penelitian. Data sekunder juga digunakan sebagai sumber informasi penelitian.Riset ini menemukan bahwa persoalan penting yang menyebabkan sebagian birokrasi belum bisa melepaskan dirinya dari politik praktis dan bersikap profesional sesuai tuntutan undang-undang kepegawaian adalah masih tumbuhnya kultur birokrasi patrimonial. Posisi kepala daerah yang merupakan pejabat pembina kepegawaian menjadi pemicu kooptasi birokrasi dalam politik praktis. Hubungan saling menguntungkan antara keduanya   yang kemudian membentuk hubungan yang bersifat transaksional menjadi penghambat hadirnya birokrasi profesional. 
Co-Authors Della Amaliya Khoiro Firnas, Muhamad Adian Fryadiva Meshia Sihabudin Indah Wahyu Maesarini Muhamad Adian Firnas Nursolehah Nursolehah Nurul Fadhila Sihabuddin Noor Tantan Hermansah, Tantan Tantan Hermansyah