Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

KEBANGKITAN MANDAR ABAD XVI-XVII Abd Rahman Hamid
Pangadereng : Jurnal Hasil Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 8, No 1 (2022)
Publisher : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36869/pjhpish.v8i1.220

Abstract

Artikel ini menjelaskan kebangkitan Mandar abad XVI-XVII dengan tiga fokus, yaitu faktor-faktor pendukung, dinamika, dan eksistensinya. Penelitian ini menggunakan metode sejarah. Bahannya adalah sumber-sumber lokal yang dipadu dengan bahan pustaka yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebangkitannya ditunjang oleh faktor kekerabatan dan hubungan Mandar dengan Makassar. Dalam prosesnya memperlihatkan dua pola: Pertama, pola penyatuan pedalaman dan pesisir dari masa awal sampai terbentuk konfederasi Mandar (Pitu Babana Binanga dan Pitu Ulunna Salu); kedua, pola sekutu dan seteru dalam hubungan antarkerajaan di Mandar, hubungan dengan Makassar, Belanda, dan Bone. Persekutuan antara unit-unit politik kecil (tomakaka) dan kerajaan merupakan respon terhadap tantangan yang datang dari luar. Pihak yang menang (Balanipa, Sendana, Banggae, Pamboang, Mamuju, Tapalang, dan Binuang) menentukan nasib pihak yang kalah (Passokkorang). Karena faktor ikatan kerabat, rakyat dari pihak yang kalah dapat diterima oleh pihak yang menang. Ini menunjukkan bahwa faktor kultural lebih efektif menjaga kelanjutan hubungan antarkelompok dan kerajaan. Wilayah konfederasi Mandar dijadikan batas Provinsi Sulawesi Barat pada 2004.
DARI PAKU SAMPAI SUREMANA: SEJARAH BATAS SELATAN DAN UTARA MANDAR Abd. Rahman Hamid
Pangadereng : Jurnal Hasil Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 4, No 1 (2018)
Publisher : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (773.242 KB) | DOI: 10.36869/pjhpish.v4i1.66

Abstract

Artikel ini menjelaskan tentang sejarah batas wilayah Mandar sejak masa kerajaan dan kolonial, menggunakan metode penelitian sejarah. Bahan utama yang digunakan ialah sumber lokal (lontar Mandar) dan sumber kolonial khususnya lembaran negara. Hasil penelitian menemukan bahwa fondasi politik Mandar bermula dari konfederasi empat belas kerajaan-kerajaan di pesisir dan pedalaman akhir abad ke-16 atau awal abad ke-17, yang digunakan oleh pemerintah Hindia Belanda dalam penataan wilayah Mandar. Apabila pembentukan batas selatan Mandar terkait dengan kekuatan politik lain terutama Gowa dan Bone, maka batas utaranya dilakukan sendiri dengan menaklukkan Kaili. Batas selatan sampai Sungai Paku (dengan daerah Bugis) dan batas utara hingga Sungai Suremana (dengan daerah Kaili). Batas-batas itu juga digunakan oleh Provinsi Sulawesi Barat (terbentuk tahun 2004), sehingga dapat disimpulkan bahwa provinsi itu adalah nama baru dari Mandar.
MEMBANGUN BANDA SEBAGAI KOTA WARISAN DUNIA (WORLD HERITAGE SITES) SAMUEL P.RITIAUW; MUHAMMAD FARID; ABD. RAHMAN HAMID
PARADIGMA: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Humaniora Vol 5 No 1 (2019): PARADIGMA : Jurnal Ilmu Pendidikan dan Humaniora
Publisher : PARADIGMA: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota Banda Naira sebagai salah satu Situs Warisan Budaya Dunia (world heritage sites) oleh UNESCO, mulai dari tahap perencanaan, implementasi sampai tahap evaluasi. Situs Warisan Budaya Dunia adalah sebuah tempat budaya dan lokasi Alam, atau dapat pula berupa benda yang memiliki arti penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Program Unesco-PBB ini bertujuan untuk mengkatalog, menamakan, dan melestarikan tempat-tempat yang sangat penting agar menjadi warisan manusia dunia. Kecamatan Banda Naira adalah sebuah kepulauan kecil di wilayah Kabupaten Maluku Tengah. Meskipun berukuran kecil, Banda memiliki sejumlah cagar budaya dunia berupa bangunan kolonial abad ke-17 dan ke-18, dan hamparan laut luas dengan terumbu karang terbaik dunia. Pada tahun 2016 Banda Naira masuk dalam kategori usulan PBB-Unesco sebagai wilayah dengan potensi Warisan Budaya Dunia yang sangat lengkap dan unik, yaitu perpaduan antara kategori situs budaya dan situs alam menyatu dalam wilayah yang sama. Penelitian ini dilakukan selama 5 (lima) bulan, yang berlokasi di kota Naira, tepatnya di Desa Nusantara sebagai pusat kota Banda Naira, Kabupaten Maluku Tengah. Riset menggunakan metode deskriptif-kualitatif, yaitu suatu pendekatan terhadap pemecahan masalah berdasarkan data-data, dan dianalisis dan diinterpretasi dalam bentuk komparatif dan korelatif. Adapun fokus utama penelitian ini diarahkan kepada bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kota Banda menuju Status Warisan Budaya Dunia melalui keterlibatan mereka dalam 4 (empat) tahap, yaitu: (1) Tahap Assesment, (2) Tahap Kegiatan, (3) Tahap Implementasi Program, (4) Tahap Evaluasi. Penelitian ini menghasilkan; (1) historisitas orang Banda dari masa ke masa (2) dan adanya persepsi positif dari warga Banda yang mengenal cukup baik persoalan warisan budaya dunia, (3) Relatif tingginya partisipasi masyarakat Banda dalam upaya mempersiapkan status kota Banda sebagai warisan dunia.
PRAKTIK MODERASI DI JALUR REMPAH NUSANTARA: MAKASSAR ABAD XVI – XVII Abd Rahman Hamid
Pangadereng : Jurnal Hasil Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 8, No 2 (2022)
Publisher : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36869/pjhpish.v8i2.285

Abstract

Artikel ini bertujuan menjelaskan tentang praktik moderasi di jalur rempah Nusantara, khususnya Makassar pada abad XVI-XVII. Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan metode sejarah ditemukan kisah yang sangat gemilang dalam hubungan Islam dan Kristen. Menurut teori balapan, persaingan dan permusuhan sengit antara penganut dua agama itu, seperti kasus Malaka, Jawa, dan Maluku, tidak terjadi di Makassar. Sejak abad XVI, penguasa Makassar sangat terbuka dengan semua bangsa dan penganut agama sehingga terjalin hubungan harmonis dengan Muslim Melayu dan Kristen Portugis. Praktik ini membuat Makassar terlambat menerima Islam pada awal abad ketujuh belas dibandingkan dengan Ternate dan Buton pada abad XV dan XVI. Namun, di sisi lain, setelah menerima Islam, Makassar mendeklarasikan Islamisasi ke semua kerajaan di semenanjung Sulawesi Selatan hanya dalam tempo empat tahun (1607-1611). Islam menjadi stimulus lahirnya kebijakan pelayaran bebas (mare liberum). Kebijakan ini menarik perhatian pelaut dan pedagang dari berbagai bangsa danagama untuk berlabuh dan berniaga di Makassar, sehingga ia berhasil tumbuh menjadi kota pelabuhan dunia. Hal ini menunjukkan kecemerlangan Makassar dalam memajukan perdagangan dan jalur rempah Nusantara.
The Role of Makassar in Promoting the Archipelago Spice Route in the XVI–XVII Centuries Abd Rahman Hamid
Buletin Al-Turas Vol 28, No 2 (2022): Buletin Al-Turas
Publisher : Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/bat.v28i2.25037

Abstract

PurposeThis study explored the three roles of Makassar in advancing the archipelago's spice routes: port growth arrangement, maritime policy, and maritime trade management in the XVI—XVII centuries.MethodThis study used historical research methods including heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The sources of data used were local sources (lontara) and foreign sources (Portuguese, Dutch, and English) to answer the three problems mentioned above by placing Makassar as the subject of the Nusantara spice route.Results/FindingsThe results of the study are: 1) the port growth arrangement the Makassar authorities did was by responding to the global trade dynamics around the spice route, such as focusing on structuring its ports as the centre of the Maluku spice trade. Second, maritime policy was implemented through free ports and the principle of Mare Liberum to advance Makassar to become an entrepot and a cosmopolitan world city. Third, the codification of Ammana Gappa's shipping and trade laws in Makassar further strengthens the maritime identity of the Makassarese, Bugis, and Mandar people in building the spice route of the Archipelago.ConclusionStarting from the perspective of the archipelago as a subject, this study shows the role of Makassar in promoting the spice route. Studies like this can also be developed at other ports on the spice route, thereby strengthening the archipelago's contribution to the history of the world's spice routes.
Binongko people's life in Coral Island Hamid, Abd. Rahman
Wacana, Journal of the Humanities of Indonesia Vol. 17, No. 1
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article looks at the life of Binongko people. The word "Binongko" is well known as a Buton migrant's identity from Southeast Sulawesi in Maluku. In fact, it is a name of a rock island in Wakatobi district. Few people know about this fact. Binongko people built their world through the myth of La Patua Sakti and Putri Bidadari. Since the environment did not support farming activities, most of the people's needs were supplied by the sea through sailing. This activity was as old as their history in this island. The people also developed their skills as blacksmiths, which supported sailing tradition. This profession was an old identity of Wakatobi. This island brought about: early migrants of Buton in Maluku, skilful sailors, and ulamas, who were hard-working people. This study finds the relationships between the environment, history and culture of Binongko people in Wakatobi area.
"Gawe kuta baluwarti bata kalawan kawis"; Contribution of local knowledge to the expansion of the Banten Sultanate on the Nusantara spice route Rismawidiawati, Rismawidiawati; Handoko, Wuri; Tabroni, Roni; Hamid, Abd. Rahman; Subair, Muh.
Wacana, Journal of the Humanities of Indonesia Vol. 24, No. 3
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

So far, the trade and spice route historiography has focused on social, political, and economic aspects. This discussion is also fragmentarily or is part of another focus. No studies have discussed the relationship between local knowledge practices, spice routes, power networks, and Islamization. However, the spice trade and Islamization are two intersecting events important for their connection with the local culture. This article assumes that there was a local knowledge used as a strategy by the Banten rulers as a response to trade, Islamization, and power networks in the sixteenth and seventeenth centuries. It finds that Sultan Maulana Yusuf’s policy, known as “gawe kuta baluwarti bata kalawan kawis”, was a local knowledge that continued to be used by Banten rulers throughout the sixteenth-seventeenth centuries. This local knowledge was transformed from its literal meaning of “building cities and fortresses from bricks and corals” into a metaphor representing development that considered the duality of Banten’s potential. This local knowledge became the foundation stone for the strategies of Banten’s rulers until Sultan Ageng Tirtayasa to respond the challenges posed by the trade, power network, and Islamization. This application of the local knowledge carried the Banten Sultanate to its peak of advancement during the reign of Sultan Ageng Tirtayasa (1651-1682). In his sponsorship of this local knowledge, the ruler of the Banten appears as a technocrat, trader, scholar, leader, and ruler who paved the way for the expansion of the Banten Sultanate. This local knowledge was passed down from generation to generation and remains the local knowledge of the Banten people today. This study reconstructs the historiography of the existing spice route by according local knowledge (gawe kuta baluwarti bata kalawan kawis), the leading role in shaping the expansion of the Banten Sultanate in the century of the spice trade and the extension of the spice route.
Nasionalisme Islam: perjuangan Ahmad Hanafiah di Lampung, 1937-1947 Hamid, Abd. Rahman
Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya Vol 18, No 1 (2024): Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya dan Pengajarannya
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17977/um020v18i12024p18-37

Abstract

This article examines how nationalism and Islam intersected in Ahmad Hanafiah's struggels by using historical research methods. Newspapers, actor’s biographies from the past, and two publications by Hanafiah served as the historical materials for this study. Hanafiah is an enlightened religious scholar and intellectual. Through the book of Sirr al-Dahr (1936), he was able to address societal problems in Lampung. His use of the concepts from the Book Al-Hujjah (1937) in supported Indonesian independence based on Islamic values. He has been focusing his ideas and efforts on strengthening Indonesian nationalism and the Lampung Muslim community. As an effect of Dutch aggression in Ramadhan 1366 H (July-August 1947), he led Hezbollah troops from Lampung to conquer Baturaja City in the spirit of sabil war (jihad) until he was captured and killed. Hanafiah was successful in combining nationalism and Islam. This study learning that nationalism and religion may coexist peacefully in order to establish a sovereign and independent state. Artikel ini mengkaji tentang bagaimana perjumpaan Islam dan nasionalisme dalam perjuangan Ahmad Hanafiah dengan menggunakan metode penelitian sejarah. Sumber sejarahnya adalah karya Hanafiah, surat kabar, dan catatan para pelaku sejarah. Hanafiah adalah seorang ulama dan intelektual yang tercerahkan. Melalui buku kitab Sirr al-Dahr (1936), dia mampu mengatasi masalah-masalah kemasyarakatan di Lampung. Dia menggunakan pemikiran dari Kitab Al-Hujjah (1937) untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia berlandaskan nilai-nilai Islam. Ia mencurahkan pikiran dan tenaganya untuk membangun masyarakat muslim Lampung dan nasionalisme Indonesia. Akibat agresi militer Belanda pada Ramadhan 1366 H (Juli-Agustus 1947), ia memimpin pasukan Hizbullah dari Lampung merebut Kota Baturaja dengan semangat perang sabil (jihad) hingga akhirnya ditangkap dan dibunuh. Hanafiah berhasil mempertemukan spirit Islam dan nasionalisme. Kajian ini menunjukkan bahwa agama dan nasionalisme merupakan kesatuan dalam membangun negara yang merdeka dan berdaulat.
Wan Abdurachman's Role in Formulating the Basic Principles of the Indonesian State in the Constituent Assembly 1956-1959 AD Hidayati, Nurul; Hamid, Abd Rahman; Setiawan, Agus Mahfudin; Hasanah, Uswatun
JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam) Vol 8, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30829/juspi.v8i2.20587

Abstract

This article discusses the role of Wan Abdurachman in formulating the foundation of the Indonesian state in the Constitutional Assembly from 1956 to 1959. The research employs the historical method, which includes four stages: heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The historical sources were obtained from the National Archives, the National Library, and the official website of the MPR RI. The findings of this study reveal that Wan Abdurachman was the most prominent Islamic figure in Lampung, who, since his youth, was active in nationalist movement organizations based on Islam (the Indonesian Sarekat Islam Party), which made it easy for him to connect with HOS Tjokroaminoto, who developed the ideology of Islamic socialism. This ideology was advocated as the foundation of the Indonesian state in the Constitutional Assembly. This is the important contribution of this study: that Tjokroaminoto formulated Islamic socialism during the national movement period, and Wan Abdurachman fought for it to become the foundation of the Indonesian state in the Constitutional Assembly.
Artificial Intelligence in the Thought of Imam al-Ash‘ari Rahman, Andhika; Abd. Rahman Hamid; Muhammad Akmansyah; Muslimin
Al-Iftah: Journal of Islamic studies and society Vol 6 No 1 (2025): Al-Iftah: Journal of Islamic studies and society
Publisher : IAIN Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/aliftah.v6i1.14057

Abstract

In everyday language, AI is not considered mute because it can produce speech; however, from the perspective of kalam, the presence of kalam nafsi is required to negate muteness. The research problem, which centers on the distinction in the meaning of muteness, gives rise to three main issues to be analyzed: (1) the possibility of qualia in AI, (2) AI’s potential to speak, and (3) the source of the grammatical utterances generated by AI. This study is descriptive and qualitative in nature, employing a literature review method. The results of this study reveal three key findings: first, AI does not possess qualia; second, AI is essentially a mute subject that only produces speech mechanically; and third, the source of AI’s utterances is its designer. Theoretically, this research expands the concept of kalam in Imam al-Ash‘ari’s thought, which was previously focused solely on God, toward the domain of created beings in this case, AI. Practically, this study shifts our linguistic perspective by highlighting that the AI we converse with is a mute subject, whereas a mute human being actually possesses inner speech. Keywords: . AI, Imam al-Ash‘ari, Muteness, Kalam, Qualia