Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Karbon Tersimpan (C-Stock) di Lantai Hutan Arboretum Fakultas Kehutanan Unipa Obed Nedjo Lense; Aditya Rahmadaniarti; Lili Natalia Talebong
JURNAL KEHUTANAN PAPUASIA Vol 8 No 1 (2022): Jurnal Kehutanan Papuasia
Publisher : Fakultas Kehutanan UNIPA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46703/jurnalpapuasia.Vol8.Iss1.300

Abstract

Arboretum Fakultas Kehutanan Unipa memiliki biomasa lantai hutan, nekromasa, dan serasah dan karbon yang terkandung di dalam tanah. Studi tentang karbon hutan yang tersimpan perlu dilakukan secara berkala untuk memberikan dugaan kemampuan sumberdaya hutan. Penelitian ini menunjukkan jumlah total biomasa lantai hutan di arboretum sebesar 760,4 g/m2 yang mana kontribusi terbesar berasal dari jenis tegakan plot Podocarpus amara yakni 150.8 g/m2. Sementara total nekromasa untuk limbah kasar sebesar 5034.8 g/m2 dengan kontribusi terbesar dari plot tegakan Podocarpus amara yakni 694 g/m2. Total nekromasa halus dan akar halus sebesar 1736.8 g/m2 dengan kontribusi terbesar dari plot tegakan Dracontomelum dao yakni 216,4 g/m2. Carbon tersimpan pada lantai hutan di lokasi arboretum adalah sebesar 31,5 tons/Ha, dimana nekromaa kasar memberikan kontribusi tertinggi sebesar 23,16 ton/Ha, kemudian diikuti dengan nekromasa halus dan akar halus sebesar 4,93 ton/Ha dan tumbuhan bawah sebesar 3.41 tons/Ha. Total karbon tersimpan cenderung berkurang secara signifikan dengan total pengurangan proporsi sekitar 85% dari 202,7 t/Ha di tahun 2010 menjadi 31,5 t/Ha di tahun 2020.
Analisis Kesenjangan Implementasi Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) Dan Manfaat Ekonomi Bagi Masyarakat Adat Di Kabupaten Sarmi Asih Yulianty; Bambang Nugroho; Obed N Lense
JURNAL KEHUTANAN PAPUASIA Vol 7 No 2 (2021): Jurnal Kehutanan Papuasia
Publisher : Fakultas Kehutanan UNIPA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46703/jurnalpapuasia.Vol7.Iss2.248

Abstract

Kebijakan IPHHK di Kabupaten Sarmi dilaksanakan sesuai Peraturan Gubernur Papua Nomor 18 Tahun 2010, dan belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan harapan yang termuat dalam kebijakan. Termuat 10 Bab, 19 Pasal dan (59) Ayat di dalam Peraturan Gubernur ini yang harus dilaksanakan oleh pemegang Izin. 10 (sepuluh) Bab yang termuat adalah Ketentunan Umum, Permohonan IPHHK, Penilaian Permohonan dan Pemberian Izin, Penatausahaan Hasil Hutan, Kewajiban dan Larangan, Pembinaan dan Pengawasan, Hapusnya Izin, Sanksi, dan Ketentuan Penutup. Hasil skoring implementasi IPHHK oleh masyarakat adat pemegang izin di Kabupaten Sarmi berada pada skor nilai rata-rata 2,37, artinya implementasi IPHHK berjalan buruk. Manfaat ekonomi dari Implementasi IPHHK terhadap masyarakat adat pemegang izin di Kabupaten Sarmi berada pada skor nilai rata-rata 2,31, artinya manfaat ekonomi yang diterima masyarakat adat pemegang izin adalah buruk. Berdasarkan nilai harapan dan nilai persepsi/implementasi dari kebijakan IPHHK dan manfaat ekonomi dari kebijakan IPHHK, maka ditemukanlah nilai kesenjangan. Nilai kesenjangan dari implementasi kebijakan IPHHK adalah 2,39, artinya adalah implementasi kebijakan IPHHK belum berhasil sesuai dengan rencana. Kesenjangan terbesar terjadi pada pelaksanaan kewajiban dan larangan (2,94), dan kesenjangan terkecil terjadi pada pelaksanaan permohonan IPHHK (1,93). Sedangkan untuk manfaat ekonomi, nilai kesenjangannya adalah 1,89, artinya adalah belum terdapat manfaat ekonomi dari implementasi kebijakan IPHHK terhadap masyarakat adat pemegang izin di Kabupaten Sarmi. Terdapat hubungan (korelasi) antara implementasi kebijakan IPHHK dan manfaat ekonomi yang diterima oleh masyarakat adat pemegang izin di Kabupaten Sarmi. Hal ini terlihat dari hasil uji koefisien kontigensi antara ke dua variable dengan nilai C = 0,0627.
Kontribusi Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) terhadap Peningkatan Sosial Ekonomi Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Manokwari Kornelis Manwas; Obed Nedjo Lense; Anton S. Sinery
JURNAL KEHUTANAN PAPUASIA Vol. 8 No. 2 (2022): Jurnal Kehutanan Papuasia
Publisher : Fakultas Kehutanan UNIPA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46703/jurnalpapuasia.Vol8.Iss2.353

Abstract

Kewajiban IPHHK yang berada di Kabupaten Manokwari selama periode 2017-2021 telah menyumbangkan devisa bagi negara, namun disisi lain dengan keberadaannya apakah memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan sosial ekonomi masyarakat yang berada di dalam dan sekitar areal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran serta IPHHK terhadap peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat hukum adat (MHA) masih relatif rendah (48%). Hal ini diduga karena secara legal para pemegang IPHHK tidak punya kewajiban khusus untuk pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Hal ini diperparah lagi dengan pola kemitraan yang diterapkan oleh hampir semua pemegang IPHHK dalam pemungutan dan pengelolaan hasil hutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para mitra terkesan tidak peduli apalagi berkontribusi terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar areal dalam hal ini MHA. Hasil analisis lanjutan menunjukkan terdapat korelasi yang erat antara peran serta IPHHK dan kondisi sosial ekonomi MHA.
Persepsi Masyarakat Suku Sebyar Terhadap Kegiatan Rehabilitasi Hutan Mangrove di Distrik Taroi Kabupaten Teluk Bintuni Obed N Lense; Soetjipto Moelyono; Benyamin Yodokus Inanosa
JURNAL KEHUTANAN PAPUASIA Vol. 9 No. 1 (2023): Jurnal Kehutanan Papuasia
Publisher : Fakultas Kehutanan UNIPA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46703/jurnalpapuasia.Vol9.Iss1.425

Abstract

Penduduk Distrik Taroi saat telah merasakan manfaat dari rehabilitasi hutan pesisir pantai Taroi yang telah direhabilitasi sejak tahun 2005 yang didukung oleh Pemerintah Daerah maupun Pihak Swata. Hal ini menunjukan bahwa masyarakat memiliki komitmen memelihara dan menjaga lingkungan sebagai sistem penyangga kehidupannya. Kawasan hutan mangrove seperti ini perlu dijaga dan akan menjadi tempat untuk belajar menilai hubungan yang harmonis antara kawasan hutan dengan masyarakat karena hubungan yang baik tercermin lewat hutan yang lestari. Sehingga kajian mengenai persepsi masyarakat adat suku sebyar di Distrik Taroi dalam upaya perlindungan ekosistem mangrove yang direstorasi perlu diketahui. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sejauh mana persepsi masyarakat dalam pelestarian ekosistem hutan Mangrove yang ada di wilayah pesisir Distrik Taroi, Kabupaten Teluk Bintuni. Hasil Penelitian menunjukan bahwa persepsi masyarakat terhadap kegiatan rehabilitasi hutan di pesisir pantai taroi memiliki indeks persepsi masyarakat (IPm) sebesar 0,86 yang berada pada rentan positif.
- ANALISIS KEBERHASILAN TAHAPAN PERHUTANAN SOSIAL DAN STRATEGI PENGEMBANGAN HUTAN DESA DI DISTRIK KAYAUNI KABUPATEN FAKFAK PROVINSI PAPUA BARAT Avalinus M. Warawarin; Antoni Ungirwalu; Obed N. Lense
JURNAL KEHUTANAN PAPUASIA Vol. 10 No. 1 (2024): Jurnal Kehutanan Papuasia
Publisher : Fakultas Kehutanan UNIPA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46703/jurnalpapuasia.Vol10.Iss1.516

Abstract

Skema hutan desa mengalami peningkatan yang signifikan di Papua Barat. Sayangnya dari sekian penelitian tentang hutan desa untuk implementasi dan evaluasi program perhutanan sosial di Papua Barat belum dijumpai. Hal ini tentunya menjadi peluang penelitian tersendiri dalam mengungkap secara spesifik pelaksanaan program perhutanan sosial melalui sebuah kajian komprehensif agar dapat dipublikasikan sejauh mana keberhasilannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan teknik wawancara, observasi lapang dan studi pustaka. Berdasarkan 5 tahapan perhutanan sosial selanjutnya setiap atribut di masing-masing dimensi diberikan skor dengan skala 1-5.  Selanjutnya dianalisis menggunakan statistik naratif menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa perkembangan pengelolaan skema 5 (lima) Hutan Desa di wilayah Distrik Kayauni, Kabupaten Fakfak berdasarkan kelima tahapan pendampingan program perhutanan sosial menunjukkan bahwa tingkat keberhasilannya berada pada skala 3 (netral) yang berarti belum mencapai semua target dan tujuan di setiap tahapannya sejauh ini. Kendala utama dalam program perhutanan sosial yang belum berjalan secara efektif disebakan oleh permasalahan kendala teknis terkait modal, tenaga pendamping dan internal kelompok masyarakat. Perlunya mengevaluasi secara komprehansif tahapan pendamoingan sehingga dapat mencapai tujuan untuk kesejahteraan dan lingkungan yang berkelanjutan.
The land cover change modeling based Artificial Neural Network (ANN) of mangroves in Teluk Bintuni Regency Ramdhan, Awalludin; Lense, Obed N; Purnawati, Renny
AGRICOLA Vol 15 No 1 (2025): AGRICOLA
Publisher : Universitas Musamus, Merauke, Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/ag.v15i1.6572

Abstract

Kajian ini membahas perubahan tutupan lahan hutan mangrove di Kabupaten Teluk Bintuni dengan menggunakan pemodelan Artificial Neural Network (ANN). Teluk Bintuni memiliki salah satu ekosistem mangrove terbesar di dunia, dengan luas lebih dari 220.000 hektar, sehingga sangat penting untuk penyimpanan karbon dan mitigasi perubahan iklim. Kajianini menggunakan data geospasial dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, yang dikombinasikan dengan faktor pendorong seperti jarak dari jalan, pemukiman, sungai, dan topografi. Model ANN mencapai akurasi yang tinggi dengan indeks kappa sebesar 0,94 dan akurasi keseluruhan sebesar 95,85%. Model ini memprediksi perubahan pada tutupan mangrove antara tahun 2022 dan 2030. Luas hutan mangrove primer diproyeksikan berkurang 10,29 %, sementara hutan mangrove sekunder meningkat sebesar 5,36 %. Analisis ini mengungkapkan dampak yang mengkhawatirkan terhadap cadangan karbon. Total cadangan karbon diperkirakan akan menurun 6,51 % atau sebesar 2.206.344,54 Mg C dari tahu 2022 ke tahun 2030. Temuan-temuan ini menyoroti perlunya strategi konservasi yang tepat sasaran di ekosistem mangrove Teluk Bintuni. Perubahan yang diproyeksikan tidak hanya mempengaruhi penyimpanan karbon tetapi juga berdampak pada keanekaragaman hayati, kualitas habitat, dan jasa ekosistem, yang menekankan pentingnya praktik pengelolaan yang efektif untuk mempertahankan hutan mangrove yang penting secara global ini.